“Fenomena migrasi kader di partai politik sudah menjadi hal yang lumrah, tapi kalau terus-menerus terjadi apakah masih bisa dianggap menjadi hal biasa atau justru sudah tidak wajar. Sejak tiga tahun terakhir, Partai Demokrat era kepemimpinan AHY tengah mendapatkan tantangan mulai dari upaya kudeta partai, pengunduran diri kader massal, hingga berakhir pada aksi migrasi kader ke partai lain. Secara umum, fenomena perpindahan kader merupakan hal negatif bagi parpol, tapi Partai Demokrat justru mengklaim bahwa dengan adanya aksi-aksi tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tubuh internal partai.”

Masa pendaftaran calon legislatif telah terlewati, waktu pendaftaran capres dan cawapers semakin didekati. Di saat yang sama Partai Demokrat dilanda aksi pengunduran diri massal kader di Kabupaten Purwakarta pada Rabu (3/5/2023). Dilanjut dengan isu ramainya kader Demokrat Jawa Barat (Jabar) yang bermigrasi dari Demokrat menuju Partai NasDem pada Kamis (4/5/2023).

Pengunduran diri massal kader Demokrat di Kabupaten Purwakarta terjadi dari tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) hingga anak ranting. Mereka mengembalikan berkas kepengurusan ke Ketua DPC Demokrat Purwakarta.

Salah satu kader yang menyatakan mundur adalah Ketua Srikandi yang juga Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Rini Meilani. Ia menanggalkan seragam Demokrat dan membuat surat pernyataan pengunduran diri.

“Saya terlahir dari Partai Demokrat tapi ya itu tidak ada keharmonisan dengan kepengurusan yang sekarang, saya sebagai ketua Srikandi sangat menyayangkan tapi ini harus dilakukan karena di politik kita harus bisa menentukan sikap dan ini langkah saya harus mundur dari kepengurusan sekaligus ketua Srikandi Partai Demokrat Purwakarta,” ujar Rini, Rabu (3/5/2023).

Pernyataan Rini itu diamini oleh salah satu Ketua DPAC Kecamatan Cibatu, Ade Winarto. Dia merasa tidak nyaman dan tak sejalan dengan sikap Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta.

“Saya ketua DPAC Kecamatan Cibatu beserta seluruh pengurus baik di tingkat kecamatan ranting dan anak ranting hari ini mengundurkan diri dari Partai Demokrat,” tegas Ade.

Sementara itu, isu migrasi kader Demokrat Jabar ke NasDem Jabar dibenarkan oleh Ketua DPW Partai NasDem Jabar, Saan Mustofa. Bahkan, Saan menyebut bahwa sejumlah petinggi Demokrat Jabar sudah pindah ke partainya.

“Yang udah pasti di Kabupaten Bogor, itu ada namanya Asep Wahyuwijaya. Dia udah fiks terdaftar di NasDem untuk daftar menjadi caleg DPR Ri di dapil Jabar V,” kata Saan, Kamis (4/5/2023).

Di sisi lain, ada juga nama Dodi Setiawan selaku anggota DPRD Kota Bogor Fraksi Demokrat yang dipastikan sudah berlabuh ke NasDem. Saan menyebut, Dodi pada 2024 mendatang akan mencalonkan diri sebagai bacaleg DPRD Jabar dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bogor.

“Ada Andi Rizal, dia nyaleg di Kabupaten Subang. Terus ada Iwan Setiawan, incumbent yang mau nyalon lagi di DPRD KBB,” ungkapnya.

Bahkan, Saan mengaku bahwa saat ini NasDem paling banyak menerima perpindahan kader dari Partai Demokrat. Meski beberapa di antaranya ada juga yang berasal dari Partai Gerindra.

“Tapi Demokrat yang paling banyak sementara ini. Nah kalau untuk Purwakarta, itu memang ada. Cuma belum pasti dia mau nyalonnya di mana,” pungkasnya.

Yang membuat hal ini sangat menarik, NasDem dan Demokrat merupakan partai politik (parpol) yang saat ini tengah menjalin koalisi di Koalisi Perubahan untuk Pembangunan (KPP). Artinya, fenomena ini bisa disebut sebagai migrasi politik antar koalisi.

Meskipun kedua parpol ini terikat pada suatu hubungan koalisi, akan tetapi di level bawah justru malah terjadinya perpindahan kader. Hal ini menjadi pertanyaan besar, apakah hubungan kedua parpol ini baik-baik saja atau justru alami suatu dinamika yang menyebabkan terjadinya migrasi politik antar koalisi.

Meski isu tersebut sempat mencuat dalam waktu berdekatan di masa pendaftaran bacaleg, namun pihak Demokrat justru memberikan sikap defensif dengan menepis isu pengunduran diri dan migrasi politik tersebut. Hal yang dibantah adalah jumlah dari kader yang mengundurkan diri dan bermigrasi ke NasDem.

Perlu diketahui bahwa jumlah yang disebutkan dalam isu tersebut mencapai ratusan. Namun, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Asep Chandra membantah dan mengklaim bahwa ia hanya menerima delapan surat pengunduran diri dari pengurus baik di DPC maupun DPAC.

Permasalahan pada tubuh internal sudah tak asing bagi Demokrat. Pasalnya, jika menilik perjalanan politiknya, Demokrat telah mengalami sejumlah gejolak internal dalam tiga tahun terakhir. Fenomena perebutan kekuasaan posisi ketua umum (ketum) pernah terjadi melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

KLB terjadi di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) pukul 15.00 WIB. Hasil dari KLB itu adalah terpilihnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB, melalui proses voting.

Selain Moeldoko, nama lain yang diajukan untuk menjadi ketum dalam kesempatan itu adalah Marzuki Alie. Namun, pada akhirnya Moeldoko yang terpilih. KLB ini diprakarsai oleh seorang mantan kader Demokrat yang telah dipecat, Darmizal.

Akibatnya, Partai Demokrat terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu AHY dan kubu Moeldoko. Konflik ini berdampak pada internal yang akhirnya memecah loyalitas kader Demokrat yang akhirnya membelot ke kubu Moeldoko.

AHY sebagai Ketum Demokrat tak hanya duduk manis sehingga dapat menyelesaikan upaya kudeta ini. AHY meyakini bahwa kubu Moeldoko tidak akan menang. Kepercayaan diri AHY itu terbukti jumlah gugatan yang dilayangkan oleh Demokrat kubu Moeldoko.

Demokrat kubu AHY klaim bahwa berhasil memenangkan 16 gugatan dari total 16 gugatan. Artinya, klaim tersebut menjelaskan bahwa Demokrat kubu AHY selalu memenangkan gugatan tersebut. Kemudian, di tahun 2022 Demokrat juga mengalami sejumlah gejolak di internal daerahnya.

Hasil Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Jawa Timur (Jatim) dan Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi dua fenomena konflik terbesar internal Demokrat sepanjang tahun 2022. Untuk mengetahui informasi lebih dalam soal kedua konflik tersebut, kunjungi Telik KuatBaca yang berjudul “Demokrasi Demokrat Kalah Sakti”.

Dampaknya, sejumlah tokoh berpengaruh akhirnya memutuskan untuk mundur dan bermigrasi ke partai lain, seperti politisi senior Ilham Arief Sirajuddin (IAS) beserta loyalisnya yang pindah ke Partai Golkar dan Bayu Airlangga yang diikuti oleh loyalisnya juga berlabuh ke Golkar.

Tak hanya itu, sejumlah kader di Demokrat Maros, Sulsel menyatakan mundur massal. Ketua DPC Demokrat Maros, Amirullah Nur Saenong mundur dari jabatannya pada Selasa (2/8/2022). Keputusannya juga diikuti 14 pimpinan anak cabang (PAC).

Kemudian di Kepulauan Riau (Kepri) pun mengalami hal serupa. Ketua DPD Partai Demokrat Kepri, Asnah menyatakan mundur dari ketua sekaligus keanggotaan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Pernyataan mundurnya Asnah dilakukan bersama anggota dan kader partai yang ada di Sekretariat Demokrat Kepri. Mereka kompak melepaskan atribut mulai baju, jas hingga kartu tanda anggota dari partai berlambang mercy tersebut.

“Kita pengurus DPD lebih dari 60 persen mengundurkan diri, tapi kalau kader lebih banyak. Intinya saya mengundurkan diri dari Ketua dan keanggotaan,” kata Asnah, Senin (1/8/2022).

Adapun pada awal tahun 2023, Mantan Gubernur Jatim, Soekarwo atau biasa dipanggil Pakde Karwo meninggalkan Partai Demokrat. Menantunya, Bayu Airlangga telah lebih dulu meninggalkannya dan pergi Golkar hingga akhirnya Pakde Karwo pun juga kembali ke Golkar.

Menanggapi fenomena-fenomena migrasi politik yang terjadi di tubuh internal Demokrat, khususnya yang terjadi di Jawa Barat, tim Kuatbaca telah melakukan diskusi yang cukup intens dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPD Demokrat Jabar, Mohammad Hailuki.

Hailuki menganggap fenomena migrasi kader dalam dinamika politik merupakan hal yang lumrah terjadi, bahkan dari suatu partai politik bisa melahirkan sejumlah partai baru akibat dari migrasi kader tersebut.

“Tentunya kan dalam dinamika partai politik itu, hal-hal yang terjadi seperti perpindahan kader satu ke partai lain itu semua hal yang lumrah. Dari satu buah partai itu melahirkan beberapa partai. Misalnya, dari partai A, sejumlah tokohnya ada mendirikan partai B, partai C, dan partai D,” kata Hailuki kepada wartawan Kuatbaca melalui wawancara khusus di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (17/5/2023).

Bisa terjadinya perpindahan kader, lanjut Hailuki, itu menandakan bahwa kader tersebut sudah tidak memiliki cita-cita yang sama dengan partai yang ditinggalkannya.

Kemudian, saat dikonfirmasi soal aksi pengunduran diri massal di Demokrat Kabupaten Purwakarta totalnya mencapai ratusan dan aksi migrasi kader massal dari Demokrat Jabar ke NasDem Jabar, Hailuki mengaku bahwa jumlah yang sebenarnya itu tidak seperti yang diberitakan di sejumlah media.

“Untuk informasi migrasi kader Demokrat Purwakarta, di situ lebih kuat sensasinya daripada faktanya karena yang resmi diterima mundur cuma 6.” terang Hailuki.

Adapun Luki mengklaim bahwa pengurus yang tercatat di DPD Demokrat Jabar per satu kota/kabupaten memiliki jumlah rata-rata yang mencapai 500 orang dari total 27 kota/kabupaten yang tersebar di Jabar. Berarti, kader Demokrat di Jabar berjumlah sekitar 13.500 orang.

Jika jumlah kader Demokrat yang mundur dan pindah dibandingkan dengan jumlah kader di Jabar, Hailuki mengklaim bahwa secara kuantitatif, persentase angkanya sangatlah kecil. Sehingga, ia menegaskan bahwa isu pengunduran diri dan migrasi kader itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap Partai Demokrat.

Hailuki juga menjelaskan kesolidan Demokrat bisa dilihat dari elektabilitasnya yang ia sebut konsisten berada di posisi ketiga atau keempat serta Demokrat telah berhasil menjadi peserta Pemilu 2024 serta telah mendaftarkan para bacalegnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU di seluruh daerah. (*)

Komentar

Belum ada komentar

Mau menambahkan komentar ?