Politik

Politik Perkawinan ala Nasakap

Kuatbaca

10 November 2022 15:15

Test

“Situasi politik pada Oktober ini cukup menghebohkan sejak Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres dari NasDem. Meski sudah ada dua koalisi yang sudah resmi deklarasi, yakni KIB dan KIR, tapi wacana koalisi NASAKAP lah yang paling maju progres politiknya. Dinamika koalisi partai politik ini dapat diibaratkan sebuah perkawinan. Langkah mempersiapkan calon mempelai prianya terlebih dahulu bisa hasilkan luaran berbeda jika dibandingan dengan berbesanan (berkoalisi) terlebih dahulu. Pada akhirnya, kedua koalisi yang telah resmi deklarasi menunjukkan progres politik yang semakin intens seolah terdorong oleh NasDem yang lebih dahulu mengumumkan calon mempelai pria yang siap dinikahkan.”

 

Bulan Oktober 2022 menjadi momen politik yang cukup menghebohkan Tanah Air. Pasalnya, Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024.

 

Deklarasi itu diselenggarakan di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022) yang secara langsung diumumkan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh.

 

Melihat perkembangan politik saat ini, NasDem masih aktif menjalin komunikasi dengan PKS dan Demokrat dalam melakukan penjajakan koalisi. Momen deklarasi Anies sebagai Capres pilihan NasDem menjadi suatu progres dalam wacana koalisi tersebut.

 

Berbeda dengan dua koalisi yang lebih dahulu resmi deklarasi, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), wacana Koalisi NASAKAP yang berisikan NasDem, PKS, dan Demokrat lah yang tampak paling maju dalam progress politiknya. Karena, wacana koalisi ini memiliki Anies Baswedan sebagai titik temu di antara NasDem, PKS, dan Demokrat.

 

Sebelum Anies resmi dideklarasikan, terjadi beberapa kali kode politik yang ditunjukkan oleh NasDem, PKS, Demokrat, serta Anies. Kode politik yang dibalut momen pernikahan, tersaji dalam bingkai foto bersama para elit politik NASAKAP. Mulai dari Surya Paloh, Ahmad Syaikhu, Mohamad Sohibul Iman, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Jusuf Kalla.

 

Momen pertama yaitu saat pernikahan putri dari Anies Baswedan. Kedua, yaitu saat pernikahan anak dari kader NasDem, Sugeng Suparwoto. Terakhir, yang terbaru yaitu momen pernikahan putri dari Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Aljufri. Anies Baswedan hadir dalam ketiga momen pernikahan tersebut.

 

NASAKAP menunjukkan koalisi politik dalam rasa kekeluargaan, ibaratnya perkawinan. Meskipun dasar logikanya adalah opportunity. Politik oportunis yang dibungkus kekeluargaan dalam perkawinan. Anies diibaratkan calon mempelai pria yang siap dinikahi. Sementara ada dua parpol yang siap dipinang sebagai besan, yaitu PKS dan Demokrat.

 

Langkah KIR dan KIB, jika dianalogikan ke dalam momen pernikahan, keduanya justru menggembar-gemborkan untuk besanan terlebih dahulu, meski calon mempelainya belum ada. Akhirnya, membuat progres politik KIR dan KIB buntu setelah NasDem mendeklarasikan Anies sebagai capres.

 

Aktivitas politik dari KIR, baik Prabowo Subianto selaku Ketum Gerindra dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketum PKB sudah nyatakan diri siap maju menjadi capres.

 

Gerindra dan PKB berencana akan meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) antara PKB dengan Gerindra yang beralamatkan di Menteng, Jakarta Pusat. Ketum PKB, Muhaimin Iskandar, mengungkap alasan membangun Sekber.

 

“Peresmian Sekber sebagai bentuk persiapan sebelum nama capres dan cawapres dideklarasikan. Kita akan mulai dengan peresmian Sekber dalam waktu dekat,” kata sosok yang akrab disapa Cak Imin, Senin (17/10/2022).

 

Pembentukan Sekber itu dimaksudkan sebagai langkah menggaungkan secara luas gagasan untuk menduetkan pasangan Prabowo-Cak Imin, sebagai calon yang diusung kedua parpol menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

 

Sementara KIB, Golkar mengaku bahwa pembentukan KIB sedari dini agar koalisi yang dibangun bisa kuat dan solid. Pengakuan tersebut dilontarkan oleh Ketum, Airlangga Hartarto.

 

“Berdasarkan pengalaman Partai Golkar, kami sudah mengikuti pembentukan koalisi di menit-menit terakhir dan itu tidak diikuti dengan solidaritas dari koalisi itu sendiri,” kata Airlangga, Selasa (11/10/2022).

 

Melalui refleksi terhadap pengalaman Golkar bergabung atau membentuk koalisi pada Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019.

 

“Para tokoh senior Golkar meminta agar persiapan dilakukan lebih awal dan itu tentu banyak hal yang perlu disatukan, baik visi misi maupun kerja sama di level DPP, di pusat dan juga daerah termasuk provinsi kabupaten kota,” tambahnya.

 

jika diibaratkan pernikahan, terkesan adanya upaya pernikahan paksa yang dilakukan Golkar. Pengakuan Airlangga itu juga menggambarkan situasi KIB yang saat ini. Hanya Golkar yang terlihat sedang berusaha dalam menggerakkan roda koalisi.

 

KIB akan kembali melakukan pertemuan. Di dalam pertemuan yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan tersebut, PPP akan menjadi tuan rumah. Sebagaimana yang diutarakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP, Muhammad Mardiono.

 

“(Pembahasan) masih seputar pada untuk menyampaikan ide-ide gagasan bagaimana untuk membangun bangsa ke depan ini lebih baik,” ujar Mardiono.

 

Di sisi lain, partai peraih suara terbanyak saat Pileg 2019, yakni Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih nyaman menjomblo. PDI-P sendiri tidak ingin terburu-buru dalam memilih figur capres-cawapres yang akan diusung, sehingga deklarasi diperkirakan akan jatuh pada Juni 2023.

 

“Pak Jokowi dulu diumumkan oleh Bu Mega pada Maret 2014, pemilunya pada bulan Juni sehingga kalau kita menggunakan analogi itu kira-kira Juni tahun depan (2023) pas Bulan Bung Karno,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, Senin (10/10/2022).




Meski demikian, hal bukan berarti kondisi internal PDIP sedang baik-baik saja. Sudah berbulan-bulan terjadi persaingan kader untuk menjadi capres pilihan PDIP di tahun 2024.

 

Persaingan ini meningkat menjadi sebuah kekisruhan di dalam internal yang berpotensi memecah belah kader dalam mengusung kandidat capres dan pilihan strategis menyambut pemilu 2024.

 

Namun, ditengah upaya keras yang dilakukan PDI-P dalam menyatukan kembali soliditas para kader partainya, muncul isu Jokowi menjadi Ketum PDIP di 2024 dihembuskan oleh para relawan Ganjar yang bernama Relawan Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (Kami-Ganjar).

 

Koordinator Nasional Kami-Ganjar, Joko Priyoski menyampaikan bahwa PDI-P bukan partai kerajaan sehingga Jokowi layak menduduki kursi ketua umum partai tersebut.

 

“Untuk PDI Perjuangan, kita tahu bahwa fatsun partai itu adalah demokrasi, bukan partai kerajaan, maka kami berharap Pak Jokowi mau dan bisa terpilih kelak menjadi Ketua Umum di Kongres PDIP Tahun 2024,” kata Joko, Rabu (26/10/2022).

 

Koalisi partai yang kuat dan solid, sebagaimana yang diidamkan Partai Golkar, tampaknya justru muncul dari poros NASAKAP yang bahkan belum mendeklarasikan kemitraan mereka dalam wadah koalisi. Sebaliknya, menjadi jomblo dan menunggu saat-saat akhir untuk mendapatkan pasangan juga tak menjamin, kondisi kondusif internal partai tetap terjaga.(*)

Jurnalis : Muhammad Fadhil

Editor : Gery Gugustomo

Illustrator : Priyana Nur Hasanah

Infografis : Priyana Nur Hasanah


Komentar

Pencarian tidak ditemukan

Belum ada komentar

Kuatbaca.com

Informasi


Tentang Kami

Pedoman Media Siber

Susunan Redaksi

2022 © KuatBaca.com. Hak Cipta Dilindungi