Umum

Kontroversi Pemilihan Hakim MK Guntur di Mata Pakar Komunikasi Politik

Kuatbaca

24 November 2022 22:20

Kontroversi Pemilihan Hakim MK Guntur di Mata Pakar Komunikasi Politik

Jakarta - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai Guntur Hamzah sebagai orang yang tepat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Guntur Hamzah didukung seluruh kekuatan parpol di parlemen, tanpa terkecuali. Guntur Hamzah kini sudah resmi menjadi hakim MK setelah mengucapkan sumpah di depan Presiden Jokowi, Kamis (24/11) kemarin.


"Saya tidak berbicara apakah pengangkatan Guntur Hamzah sesuai hukum atau tidak, tetapi saya melihat dari proses pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim MK dalam kacamata komunikasi politika, pengangkatan itu telah terjadi dialektika antar lembaga politik di dalamnya," kata Emrus saat berbincang dengan detikcom, Kamis (24/11/2022).


Dalam proses dialektika di parlemen, tidak ada satu pun kekuatan politik yang menolaknya.


"Saya tidak melihat kekuatan politik tertentu yang menolak keberadaan Guntur Hamzah sebagai hakim MK. Tidak ada berseberangan. Semua fraksi tidak ada yg tidak setuju," ungkap akademisi Universitas Pelita Harapan (UPH) itu.


Emrus menilai kekhawatiran publik bila nantinya independensi hakim konstitusi Guntur Hamzah akan tersandera kekuatan politik, juga ditepisnya. Sebab, bila kekhawatiran itu benar adanya, sudah muncul penolakan parpol dari DPR.


"DPR terdiri dari berbagai kekuatan politik, ada oposisi ada pendukung pemerintah. Anggaplah nanti Guntur Hamzah tidak independen di 2024. Tapi bagaimana yang oposisi? Nggak ada yang bilang tidak. Artinya mereka setuju. Oleh karena itu dalam segi komunikasi politik, Guntur Hamzah disetujui oleh seluruh kekuatan politik formal di Indonesia," ucap Emrus.


Emrus juga mencatat tidak ada jejak digital Guntur Hamzah yang negatif di berbagai media massa. Selain itu, perjalanan hidupnya sebagai akademisi moncer. Selain sebagai Sekjen MK, Guntur Hamzah tercatat sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN).


"Guntur sebagai orang yang diangkat, tidak ada pandangan yang berpendapat dia mengejar jabatan itu. Tidak ada isu miring pendekatan yang tidak produktif, seperti cawe-cawe, lobi-lobi. Dia tidak lakukan. Tidak ada kelemahan dan kekurangan dalam dialektika politik," kata Emrus.


Terakhir, tidak ada satu pun pernyataan dari Aswanto atas pencopotannya di media massa.


"Dari hakim MK Aswanto tidak ada yang keluar sepatah kata pun, tidak ada pernyataan sedikit pun atas pencopotannya. Semua hanya dari pihak ketiga. Artinya saya menyimpulkan dia menerima," pungkas Emrus.


Setelah Guntur Hamzah menjadi hakim MK, berikut komposisi hakim MK saat ini:


Dari unsur Presiden:1. Prof Saldi Isra sampai 11 April 20322. Prof Enny Nurbaningsih sampai 27 Juni 20323. Daniel Pancastaki sampai 15 Desember 2034


Dari unsur MA1. Prof (HC) Anwar Usman berakhir sampai 6 April 20262. Suhartoyo sampai 15 November 20293. Manahan Sitompul sampai 8 Desember 2023


Dari unsur DPR1. Prof Guntur Hamzah2. Prof Arief Hidayat sampai 3 Februari 20263. Wahiduddin Adams sampai 17 Januari 2024



Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6424460/kontroversi-pemilihan-hakim-mk-guntur-di-mata-pakar-komunikasi-politik?single=1

Tag :

Informasi

Komentar

Pencarian tidak ditemukan

Belum ada komentar

Kuatbaca.com

Informasi


Tentang Kami

Pedoman Media Siber

Susunan Redaksi

2022 © KuatBaca.com. Hak Cipta Dilindungi