“Muktamar NU ke-35 adalah sebuah ruang tunggu yang panjang. Di sana, kita akan melihat siapa yang benar-benar memahami "isi kepala" warga nahdliyin. Apakah ia yang punya jejaring paling luas, atau ia yang paling sabar membaca isyarat kiai di balik pintu-pintu pesantren? Ia sedang memilih apakah akan menjadi pemain politik yang lincah atau tetap menjadi kompas moral yang berdiri di atas segala kepentingan.”
Ada masa ketika Nahdlatul Ulama tampak seperti rumah tua yang selalu ramai. Di serambinya orang-orang bersarung berbincang tentang fikih, di ruang tengah para kiai menimbang maslahat, sementara di halaman depan para politisi hilir mudik membawa tafsirnya sendiri tentang umat.
Rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Sebab NU bukan hanya organisasi, ia adalah ingatan panjang tentang pesantren, petani, santri, langgar, kitab kuning, dan politik kebangsaan yang kerap berjalan dengan langkah pelan, tetapi menentukan.
Ketika perbincangan tentang Muktamar NU ke-35 mulai mengental yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026, yang sesungguhnya tengah bergerak bukan hanya deretan nama calon Ketua Umum PBNU. Melainkan, memori, jaringan, kepentingan, dan kegelisahan. Muktamar ini bukan sekadar forum administratif untuk memilih pengurus.
Ia adalah cermin besar tempat NU mematut diri: apakah ia akan berdiri tegak sebagai kekuatan moral, menjadi mitra strategis negara, atau justru kembali bernegosiasi dengan bayangan lamanya sendiri; relasi historis dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Di atas kertas, Muktamar adalah forum tertinggi. Namun, di dalam tradisi NU yang berakar pada sowan dan isyarat, tidak semua yang tertulis dalam tata tertib otomatis menjadi realitas politik. Ada restu yang tidak diumumkan melalui baliho, ada isyarat yang disampaikan dalam bahasa sunyi, dan ada keputusan yang lahir dari meja makan kiai yang sering kali lebih menentukan daripada riuhnya konferensi pers.
Muktamar Bukan Sekadar Pemilihan, Melainkan Perundingan Kekuasaan Moral
Membaca Muktamar NU tidak bisa memakai kacamata kongres partai semata. NU memang punya struktur, punya cabang, punya wilayah, punya mekanisme pemilihan. Namun NU juga punya sesuatu yang tidak selalu dimiliki organisasi modern: otoritas kiai.
Seorang calon ketua umum tidak cukup hanya berbekal jejaring. Ia perlu divalidasi oleh pesantren. Ia harus takzim pada kiai, sekaligus taktis di mata negara. Bursa pemilihan mendatang, dengan demikian, adalah pertarungan tiga legitimasi yang sering kali saling menguji: legitimasi struktur, legitimasi pesantren, dan legitimasi politik.
Struktur menginginkan ketertiban, pesantren mendambakan marwah, dan politik menuntut akses. Ketiganya berkelindan, menuntut kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan ketiganya tanpa harus tergerus salah satunya. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat tujuh nama yang mulai mengemuka sebagai kandidat calon ketua umum PBNU.
1. Gus Yahya dan Ujian Petahana
KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya datang sebagai petahana. Ia memiliki modal paling nyata: kendali struktur PBNU. Dalam organisasi sebesar NU, status petahana bukan hal kecil. Ia berarti akses, jejaring, administrasi, dan pengalaman mengelola mesin organisasi.
Namun petahana dalam NU tidak pernah benar-benar berdiri sendirian. Ia membutuhkan pasangan Rais Aam yang kuat. Tanpa jangkar syuriyah yang diterima luas, seorang Ketua Umum PBNU bisa tampak terlalu tanfidziyah, terlalu administratif, bahkan terlalu politis. Karena itu, pekerjaan terberat Gus Yahya bukan sekadar mempertahankan kursi, tetapi menemukan titik temu dengan otoritas pesantren.
Kepemimpinan Gus Yahya selama ini juga kerap dibaca dalam bingkai “khittah” dan jarak terhadap politik praktis. Di satu sisi, narasi menjaga NU dari tarikan partai menjadi modal moral. Di sisi lain, jarak yang terlalu keras terhadap PKB dapat menimbulkan resistensi dari sebagian warga NU yang masih melihat PKB sebagai anak sejarah dari rahim NU.
Ketegangan PBNU dan PKB dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa hubungan keduanya tidak bisa disederhanakan sebagai hubungan organisasi dan partai biasa. PBNU pernah menegaskan adanya ikatan historis NU–PKB, sementara PKB juga pernah menilai langkah PBNU terhadap Cak Imin sebagai persoalan khittah.
Di titik inilah Gus Yahya diuji. Apakah ia akan datang sebagai penjaga jarak NU dari politik praktis, atau sebagai pemimpin yang mampu merajut ulang hubungan tanpa kehilangan prinsip?
2. POROS-POROS YANG MENGAPUNG
Di sisi lain, konfigurasi nama lain mulai membentuk spektrumnya sendiri. KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam petahana memegang posisi moral yang tidak bisa diremehkan. Dalam tradisi NU, Rais Aam bukan pelengkap Ketua Umum. Ia adalah penanda arah ruhani dan syuriyah organisasi. Bila Ketua Umum menggerakkan roda, Rais Aam menjaga kiblatnya.
Dalam konfigurasi yang beredar, nama Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kerap dilekatkan dengan poros Rais Aam petahana. Gus Ipul sendiri kini berada di posisi strategis: Sekjen PBNU, Menteri Sosial, sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Muktamar menurut laporan NU Online Jateng.
Namun Gus Ipul juga telah menyatakan tidak maju sebagai calon Ketua Umum PBNU. Pernyataan itu penting karena menurunkan tensi spekulasi, tetapi tidak menghilangkan pengaruh politiknya. Dalam Muktamar, tidak semua orang berpengaruh harus menjadi calon. Kadang orang yang mengatur panggung justru lebih menentukan daripada orang yang berdiri di tengah panggung.
Ketiadaan Gus Ipul dalam bursa pencalonan pun menciptakan ruang kosong yang segera diisi oleh spekulasi mengenai figur yang mampu merepresentasikan keseimbangan organisasi. Di tengah pencarian sosok penengah, nama Menteri Agama Nasaruddin Umar mulai mengapung sebagai kandidat kuat.
Dikenal dengan citra intelektual, pengalaman keagamaan, kedekatan dengan negara, dan rekam jejak di struktur NU dinilai pas. Bahkan, Gus Ipul bahkan pernah menyebut Nasaruddin Umar sebagai salah satu figur yang berpotensi memimpin PBNU karena pernah menjadi Katib Aam.
Tetapi daya tarik Nasaruddin tidak berhenti pada biografi. Dalam peta isu yang beredar, ia disebut memiliki kedekatan atau dukungan dari jaringan PKB dan IKA PMII, khususnya Cak Imin dan Nusron Wahid. Bila ini benar menjadi konfigurasi politik, maka Nasaruddin dapat menjadi figur kompromi antara negara, organisasi, dan jaringan politik nahdliyin. Namun, untuk mematangkan konfigurasi kompromi tersebut, diperlukan restu atau setidaknya resonansi dari figur yang memahami betul napas historis hubungan kedua entitas ini
Di sinilah nama KH Said Aqil Siradj menjadi penting. Said Aqil bukan hanya mantan Ketua Umum PBNU. Ia adalah kiai senior dengan pengaruh luas dan hubungan emosional-politik yang cukup terbuka dengan PKB. Dalam acara Haul Gus Dur di kantor DPP PKB pada 2023, Said Aqil bahkan menyebut “PKB adalah NU, NU adalah PKB,” serta mendorong Cak Imin menang dalam Pemilu 2024.
Kalimat itu bukan sekadar dukungan politik. Ia adalah penegasan tentang cara pandang sebagian elite NU terhadap PKB: bukan sekadar partai, melainkan kelanjutan historis dari aspirasi politik nahdliyin. Tentu pandangan ini tidak diterima semua kalangan NU. Justru di situlah problemnya. Bagi sebagian pihak, kedekatan NU dengan PKB adalah wajar secara historis. Bagi pihak lain, kedekatan itu rawan menyeret NU keluar dari khittah.
Maka bila Nasaruddin Umar benar menjadi figur yang ditopang jaringan Cak Imin, IKA PMII, dan mendapat resonansi dari Kiai Said, pencalonannya akan membawa pesan politik yang jelas: NU perlu kembali berdamai dengan jaringan politik nahdliyin, tetapi tetap dengan wajah yang lebih halus, akademik, dan kenegaraan.
Narasi rekonsiliasi yang halus itu tentu tampak ideal di atas kertas, namun ujian sesungguhnya akan selalu datang dari akar rumput. Di titik inilah, peta dukungan di Jawa Timur menjadi variabel yang paling menentukan. Jawa Timur pun kembali menaruh taringnya.
KH Abdul Hakim Mahfuz (Gus Kikin) dengan simbol Tebuireng-nya, serta KH Marzuki Mustamar dengan basis massa yang militan, menjadi gravitasi yang tidak bisa diabaikan. Namun, di tanah Jawa Timur, suara yang besar justru sering kali terpecah, kalah oleh poros-poros yang bergerak senyap dan terorganisir.
3. GUS SALAM: NASAB DAN KERUMITAN POLITIK
KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam adalah figur yang paling menarik untuk dibaca secara khusus. Ia bukan hanya pengasuh pesantren. Ia juga cucu KH Bisri Syansuri, salah satu pendiri NU. Ia paman Cak Imin. Ia pernah berada dalam orbit politik elektoral AMIN. Dan kini ia menyatakan kesiapan maju sebagai calon Ketua Umum PBNU.
Gus Salam sendiri, mengaku telah sowan ke sejumlah kiai sepuh dan menerima dorongan untuk maju demi harmonisasi NU. Pemberitaan juga mencatat safari silaturahminya ke pesantren dan kiai sebagai bagian dari ikhtiar meminta doa restu.
Di sinilah kelebihan dan sekaligus beban Gus Salam. Nasab muassis memberinya legitimasi kultural yang kuat. Kedekatan dengan Cak Imin memberinya akses politik yang besar. Hubungan dengan kiai sepuh memberinya kemungkinan restu. Tetapi semua itu dapat berbalik menjadi pertanyaan: apakah Gus Salam maju sebagai figur pesantren, atau sebagai wajah lain dari kepentingan PKB?
Bila ia mampu menjawab pertanyaan itu, Gus Salam bisa menjadi poros yang serius. Ia dapat menawarkan narasi “NU kembali ke pesantren”, sambil tetap menjaga komunikasi dengan kekuatan politik nahdliyin. Namun bila framing yang menguat adalah “paman Cak Imin hendak mengambil PBNU”, maka resistensi terhadapnya akan keras.
Gus Salam tampaknya sadar akan risiko itu. Karena itu, narasi yang ia bangun bukan semata politik kekuasaan, melainkan moralitas Muktamar: mengurangi politik uang, mengembalikan forum ke pesantren, dan menjaga marwah kiai.
Kekhawatiran terhadap infiltrasi politik uang bukanlah isu baru dalam sejarah Muktamar NU; ia adalah hantu lama yang terus membayangi setiap perhelatan besar organisasi. Harapan agar Muktamar berlangsung sejuk, berkualitas, dan bermartabat, terutama desakan agar forum tertinggi organisasi ini bersih dari praktik politik uang bukanlah seruan yang asing.
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, misalnya, telah lama menyuarakan kegelisahan senada. Maka, ketika Gus Salam kini menjadikan narasi anti-politik uang sebagai salah satu poros perjuangannya, ia sesungguhnya sedang menyentuh urat nadi kegelisahan lama warga nahdliyin. Itu bukanlah isapan jempol atau keresahan yang baru lahir, melainkan sebuah tuntutan peradaban yang terus menagih janji bagi kemurnian jam’iyah.
4. KEMUNGKINAN FIGUR KOMPROMI
Akan tetapi, di tengah narasi yang menuntut pembersihan moral tersebut, dinamika muktamar sering kali menuntut hadirnya sosok yang mampu melangkah tanpa membawa beban pertentangan yang terlalu tajam.
Di sinilah, ruang bagi jalan tengah terbuka bagi mereka yang bergerak di luar pusaran kebisingan politik. KH Zulfa Mustofa atau Gus Zulfa berada dalam posisi berbeda. Ia belum sekeras nama-nama lain dalam percakapan publik, tetapi justru figur seperti ini kadang menemukan jalan ketika kandidat besar saling mengunci.
Dalam Muktamar NU, kompromi sering kali lebih penting daripada ambisi. Bila poros petahana, poros pesantren Jawa Timur, poros PKB–PMII, dan poros negara saling menahan, maka figur alternatif bisa muncul sebagai jalan tengah.
Namun figur kompromi tetap membutuhkan modal. Ia harus punya penerimaan struktural, sambungan ke kiai sepuh, dan kemampuan menenangkan banyak pihak. Tanpa itu, nama alternatif hanya akan menjadi pemanis wacana.
5. CAK IMIN DAN SAID AQIL: DUA NAMA YANG TIDAK SELALU DI PANGGUNG, TETAPI TERASA DI UDARA
Membicarakan Muktamar NU 2026 tanpa menyertakan Cak Imin dan Said Aqil ke dalam peta analisis ibarat melukis wajah tanpa menyentuh mata; ada bagian esensial yang hilang. Cak Imin hadir sebagai nahkoda PKB yang terikat secara historis dengan rahim NU, sementara Said Aqil berdiri sebagai kiai senior dengan pengaruh moral dan politik yang masih mengakar kuat di berbagai lapisan nahdliyin.
Keduanya mungkin tidak menjadi kandidat langsung. Tetapi keduanya dapat menjadi penanda arah. Cak Imin berkepentingan agar PBNU tidak menjadi kekuatan yang berhadap-hadapan dengan PKB. Said Aqil berkepentingan menjaga tafsir bahwa relasi NU dan PKB tidak boleh diputus secara kaku dari sejarahnya.
Di sisi lain, banyak warga NU juga menyadari pentingnya khittah. NU Online Jateng pernah memuat opini yang menegaskan bahwa keluarnya NU dari politik praktis membuat NU lebih leluasa memberi kritik dan masukan dalam pembangunan bangsa.
Inilah simpul paling rumit, NU tidak bisa sepenuhnya menjauh dari politik karena ia hidup di tengah umat dan negara. Tetapi NU juga tidak boleh larut dalam politik praktis karena ia akan kehilangan otoritas moralnya. Antara Cak Imin dan khittah, antara Said Aqil dan Gus Yahya, antara pesantren dan partai, Muktamar 2026 akan mencari titik seimbangnya sendiri.
MENIMBANG DIRI DI CERMIN MUKTAMAR
Pada akhirnya, Muktamar 2026 adalah sebuah ruang tunggu yang panjang. Di sana, kita akan melihat siapa yang benar-benar memahami "isi kepala" warga nahdliyin. Apakah ia yang punya jejaring paling luas, atau ia yang paling sabar membaca isyarat kiai di balik pintu-pintu pesantren?
NU sedang menimbang dirinya sendiri. Ia sedang memilih apakah akan menjadi pemain politik yang lincah atau tetap menjadi kompas moral yang berdiri di atas segala kepentingan. Siapa pun yang nantinya memegang pucuk pimpinan, ia tidak hanya butuh legitimasi suara dari bilik-bilik muktamar. Ia butuh restu yang tidak tertulis, restu yang dihitung di dalam hati para kiai sebuah tempat sunyi di mana sejarah NU sesungguhnya digerakkan.
