Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengikuti rapat konsolidasi terkait Kebijakan Pembangunan Trisakti. Kegiatan tersebut digelar oleh Partai PDI Perjuangan untuk menyikapi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.
Dalam kegiatan tersebut, Ganjar menyampaikan seluruh kepala daerah harus terjun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul akibat penyesuaian harga BBM.
"Seluruh kepala daerah mesti turun ke bawah. Perhatikan rakyat apalagi setelah kenaikan BBM. Politik anggaran merespons persoalan-persoalan akibat kenaikan BBM. Maka semua mesti bicara soal ekonomi kerakyatan," ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Jumat (23/9/2022).
Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memimpin rapat itu, Ganjar menyebutkan Provinsi Jawa Tengah siap untuk melakukan optimalisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Tengah.
Ganjar menjelaskan pihaknya bersama BRIDA Jawa Tengah akan terus berupaya mewujudkan kedaulatan pangan dengan menciptakan inovasi-inovasi untuk mengatasi persoalan pangan agar perekonomian bisa stabil.
"Kemudian mengembangkan riset daerah dengan membentuk BRIDA. Soalnya baru Provinsi Jawa Tengah sama Bali yang terbentuk. Maka kita akan manfaatkan betul itu. Dari BRIN sendiri sudah siap melakukan pendampingan-pendampingan," jelas Ganjar.
Selain itu, Ganjar menuturkan program penanaman 10 tanaman pendamping beras yang disampaikan Megawati juga wajib dilakukan di tengah krisis pangan yang berpotensi menyebabkan inflasi.
Di Jawa Tengah, Ganjar juga telah menggerakkan masyarakat untuk melakukan penanaman tanaman pendamping beras di pekarangan dan halaman rumah.
"Kemudian nggak boleh korupsi, tadi ditekankan betul oleh Bu Mega. Lalu awas krisis pangan, maka daerah diminta untuk menanam 10 tanaman pendamping beras," pungkasnya.
Sebagai informasi, rapat tersebut diikuti 102 kepala daerah tingkat gubernur, bupati, dan wali kota kader PDI Perjuangan untuk membahas tiga pilar (trisakti), yakni ekonomi kerakyatan, reformasi birokrasi, dan kedaulatan pangan di daerah.