Politik Adu Balap 2024

Kuatbaca

2 months ago

Yang tersisa dari ajang Formula E dan MotoGP Mandalika adalah fenomena Politik Adu Balap menuju garis finish Pemilu 2024. Anies Baswedan selaku punggawa perhelatan Formula E terus-terusan menuai kritik dari lawan politik. Absennya sponsor dari BUMN pun menandakan bahwa Pemerintah Pusat tidak mendukung Anies berhasil menangkan popularitas dan elektabilitas lewat E-prix Formula E. Di sisi lain, ajang MotoGP Mandalika yang menjadi panggung bagi Menparekraf Sandiaga Uno dan Menteri BUMN, Erick Thohir ternyata luput dari kritik elit politik dalam negeri. Erick dan Sandiaga yang berada di kalangan Pemerintah Pusat melaju cepat tanpa dihujat meskipun aspal Sirkuit Mandalika berkerikil dan berbahaya. 

  

 

Gelaran E-Prix 2022 Jakarta dan MotoGP Mandalika menyisakan babak tambahan. Kali ini bukan para pembalap kelas Internasional yang saling berpacu menuju garis finish, melainkan sejumlah elit politik yang masih ngotot tarik gas elektabilitas.

 

Adu balap politik ini dimulai dari Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat sibuk mempersiapkan E-Prix Formula E.

 

Sejak perencanaan, Formula E sudah menuai banyak kritik. Hujan kritik itu turun dari awan hitam PDI P dan PSI. Ketua Umum PSI Giring Ganesha misalnya, dirinya sengaja datang ke lokasi sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara sebelum proyek pembangunannya dimulai.

 

Dalam video singkatnya, Giring mengkritik habis-habisan lokasi sirkuit Formula E, hingga anggaran negara yang menurutnya akan terbuang percuma.

 

Selanjutnya, Anies juga mendapat kritik dari DPRD DKI Jakarta terkait commitment fee. Saat itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari PDIP Jhonny Simanjuntak bahkan menyatakan sebaiknya kegiatan tersebut ditunda.

 

“Sama dengan makan buah simalakama memang kalau kita bicara ulang ke belakang soal penyelenggaraan Formula E serba salah. Dimakan jadi racun tidak dimakan pun tetap jadi racun. Sebab, uang sudah diberikan sesuai perjanjian. Sekarang bagaimana upaya dan cara Pemprov dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, perjuangkan agar dana APBD DKI tahun anggaran 2020 itu dana commitment fee Formula E 31 juta Poundsterling itu dikembalikan,” kata Jhonny dikutip dari Media Indonesia, Selasa (16/6/2020).

 

Ketua Umum PDIP Megawati pun tak mau ketinggalan. Nyonya besar Partai berlogo banteng itu berkomentar dengan nada kritis terkait rencana penyelenggaraan Formula E di Monas. “Nah, Gubernur DKI ini tahu apa tidak, kenapa sih kalau mau bikin Formula E itu, kenapa sih harus di situ (di Monas)? Kenapa sih nggak di tempat lain? Kan begitu, peraturan ya peraturan, kalian juga mesti tahu jangan sampai melanggar peraturan,” ungkap Megawati di Kantor PDIP seperti dikutip dari Detik.com, Rabu (19/10/2020).

 

Tak lama kemudian, lokasi pelaksanaan Formula E akhirnya bergeser dari Monas ke Ancol. Hal ini dikarenakan Pemprov DKI tidak mendapat izin dari Pemerintah Pusat. Ada pertimbangan cagar budaya yang harus dijaga dan pengaspalan yang tidak cocok dengan ajang balap mobil listrik.

 

Dalam persiapannya, Anies juga harus menerima kenyataan minimnya dukungan sponsor BUMN. Tak ada satu pun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikabarkan menjadi sponsor Formula E, meski pihak panitia mengaku sudah mengajukan proposal kepada perusahaan pelat merah, bahkan Menteri BUMN Erick Thohir.

 

Ketua Komite Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni mengungkapkan partisipasi BUMN seharusnya bisa menjadi tanda bahwa Indonesia hadir dalam ajang balap mobil listrik bertaraf Internasional itu. Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, ia mengharapkan kehadiran BUMN bukan hanya karena faktor uang semata.

 

"Saya melas untuk BUMN ikut serta bahwa Indonesia ada untuk kegiatan Formula E. Ini bukan masalah duit tapi pride, bahwa BUMN hadir itu untuk Indonesia, bukan Anies atau Jakarta, tapi Indonesia. Saya melas ke BUMN untuk Indonesia," ujarnya saat meet and greet Formula E di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2022).

 

Sepanjang persiapan dan hari-hari sebelum pelaksanaan, soal anggaran masih menjadi sorotan, dari mulai inkonsistensi hingga transparansi. Lagi-lagi fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang lantang menggaungkan isu ini. Hak interpelasi pun berkali-kali digaungkan oleh fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

 

Namun Anies tetap bersikeras untuk menyelenggarakan Formula E dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur No 49 tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022. Ingub ini berisi 28 program prioritas yang harus dilaksanakan tahun 2022, salah satunya yaitu hajatan Formula E.

 

Anies paham betul ajang E-Prix 2022 di Jakarta adalah kesempatan baginya untuk membuktikan elektabilitas seorang pemimpin. Wajar saja bila Anies ngotot agar acara tersebut tetap terlaksana walaupun harus menuai banyak serangan dari kalangan Pemerintah Pusat.

 

Diajang itu, kendaraan berbahan bakar listrik yang ramah lingkungan sedang beradu gengsi. Kepantasan Indonesia untuk menyambut kendaraan masa depan pun dinilai seluruh dunia.

 

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Ahmad Sahroni, Sekjen Ikatan Motor Indonesia. Dirinya menyebut Formula E adalah ajang kampanye DKI Jakarta untuk menyambut era modern.  

 

“Formula E adalah sebuah kampanye. Bukan kampanye politik orang atau partai tertentu. Tapi kampanye Indonesia di mata dunia, bahwa DKI Jakarta telah siap menyambut era modern yang ramah lingkungan, dan setara dengan kota-kota besar di negara maju lainnya seperti New York, London, Berlin dll,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Jumat (26/11/2021).

 

Pertaruhannya, jika berhasil Anies sama saja sudah mengharumkan nama baik Indonesia di mata dunia. Namun apabila gagal, predikat orang yang sudah mencoreng harga diri Indonesia tentu bisa jadi peluru tajam para lawan Politiknya.

 



Strategi Anies yang Kalah Sumberdaya Politik

 

Banyaknya pihak yang menyerang Anies dalam hajatan Formula E membuat mantan Mendikbud itu kian tersudut. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menyebut Anies kalah dalam sumberdaya politik, karena itu ia butuh dukungan politik yang kuat. Itu sebabnya keterlibatan Shahroni dan Bamsoet adalah sebuah keputusan yang tepat.

 

“Karena berkolaborasi dengan Sahroni dan Bamsoet (Bambang Soesatyo). Kalau Anies sendiri saya rasa berat. Anies saya rasa juga cerdas mengangkat Sahroni sebagai Ketua Pelaksana dan Bamsoet sebagai pengarah,” pungkas Ujang.

 

Diketahui, Anies menggaet dua tokoh penting yang bisa menjadi dua perisai untuk dirinya, yaitu Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) Ahmad Sahroni dan Ketua IMI, Bambang Soesatyo.

 

IMI, sebagai organisasi yang mewadahi olahraga bermotor di Indonesia, ditunjuk sebagai Steering Committee dan Organizing Committee. Maka dari itu, Sahroni yang notabene kader Partai Nasdem ditunjuk jadi Ketua Pelaksana sedangkan Bamsoet dari Golkar dipilih menjadi Ketua Panitia Pengarah.

 

Penunjukan ini secara politis memang menguntungkan kedua belah pihak, baik Anies sendiri maupun Sahroni dan Bamsoet. Selain sebagai backup kader Parpol yang kuat dan duduk di parlemen, dua petinggi Partai dari Nasdem dan Golkar itu didekati Anies menjelang pilpres 2024.

 

Sahroni sendiri mendapat panggung politik demi memuluskan jalan untuk meraih kursi Gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Di sisi lain, Nasdem juga perlu menjaga nama baik Anies mengingat partai yang diketuai Surya Paloh tersebut mengusung Anies sebagai Capres di Pemilu 2024.

 

Kerjasama politik mutualisme inilah yang menguatkan kubu Anies dari terjangan pihak seberang.

 

“Poin plus bagi Anies bisa lolos dari jeratan orang-orang yang dianggap ingin menghalangi kesuksesan Formula E itu. Tetapi bagi saya tidak hanya kesuksesan Anies, tapi juga kesuksesan Jokowi karena Jokowi datang,” tegas Ujang yang juga seorang Pengamat Politik Universitas Al Azhar.



Moto GP Mandalika Si Anak Emas

 

Sebelum Formula E, MotoGP Mandalika lebih dulu digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mandalika), Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

 

Kendati MotoGP mandalika menemui berbagai permasalahan, mulai dari persiapan, pembangunan hingga pelaksanaan, Namun tak banyak kritikan berarti dari kalangan elit politik.

 

Sejumlah kritik justru datang dari pihak luar Indonesia. Mulai dari media asing, organisasi internasional, hingga fotografer profesional.

 

PBB misalnya, organisasi terbesar di dunia ini menyatakan ada potensi pelanggaran HAM dalam pembangunan proyek pariwisata Mandalika dan sirkuit MotoGP di Lombok. Mereka meminta Pemerintah Indonesia untuk menghormati HAM atas perampasan lahan, penggusuran Masyarakat Adat Sasak dan intimidasi terhadap pembela HAM.

 

“Petani dan nelayan terusir dari tanah yang mereka tinggali. Rumah, ladang, sumber air, peninggalan budaya, serta situs religi mereka mengalami perusakan karena Pemerintah Indonesia dan ITDC menjadikan Mandalika seperti ‘Bali baru’,” jelas Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrem dan Hak Asasi Manusia, Olivier De Schutter dikutip dari laman resmi OHCHR, Rabu (31/3/2021).

 

Hirauan serupa juga datang dari Fotografer Professional yang meliput MotoGP, Vacvla Duska Jr. Ia menyoroti penggusuran satu desa di Lombok untuk pembangunan Sirkuit Mandalika.

 

“Untuk membangun tribun dan tenda, mereka menghancurkan seluruh desa tempat penduduk setempat tinggal selama bertahun-tahun sebelum seseorang memutuskan untuk membangun sirkuit,” ucapnya dikutip dari Sportstars.id, Jumat (18/3/2022).

 

Kritik menyoal teknis balapan dan sirkuit datang dari pembalap MotoGP sendiri. Pasca tes pra musim (11-13 Februari 2022), sebagian pembalap menyatakan tidak senang dengan permukaan lintasan yang kotor karena debu, kerikil, dan lumpur. Keluhan ini ditangkap oleh media asing the Race melalui laporan yang ditulis Jurnalis Simon Patterson berjudul “Will MotoGP’s Newest Circuit Remedy Its Safety Concern?

 

Dalam laporan tersebut, salah seorang pembalap, Aleix Espargaro menyebut tes pra musim MotoGP Mandalika seperti balapan motocross, sebab hantaman kerikil mengarah ke motor dan tubuh mereka. Sementara itu, pembalap VR46 Ducati Marco Bezzecchi menyatakan hantaman kerikil dari motor di depannya membuat visor helmnya retak. Sebulan setelahnya, tepatnya Maret 2022, pihak MGPA (Mandalika Grand Prix Association) menyatakan telah memperbaiki masalah tersebut.

 

Absennya kritik dari elit Partai Politik nasional menimbulkan kesan MotoGP Mandalika sebagai anak emas yang istimewa. Sejumlah permasalahan yang timbul tak satupun disorot oleh elit-elit politik.

 

Menilik lebih dalam, ajang tersebut, ternyata menjadi panggung politik bagi sejumlah menteri. Sebut saja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang bertugas menyiapkan penunjang wisata. Ia banyak bicara soal sumbangan ekonomi dan UMKM.

 

Tak hanya Sandiaga, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga punya peran dalam promosi acara tersebut dan juga dana sponsor dari perusahaan BUMN.

 

Sandiaga maupun Thohir adalah sosok yang dikabarkan akan ikut serta dalam pesta demokrasi 2024 sebagai Capres maupun Cawapres. Oleh karena itu, ajang MotoGP Mandalika jadi momen penting bagi mereka untuk mengerek elektabilitas.

 

Dua bulan kemudian, Hasil survei yang dilakukan pada 16 hingga 22 Mei oleh Poltracking Indonesia menyebut Sandiaga Uno dan Erick Thohir menempati posisi teratas untuk elektabilitas Cawapres 2024 dengan 18,2 persen dan 14,1 persen.

 

Dalam sejarahnya, ajang olahraga berskala besar tak akan lepas dari nuansa politis. Bagi para politisi, ajang olahraga adalah tempat menaikkan angka elektabilitas.

 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menyebut ajang olahraga yang menyita banyak perhatian publik adalah kesempatan yang sangat baik untuk politisi mengeruk popularitas. Erick Thohir misalnya, Menteri BUMN ini mulai terang-terangan masuk ke dalam dunia politik setelah dirinya menjadi Ketua Pelaksana Asian Games 2018. Keberhasilannya mengawal gelaran adu gengsi negara-negara se Asia Tenggara ini akhirnya berhasil mengantar Erick ke kursi Menteri BUMN. 

 

“Olahraga itu kan bagian daripada momentum politik. Analoginya begini, dulu Erick Thohir itu kan Ketua Pelaksana Asian Games 2018 yang dianggap sukses. Lalu dari sana ditunjuk jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf. Lalu akhirnya menjadi Menteri BUMN,” ucap Ujang Komarudin saat dihubungi Kuatbaca.com, Selasa (9/6/2022).

 

Baik dari sisi Anies maupun sisi Sandiaga dan Erick, kedua ajang ini tidak hanya soal olahraga balapan belaka, tetapi juga balapan politik menuju 2024. Bedanya, bagi Anies, ini adalah pertaruhan terakhirnya menjelang lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober mendatang.

 

“Mandalika itu panggung politik, Formula E juga panggung politik. Bedanya kalau mandalika itu dikelola oleh mereka yang dekat dengan pemerintah atau kekuasaan. Sementara Formula E itu panggungnya Anies,” Jelas Ujang Komarudin. (*)

 

Jurnalis : Muhammad Fakhri

Editor : Virga Agesta

Illustrasi Cover : Priyana Nur Hasanah

Layout Infografis : Zakki Fauzi