Kuatbaca.com - Pemerintah Indonesia membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan China di sektor perumahan dan properti. Kerja sama tersebut diarahkan pada pembangunan rumah susun (rusun) yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat sekaligus mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan rencana awal kerja sama Indonesia-China memang mengarah pada pembangunan hunian vertikal. Sasaran proyek semula lebih difokuskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi pembahasannya kini berkembang menjadi lebih luas.
Dalam pertemuan terbaru yang berlangsung pada Rabu, 9 September 2026, pemerintah membuka sejumlah opsi terkait jenis hunian yang akan dibangun. Proyek tersebut nantinya dapat menyasar masyarakat kelas menengah, kelas atas, MBR, atau bahkan dikembangkan dalam konsep kawasan terpadu yang menggabungkan hunian dan area komersial.
"Kita lihat nanti bentuknya seperti apa ya, bisa menengah, bisa MBR, bisa mix ya, dan berbagai hal," kata Ara selepas pertemuan empat jam di Kediaman Duta Besar China, Setiabudi, Jakarta.
Artinya, konsep pembangunan belum ditetapkan secara final. Pemerintah masih melihat berbagai kemungkinan berdasarkan kebutuhan pasar, ketersediaan lahan, aturan yang berlaku, serta karakteristik kawasan yang nantinya dipilih sebagai lokasi proyek.
1. China Tidak Hanya Bangun Rusun, tetapi Juga Jadi Investor
Kerja sama Indonesia dan China di bidang properti tidak hanya sebatas pembangunan fisik. Dalam rencana tersebut, pihak China juga akan berperan sebagai investor. Selain itu, perusahaan swasta dari China dan Indonesia akan mendapat ruang untuk terlibat dalam proyek.
Skema tersebut membuka kemungkinan terbentuknya kerja sama antara pemerintah, investor asing, dan pelaku usaha domestik. Dengan model seperti itu, pembangunan hunian diharapkan tidak hanya menghasilkan unit rumah, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi baru di sekitar kawasan proyek.
Maruarar melihat investasi China di Indonesia bukan merupakan hal baru. Hubungan kerja sama kedua negara telah berkembang di berbagai sektor, sehingga sektor perumahan menjadi salah satu bidang yang kini berpotensi mendapatkan investasi lebih besar.
"Saya lihat dalam berbagai bidang kan, misalnya di bidang pertambangan, dari Tiongkok kan sudah banyak kerja sama dan investasi di Indonesia. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru untuk kerja sama, dan salah satu negara yang meningkat investasinya di Indonesia adalah Tiongkok, itu jelas sekali gitu loh ya karena saling percaya dan saling menguntungkan. Tidak menguntungkan salah satu pihak, kan seperti itu," jelasnya.
Pemerintah menekankan prinsip saling menguntungkan dalam kerja sama tersebut. Artinya, investasi yang masuk diharapkan memberikan manfaat bagi kedua negara sekaligus menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.
2. Teknologi Perumahan China Akan Dipelajari untuk Indonesia
Selain modal dan investasi, kerja sama Indonesia-China juga mencakup kemungkinan pertukaran teknologi di bidang perumahan. Teknologi konstruksi yang telah digunakan di China akan dipelajari terlebih dahulu untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan Indonesia.
Pemerintah tidak ingin teknologi diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan kondisi lokal. Faktor keamanan bangunan, kondisi tanah, lingkungan, iklim, hingga ketentuan peraturan di Indonesia harus menjadi pertimbangan sebelum menentukan teknologi yang akan digunakan.
"Kebutuhan, regulasi, disesuaikan. Jadi dipelajari dulu, baru dilihat teknologi yang cocok. Tadi kan saya bilang yang aman, ya cocok dengan kondisi Indonesia. Aman itu segala-galanya ya secara tanah, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian juga dari segi regulasinya tentu kita akan melihat itu," jelas Ara.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena karakteristik wilayah Indonesia berbeda dengan China. Setiap lokasi pembangunan juga memiliki kondisi tanah, tingkat kepadatan, risiko bencana, dan kebutuhan infrastruktur yang berbeda.
Karena itu, teknologi konstruksi yang digunakan dalam proyek nantinya perlu melalui kajian agar sesuai dengan standar keselamatan dan aturan pembangunan yang berlaku di Indonesia.
3. Backlog Perumahan Jadi Alasan Pemerintah Cari Investor Asing
Salah satu alasan pemerintah membuka peluang investasi asing di sektor perumahan adalah masih besarnya kebutuhan hunian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disebut pemerintah, backlog perumahan mencapai 9,29 juta rumah tangga atau sekitar 12,39 persen secara nasional.
Angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap hunian dengan ketersediaan rumah yang layak. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah karena penyediaan rumah membutuhkan lahan, pembiayaan, infrastruktur, serta kapasitas pembangunan dalam jumlah besar.
Masuknya investasi asing diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan hunian. Pemerintah juga memandang sektor perumahan sebagai sektor riil yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
"Karena kita sangat membutuhkan juga foreign direct investment (FDI), untuk membuka lapangan pekerjaan di sektor real dan perumahan adalah sektor real. Karena melibatkan tenaga kerja dengan jumlah besar. Industri turunannya (dari pembangunan rumah) 183 (bidang)," jelas Ara.
Efek pembangunan perumahan memang dapat meluas ke berbagai industri pendukung. Mulai dari semen, baja, keramik, kaca, furnitur, transportasi, jasa konstruksi, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga dapat ikut terdorong ketika pembangunan hunian berlangsung dalam skala besar.
4. Indonesia-China Bentuk Tim Khusus untuk Persiapan Proyek
Untuk menindaklanjuti rencana kerja sama tersebut, Indonesia dan China telah membentuk tim khusus. Tim ini akan membahas sejumlah aspek penting sebelum proyek pembangunan rusun dijalankan.
Beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan mencakup regulasi, pencarian dan survei lahan, serta skema yang dapat menggerakkan perekonomian secara lebih luas. Pemerintah juga ingin memastikan seluruh proses dilakukan dengan prinsip kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak.
"Kami sudah membentuk tim bersama dari kementerian kami, dipimpin oleh Dirjen Roberia (Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko), Dirjen Sri (Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan), dan Pak Heru (Komisioner) dari BP Tapera. Kemudian akan bekerjasama dengan tim dari Tiongkok untuk membahas, satu soal regulasi yang bisa saling menguntungkan, yang kedua adalah soal lahan akan segera disurvei beberapa lahan-lahan, yang ketiga bagaimana tadi menggerakkan ekonomi secara utuh dengan prinsip tadi saling percaya dan saling menguntungkan," ungkap Ara.
