Digitalisasi Program Keluarga Harapan Lewat GovTech, RI Berpotensi Hemat Rp 17 Triliun Per Tahun

Kuatbaca.com - Pemerintah Indonesia terus melakukan lompatan besar dalam transformasi digital pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang saat ini sedang digarap adalah digitalisasi Program Keluarga Harapan (PKH) melalui platform GovTech Indonesia. Inisiatif ini diproyeksikan akan memberikan dampak besar bagi efisiensi anggaran negara, dengan potensi penghematan hingga Rp 17 triliun per tahun.

1. PKH Jadi Titik Awal Transformasi Digital Layanan Sosial

Program Keluarga Harapan atau PKH akan menjadi proyek awal (use case) dari penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) oleh GovTech Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam rapat koordinasi bersama Menteri PANRB Rini Widyantini dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid pada Senin (5/5/2025).

Langkah ini bukan sekadar digitalisasi bantuan sosial, melainkan pondasi penting dalam membangun layanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

2. Target Rampung Sebelum 17 Agustus 2025

Luhut menyebut bahwa pengembangan GovTech Indonesia merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto, dan ditargetkan rampung sebelum Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025. Dengan pendekatan ini, sistem bantuan sosial seperti PKH akan dipastikan bebas dari penyimpangan, serta lebih efisien dalam proses penyalurannya.

“Digitalisasi sistem ini diproyeksikan bisa menghemat anggaran negara hingga Rp 17 triliun per tahun,” tegas Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

3. Lebih dari Sekadar Efisiensi: Membangun Kepercayaan Publik

Namun, Luhut menegaskan bahwa tujuan utama dari digitalisasi ini bukan semata efisiensi, melainkan untuk meningkatkan kehadiran negara di tengah masyarakat yang paling membutuhkan. Lewat sistem digital yang terintegrasi, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

Dengan begitu, transformasi ini menjadi simbol penting dalam membangun kepercayaan publik, terutama dalam pengelolaan program-program perlindungan sosial.

4. Empat Kelompok Kerja Bergerak Aktif

Untuk mewujudkan transformasi ini, telah dibentuk empat kelompok kerja utama, yang masing-masing fokus pada:

• Pemutakhiran data penerima bantuan
• Penyusunan kebijakan perlinsos digital
• Perlindungan data pribadi
• Integrasi sistem lintas lembaga

Luhut memastikan bahwa proses ini dilakukan secara hati-hati dan akuntabel, dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dilibatkan sejak awal untuk mengawasi proses transformasi digital tersebut secara menyeluruh.

5. Tata Kelola Data Jadi Prioritas Utama

Salah satu tantangan utama dalam digitalisasi perlindungan sosial adalah menjaga interoperabilitas dan keamanan data. Luhut menekankan bahwa sistem baru ini harus mengandalkan Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN) yang berkualitas tinggi dan aman.

Menurutnya, sistem ini harus mudah diaudit secara publik, kredibel, dan dijalankan dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga tidak menjadi celah baru bagi korupsi atau manipulasi data.

6. GovTech Bukan Hanya Soal Teknologi

GovTech Indonesia tak hanya bicara soal inovasi teknologi, tapi lebih jauh menyangkut reformasi mendasar pada pelayanan publik. Luhut menyampaikan bahwa platform ini akan menjadi contoh bagaimana digitalisasi sektor publik dapat dijalankan secara holistik, dari hulu ke hilir.

Dengan infrastruktur yang inklusif dan efisien, GovTech diharapkan menjadi cikal bakal sistem pelayanan sosial yang transparan dan antikorupsi, serta mampu mendorong pemerataan keadilan sosial di seluruh pelosok negeri.

7. Fondasi Baru untuk Bantuan Sosial Digital yang Akuntabel

Transformasi digital ini juga diharapkan menjadi landasan awal reformasi menyeluruh dalam sistem bantuan sosial di Indonesia, agar ke depan tidak lagi ditemukan bantuan yang justru dinikmati kelompok masyarakat mampu seperti yang masih sering terjadi saat ini.

Dengan sistem digital yang terintegrasi dan berbasis data akurat, penyaluran bansos akan lebih adil, lebih cepat, dan lebih akuntabel.