Melirik Transportasi Publik Pasca BBM Naik

Kuatbaca

14 days ago

“Moda transportasi umum kian dilirik sejak harga BBM naik. Namun dibalik itu, standar pelayanan minimal (SPM) moda transportasi yang ada kembali dipertanyakan saat masih banyak kekurangan yang dirasakan pengguna. Padahal anggaran yang dikucurkan pemerintah semakin besar dengan alasan untuk mencapai standar minimal diatas.”

 

Kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah membuat masyarakat mulai berhitung ulang menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktifitas sehari-hari. Masyarakat kini mengeluarkan pengeluaran ekstra untuk pembelian bahan bakar. Hitung-hitungan soal untung rugi menggunakan kendaraan pribadi menjadikan moda transportasi umum kian dilirik.

 

Pengguna transportasi publik mengalami peningkatan sejak diumumkannya harga baru BBM bersubsidi. Salah satunya penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line. KAI Commuter merilis data penumpang KRL semakin meningkat pada Senin (5/9/2022) jika dibandingkan pada pekan lalu di waktu yang sama atau sebelum BBM subsidi dinyatakan naik.

 

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, hingga pukul 12.00 WIB, tercatat sebanyak 341.485 orang yang menggunakan Commuterline. Angka tersebut mengalami kenaikan 3 persen dibanding pada Senin minggu lalu pada waktu yang sama atau sebanyak 329.723 orang.

 

Kenaikan volume penumpang di stasiun keberangkatan seperti Stasiun Bekasi tercatat jumlah pengguna KRL 19.861 orang (naik 5 persen), Stasiun Bojonggede tercatat 22.260 orang (naik 2 persen), Stasiun Parung Panjang tercatat 9.543 pengguna (naik 5 persen), dan Stasiun Tangerang tercatat sebanyak 93.65 pengguna (naik 5 persen).

 

Selain KRL commuter line, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) juga mencatatkan kenaikan penumpang setelah pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu terlihat dari jumlah rata-rata harian pengguna Transjakarta sebelum penyesuaian harga BBM.

 

“Kenaikan sekitar 5 persen,” kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta, Anang Rizkani Noor, melansir Fortune Indonesia, Minggu (11/9/2022).

 

Selain itu, pihak Transjakarta memberlakukan kembali layanan angkutan malam hari (Amari). "Layanan 24 jam setiap hari ini berlaku di 13 koridor. Semoga penambahan waktu layanan ini ikut membantu masyarakat di saat harga BBM naik," ujar Anang.

Pememanfaatan transportasi umum juga sudah disuarakan oleh sejumlah tokoh seperti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Erick Thohir selaku Menteri BUMN.

 

Erick Thohir menyerukan jika di tengah kenaikan BBM ini, Masyarakat bisa memilih angkutan umum untuk mobilitasnya. Bahkan, Menteri BUMN ini mengusulkan untuk pengadaan bus listrik demi mendukung transisi penggunaan kendaraan umum.

 

Lain hal dengan Gubernur DKI Jakarta, sambil membanggakan jangkauan transportasi umum milik DKI yang diklaim telah menjangkau 92 persen wilayah Jakarta, Anies Baswedan mengajak para pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi umum guna menghindari dampak dari kenaikan BBM tersebut.

 

“Kira-kira dengan cara seperti itu, masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua. Yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo pindah ke kendaraan umum,” kata DKI 1 tersebut dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/9/2022).

 

Ajakan Gubernur DKI terlihat serius kala Pemprov DKI memutuskan untuk mengucurkan dana subsidi sebesar Rp62,1 miliar untuk salah satu angkutan umum andalan ibukota, bus transjakarta sebagai public service obligation (PSO). Subsidi tambahan ini disebutkan untuk mengatasi inflasi dan kenaikan bahan pokok akibat dari kenaikan harga BBM.

 

"Dampak dari kenaikan BBM subsidi tersebut akan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengucurkan Rp 62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk Transjakarta dan Rp 4,255 miliar untuk angkutan laut. Harapannya akan membuat pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM," jelas Anies.

Rencana Anies dan kawan-kawan tersebut diklaim mampu mempertahankan tarif Transjakarta agar tidak mengalami perubahan.

 

Tidak hanya Transjakarta, DKI sendiri memiliki beberapa moda transportasi umum yang dikelola oleh pemkot Jakarta, yaitu Moda Raya Terpadu (MRT) yang sudah diresmikan Joko Widodo pada 24 Maret 2019 yang berkapasitas maksimal 1.800 penumpang. Kecepatannya mencapai 80 kilometer per jam di jalur bawah tanah dan bisa meningkat hingga 100 kilometer per jam di jalur atas tanah.

 

Lintas Rel Terpadu atau Light Rail Transit (LRT) yang dioperasikan dengan kecepatan rata-rata sekitar 50 km/jam dan dapat mencapai kecepatan maksimum hingga 90 km/jam. KRL commuter line yang beroperasi sejak 2017. Pengelola KRL sebelumnya bernama PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) berganti nama menjadi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

 

Bus Rapid Transit (BRT) atau lebih dikenal dengan nama bus transjakarta merupakan transportasi bus pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak 2004 di Jakarta. Jalur lintasannya terpanjang di dunia (251,2 km), serta memiliki 260 halte yang tersebar dalam 13 koridor.

 

Pelayanan moda transportasi milik Pemkot DKI Jakarta tersebut haruslah mengacu pada regulasi yang ada, mengenai standar pelayanan minimal (SPM). Regulasi tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih rinci, aturan SPM dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Dalam regulasi tersebut ada enam SPM yang wajib dipenuhi tiap moda transportasi umum, yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.

 

Sebagai turunan regulasi itu, Gubernur DKI juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2019.

 

Begitu banyaknya aturan yang dibentuk untuk menjamin pelayanan angkutan umum tersebut menimbulkan pertanyaan, sudah sejauh mana SPM dijalankan, mengingat jumlah penumpang mengalami peningkatan. Dengan kriteria SPM yang sudah sangat jelas, sudah sejauh mana Pemprov DKI menjalankan kewajiban menjamin hal itu.

 

Kriteria pertama adalah keamanan. Indikator dari keamanan diantaranya adanya petugas keamanan, informasi gangguan keamanan, CCTV, identitas kendaraan, kelengkapan identitas pengemudi, tanda darutar, petugas dalam, dan kegelapan kaca film.

 

Indikator keamanan menjamin para penumpang maupun pengemudi medapatkan rasa aman ketika menggunakan transportasi tersebut. Namun masih dijumpai beberapa kasus seperti pelecehan seksual dan pencurian. Sepanjang tahun 2022, sebanyak 9 kasus pelecehan seksual di bus transjakarta dilaporkan. Pelecehan juga marak terjadi di KRL commuter line yang kebanyakan berujung viral di media sosial.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, terhitung sejak Januari hingga bulan Agustus 2022, tercatat ada sembilan kasus pelecehan seksual di bus transjakarta.

 

"Pada tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus ini telah terjadi sembilan kasus pelecehan seksual," kata Syafrin di Halte Busway Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2022).

 

Kriteria kedua adalah Keselamatan. Dalam standar ini, terdapat indicator yaitu SOP pengoperasian kendaraan, SOP penanganan keadaan darurat, Jam istirahat pengemudi, kelaikan kendaraan, peralatan keselamatan, fasilitas kesehatan, informasi nomor pengadduan, fasilitas pegangan penumpang berdiri, dan pintu keluar dan masuk penumpang.

 

Tak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan yang melibatkan angkutan umum memang sering terjadi, misalnya transjakarta. Berdasarkan data, selama tujuh bulan terakhir kecelakaan yang diakibatkan atau melibatkan bus Transjakarta mencapai 444 kasus, dengan rincian 181 kasus kecelakaan di triwulan pertama dan 263 kasus di triwulan kedua tahun 2022. Bahkan sepanjang tahun 2021, kecelakaan transjakarta menembus angka 508 kasus. Rincian kecelakaan juga dibahas dalam tulisan yang berjudul ‘Pangkas SDM, Kecelakaan Transjakarta Tiap Hari Terjadi’.

 

Sedangkan untuk KRL sendiri, kecelakaan banyak terjadi di perlintasan kereta. Sepanjang 2022 saja terdapat 90an kasus kecelakaan di perlintasan KRL.

 

Ketiga adalah kenyamanan dengan indicator lampu penerangan, sirkulasi udara, petugas kebersihan, petugas kebersihan, jumlah orang perfasilitas, fasilitas kemudahan naik/turun penumpang, pengatur suhu ruangan, faktor muat.

 

Tren peningkatan jumlah pengguna layanan transportasi Transjakarta juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera merevitalisasi sejumlah halte dengan anggaran sebesar Rp148 miliar. Beberapa titik halte yang bakal direvitalisasi diantaranya halte Dukuh Atas 1, Tosari, Juanda dan Cikoko Stasiun Cawang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.

 

Lain cerita dengan KRL, untuk fasilitas penunjang seperti lift dan escalator sering ditemukan tidak berfungsi hingga waktu yang cukup lama. Sebut saja di stasiun Duri dan Stasiun Manggarai. Berbagai keluhan mengenai fasilitas ini juga banyak diungkapkan para pengguna KRL. 

 

Keempat adalah keterjangkauan dengan indikator ketersediaan integrasi angkutan. Untuk layanan integrase sendiri, pemerintah sudah merencanakan penerapan tariff integrase. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menerapkan tarif integrasi antarmoda sebesar Rp 10.000. Hal itu sudah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Tarif Angkutan Umum Massal.

 

Mekanismenya pelaksanaannya adalah, penumpang yang ingin menaiki Transjakarta, MRT dan LRT akan dikenakan tarif awal sebesar Rp 2.500.

Hingga saat ini, sudah ada total 8 stasiun yang sudah terintegrasi dengan transportasi umum. Beberapa di antaranya seperti Stasiun Tebet, Tanah Abang, dan Sudirman.

 

Kelima yaitu kesetaraan dengan indikator adanya kursi prioritas dan ruang khusus untuk kursi roda. Setiap angkutan umum DKI Jakarta sudah memiliki kursi prioritas dan ruang khusus kursi roda, namun di beberapa kesempatan masih ditemukan pengguna prioritas seperti ibu hamil di KRL harus rela berdiri berdesakan dengan penumpang lain.

 

Kriteria terakhir yaitu keteraturan dengan indikator waktu kedatangan, kecepatan perjalanan, waktu berhenti, informasi pelayanan, informasi kedatangan dan gangguan perjalanan, sistem pembayaran, dan dokumen perjalanan, sistem pemosisi global dan lokasi pengendapan.

 

Pada indicator terakhir, rencana untuk memaksimalkan layanan masih digodok di legislative pemerintah daerah DKI Jakarta. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mulai melakukan pembahasan terhadap usulan Rancangan Perda (Raperda) tentang Rencana Induk Transportasi (RIT). Di dalam rancangan tersebut akan dituangkan beberapa kebijakan seperti contoh integrasi moda transportasi yang ada di Jakarta, kemudian optimalisasi fungsi dari kawasan Transit Oriented Development (TOD).

 

“Yang perlu diperhatikan keamanan kenyaman dan aspek ketepatan waktu jika itu di rasakan oleh masyarakat nanti mereka akan beralih ke angkutan umum dan satu lagi terjangkau,” ungkap Pantas Nainggolan, Ketua BApemperda DPRD DKI Jakarta.

 

Menilik segala aturan dan kebijakan serta keadaan dilapangan, memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan transportasi yang baik merupakan pekerjaan rumah Pemprov DKI Jakarta.

 

Pengamat transportasi publik, Yosritzal mengungkapkan jika ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan BBM dengan memanfaatkan fasilitas transportasi umum.




Dalam jangka pendek, pemerintah mesti menjaga agar peminat angkutan umum tetap terpelihara dan menjaga agar angkutan umum dengan tarif yang terjangkau tetap tersedia.

 

Sedangkan untuk jangka panjang sendiri pemerintah mesti membuat rencana aksi untuk pengembangan sistem transportasi berkelanjutan yang antara lain memprioritaskan penggunaan angkutan ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan angkutan umum berokupansi besar dan berbahan bakar dari sumber yang bisa diperbaharui.

 

“Selama ini sistem transportasi berkelanjutan masih sebatas wacana dan narasi-narasi dalam dokumen-dokumen resmi. Sedangkan rencana aksi yang jelas belum kita dengar kecuali hanya di beberapa kota saja seperti Jakarta,” katanya dikutip dari antara, Rabu (7/9/2022).

 

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia juga menyebutkan jika kenaikan harga BBM bersubsidi seharusnya menjadi peluang untuk membenahi angkutan umum.

 

“Momentum kenaikan harga BBM juga tepat untuk membenahi dan mempercepat seluruh angkutan umum bisa berbadan hukum, karena selama ini cukup banyak angkutan umum tidak berbadan hukum, baik penumpang maupun barang,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (6/8/2022).

 

Mengingat kembali kucuran dana yang akan digelontorkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta memberikan harapan akan transportasi yang dapat memenuhi enam kriteria SPM.

 

Bahkan, Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PAN, Lukmanul Hakim mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menggratiskan seluruh transportasi publik. Lukman menilai solusi ini sebagai jalan keluar terbaik di saat naiknya harga BBM bersubsidi tersebut.

 

“Saya meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengratiskan transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, LRT, Minitrans dan Mikrotrans selama satu bulan sebagai respon dan solusi dari kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Lukman dalam keterangannya, Rabu (7/9/2022).(*)

Jurnalis : Artha Adventy

Editor : Virga Agesta

Illustrasi Cover : Bagus Maulana

Layout Infografis : Zakki Fauzi