SidebarKanan
Umum

Ada Yang Kebanjiran di Krisis Air Bersih IKN

Kuatbaca

28 January 2022 16:03

Test

“Amanat atas hak air bagi masyarakat Indonesia hingga kini masih nyata tertulis di UUD 1945. Namun aliran air pihak asing seakan melunturkan tulisan isi pasal 33. Sebelum terlambat, IKN harus berkaca dari Jakarta. Jangan sampai ada campur tangan pihak asing dalam cangkir air minum rakyat.”

 

Sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN) setelah Jakarta, Kalimantan Timur akan jadi tempat jutaan warga Indonesia gantungkan hidup. Kebutuhan primer yang mendasar seperti air bersih wajib disediakan pemerintah disamping megahnya desain Istana Presiden yang digadang-gadang akan berbentuk seperti burung garuda.

 

Sekitar 9 Km dari lokasi yang rencananya akan dibangun Istana, tepatnya desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, krisis air bersih masih ada. Tim media dari Narasi TV sempat lakukan penelusuran ke desa tersebut. Dari tayangannya berjudul “Yang Tidak Dikatakan Jokowi soal Ibu Kota Baru”, seorang warga bernama Suparmi bercerita ia dan warga desa lain hanya mengandalkan air tadah hujan untuk kebutuhan air bersih.

 

Namun jika kemarau datang, warga Desa Pemaluan terpaksa harus merogoh kantong demi kebutuhan mendapatkan air bersih.

 

“Setandon begini Rp60.000 paling lama 2 hari kita pakai,” jelas Suparmi ketika ditanya jurnalis Narasi TV.

 

Harga tersebut hanya untuk air bersih demi memenuhi kebutuhan mencuci, MCK dan sebagainya dan belum layak konsumsi. “Itu untuk mandi nyuci aja ya kalau untuk air bersih (minum) beda lagi harganya. Sektiar Rp80.000 sampai Rp90.000,” tambahnya.

  

Artinya saat kemarau panjang, warga Kecamatan Sepaku harus mengeluarkan uang setidaknya Rp1.350.000 hanya untuk mendapatkan air bersih. Sedangkan mengacu dari data BPS yang dihimpun pada 2020 rata-rata pendapatan warga Kalimantan Timur di usia produktif atau 22-54 tahun hanya Rp2.103.000 per bulan. Dengan kata lain, lebih dari setengah pendapatan setelah bekerja sebulan harus rela dikeluarkan warga Kecamatan Sepaku demi air baku.

 

Ketergantungan warga Kecamatan Sepaku terhadap air tadah hujan disebabkan karena karakteristik tanah yang ada di sana terbilang tidak baik dalam penyerapan air baku.

 

Secara regional, menurut penelitian “Pemodelan Hidrogeologi Cekungan Air Tanah Samarinda-Bontang Segmen Penajam dalam Upaya Konservasi Airtanah Berbasis Cekungan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur” (AR Wicaksono dkk, 2019), sistem akuifer di IKN merupakan sistem aliran air tanah melalui antarbutir, celah, dan ruang antarbutir material batuan serta tanah. Sistem tersebut dikenal sistem akuifer bebas.

 

Artinya tanah yang ada di wilayah IKN mampu menyerap air hujan. Namun berdasarkan penelitian Kompas, cadangan air tanah di wilayah IKN mencapai 77,92 miliar meter kubik per tahun. Ketersediaan air tanah yang lebih sedikit dari air hujan tersebut, hanya mencukupi 1,42 juta jiwa dalam setahun.

 

Dari hitungan tersebut, kendati bercurah hujan tinggi, potensi penyimpanan airnya sedikit. Hal itu karena karakteristik batuan yang memiliki pori dan celah batuan terbatas. Artinya, banyak air hujan yang mengalir ke permukaan dan masuk ke sistem sungai atau bendungan.

 

Berbicara soal kualitas, Ekuatorial.com mencatat air tanah di lokasi IKN mengandung senyawa pirit atau sulfida besi. Senyawa pirit tersebut menyebabkan air tanah di lokasi IKN bersifat asam. Menurut riset Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian RI, pirit merupakan senyawa kimia yang secara alami berada di tanah dengan jumlah tertentu. Air yang mengandung pirit cenderung berwarna oranye hingga merah karena sifatnya asam.

 

Jika sumber air hujan dan air tanah tak mampu jadi tumpuan, maka sumber air permukaan mau tidak mau jadi andalan. Pemerintah sebenarnya sudah mempertimbangkan hal tersebut. Riset BPPT (sekarang BRIN) tahun 2020 melihat ada masalah di ketersediaan air baku IKN. Jika membaca peta hidrologi BPPT, dapat disimpulkan bahwa potensi air tanah IKN sangat rendah.

 

Itulah yang menjadi alasan Jokowi berencana membangun 3 bendungan sekaligus untuk mengakali masalah kekurangan air baku. Tiga bendungan tersebut antara lain, Bendungan Selamayu, Bendungan Batu Lekek, dan Bendungan Sepaku-Semoi.

 

Namun hasil investigasi Narasi TV menyebutkan, Bendungan Batu Lekek dan Selamayu gagal dibangun dengan alasan tidak adanya ketersediaan dana. Adapun pembangunan yang berlanjut hanya Bendungan Sepaku-Semoi.

 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), selesai pada Desember 2023.

 

Pun jikalau bendungan tersebut berhasil rampung sesuai target, kuota air bersih yang dihasilkan juga tidak cukup untuk menghidupi warga yang tinggal di IKN. Ketersediaan air baku maksimal di Bendungan Sepaku-Semoi ditaksir hanya 1.100 liter per detik.

 

Jika berkaca dari ibu kota saat ini, air yang mengalir di DKI Jakarta diketahui kurang lebih 20.725 liter per detik. Berdasarkan berita yang ditulis liputan6.com (04/10/2021) jumlah tersebut masih belum mencapai layanan 100 persen. Untuk mencapai layanan 100 persen dengan target 7.200 liter per detik, DKI Jakarta masih perlu tambahan air bersih yang mengalir di pipa PAM sebanyak 1.300 liter per detik lagi.

 

Bayangkan, jika IKN benar-benar pindah ke Kalimantan, sebagai magnet penarik populasi, jumlah 1.100 liter per detik yang mampu dihasilkan oleh satu-satunya andalan sumber air baku, yaitu Bendungan Sepaku-Semoi jelaslah tidak cukup.


Celah ini dimanfaatkan oleh pihak swasta. Adalah PT Arsari Tirta Pradana salah satu perusahaan milik pengusaha Hashim Djojohadikusumo (adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto), menyatakan siap untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah ditetapkan sebagai IKN baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

 

"Kami ingin berbuat yang bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur melalui produksi air bersih layak konsumsi," ujar Direktur Utama PT Arsari Tirta Pradana, Thomas A.M Djiwandono melalui keterangan pers yang diterima Antara di Penajam, Selasa (10/3/2020).

 

Thomas mengklaim pihaknya siap menyediakan air bersih layak minum bagi warga IKN. Adapun kapasitas air baku yang akan dapat dipasok dari bendungan milik adik Prabowo ini berkisar 4.000 liter per detik. Atau lebih besar jika dibanding air baku yang dapat dipasok oleh Bendungan Sepaku-Semoi. Itu pun masih belum cukup jika diberkaca dengan kebutuhan di Ibu Kota Jakarta yaitu 7.200 liter per detik.

 

Hal ini sebenarnya sudah dialami Jakarta yang masih menyandang predikat sebagai Ibu Kota Republik Indonesia, sekaligus kota pertama privatisasi air oleh pihak swasta. Berawal dari ketidaksanggupan PT PAM Jaya pada tahun 1990-an dalam menyediakan air bersih bagi penduduk DKI Jakarta. Kala itu, PAM Jaya hanya mampu menyediakan 40 persen dari populasi penduduk kota. Situasi ini dianggap tak lepas dari kekeliruan pemerintah lokal dalam pricing dan staffing yang berujung pada masalah finansial perusahaan.

 

Bak malaikat, di tengah krisis yang dihadapi PAM Jaya, pada Juni 1991, World Bank dan Japan’s Cooperation Agency mengucurkan pinjaman hingga 92 juta USD. Kedua institusi ini mempromosikan agenda privatisasi air di Jakarta.

 

Singkat cerita, tahun 1997, secara resmi pemerintah memberikan konsesi kepada dua perusahaan swasta dalam pengelolaan air di Jakarta, yaitu PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) untuk wilayah barat dan PT. Aetra Air Jakarta (Aetra) untuk wilayah timur.

 

Wikipedia mencatat, salah satu dari Kedua perusahaan tersebut tak lain dan tak bukan merupakan perusahaan milik negara asing. Palyja merupakan anak perusahaan dari Perusahaan air Prancis, Lyonnaise des Eaux dan sekarang berganti nama menjadi Suez Environnement.

 

Privatisasi air oleh perusahaan asing akhirnya berbuntut masalah. Pada tahun 2011 DPRD Jakarta meminta PAM Jaya memulai perundingan dengan kedua perusahaan karena kontrak tersebut dinilai sepihak dan merugikan PAM Jaya.

 

Namun, Perundingan berjalan buntu, Palyja yang saat itu memegang konsesi mulai mengingatkan kepada DKI Jakarta pentingnya eksistensi Palyja. September 2011, akibat jebolnya pintu air Kalimalang, Jakarta Timur, Krisis Air bersih menimpa Jakarta. Tak hanya rumah warga, Istana Presiden dan tetangganya yang ada di Ring 1 seperti Istana Wapres dan kantor Gubernur DKI Jakarta pun kena imbasnya.

 

Seakan menyentil DKI Jakarta, Palyja menunjukan manfaatnya dengan mengirimkan puluhan truk tangki air ke Istana Presiden dan sekitarnya. Sentilan itu disambut dengan tercabutnya Direktur PAM Jaya Maurits Napitupulu pada Desember 2011.

 

Air sebagai kebutuhan primer wajib disedikan oleh pemerintah sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Lantas apa jadinya jika pihak swasta yang juga tidak menutup kemungkinan membuka peluang investasi asing pegang kendali atas hak air bersih di ibu kota negara baru.

 

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) Muhammad Reza Sahib mengatakan implementasi dari Pasal 33 UUD 1945 tersebut seharusnya menjadi dasar masyarakat untuk mendapatkan haknya atas air bersih.

 

“Negara punya hak atas penguasaan air sebagai sumber daya alam milik negara seharusnya dikelola oleh tangan negara secara kolektif. Negara ya, bukan pemerintah!” tegasnya kepada Jurnalis Kuatbaca.com, Selasa (11/1/2022). 

 

Reza menambahkan proyek IKN adalah besaran dari urusan privatisasi air. “Jangankan air, IKN nya saja sudah swastanisasi atau koorporasi,” ujarnya.

 

Bagaimana tidak, lanjutnya, mulai dari perencanaan, pembiayaan, hingga operasional pemindahan IKN ke Kalimantan sudah melibatkan pihak swasta. “Dengan kata lain IKN itu membentuk aset-aset finansial baru, menggoreng duit lah bahasanya,” pungkasnya. (*)

 

 

Jurnalis : Virga Agesta

Editor : Jajang H

Ilustrator : Achmad Zakki Fauzi

 

Jurnalis :

Editor :

Illustrator : Priyana Nur Hasanah

Infografis : Priyana Nur Hasanah


Komentar

Pencarian tidak ditemukan

Belum ada komentar

SidebarKanan
Kuatbaca.com

Informasi


Tentang Kami

Pedoman Media Siber

Susunan Redaksi

2023 © KuatBaca.com. Hak Cipta Dilindungi