Pangkas SDM, Kecelakaan Transjakarta Tiap Hari Terjadi

Kuatbaca

8 months ago

Terdapat 502 kecelakan TransJakarta sepanjang Januari hingga Oktober 2021. Kecelakaan yang terus berulang ini diindikasikan belum ada implementasi manajeman evaluasi pada perusahaan moda transportasi ibu kota ini.

 

Angka 502 sebagai catatan kecelakaan Transjakarta selama 10 bulan di tahun 2021, bukanlah angka yang wajar. Sejumlah pihak mengkritisi buruknya manajemen pengelola Transjakarta, walaupun itu tidak menjadi bagian kritis dalam layanan. Karena faktanya, layanan Transjakarta sudah makin masif.

 

Hal tersebut diakui oleh Ketua Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ) Jan Oratmangun, dalam keterangan kepada media, tingginya kecelakaan Transjakarta sebagai raport merah layanan publik Ibu Kota. Permasalahan itu muncul karena orientasi perusahaan semakin mengejar profit, ketimbang sebagai layanan publik yang aman.

 

“Ini dampak dari diberlakukannya berbagai kebijakan yang lebih mengutamakan profit oriented dibandingkan pemberdayaan sumber daya manusianya,” kata Jan, Selasa (7/12/2021).

 

Poin kritis selanjutnya adalah fungsi kontrol Transjakarta sebagai regulator tidak berjalan dengan baik. Tadinya hal itu dilakukan petugas pengendali di setiap koridor atau rute dengan skema tiga orang petugas pengendali, tapi saat ini dikerucutkan hingga hanya satu orang di setiap koridor. Hal tersebut diindikasikan yang menjadi penyebab rendahnya pengawasan terhadap perilaku pramudi selama berada di koridor busway, dalam menerapakan standar pelayanan minimum (SPM) lemah.

 

Hal inilah yang mendorong SPTJ meminta manajemen Transjakarta meningkatkan kualitas layanan sesuai SPM dengan menempatkan lagi petugas PLB di dalam bus.

 


Pihak manajemen Transjakarta tidak mengakui faktor penyabab ini, namun mereka tidak menyangkal bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2021 terhimpun angka kecelakaan mencapai 502 kasus. Dengan rincian kecelakaan paling banyak terjadi pada Januari 2021 yakni 75 kecelakaan. Pada bulan-bulan berikutnya, kecelakaan masing-masing terjadi sebanyak 63 kasus kecelakaan pada Februari; 72 kasus pada Maret; dan pada bulan April terdapat 55 kecelakaan.

 

Pada bulan Mei, angka kecelakaan menurun menjadi 54 kasus; menjadi 48 kasus pada bulan Juni; pada Juli 44 kasus; Agustus 22 kasus; September 42 kasus, dan data terakhir yang dapat direkap pada Oktober terdapat 27 kasus.

 

Kecelakaan Transjakarta paling banyak melibatkan bus milik operator PPD yakni 34 persen; disusul Mayasari 32 persen; Steady Safe 16 persen; Kopaja 13 persen; Transwadaya 3 persen; Pahala Kencana 1 persen; dan Bianglala 1 persen.

 

Kecelakaan bus Transjakarta paling banyak melibatkan mobil pribadi 29 persen dan sepeda motor 28 persen. Adapun benda diam seperti separator, median, halte menyumbang 20 persen dari total Transjakarta; sesama bus Transjakarta sebanyak 11 persen; angkutan barang 6 persen; angkutan umum 4 persen; dan pejalan kaki 2 persen.

 

Catatan Korps Lalu Lintas Polda Metro Jaya (PMJ) menyebut faktor utama kecelakaan adalah sopir (human error). Hal itu dikatakan Direktur Lantas PMJ Kombes Sambodo Purnomo Yogo dengan mengambil sampel 14 kecelakaan dalam dua bulan terakhir.

 

Pengungkapan para sopir, mereka acapkali lalai dalam mengemudi lantaran mengantuk. Rerata para sopir ini beristirahat hanya dalam dua jam.

 

“Jadwal piket kerja tidak teratur. Selain itu pandangan sopir terganggu karena masalah penerangan jalan,” jelas Sambodo.

 

Sambodo merekomendasikan agar Transjakarta melakukan perbaikan dalam waktu operasional dan istirahat pramudi dan pengawasan di koridor. Rekomendasi tersebut bukan hanya analisis Sambodo selaku Direktur Lantas PMJ, namun sudah termuat dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Lebih rincinya, pada Bagian Ketiga Waktu Kerja yang mengatur setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

“Waktu kerja bagi sopir paling lama 8 jam sehari. Wajib istirahat setelah mengemudi selama 4 jam berturut-turut atau beristirahat paling singkat 30 menit. Dalam hal tertentu sopir dapat bekerja paling lama 12 jam sehari, termasuk waktu istirahat selama 1 jam,” kata Sambodo.

 

Sementara dari sistem kerja TransJakarta, Sambodo melihat belum adanya apresiasi terhadap SDM. Ia menyarankan agar TransJakarta dapat mengayomi SDM di dalamnya dengan memberikan sanksi dan penghargaan dalam pengelolaan aspek keselamatan.

 

“Ada penghargaan bagi sopir terbaik serta peninjauan terkait dengan permesinan, standar keselamatan hingga pembatas kecepatan, hingga tempat untuk istirahat sopir,” jelasnya.


Kritik terhadap manajemen TransJakarta agar berbenah kembali tak hanya datang dari temuan penyelidikan kecelakaan oleh Ditlantas PMJ. Berbagai pemangku kebijakan di tingkat provinsi DKI Jakarta juga turut bersuara, menyebut angka kecelakaan yang tinggi pada TransJakarta sebagai potret buruk penyelenggaraan transportasi publik ibu kota.

 

Gilbert Simanjuntak Anggota DPRD DKI Jakarta berkomentar, bahwa faktor penyebab kecelakaan harus diusut secara terbuka dan tuntas.

 

“Apakah ada pemeliharaan bus yang dikurangi, apakah ada faktor manajemen sumber daya yang harus diperketat, termasuk tes narkoba rutin dan solusi ke depannya seperti apa. Pemprov DKI harus melakukan itu agar masyarakat mendapatkan ketenangan saat menikmati layanan publik. Anggarannya tidak sedikit, tidak kurang dari Rp 3 triliun setiap tahunnya dianggarkan,” pungkasnya.

 

Tingginya angka biaya pelayanan publik moda bus ibu kota ini ternyata tidak mampu menekan tingginya angka kecelakaan. Jika dalam 10 bulan terakhir ada 502 kecelakaan, berarti setiap bulannya rerata terjadi kecelakaan sebanyak 50 kasus kecelakaan. Berarti, kecelakaan terjadi setiap hari sebanyak -paling tidak- sekali.

 

Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan menyoroti buruknya pelayanan sebagai kesalahan pucuk pimpinan.

 

“Tata kelola manajemen PT Transjakarta harus segera diperbaiki. Jika tidak, kepercayaan publik akan semakin tergerus. Bila perlu, seluruh jajaran direksi diganti agar ada perbaikan manajemen layanan bus transjakarta,” kata dia, Minggu (30/10/2021).

 

Sementara itu, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono merekomendasikan PT TransJakarta agar membuat “Driver Resource Management” untuk memperbaiki tata kelola pramudi bus. Hasil rekomendasi itu nantinya juga akan berpengaruh pada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pramudi TransJakarta.

Sebelumnya, Direktur Operasional PT Transjakarta Prasetia Budi, mengatakan akan menjamin adanya evaluasi kecelakaan yang terjadi.

 

“Kami akan memperketat lagi kegiatan evaluasi dan pembinaan kepada operator. Hal ini sebagai salah satu langkah dan upaya yang kami lakukan, sesuai arahan Pak Gubernur untuk meminimalisir kejadian seperti ini tidak terulang kembali ke depannya,” singkat Prasetia. (*)


Jurnalis : Aulia Trisia

Editor : Jajang Yanuar

Illustrasi Cover : Priyana Nur Hasanah