Tengkarah PDIP-Nasdem Dibalik Isu Reshuffle

“PDIP terus menekan Partai NasDem. Lontaran isu reshuffle terhadap kabinet Menteri LHK dan Mentan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menjadi perkembangan terbaru dari serial ketegangan antara PDIP NasDem pasca deklarasikan Anies sebagai capres untuk 2024. Terlebih PDIP juga melabelkan Anies dengan politik Identitas, meskipun demikian ketidaksukaan PDIP kepada Anies sudah terlihat sejak lama. Isu reshuffle itu seakan dikabulkan oleh Presiden Jokowi, hal ini membuat NasDem ketar-ketir dan berupaya keras mendekati koalisi pemerintah.”

Pergantian tahun tak hanya menjadi euforia tetapi juga menjadi ancaman bagi Partai Nasional Demokrat (NasDem), bagaimana tidak sejak awal Januari wacana reshuffle kabinet kedua menteri dari partai nasionalis itu mulai gencar dikemukakan, terutama oleh partai berlambang banteng.

Isu reshuffle kabinet pertama kali disuarakan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDIP), Djarot Saiful Hidayat.

Menurutnya pergantian menteri ialah suatu keniscayaan, menyoroti kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang dianggap tidak sejalan dengan visi misi Presiden Joko Widodo. 

"Itu lebih gentle (untuk mengundurkan diri). Ya sebab apa? sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis pak Jokowi," tegas Djarot, Selasa (03/01/2023).

Hal itu juga sempat ia kemukakan pada akhir tahun 2022, ia meminta kedua menteri tersebut dievaluasi untuk menuntaskan janji kampanye Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot, Jumat (23/12/2022).

Suara Djarot tersebut seakan menambah ketegangan PDIP dan NasDem pasca mendeklarasikan Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung di 2024 pada awal Oktober 2022.

Ketegangan partai banteng kepada NasDem semakin jelas terlihat pada awal tahun, ketika Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP melaporkan dua media yang dimiliki Surya Paloh kepada Sekretariat Dewan Pers lantaran keduanya dinilai jadi alat propaganda partai politik (parpol).

“DPP PDI Perjuangan setelah melakukan pertimbangan yang mendalam dan mengundang para pakar pers akhirnya memutuskan untuk mengajukan aduan kepada Dewan Pers terhadap Media Indonesia dan Metro TV,” kata Kepala BBHAR DPP PDIP M. Nurdin, Sabtu (21/01/2023).

Di sisi lain, istilah politik identitas mulai bergaung kembali pada awal tahun ini, dan Anies menjadi aktor yang mendapatkan stempel label itu. Dari kalangan politisi, hanya PDIP lah yang turut menyuarakan hal tersebut. Politikus PDIP yang juga merupakan Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengungkit kembali dosa politik identitas yang dikenakan kepada Anies Baswedan.

"Ada satu dosa yang belum pernah di-laundry oleh Anies. Ini berkaitan dengan itu, dengan kelompok minoritas. Kita tahu bahwa apa yang terjadi pada pemilu 2017 pada waktu Pilgub," ujar Deddy, Senin (16/01/2023).

Sebelum itu Djarot dan Sekertaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto juga mengaitkan politik identitas dengan peristiwa yang menimpa pada Pilkada 2017.

Pernyataan-pernyataan itu secara tidak langsung seakan menyindir Anies Baswedan yang dianggap mendapatkan buah manfaat dari kejadian itu hingga naik tahta ke kursi Gubernur DKI.

Djarot yang saat itu menjadi Calon Wakil Gubernur dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasakan dirinya sebagai korban serta mengaku masih merasakan sakit hati atas peristiwa itu.

"Ya kita lihat saja. Seperti di DKI, mungkin tidak ya, tetapi timnya di bawah, warga masyarakat. Ini tugas kita pemimpin bangsa, para calon siapapun itu, untuk bisa membangun kesadaran, menguatkan kepribadian, menanamkan cinta kasih, toleransi satu sama lain. Tidak membiarkan apabila tim-timnya itu, siapapun itu, kemudian melakukan penistaan, penghinaan sampai dengan persekusi, yang maaf ya, saya pernah alami itu di Jakarta," imbuh Djarot.

Di samping itu Hasto juga sempat menyindir Anies sebagai politisi nir-prestasi serta memanfaatkan politik identitas dalam kepemimpinannya. Hal itu ia ungkapkan beberapa hari sebelum NasDem mendeklarasikan Eks Gubernur DKI itu sebagai capres.

"Jadi, kalau ada orang berbicara si A, si B tanya aja prestasinya. Pak Anies (misalnya), sebutkan tujuh prestasinya apa, misalnya gitu. Pasti bingung jawabnya saudara-saudara sekalian," kata Hasto (18/09/2022).

Namun tidak sekali-dua kali, sindiran PDIP kepada Anies memang sudah didengungkan sejak lama, beberapa diantaranya dikemukakan oleh fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta. Seakan-akan setiap kebijakan Anies selalu salah di mata PDIP.

Berdasarkan berbagai informasi yang dikumpulkan Tambang Data sejak Januari 2022 beberapa isu yang disorot sebagai sindiran PDIP kepada Anies ialah termasuk pembangunan Formula E dan Jakarta International Stadium (JIS), banjir dan kemacetan DKI Jakarta, pengerukan Kali Mampang, dan lain sebagainya.

Terlebih adanya narasi Anies antitesa Jokowi oleh salah satu Ketua DPP NasDem, Zulfan Lindan membuat PDIP semakin geram.

"Bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesis kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi sedang menjabat yang juga sedang didukung oleh partai politik termasuk NasDem," ujar Hasto, Kamis, (13/10/2022).

Meskipun Zulfan telah dipecat secara langsung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh, tetapi permusuhan PDIP terhadap partai nasionalis itu bahkan tetap berlanjut hingga kini. Semakin panas ketika partai banteng itu getol menyuarakan reshuffle kedua menteri NasDem.

Manuver NasDem Dekati Koalisi Pemerintah

Presiden Joko Widodo berikan sinyal, seakan mengamini usulan reshuffle kabinet oleh partainya, PDIP. Sinyal itu ia kemukakan beberapa hari setelah Djarot meminta Siti Nurbaya dan Syahrul Limpo untuk mundur dari jabatannya.

"Besok. Ya besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," ujar Jokowi, Minggu (08/01/2023).

Sinyal itu juga sebelumnya sempat dikemukakan akhir tahun 2022 tepatnya pada Jum’at 23 Desember

"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi

Tanda itu diperkuat dengan ucapan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.

"Kalau nanti ada menteri yang di ganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal Anda dipilih jangan marah, jangan dongkol karena waktu anda sudah sampai disini saja," katanya, Minggu (08/01/2023).

Wacana reshuffle itu diyakini karena NasDem, sekali lagi, mendeklarasikan Anies sebagai capres di 2024.

“Kalau substansi manuver politik dan lain sebagainya tersampaikan dan dapat diterima dengan baik oleh Presiden, saya kira tidak menjadi persoalan. Seandainya sebaliknya terjadi masalah dan dianggap menjadi duri dalam daging atau kerikil tentu Presiden akan melakukan evaluasi.” kata Ahmad TW Wibowo, Analis Senior di Trias Politika Strategis.

Hal ini membuat NasDem ketar-ketir, terlihat dari berbagai upaya NasDem yang secara intens mendekati koalisi pemerintah sejak akhir tahun lalu melalui Ketua Umumnya, Surya Paloh.

Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ditemui Surya Paloh di London pada Desember 2022. Sejumlah pihak mengisyaratkan jika pertemuan tersebut ialah membahas reshuffle kabinet.

"Pastinya ada yang dibicarakan secara spesial. Minimal 2(dua) hal, yakni soal pencapresan dan isu reshuffle. Dua isu yang membuat hubungan SP dan Istana renggang," ucap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Rabu, (18/01/2023).

Seakan ingin mengonfirmasikan jika menterinya tidak diganti, Surya Paloh secara mendadak mencoba mendekati Jokowi setelah ketibaanya kembali ke Indonesia dari London pada 16 Januari.

"Iya (Surya Paloh bertemu Jokowi), kemarin sore saya dengar," kata Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni, Jumat (27/1/2023).

Tidak hanya Surya Paloh, pimpinan DPP NasDem lain pun mencoba bergerak mendekati koalisi pemerintah, yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Sebagaimana disebutkan dalam telik Kuatbaca berjudul “Istana Negara Mengawali Koalisi Gerindra dan PKB”, terdapat indikasi kuat jika terjalinnya koalisi KIR merupakan hasil dari bisikan istana. (*)