Sosial & Budaya

Kenali Lembaga Donasi di Sekitar Kita

Kuatbaca

19 November 2022 10:47

Test

Keberadaan penggalangan dana berbasis donasi berakar dari minimnya peran negara kesejahteraan. Selain itu, kedermawanan sosial orang Indonesia yang tinggi jadi potensi komodifikasi. Dua kondisi inilah yang membuat platform penggalangan dana berbasis donasi dengan nama beken online crowdfunding tumbuh subur. Berbagai upaya pemasaran, iklan, dan branding menjadi indikasi bahwa crowdfunding tidak hanya sekadar memperluas kebermanfaatan, melainkan juga bisnis berkelanjutan.

 

 

Perancis memberikan hadiah diplomatik kepada Amerika Serikat sebuah patung setinggi 46 meter medio 1885. Hadiah tersebut menjadi simbol kebebasan, sehingga dinamakan patung Liberty. Namun AS sebagai penerima hadian belum terbebas secara finansial untuk menerima patung tersebut, lantaran menelan anggaran sebesar USD 250.000. Angka itu teramasuk anggaran fantastis bagi AS saat itu. Itulah mengapa, seorang jurnalis ternama Joseph Pulitzer mencetuskan kampanye penggalangan dana di korannya, The New York World.

 

Hasilnya ada 160.000 orang berdonasi dalam kurun waktu 5 bulan, dengan uang terkumpul USD 100.000. Inilah kisah awal kesuksesan praktik penggalangan dana atau dengan nama beken crowdfunding, yang tercatat dalam sejarah dunia yang dilakukan oleh masyarakat.

 

Seratus tahun kemudian, persisnya 1984, praktik serupa dilakukan oleh Romo Mangunwijaya ketika ia mengumpulkan dana kolektif untuk pembangunan Kali Code di Jogjakarta. Bukti keberhasilan pembangunan Kali Code terlihat dari penghargaan The Aga Khan pada 1992. Kisah ini dijadikan buku berjudul Kotak Hitam Sang Burung Manyar oleh Suyanto Hadiatmojo.

 

Crowdfunding sendiri acapkali diasosiasikan sebagai bentuk usaha bersama dengan tujuan pengumpulan dana untuk membantu mengatasi berbagai masalah sosial. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjabarkan crowfunding dari sisi model dan tujuannya ternyata berbeda-beda.

 

Pertama, reward-based crowdfunding yang menyediakan imbalan dari proyek atau program. Biasanya, model ini berlaku pada insutri kreatif yang mana donator mendapatkan mendapatkan imbalan dari proyek kreatifnya. Kedua, debt-based crowdfunding berupa pinjaman dari crowd investor kepada pihak perusahaan rintisan atau UMKM.

 

Ketiga, equity-based crowdfunding berupa ekuitas (saham) dari crowd investor sebagai kepemilikan atas unit usaha. Keempat, donation-based crowdfunding yang ditujukan untuk program nirlaba berbasis sosial dan amal. Para donator biasanya tidak mengharapkan imbalan atau keuntungan.

 

Pada dasarnya, crowdfunding berbasis donasi berhubungan erat dengan isu sosial. Sebab, crowdfunding menawarkan solusi dari permasalahan sosial yang tak dibereskan oleh negara. Ia berkaitan dengan amanah negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dijelaskan oleh sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana.

 

“Pada waktu kemerdekaan secara ide, fungsi negara kesejateraan itu dirumuskan dalam pembukaan UUD 45. Tetapi fungsinya juga tidak maksimal,” jelasnya kepada Kuatbaca.com, Selasa (1/11/2022).

 

Dengan minimnya fungsi negara kesejahteraan, masyarakat melakukan inisiatif sendiri lewat crowdfunding. Dengan adanya praktik ini, negara pada kelanjutannya harus mewadahi dengan adanya regulasi. Praktik urun dana pertama kali diatur oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Pengumpulan uang atau barang ditujukan ntuk pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.




Crowdfunding: Peluang Bisnis dari Kedermawanan Sosial?

 

Charities and Foundation (CAF) mengeluarkan survei pada 2018 dengan responden berasal dari 146 negara untuk mengetahui penduduk negara mana yang paling dermawan. Ada tiga aspek yang dinilai: kesediaan membantu orang asing, menyumbang uang, dan menyisihka waktu untuk beri bantuan. Dengan total nilai 59 persen, Indonesia menempati posisi pertama.

 

Survei serupa kembali dilakukan CAF pada 2021. Hasilnya, Indonesia kembai meraih posisi puncak dengan skor 69 persen. Temuan CAF mengungkap 8 dari 10 orang Indonesia memberi sumbangan uang pada 2021. Dari sisi tingkat kerelawanan, Indonesia tiga kali lipat lebih besar dari rata-rata tingkat kerelawanan dunia.

 

Survei ini menunjukkan betapa dermawannya orang-orang Indonesia, sekaligus kedermawanan ini juga dapat dikomodifikasi secara bisnis. “Di pasar crowdfunding, pengusaha senang menemukan daging segar di sektor yang jarang tersentuh: kesejahteraan sosial,” jelas Keith Spencer dikutip dari Jacobinmag.com, Senin (17/5/2016).

 

Ditambah lagi, internet dan media sosial semakin memudahkan praktik crowdfunding. Dengan platform situs web atau aplikasi, pihak donatur dapat mengirim dana lebih cepat dan mudah.

 

Fenomena crowdfunding mulai bermunculan di Indonesia pada 2012. Mereka diantaranya berupa situs web seperti Wujudkan.com, AyoPeduli.com, Patungan.net, Kitabisa.com, dan GandengTangan.com. Secara khusus, hanya 3 dari 5 perusahaan itu yang berbasis donasi, yaitu Kitabisa.com, Ayopeduli.com, dan Patungan.net.

 

Kitabisa.com menjadi satu-satunya platform crowdfunding berbasis donasi di generasi awal yang masih bertahan. Pendiri KitaBisa, Alfatih Timur, menyatakan dirinya dahulu hanya berfokus pada inovasi dan proyek kreatif. Bahkan, ia sempat melarang untuk penggalangan dana berbasis sosial atau personal.

 

“Awalnya kami melarang pengguna untuk berkampanye demi kepentingan pribadi seperti penggalangan dana untuk teman yang sakit. Kami ingin menekankan proyek inovatif,” ujarnya dikutip dari Yooreka.id, Kamis (26/7/2017).

 

Ia segera sadar ada target pasar yang lebih menarik. “Tapi, ternyata kampanye-kampanye dengan alasan pribadi paling cepat mencapai targetnya,” lanjut Timur.

 

Ini menunjukkan sejak awal, platform crowdfunding hirau terhadap target pasar yang akan ia tuju agar platformnya dapat berkelanjutan.

 

Salah satu caranya dipengaruhi kemampuan membangun jaringan dari para pendirinya. Selain itu, strategi menggunakan teknologi informasi untuk mewadahi interaksi antara donatur dan penerimanya. 

 

Pada awal peluncurannya, KitaBisa menggandeng sejumlah influencer nasional, dari mulai Andy F. Noya, Dian Sastro, hingga Pandji Pragiwaksono.

 

Hal yang sama juga dilakukan oleh platform crowdfunding yang baru berdiri pada 2019, yaitu Benihbaik.com. Situs web Benih Baik kembali menampilkan figur Andy F. Noya, kali ini berposisi sebagai pendiri. Andy dikenal publik sebagai pembawa acara Talkshow Kick Andy di stasiun Metro TV yang menampilkan sosok-sosok inspiratif yang dianggap kurang beruntung dalam kehidupan.

 

Menurut Asep Sunarya, program Kick Andy secara tidak langsung menjadi modal sosial Andy Noya atau rekam jejak yang baik untuk dipercaya masyarakat dalam menaungi donasi umat. Terlebih, sebelumnya ia juga terlibat dalam platform Kitabisa.com.

 

“Kepercayaan yang terbangun karena lembaganya oke ada nama besar, yaudah kirim,” jelas Asep Suryana.

 

Dari sisi kampanye, cerita-cerita sedih kerap jadi formula utama untuk menarik atensi donatur. Laporan CFDS menyebut cerita perjuangan dari mereka yang membutuhkan pada akhirnya hanya dinilai sebatas ‘seberapa penting dan bermakna kisahnya, menurut donatur pemberi dana’.

 

Tim Kuatbaca.com selanjutnya mengumpulkan sejumlah platform crowdfunding berdasarkan tiga kategori, yaitu : umum, berbasis agama, dan yayasan media televisi. Semuanya mendapatkan penerimaan donasi hingga puluhan hingga ratusan miliar per tahunnya.

 

Meski, harus diakui semakin besar penerimaan donasi, semakin besar pula biaya operasional yang didapat. Di tahun 2020 misalnya, KitaBisa mencatatkan Rp 36 miliar untuk biaya operasional. Adapun Dompet Dhuafa mematok 11,97 persen karena mengikuti Undang-Undang Zakat yang maksimal biaya operasionalnya 12,5 persen.



Biaya operasional menyangkut dana yang dipotong platform crowdfunding untuk menjalankan operasinya dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980, disebutkan bahwa pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

 

Kementerian sosial pernah kecolongan dengan adanya kasus ACT yang mengambil biaya operasional di atas batas maksimal, yaitu 13,5 persen. Hal ini yang menyebabkan izinnya dicabut. Dijelaskan lebih lanjut, dalam Permensos No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelanggaran Pengumpulan Uang atau Barang, penyelenggara PUB wajib untuk memberikan laporan mengenai PUB disertai bukti pertanggungjawaban.

 

Laporan ini berisi rincian dan jumlah hasil pengumpulan, penyaluran bantuan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dokumen hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan dana di atas Rp 500.000.000, dan dokumentasi pelaksanaan penyaluran.

 

Namun, laporan ini hanya disampaikan kepada pemberi izin penyelenggaran pengumpul uang dan barang. Artinya, platform crowdfunding tidak punya kewajiban untuk mempublikasikan kepada masyarakat luas, khususnya pemberi donasi.

 

Situasi inilah yang membuat organisasi pengumpul dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang beberapa waktu lalu mendapat sorotan karena menyalahgunakan dana umat. Hanya pemberi izin lah yang dapat membongkar praktik miring di dalam organisasi crowdfunding. Sebaliknya, kelonggaran ketentuan itu juga yang mendorong tidak semua platform crowdfunding merasa tidak perlu menampilkan hasil audit laporan keuangannya secara luas. (*)

Jurnalis : Muhammad Fakhri

Editor : Jajang Yanuar

Illustrator : Priyana Nur Hasanah

Infografis : Priyana Nur Hasanah


Komentar

Pencarian tidak ditemukan

Belum ada komentar

Kuatbaca.com

Informasi


Tentang Kami

Pedoman Media Siber

Susunan Redaksi

2022 © KuatBaca.com. Hak Cipta Dilindungi