Saling Bungkam Dualisme Kepengurusan KNPI

Kuatbaca

2 months ago

KNPI kembali memiliki dua Pimpinan Pusat. Ryano Panjaitan yang lebih dulu terpilih menjadi Ketum KNPI harus menelan kenyataan pahit akan hadirnya Kongres tandingan di Maluku Utara yang memutuskan Haris Pertama sebagai Ketum KNPI. Ryano yang juga menjabat sebagai Presiden POKNAS mendapat dukungan OKP lebih banyak ketimbang Haris. Kendati demikian, Haris yang memiliki kedekatan dengan sejumlah elit politik partai Golkar tampak lebih percaya diri tatkala Bamsoet, Waketum Golkar sekaligus Ketua MPR menyatakan dukungannya terhadap KNPI Gerbong Haris. Dualisme KNPI yang sudah berlangsung dari periode-periode sebelumnya ini harus segera diselesaikan oleh Pemerintah. Mengingat dana hibah Pemerintah untuk para Pemuda Indonesia tak boleh jatuh di tangan pemimpin yang salah.

 


Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kembali dihadapkan dengan dualisme kepemimpinan. Tahun ini, Haris Pertama dan Ryano Panjaitan sama-sama eksis di berbagai media nasional sebagai Ketua Umum (Ketum) KNPI.

 

Ryano lebih dulu dinyatakan sebagai Ketum KNPI periode 2022-2025. Ia terpilih secara aklamasi dalam Kongres Pemuda ke-XVI di Hotel Sultan, Jakarta pada 10 April 2022. Ryano mendapat dukungan lebih dari beberapa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) nasional. Salah satunya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMII Rafsanjani mengatakan mendukung penuh Kongres KNPI Hotel Sultan April lalu. Menurutnya, hasil kongres yang mengambil tajuk 'Satu KNPI, Indonesia Maju' itu merupakan momentum persatuan pemuda.

 

"Hasil Kongres XVI adalah merupakan buah dari upaya kerja sama semua OKP untuk menjadikan KNPI hanya satu dan sekaligus mengakhiri polemik dan perpecahan yang terjadi selama ini," ujar Rafsanjani.

 

Tak hanya PMII, sejumlah OKP nasional di antaranya Syarikat Islam, Kosgoro 1957 dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) juga menyatakan mendukung Muhammad Ryano Panjaitan sebagai Ketum KNPI yang sah.

 

Satu bulan kemudian, tepatnya 21 Mei 2022, KNPI kembali menggelar Kongres di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut). Tanpa dihadiri Ryano, Kongres ini bermufakat bahwa Haris Pertama adalah sosok Ketum KNPI periode 2022-2025.

 

Berbeda dengan Ryano, Kongres kubu Haris didukung oleh elit politik Partai Golkar, Amin Ngabalin. Amin yang berperan sebagai Ketua Pelaksana Kongres tersebut mengaku Haris adalah sosok satu-satunya yang pantas menjadi Ketum KNPI lantaran banyak mendapat dukungan dari DPD KNPI dan OKP.  

 

"Saat ini Haris didukung oleh seluruh DPD KNPI Provinsi di 34 DPD dan 78 OKP yang berhimpun di DPP KNPI, sehingga tidak mungkin lagi ada calon lain karena untuk mencalonkan diri menjadi Ketum harus mendapatkan rekomendasi dari DPD Provinsi dan OKP," ujar Amin Ngabalin di arena kongres KNPI, Sabtu (21/5/2022).

 

Menanggapi hal tersebut, sejumlah OKP membantah memberi restu atas terpilihnya Haris sebagai Ketum KNPI. Ketum Kopindo Asep Palahuddin bahkan membantah mengeluarkan surat rekomendasi atau mandat kepesertaan dalam Kongres KNPI menyusul beredarnya Surat Mandat dengan nomor:08/Kopindo/V/2022 perihal Kopindo pada kongres KNPI pada 15-20 Mei 2022.

 

"Kami sampaikan bahwa kami tidak pernah menerbitkan Surat Mandat Kepesertaan tersebut," ujar Asep dalam keterangannya, Minggu (15/5/2022).

 

Ia mengatakan, jika ada oknum yang mengatasnamakan Kopindo untuk mengikuti kongres tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa kongres yang digelar di Malut ilegal. "Itu bukan dari kami," ujar Asep.

 


Menakar Dukungan Haris dan Ryano

 

OKP jelas bersuara lantang atas hasil Kongres tandingan yang menyudutkan eksistensi Ryano sebagai Ketum KNPI. Pasalnya, hingga kini Ryano masih tercatat sebagai Presiden Perserikatan OKP Tingkat Nasional (POKNAS).

 

Saat terpilih sebagai Ketum KNPI, Ryano mendapat dukungan dari 189 OKP peserta penuh, 37 OKP peninjau, dan 21 OKP undangan. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibanding Kongres Malut yang dihadiri 78 OKP.

 

Itu sebabnya, Ketum Ikatan Sarjana Al Washliyah (Isarah) Adheri Zulfikri Sitompul mengklaim Kongres KNPI di Jakarta sudah tepat, karena dihadiri 213 OKP dan 34 pimpinan DPD KNPI.

 

"Terpilihnya Bung Ryano di kongres secara aklamasi sudah sesuai dan memenuhi syarat serta suara bulat, aklamasi. Jadi tidak boleh pihak lain yang mengatasnamakan lagi KNPI," kata Adheri kepada awak media, Senin (11/4/2022).

 

Ia bahkan menyinggung kedekatan Haris Pertama dengan elit politik. Menurutnya KNPI adalah wadah konferensi pemuda yang seharusnya tidak bertindak secara pribadi atas nama orang lain.

 

"KNPI organisasi besar, KNPI bukan milik OKP tertentu, pribadi atau segelintir orang, tapi milik OKP nasional. Jadi ngawur bilamana ada yang mengatakan tidak sah. Intinya tolak ukurnya dihadiri 213 OKP tingkat nasional dan 34 DPD KNPI. Kita mau ketawa karena lucu sih, Haris masih mengaku Ketua Umum KNPI. Kan sudah jelas forum Kongres penyatuan menghasilkan Bung Ryano secara aklamasi sebagai Ketum KNPI," ujar Adheri. 

 

Kedekatan Haris dengan Politikus kondang Partai Golkar memang tak dapat ditampik. Selain kongresnya diprakarsai oleh Wasekjen Golkar, Amin Ngabalin, Haris juga diketahui dekat dengan Waketum Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet).

 

Jurnalis Kuatbaca.com yang sedang meliput di gedung DPR sempat menghampiri Haris untuk meminta konfirmasi terkait dualisme di badan KNPI. Saat itu Haris terlihat sedang menuju gedung MPR tempat Bamsoet, Ketua MPR RI beraktivitas.

 

Namun Haris enggan berkomentar, adapun konfirmasi itu tertangkap alat perekam Jurnalis Kuatbaca.com dari mulut Amin Ngabalin. Saat itu Amin secara tegas mengatakan Haris adalah Ketum KNPI yang sah.

 

“Tidak ada dualisme-dualisme dalam KNPI, KNPI satu saja dan kamilah (KNPI kubu Haris) yang paling sah. Yang di Hotel Sultan itu hanya Halalbihalal bukan kongres,” ujar Amin Ngabalin saat ditemui di gedung Komisi III DPR RI, Senin (30/5/2022).

 

Kedatangan Haris ke Gedung MPR terbukti memang secara khusus untuk menemui Bamsoet. Haris bersama 34 pimpinan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tingkat provinsi se Indonesia mendatangi Bamsoet dalam rangka menjalin silaturahmi.

 

Dalam pertemuan itu Haris mengucapkan apresiasi dan berterima kasih kepada Bamsoet yang telah banyak mendukung program-program kegiatan dan menutup acara Kongres Ternate serta menerima 34 DPD KNPI Provinsi se Indonesia. "Terima kasih banyak atas keberanian Mas Bamsoet sudah ambil risiko menerima kami di sini,” ucap Haris dikutip dari Sindonews, Senin (30/5/2022).

 

Saat itu, Bamsoet secara terang-terangan mendukung KNPI kubu Haris dan berharap Haris mampu menyatukan KNPI yang terpecah.

 

"Saya apresiasi atas pelaksanaan Kongres Ternate yang berjalan sukses. Saya harap, KNPI dapat menjadi garam yang dapat dirasakan kehadirannya untuk masyarakat dan gerbong Haris dapat menarik gerbong lainnya menjadi satu. Berbuatlah dengan kegiatan yang banyak seperti kemarin jangan pernah lelah, biarlah masyarakat yang menilai siapa yang paling banyak berbuat,” ucap Bamsoet.

 

Di sisi lain, Jurnalis Kuatbaca.com berusaha meminta keterangan dari pihak Ryano. Alih-alih memanfaatkan kesempatannya di panggung konfirmasi, pihak Ryano memilih bungkam dengan tidak merespon pesan singkat maupun telepon dari tim Kuatbaca.com.

 


Dampak Dualisme KNPI

 

Harapan Bamsoet terhadap hilangnya dualisme KNPI ada benarnya. Pasalnya kondisi dua kubu dalam KNPI memang sudah berlangsung sejak lama. Dinamika kepemimpinan KNPI sudah terjadi di era kepemimpinan Hasanuddin Yusuf dengan Munawar Fuad pada 2005-2008. Poros Hasanuddin Yusuf hanya mengakui Hasanuddin sebagai Ketua Umum dan menggelar Kongres XII Pemuda/KNPI di Ancol, Jakarta pada Oktober 2008. Sebaliknya, poros Munawar Fuad hanya mengakui Hans Havloni Silalahi sebagai Ketua Umum DPP KNPI serta menggelar Kongres XII Pemuda/KNPI di Denpasar Bali pada Oktober 2008, dikenal dengan KNPI versi Bali.

 

Kongres versi Ancol menghasilkan keputusan mengangkat Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia dan Sekretaris Jenderal Pahlevi Pangerang. Sedangkan keputusan Kongres KNPI versi Bali memutuskan Azis Syamsudin sebagai Ketua Umum dan Sayed Muhammad Mualiady sebagai Sekretaris Jenderal. Akibatnya, solidaritas organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI serta KNPI secara struktural di Provinsi, Kab/Kota hingga Kecamatan terpecah.

 

Tak hanya periode 2005-2008, pada periode 2011-2014 KNPI kembali diterpa badai dualisme kepemimpinan. Hasil Kongres XIII 2011 menetapkan Taufan Eko Nugroho Ratorasiko sebagai Ketum DPP KNPI. Namun, pada Maret 2012 tiba-tiba KNPI tandingan menggelar kongres yang menetapkan Akbar Zulfakar sebagai Ketum. Meskipun Kemenpora hanya mengakui Taufan Eko Nugroho sebagai Ketum KNPI yang sah.

 

Pada periode berikutnya, Kongres Pemuda/KNPI XIV di Papua pada Februari - Maret 2015 menetapkan Muhammad Rifai Darus sebagai Ketum DPP KNPI Periode 2015 - 2018 dan kemudian dikukuhkan pada April 2015 di halaman Gedung Kemenpora yang juga dihadiri oleh Menpora Imam Nahrowi dan Akbar Tanjung.

 

Tak lama setelah pengukuhan Rifai Darus sebagai Ketum, bergulir kembali Kongres Luar Biasa KNPI pada Juni 2015 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang menetapkan Ketum DPP Gema MKGR Fahd A Rafiq secara aklamasi untuk periode 2015 - 2018. Sekali lagi, perhimpunan kepemudaan itu diuji kisruh kepemimpinan.

 

Sebenarnya, upaya meluruskan benang kusut sudah dilakukan oleh Bamsoet yang saat itu menjabat sebagai ketua DPR RI. Ia mengaku DPR dan Kemenpora akan memfasilitasi kedua belah pihak KNPI agar bisa saling terbuka satu sama lain. Dengan begitu diharapkan pada Kongres KNPI ke depan, kedua belah pihak KNPI bisa solid.

 

Bahkan ia berjanji jika kepengurusan KNPI telah solid, melalui Kemenpora, DPR dan Pemerintah berjanji akan memfasilitasi berbagai kegiatan kepemudaan melalui anggaran yang nilainya lebih dari Rp5 triliun.

 

"Di APBN 2018 DPR menganggarkan lebih dari Rp5 triliun untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. KNPI dan berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda bisa mengaksesnya untuk berbagai kegiatan yang memajukan kaum muda. Kuncinya harus solid terlebih dahulu," kata Bamsoet, Kamis (5/4/2018).

 

Namun upaya Bamsoet tidak membuahkan hasil, polemik dualisme KNPI malah kembali muncul setelah Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) XV memutuskan Haris Pertama sebagai Ketum DPP KNPI periode 2018 - 2021.

 

Haris Pertama menang dengan perolehan 84 suara, sementara lawannya Noer Fajriansyah mendapat 82 suara yang diikuti oleh 167 peserta dari DPD Provinsi dan OKP tingkat Nasional. Menindaklanjuti hasil itu, Ketua Pimpinan Sidang Kongres XV KNPI, Sirajuddin Abdul Wahab, kemudian menetapkan Haris sebagai Ketum KNPI.

 

Penetapan Haris sebagai Ketum membuat empat pimpinan sidang Kongres XV KNPI yaitu Syahwan Arey, Heru Slana Muslim, Wazir Muhaemin, dan Salman Faisal meradang bahkan memberikan gugatan. Kemudian, keempat pimpinan tersebut menyalahkan Sirajuddin Abdul Wahab yang dianggap menyalahi tata tertib kongres dan AD/ART KNPI.

 

Polemik itu sampai ke telinga Menkumham yang pada saat itu dijabat oleh Yasonna H Laoly. Menanggapi hal itu, Yasona melakukan pemblokiran terhadap SK pihak-pihak yang bertikai demi menghentikan dualisme kepemimpinan di KNPI.

 

Di satu sisi, kisruh yang terjadi bertahun-tahun ini berdampak negatif pada KNPI itu sendiri. Lantaran aliran dana bantuan Ormas dari Pemerintah terhambat masuk ke kantong kas KNPI.

 

Seperti yang terjadi di KNPI Balikpapan, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Balikpapan, Ratih Kusuma memberikan alasan kenapa dana hibah KNPI Balikpapan tak bisa dicairkan karena terhambat aturan yang berlaku. Salah satunya, dualisme kepengurusan.

 

“Jadi persyaratannya tidak boleh berkonflik, semua permasalahan harus clear. Harapan kami mereka bisa menjadi satu sehingga dana hibah tersebut bisa dicairkan,” kata Ratih, Kamis (9/6/2022).

 

Ia menambahkan, dana hibah yang diberikan kepada KNPI Balikpapan jumlahnya tidak sedikit.

“Kalau tidak salah dana hibah KNPI itu besarannya Rp800 juta, diberikan satu kali dalam setahun, namun balik lagi belum adanya penyatuan organisasi kepemudaan itu dana tidak dapat dicairkan,” tegasnya.

 

Kejelasan pemimpin KNPI dipandang perlu demi menghindari risiko salah kamar larinya aliran dana hibah dari Pemerintah yang ditaksir mencapai Rp5 triliun. Pengamat Politik Fajlurrahman Jurdi berpesan seharusnya ini menjadi atensi lebih oleh Pemerintah untuk membereskan dualisme tersebut.

 

“Periksa terlebih dahulu aspek legalitasnya, agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari, karena jika diberikan dana hibah kepada organisasi yang tidak legal, yang kerepotan juga Pemerintah sendiri, karena pasti akan berujung pada masalah hukum,” pungkas Dosen Universitas 17 Agustus 1945, Jumat (31/1/2021). (*)

Jurnalis : Ahmad Hendy Prasetyo

Editor : Virga Agesta

Illustrasi Cover : Priyana Nur Hasanah

Layout Infografis : Zakki Fauzi