Dampak Perang Iran-Israel Terhadap UMKM Indonesia: Tantangan dan Solusi

Kuatbaca - Perang yang meletus antara Iran dan Israel pada pertengahan Juni 2025 telah mengundang perhatian global, tak terkecuali Indonesia. Meningkatnya ketegangan ini mengarah pada ketidakpastian ekonomi dunia, yang berpotensi mempengaruhi banyak sektor, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun kondisi internasional memanas, pemerintah Indonesia melalui Kementerian UMKM tetap memprioritaskan pemberdayaan, perlindungan, dan optimalisasi produk-produk UMKM sebagai langkah antisipatif terhadap dampak global.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, dalam pernyataannya menegaskan bahwa meski situasi global sedang tidak stabil, kementeriannya tetap fokus pada upaya pemberdayaan UMKM. "Bagi kami, apapun situasi global yang terjadi, prioritas pertama adalah perlindungan dan pemberdayaan UMKM," katanya. Menurutnya, meskipun perang ini berpotensi memengaruhi sektor ekonomi global, Indonesia harus dapat menjaga kestabilan dan keberlanjutan usaha kecil dan mikro, yang merupakan pilar penting perekonomian nasional.

Persiapan Satgas Perlindungan UMKM

Dalam rangka menjaga kestabilan UMKM di tengah ketidakpastian yang disebabkan oleh ketegangan internasional, Kementerian UMKM sedang menyiapkan langkah-langkah konkret, salah satunya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan UMKM. Satgas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar bagi pelaku UMKM yang menghadapi berbagai tantangan, seperti utang rentenir dan kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan yang layak.

Maman juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) untuk merumuskan formasi yang tepat guna menangani permasalahan ini. Pembentukan Satgas Perlindungan UMKM ini bertujuan untuk melindungi usaha mikro dari berbagai bentuk ancaman, termasuk jeratan rentenir yang sering kali menghantui pengusaha kecil karena akses pembiayaan yang terbatas.

Festival Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM

Selain mempersiapkan Satgas, Kementerian UMKM juga aktif menggelar program-program lain yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Salah satunya adalah Festival Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM yang tengah berlangsung di tiga wilayah. Festival ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta pelatihan kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan hukum dan hak-hak yang dimiliki oleh usaha mereka.

Program ini juga termasuk dalam rangkaian rapat koordinasi yang dilakukan oleh kementerian untuk memastikan adanya monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terkait kebijakan yang telah diterapkan. "Kami tetap fokus pada perlindungan hukum bagi UMKM, meskipun Satgas Perlindungan UMKM belum terbentuk sepenuhnya," tambah Maman. Kementerian UMKM berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaku usaha kecil mendapatkan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka, serta cara melindungi usaha mereka dari berbagai potensi ancaman.

Kementerian UMKM juga meluncurkan program baru yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi wirausaha perempuan ultra-mikro. Program ini diberi nama Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi (LAKSMI), yang memberikan pelatihan terkait literasi keuangan dan pemasaran digital kepada wirausaha perempuan di beberapa daerah. Jakarta dan Ternate dipilih sebagai daerah percobaan untuk menjalankan program ini, yang berfokus pada pengembangan usaha perempuan ultra-mikro.

Program LAKSMI bukan hanya memberikan pelatihan, tetapi juga menyediakan hibah kepada 75 peserta terpilih yang berhasil mengikuti pelatihan secara intensif. Hibah senilai US$ 500 (sekitar Rp 8 juta) ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan usaha mereka agar lebih berkembang dan berkelanjutan. Ini adalah langkah nyata pemerintah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, yang selama ini menjadi kelompok yang cukup rentan dalam sektor UMKM.

Peluang Besar dalam Mengatasi Masalah Pembiayaan UMKM

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Hal ini sering kali membuat pelaku UMKM terjerat dalam utang rentenir yang menawarkan bunga tinggi. Untuk itu, selain meluncurkan program pelatihan dan hibah, pemerintah juga tengah merumuskan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh para pelaku UMKM. Ini termasuk membuka akses terhadap kredit mikro dengan bunga yang lebih rendah serta memberikan kemudahan dalam hal regulasi bagi usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal.

Ketegangan global yang disebabkan oleh perang Iran-Israel tentu memberikan dampak psikologis dan ekonomi di tingkat global. Namun, Indonesia memiliki potensi untuk menghadapi tantangan ini melalui sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian domestik. UMKM yang tangguh dan berdaya saing tinggi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal dan memastikan ketahanan ekonomi dalam negeri tetap kuat.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian UMKM, terus berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan dukungan berbagai program pemberdayaan, pelatihan, serta perlindungan hukum, diharapkan sektor UMKM Indonesia dapat terus tumbuh meskipun menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak menentu.