top ads
Home / Telik / Politik / Saling Dorong Berebut Kursi Kosong

Politik

  • 263

Saling Dorong Berebut Kursi Kosong

  • April 11, 2022
Saling Dorong Berebut Kursi Kosong

“Rotasi kepala/wakil kepala daerah kerap kali terjadi di Indonesia. Penyebabnya antara lain meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Namun, deal politik di antara para parpol pengusung membuat proses pengisian kursi kosong ini menjadi alot, padahal seluruh mekanismenya sudah jelas. DKI Jakarta, Papua, Kota Padang, Kota Bandung, Kota Balikpapan, Kota Mojokerto, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Merangin menjadi contoh daerah yang mengalami kasus kekosongan tersebut.”

 

Kosongnya kursi kepala daerah kerap menyulut api pada tubuh Partai Politik (parpol) yang terlibat dalam pengusungan ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Saat proses penggantian, hampir selalu terjadi perseteruan politik yang berujung alotnya kata mufakat. Akibatnya, kursi kepala/wakil kepala daerah tersebut menjadi kosong berdebu.

 

Perseteruan politik yang acap kali terjadi adalah konflik antar parpol pengusung yang telah berkoalisi sebelum Pilkada. Koalisi terbentuk karena adanya kesamaan visi dan misi serta frekuensi di suatu daerah. Sehingga koalisi tersebut telah mencapai kesepahaman yang sama.

 

DKI Jakarta menjadi salah satu contoh daerah yang pernah mengalami perjalanan alot dalam proses pengisian kursi kosong tersebut. Kursi wakil gubernur lah yang sempat tak bertuan. Melihat kilas balik pada Pilkada DKI 2017, sejarah mencatata pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai pemenang. Namun, takdir mengatakan bahwa Anies-Sandi tak dapat langgeng hingga masa jabatan berakhir. Sandi harus bercerai dengan Anies pada tanggal 10 Agustus 2018 karena dicalonkan menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

 

Pada tanggal yang sama, Sandi memberikan surat pernyataan mundur ke Anies, kemudian diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Sidang paripurna pengunduran diri Sandi ditetapkan pada Senin (27/8/2018) dan setelah itu pasangan Anies ini resmi mundur dari jabatan DKI 2.

 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku parpol pengusung pasangan Anies-Sandi harus berembuk untuk menentukan sosok yang menempati kursi Wagub DKI Jakarta.

 

Setelah cukup lama kursi Wagub kosong, akhirnya kedua parpol tersebut mengirimkan masing-masing satu nama, yaitu Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

 

Sidang paripurna pemilihan wagub pun dilaksanakan pada Senin (6/4/2020). Riza keluar sebagai pemenang dengan perolehan 81 suara dan Lubis 17 suara dari total 100 suara DPRD DKI Jakarta.

 

Pada level kepala daerah yang sama, kursi Wagub Papua juga tak bertuan setelah ditinggal wafat Klemen Tinal pada Jumat (21/5/2021). Tak lama pasca kosongnya kursi wagub, Ketua DPC Golkar Pegunungan Bintang, Pieter Kalakmabin mengklaim bahwa kursi tersebut milik Golkar karena sebelumnya Klemen merupakan kader Golkar. Hingga Senin (9/8/2021) malam, partai koalisi yang terdiri dari Partai Demokrat, Golkar, Hanura, Nasdem, PAN, PPP, PBB, PKB dan PKPI, belum bisa memgerucutkan dua nama calon wagub.

 

Di lain sisi, bos Golkar, Airlangga Hartarto pun menyebut hal yang sama dengan Pieter yaitu kekosongan kursi Wagub Papua harus diisi Golkar.

 

“Alasannya kan jelas, almarhum Klemen Tinal adalah kader Golkar dan ini harus didorong. Kekosongan kursi itu jatah gokar,” ujar Airlangga, Sabtu (4/9/2021).

 

Airlangga memastikan dukungan dari 9 partai koalisi pendukung bisa didapat oleh partai berlambang pohon beringin itu. “Tanya ketua (Ketua Plt Golkar, Ahmad Dolly Kurnia) untuk dapat dukungan ini. Artinya almarhum ini kan kader Golkar Papua, sehingga ya jatah Golkar,” katanya lagi.

 

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, diketahui telah memilih dua kandidat yang akan menempati posisi mendiang Klemen Tinal. Kedua nama ini juga dinilai sudah cocok menempati kursi wagub. Ketua Asosiasi Lima Wilayah Adat Papua, Malaikat Alvius Tabuni mengatakan, dua nama yang dipilih Lukas Enembe sudah cocok. Keduanya pun dari parpol koalisi pendukung Lukas Enembe-Klemen Tinal.

 

“Sudah sangat jelas Gubenur Papua menginginkan dua nama, yakni Yunus Wonda dan Kenius Kogoya,” kata Malaikat, Senin (23/8/2021).

 

Hingga saat ini, sengketa itu masih belum menemukan titik terang. Kursi wagub Papua sudah tak bertuan sepanjang 10 bulan lamanya meski Golkar telah mengklaim bahwa jabatan itu jatah partainya. Selain itu, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua diketahui akan berakhir pada 2023 mendatang. Jika proses politik ini masih terus berlarut-larut, maka Lukas Enembe akan menjadi single fighter hingga masa jabatannya berakhir.

 

Menuju level kepala daerah yang lebih rendah, yakni kota/kabupaten, terdapat sejumlah kasus yang jumlahnya jauh lebih banyak. Daerah yang mengalami hal serupa, diantaranya Kota Padang, Kota Bandung, Kota Balikpapan, Kota Mojokerto, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Merangin. Kekosongan kursi di Kota Padang yang paling menarik perhatian karena telah kosong lebih dari setahun.

 

Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Pilgub Sumbar) 2020 didampingi oleh wakilnya Audy Joinaldy.

 

“Menetapkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2020 nomor urut 4, yaitu Mahyeldi-Audy Joinaldy,” kata Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani, Jumat (19/2/2021).

 

Maka, Hendri Septa selaku Wakil Wali Kota (Wawako) Padang pun naik sebagai Plt. Walikota Padang menggantikan posisi yang ditinggalkan Mahyeldi. Selang sepekan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk masa jabatan 2021-2024.

 

“Insya Allah dalam waktu 100 hari sesuai dengan komitmen ketika kampanye, kami akan melakukan yang pertama sekali, mempersiapkan segera untuk RPJM Provinsi Sumbar 2021-2024,” ujar Mahyeldi, Kamis (25/2/2021).

 

Dua partai pengusung yakni PKS dan Partai Amanat Nasional (PAN) masih belum sepakat tentang siapa yang akan mendampingi Hendri Septa di kursi Wawako Padang, pasca ditinggalkan Mahyeldi. PKS sendiri, dilaporkan telah mengusulkan dan mengirim enam nama ke DPP PKS untuk dipilih sebagai Calon Wawako Padang.

 

Menurut Ketua DPD PKS Padang Muharlion, Minggu (28/2/2021), keenam nama yang diusulkan itu, yakni Muharlion, Wakil Ketua DPRD Sumbar 2019-2024 Irsyad Syafar, anggota DPRD Sumbar 2019-2024 Rahmat Saleh, anggota DPRD Padang 2019-2024 Muhidi, Sekretaris MUI Kota Padang Mulyadi Muslim, dan Wakil Ketua DPP PKS Sumatera Utara Irfan Aulia.

 

Usai dilantiknya Mahyeldi sebagai Gubernur Sumbar, Hendri Septa sesuai ketentuan perundang-undangan dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai wali kota definitif sehingga kursi wawako kosong. Hendri Septa saat Pilkada Padang 2018 diusung dari PAN, maka kursi wawako secara tentu kemungkinan besar jatahnya PKS.

 

Namun dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi, sebagaimana dilansir antaranews.com, DPW PAN Sumbar juga akan mengusulkan sejumlah kadernya menjadi calon Wawako Padang mendampingi Hendri Septa.

 

Hendri Septa resmi menjabat sebagai Wali Kota Padang pada hari Rabu (7/4/2021). Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Mahyeldi atas nama Presiden RI. Sebelum mengambil sumpah, Mahyeldi mengingatkan bahwa matra yang terucap mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

 

“Tanggung jawab memelihara Pancasila dan UUD 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat,” kata Mahyeldi.

 

Pasca dilantiknya Hendri Septa, DPD PKS akhirnya mengerucutkan usulannya menjadi dua nama calon Wawako Padang.

 

“Ada dua nama yang diusung PKS untuk kemudian akan diapungkan dan dipilih di DPRD Padang, yaitu Mulyadi Muslim dan Muharlion,” kata Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kota Padang Gufron, Minggu (9/5/2021). Menurut dia, dua nama yang dimunculkan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari DPP PKS, DPW PKS Sumbar, dan DPD PKS Kota Padang.

 

Tak lama setelah itu, PAN juga merekomendasikan dua nama untuk mengisi jabatan Wawako Padang. Dua nama itu adalah Wakil Bendahara DPP PAN Ekos Albar dan Wakil Ketua DPRD Padang Amril Amin.

 

Hal itu diakui Ketua DPW PAN Sumbar Indra Dt Rajo Lelo, Senin (17/5/2021). Dia menyampaikan bahwa pihaknya merekomendasikan dua nama ke DPP PAN, untuk mengisi kursi kosong wawako. “Setelah melalui berbagai pertimbangan di internal PAN, maka diputuskan untuk merekomendasikan Saudaraku Ekos Albar dan Amril Amin ke DPP PAN,” ujar Indra.

 

Mengenai siapa yang berhak mengisi kursi wawako, pakar politik Universitas Mercubuana Jakarta, Dr Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa secara etika dan moral partai politik, kursi wakil wali kota seharusnya jatah PKS.

 

“Hal itu dikarenakan posisi Wali Kota Padang diisi oleh Hendri Septa yang merupakan kader PAN menggantikan Mahyeldi yang dari Kader PKS dilantik menjadi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar). Jangan sampai terjadi seperti di DKI Jakarta, dimana jelas-jelas itu jatah PKS tetap saja Gerindra tidak terima. Kota Padang harus berbeda dengan itu,” ujar Iqbal, dikutip dari postmetropadang.co.id, Kamis (20/5/2021).

 

Ia menambahkan, jika ini tidak diserahkan kepada PKS, maka akan menjadi insiden buruk bagi kota Padang, bisa saja akan menjadi sanksi sosial bilamana tidak jatuh ke tangan PKS.

 

“Partai PAN harus memahami etika sosial, sedangkan PAN saat ini juga mencalonkan dua nama yakni Amril Amin dan Elkos Albar. Seharusnya otomatis haknya PKS, anggota-anggota dewan pun harus memerhatikan dan mendapatkan hikmah jangan sampai ini terdampak citra buruk untuk mereka bilamana PAN terpilih,” sebutnya.

 

Di sisi lain, ia menyebut saat ini PKS juga harus melakukan lobi-lobi dengan parpol lain di DPRD Padang agar pemilihan berjalan lancar. “Selain itu, untuk Gerindra sebagai partai suara terbanyak dan pimpinan DPRD Padang. harus mempercepat pemilihan Wawako dan bisa berjalan lancar,” katanya.

 

Ia juga memprediksi, nama dua calon Wawako dari PKS yakni Muharlion dan Mulyadi Muslim akan tetap bertahan.

 

“Saya yakin PKS akan tetap menetapkan nama tersebut dan tidak berubah, setahu saya PKS komitmen dengan keputusannya. Disamping itu, PKS juga harus melakukan upaya gerilya politik untuk meloloskan kadernya mengisi kursi Wawako,” tandasnya.

 

Alotnya proses politik ini, membuat PKS semakin geram dan melakukan kunjungan ke DPW PAN Sumbar pada Kamis (10/6/2021). Sekretaris Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Padang Ja’far mengatakan, kunjungan tersebut dinamakan Safari Silaturahim Kebangsaan.

 

“Salah satu tema yang menjadi perbincangan dalam pertemuan tersebut adalah pencalonan Wakil Walikota Padang yang ditinggalkan Hendri Septa, setelah dilantik menjadi Walikota Padang,” katanya, Jumat (11/6/2021).

 

Tidak hanya itu, bahkan DPRD Kota Padang pun ingin kursi kosong Wawako Padang segera terisi. Kehadiran Wawako diharapkan mampu bersinergi mengatasi berbagai permasalahan.

 

"Kami berharap partai bersangkutan secepatnya mengusulkan nama ke DPRD Padang karena banyak persoalan yang mesti kita selesaikan di Padang ini," kata Ketua DPRD Padang Syahrial Kani, Selasa (29/6/2021).

 

Menurutnya, persoalannya saat ini terletak di masing-masing partai yakni PAN dan PKS yang sampai hari ini masih belum mengusulkan nama calon Wawako ke DPRD Padang. Meski sudah ada dua kandidat yang diusulkan oleh masing-masing partai, namun hal itu belum resmi dan baru sebatas diumumkan kepada media.

 

Mengutip tulisan Direktur Eksekutif Social Politics Ibnu Khaldun Indonesian (SPIKI) Center, Muhammad Irsyad Suardi dari langgam.id, secara mekanisme peraturan perundang-undangan tidak ada dalil hukum yang mendukung untuk segera mempercepat proses pengisian jabatan wakil wali kota.

 

Walaupun beredar kabar bahwa kesepakatan antara PKS dan PAN tidak menemukan titik temu, sehingga kursi Wawako belum mendapatkan kepastian. Itulah mengapa akhirnya proses politik ini berjalan semakin alot.

 

Hendri Septa pun buka suara terkait kekosongan kursi ini. Lucunya, ia mengaku tidak mengetahui alasan kenapa dirinya tak kunjung memiliki pendamping.

 

“Mana saya tahu, tanyalah sama partai (pengusung), saya terserah kepada mereka yang membawa saya saja,” katanya, Senin (20/12/2021).

 

Di sisi lain, pernyataan Hendri itu justru dapat menjadi boomerang untuk dirinya karena menurut Pengamat Hukum Tata Negara, Suharizal, Hendri Septa sebagai Wali Kota adalah orang yang paling bertanggung jawab menggantungnya proses pemilihan Wawako.

 

Bahkan, kata dia, kecenderungan pembiaran kekosongan jabatan Wawako ini adalah bentuk perbuatan melawan hukum dan bentuk penyalahgunaan kewenangan.

 

“Pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut secara keperdataan melalui Pengadilan Negeri Padang atas tindakan Hendri Septa yang mengulur-ulur. Bahkan cenderung mendiamkan proses pemilihan wakil wali kota,” kata Suharizal, Kamis (23/12/2021).

 

Suharizal menambahkan, dalam perkara ini warga Kota Padang dapat menjadi penggugat.

 

“Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dapat dipastikan anggaran dinas jabatan Wakil Walikota yang sudah dianggarkan di dalam APBD Kota Padang tidak terpakai sama sekali,” jelasnya.

 

Pengamat politik M. Qodari turut menanggapi kekosongan posisi jabatan kepala/wakil kepala daerah. Dirinya memaparkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wagub diatur dalam Pasal 176 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal itu mengatur, partai politik pengusung harus mengusulkan dua orang calon Wagub untuk dipilih oleh DPRD provinsi dalam rapat paripurna.

 

Mahyeldi Ansharullah yang juga Ketua DPW PKS Sumbar, menyatakan telah mengapungkan sejumlah nama yang akan diusulkan sebagai calon Wawako Padang.

 

“DPD PKS Kota Padang sudah mengusulkan sejumlah nama ke DPW PKS Sumbar, tinggal mengusulkan hal ini kepada Wali Kota Padang,” kata dia di Padang, Senin (27/12/2021).

 

Tak lama, Hendri Septa kembali bersuara. Menurutnya, partai pengusung pasangan Mahyeldi bersama dirinya pada Pilkada Kota Padang 2018, yakni PKS dan PAN belum duduk bersama untuk membahas pemilihan Wawako Padang itu.

 

“Yang saya tahu, kedua partai belum duduk bersama. Mungkin karena ada yang perlu dibicarakan kepada masing-masing petinggi partai,” ujar Hendri, dikutip dari Suara.com, Selasa (15/3/2022).

 

Politikus PAN itu mengatakan, pembahasan kursi Wawako Padang telah diserahkan kepada kedua partai pengusung. Menurutnya, pembahasan soal pendampingnya itu merupakan hak partai pengusung.

 

“Kalau saya ikut arahan saja. Kalau itu diserahkan haknya kepada partai pengusung,” jelasnya.

 

Pasifnya pergerakkan yang ditunjukkan oleh Hendri dalam proses pengisian kursi ini menimbulkan sorotan dari berbagai pihak, karena sudah lebih setahun Wali Kota Hendri Septa 'menjomblo'.

 

Menanggapi hal itu pengamat politik Arifki Chaniago mengungkapkan bahwa sebenarnya kekosongan kursi ini karena terjadinya dilema antara PAN dengan PKS yang hingga saat ini belum menemukan kesepakatan. “Menurut saya sebenarnya karena PKS dan PAN belum deal,” ungkapnya, Kamis (17/3/2022).

 

Logikanya, lanjut Arifki, jabatan itu jatah PKS, PKS merasa paling layak.

 

"Potensi kalah di DPRD itu besar, makanya PKS memastikan dia harus dapat jatah, sementara PAN ngotot pula untuk mencalonkan juga. Makanya PKS masih menunda memberikan nama calon," jelasnya.

 

Berkaca dari kasus kekosongan kursi Wawako Padang, Kota Bandung memiliki kasus serupa pasca ditinggal wafat Alm. Oded Muhammad Danial. Terhitung dari Jumat (10/12/2021), kursi Wawako Bandung karena Yana Mulyana naik menjadi Plt. Wali Kota Bandung dan kabarnya akan segera dilantik menjadi Wali Kota Bandung definitif. Namun, belum ada informasi dari Mendagri usai Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan berkunjung ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

 

"Kita dari DPRD sudah berikhtiar, hari Selasa lalu kita menanyakan ke Pemprov Jabar kesiapan pelantikan dan sebagainya, tapi dari mereka belum ada informasi dari Mendagri. Kemudian kami datang hari Kamis lalu ke Kemendagri, tapi juga belum ada informasi. Tentu kita DPRD menyayangkan keterlambatan ini," kata Tedy di Pasar Ciwastra, Kota Bandung, Senin (21/3/2022).

 

Melihat perjalanan proses politik pengisian kursi kepala/wakil kepala daerah yang terjadi di Indonesia, hampir seluruhnya berjalan sangat alot. Para pengamat menilai hal ini dikarenakan belum terjadinya deal hingga adanya indikasi kepentingan politik pribadi, padahal mereka (parpol pengusung) telah memutuskan berkoalisi sebelumnya. Namun, inilah realitas politik yang tidak dapat ditebak mengenai apa yang terjadi di balik layar jika dibandingkan dengan perjanjian di atas hingga di luar kertas.

 

Selain itu, mekanisme penggantian tetap kepala/wakil kepala daerah saat pejabat tersebut meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan belum diterapkan dengan baik. Sehingga, momen ini dimanfaatkan oleh masing-masing parpol dalam satu badan koalisi untuk menyodorkan figurnya sebagai pemilik kursi kosong hingga menyebabkan proses penggantian tidak akan selesai dengan cepat. Sementara, roda Kepemerintahan harus terus berjalan demi keberlangsungan hidup orang banyak.



 

Pragmatisme Demokrasi



Kursi jabatan tak bertuan jadi cerminan rendahnya kesetiaan kader terhadap Parpol pengusung. Acap kali ditemui, seorang kader hengkang dari satu parpol ke parpol yang lain. Tak ubahnya Messi dan Christiano Ronaldo yang memilih ganti seragam.

 

Politik Indonesia bukan sekedar permainan Sepak Bola dimana nasib tergantung pada perputaran si kulit bundar.

 

Baru-baru ini, Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan menyatakan diri mundur dari Partai Nasdem dan memutuskan berteduh di bawah naungan partai berlogo pohon beringin (Golkar).

 

Gelagat Sahrul untuk angkat kaki dari Nasdem sudah terlihat dari awal tahun 2022 ini. Tepatnya Sabtu (8/1/2022), pemeran dalam serial ‘jin dan jun’ itu menghadiri acara pelantikan DPD Golkar di Bandung, Jawa Barat.

 

Sikap ini tentu jadi pertanyaan banyak orang, mengingat Sahrul saat itu masih menyandang status sebagai kader Partai Nasdem yang berhasil menggendong dirinya ke kursi Wakil Bupati Bandung.

 

Pihak Nasdem mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Sahrul. Gelagat ihlkas itu luntur tat kala Saan Mustopa, Ketua DPW Nasdem Jabar bercerita bahwa Sahrul tidak banyak koordinasi terkait keputusannya tersebut.

 

“Dia harus belajar tentang kehidupan, harus tenggang rasa. Saat memutuskan pindah partai, ga ada (sowan). Yang penting kita sudah mengantarkan, memberikan yang terbaik dalam perjalanan hidupnya yang ga mungkin dia dapatkan,” ujar Saan.

 

Pesan khusus pun disampaikan Saan kepada eks kadernya yang bermanuver tersebut.

 

“Bagaimana mungkin dia mampu menjaga dan memahami perasaan banyak orang, kalau dia sendiri tidak bisa menjaga perasaan orang yang mengantarkannya,” ucap dia.

 

Di sisi lain, Sahrul merasa dirinya tidak menyakiti perasaan siapapun. Ia menilai, apa yang sudah ia lakukan adalah hal yang lumrah di dunia politik Indonesia.

 

"Hari ini di Parlemen Kabupaten Bandung pun Partai Golkar masih menduduki kursi terbanyak. Saya merasa hal tersebut tentu dapat menjadi kekuatan baru bagi diri saya dalam menjalani amanah rakyat sebagai Wakil Bupati," tuturnya.

 

Ucapan Sahrul itu memberi kesan bahwa tensi politik di Indonesia saat ini ada di level Pragmatisme Politik.

 

Berteman asal ada kepentingan, mungkin itu pengertian sederhana dari pragmatis. Ketidak sepahaman di dunia politik baik itu antar parpol ke parpol lain, maupun antara kader dengan parpolnya membuat iklim politik di Indonesia bisa jadi berubah seketika.

 

Dicopotnya M Taufik dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta oleh partainya, Gerindra bisa jadi cerminan. Isu mencuat, rotasi pemangku jabatan Wakil Ketua DPRD DKI jatah Gerindra itu dikarenakan Taufik terafiliasi mendukung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden. Sedangkan Gerindra jelas dukung Prabowo seribu persen.

 

"Taufik sempat mendoakan Anies jadi presiden. Sementara Gerindra seribu persen dukung full Prabowo maju," kata Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).

 

Taufik secara tegas menyatakan hingga saat ini masih berada di rumah Gerindra. Namun ketika ditanya rencana hengkang ke Nasedem, Taufik tampak malu-malu kucing menjawabnya.

 

"Kalau saya sudah enggak di Gerindra baru saya mikir mana yang cocok dengan ritme politik kita. Sampai saat ini saya masih di Gerindra, tapi kita tunggu saja, santai-santai saja dulu," jelas politikus senior Gerindra tersebut, Jumat (1/4/2022).

 

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi), Jeirry Sumampouw menjelaskan fenomena kutu loncat mengandung makna bahwa Pemilu semata hanya jadi momen untuk menduduki jabatan tanpa kesungguhan untuk memikirkan persoalan kebangsaan.

 

“Yang penting adalah bagaimana dapat kedudukan dan jabatan itu direbut. Soal bagaimana kerjanya nanti, itu soal yang berbeda, tidak begitu penting,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, fenomena ini juga menunjukkan bahwa kita punya persoalan dengan ideologi partai.

 

“Saya kira, tak ada partai yang sungguh-sungguh memiliki ideologi yang kuat. Semua hal bisa dinegosiasikan sesuai dan untuk kepentingan tertentu. Kepentingan keuntungan partai dan politisi bersangkutan,” pungkasnya.

Jurnalis :
Editor :
Illustrator :Rahma Monika
Infografis :Zakki Fauzi
side ads
side ads