Kuatbaca.com - Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Dalam pernyataannya yang penuh semangat, ia menekankan bahwa bantuan dari pemerintah tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan politik, baik pribadi, partai, maupun golongan tertentu. Menurutnya, jabatan yang saat ini diembannya merupakan amanah untuk melayani rakyat, bukan sebagai sarana politik praktis.Agus menyatakan bahwa dirinya tidak akan menggunakan posisi strategisnya di Kementerian Sosial untuk mendulang popularitas atau mendukung kepentingan politik pihak tertentu. “Saya berjuang untuk negara, untuk bangsa. Bukan untuk partai, bukan untuk kelompok,” ujarnya dengan tegas. Prinsip ini menjadi fondasi bagi seluruh kebijakan dan langkah yang akan diambilnya dalam memimpin berbagai program sosial.1. Mekanisme Penyaluran Bansos Dijaga KetatAgus juga menjelaskan bahwa sistem penyaluran bansos di Indonesia telah dirancang sedemikian rupa agar tidak mudah disalahgunakan. Saat ini, bantuan sosial dari Kementerian Sosial disalurkan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PT Pos Indonesia dan jaringan Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Skema ini meminimalkan intervensi pihak ketiga dan menutup peluang penyalahgunaan atau penggiringan bansos ke arah tertentu.Langkah ini menjadi penting mengingat banyaknya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyimpangan bansos, terutama menjelang momen-momen politik seperti pemilu. Dengan sistem yang transparan dan berbasis data, bansos dapat sampai ke tangan yang tepat, sesuai kebutuhan, dan bukan berdasarkan kepentingan politik.2. Sesuai Arahan Presiden: Bebas KKN dan Berbasis DataAgus menegaskan bahwa langkah-langkah yang ia ambil selaras dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden, menurut Agus, memberikan arahan tegas agar seluruh jajaran kementerian menjauhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya pengambilan kebijakan yang berbasis data agar seluruh program tepat sasaran.Mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), saat ini masih ada sekitar 3 juta masyarakat Indonesia yang tergolong miskin ekstrem. Agus menyampaikan bahwa target Presiden sangat jelas: pada tahun 2026, kemiskinan ekstrem harus ditekan hingga nol persen. Untuk mencapai hal tersebut, program sosial tidak cukup hanya berupa bansos, melainkan juga harus mencakup pemberdayaan dan pendidikan.3. Sekolah Rakyat: Solusi Jangka Panjang Pengentasan KemiskinanSalah satu inovasi besar yang digulirkan untuk mengatasi akar kemiskinan adalah program Sekolah Rakyat. Konsep sekolah ini merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Dengan sistem boarding school gratis, anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani oleh biaya.Tidak hanya itu, orang tua siswa pun tidak luput dari perhatian. Mereka akan diberdayakan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan, termasuk perbaikan rumah tinggal dan pelatihan keterampilan. Program ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh, dari pendidikan hingga perbaikan kualitas hidup.4. Aspirasi dan Harapan dari Akar RumputDalam kunjungannya ke berbagai daerah, Agus bertemu langsung dengan orang tua calon siswa Sekolah Rakyat. Ia menyampaikan bahwa banyak dari mereka menitipkan harapan besar agar anak-anak mereka tidak mengulang nasib orang tuanya. Pesan-pesan tersebut menjadi motivasi kuat bagi pemerintah untuk terus menjalankan program sosial secara konsisten dan bebas dari intervensi politik."Saya mendengar sendiri, para orang tua berkata: ‘Jangan sampai anak saya jadi seperti saya.’ Ini menjadi tanggung jawab negara untuk menciptakan perubahan," ujarnya penuh empati.