Obrolan Warung Kopi untuk Kursi Menteri

PAN adalah parpol yang paling bersemangat untuk menggaungkan wacana tunda pemilu 2024. Beberapa lobi politik dengan mudah tertangkap publik. Obrolan warung kopi para pejabat juga sudah santer menyebut imbalan kursi menteri untuk memberi persetujuan Zulkifli Hasan terhadap ide tunda Pak Lurah lengser, apapun skenarionya.

Satu, dua, tiga ketukan demi ketukan diayunkan oleh dirigen, alunan alat musik pun melahirkan bermacam nada-nada yang membaur dalam satu frekuensi demi alunan musik yang merdu. Begitulah gambaran terhadap isu penundaan pemilu 2024. Salah satu menteri kabinet Indonesia Maju, yaitu Luhut Binsar Pandjaitan diduga menjadi dirigen dalam orkestra tersebut.

Pada pertengahan Februari 2022, ia mengumpulkan para ketum partai politik (parpol) diantaranya, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Airlangga Hartarto secara terpisah. Dalam pertemuan tersebut, Luhut meminta ketua umum (ketum) partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.

Merespon dugaan tersebut, Zulhas sebutan akrab Zulkifli Hasan, mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu 2024.

“PAN diminta untuk mendukung serta menyampaikan aspirasi tersebut ke publik,” Kata Zulhas,dalam rapat koordinasi nasional pemenangan pemilu PAN yang digelar pada 15 Februari 2022.

Sepekan kemudian, tepatnya Rabu, 23 Februari 2022 ketum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan pemilu 2024 dengan landasan usulan dari pelaku usaha mikro, pengusaha, dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi DPR.

“Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi,” ujar Cak Imin panggilan akrabnya, Rabu (23/2/2022)

Di kesempatan lain, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Siak, Pekanbaru mengaku menerima aspirasi dari masyarakat petani yang menginginkan adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Jokowi. Hal itu lantaran mereka merasa kebijakan Jokowi telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak, Kamis (24/2/2022).

Dua hari setelahnya, Ketum PAN, Zulhas juga ikut menyatakan dukungan atas usulan penundaan Pemilu 2024. Berbeda dengan Cak Imin, Zulhas memberikan tiga alasan dukungan tersebut salah satunya angka kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi meningkat.

"Berbagai survei menyebut angkanya (kepuasan terhadap Jokowi) di atas 73 persen," ujar Zulhas, Jum’at (25/2/2022).

Timbulnya wacana penundaan pemilu ini menuai polemik di tengah masyarakat. Penolakan pun muncul dari berbagai pihak mulai dari parpol seperti PDIP, Gerindra dan Nasdem serta para pakar politikus. Mereka mengecam adanya wacana tersebut.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia digadang-gadang menjadi inisiator wacana penundaan pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataannya pada Ahad, 9 Januari 2022, Ia mengklaim para pebisnis menginginkan penundaan pemilu.

“Kalau memang ada ruang untuk pemilu dimundurkan, itu jauh lebih baik,” ujar Bahlil.

Setelah sepakan diam seribu bahasa, Presiden Jokowi akhirnya memberikan respon dengan mengatakan akan patuh dan tetap berpegang teguh kepada konstitusi. Tetapi, ia juga tidak menolak usulan penundaan pemilu sebab usul itu merupakan bagian dari demokrasi.

“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," ucap mantan Wali Kota Solo itu di Istana Presiden, Jum’at (4/3/2022).

Kendati sudah memberikan respon, peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI), Bawono Kumuro menilai pernyataan Presiden Jokowi dianggap tidak tegas dan berbeda dengan sikap dirinya pada tahun 2019 yang merespon wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Kala itu ia menyebut isu tersebut seakan menampar mukanya.

“Taat dan tunduk, patuh pada konsititusi tetapi bilang usulan penundaan pemilu merupakan bagian demokrasi sebagaimana dikatakan oleh presiden kemarin juga dapat dibaca tidak berarti Presiden Jokowi menolak, Jadi sikap multitafsir,” kata Bawono dikutip dari pemberitaan kompas.com, Sabtu (5/3/2022).

Berbeda dengan Bawono, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menegaskan pernyataan Presiden Jokowi sudah benar sebagai kepala negara dan meminta masyarakat tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

"Ya betul Presiden. Ya gitu saja," kata Mahfud di Mabes Bakamla, Jakarta, Senin, (7/3/2022).

Muara Isu Reshuffle Kabinet

Ada udang dibalik batu, itulah analogi yang cocok digambarkan untuk Ketum PAN, Zulkifli Hasan. Pernyatan dukungan terhadap isu penundaan pemilu 2024 bukan tanpa tujuan. Diduga pernyataan itu berlatarbelakang PAN dijanjikan kursi menteri jika terjadi reshuffle kabinet.

Ihwal muara dijanjikannya PAN mendapat jatah menteri dilakukan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Menurut data majalah tempo sekitar awal Februari lalu, ia dikabarkan menemui Ketum PAN Zulhas di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Di dalam pertemuan itu Bahlil tak hanya melempar gagasan penundaan pemilu 2024 kepada Zulhas tetapi juga membicarakan kemungkinan PAN mendapat posisi di kementerian tertentu. PAN sebelumnya juga sudah mendeklarasikan menjadi bagian parpol koalisi di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Agustus tahun lalu.

Pada kesempatan lainnya, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membantah pertemuan Bahlil dan Zulhas tidak ada ajang lobi politik terkait kursi menteri di koalisi pemerintahan. “Dia bercanda, kapan kami bergabung,” ujar Yoga, Sabtu (5/3/2022).

Isu kocok ulang menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf bukanlah yang pertama kali. Pada 24 November 2021 setelah Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No 97/2021 tentang mengatur posisi Wamen ESDM diduga untuk mengakomodir kepentingan PAN. Tak berselang lama beredar kabar Jokowi akan mengagendakan reshuffle pada Rabu Pon, lebih tepatnya 8 Desember 2021.

Tak kunjung terlaksana, pada 13 Desember 2021 kabar kocok ulang reshuffle di kabinet pemerintahan Jokowi mencuat kembali. Santer terdengar, sejumlah nama menteri akan digantikan oleh kader PAN pada Kamis Pahing, 22 Desember 2021 adapun nama yang diisukan pada saat itu yaitu Mahfud MD, Erick Thohir, Muhadjir, Nadiem Makarim dan Moeldoko. Namun dari pihak istana kemudian menepis isu tersebut.

“Tidak ada informasi mengenai kocok ulang kabinet,” kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, dikutip dari Bisnis.com, Senin (13/12/2021).

Lama tak dapat jatah kursi di Kementerian, secercah harapan pun datang dengan adanya kabar bahwa ketum PAN, Zulkifli Hasan bertemu dengan presiden Jokowi.

Pertemuan itu digelar pada Jumat sore, 4 Februari 2022. Sebuah sumber menyebut pertemuan itu membicarakan soal perombakan kabinet.

Di sisi lain, seakan mengamini perombakan kabinet. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengaku mendapat informasi bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle pada akhir Maret 2022. Ia juga menambahkan bahwa nanti PAN akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.

"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen," kata Luqman, Selasa (8/3/2022).

Di samping itu, ia juga menguatkan dengan mengatakan ada partai politik yang tergabung dalam koalisi bakal dikurangi kursi menterinya. Namun, wakil ketua Komisi II DPR tersebut mengaku belum bisa memastikan kapan reshuffle akan dilaksanakan dan pos menteri mana saja yang dirombak.

"Tapi belum tahu pastinya kapan dan posisinya apa, masih kabar-kabar sih," pungkasnya.

Terkonfirmasi, PAN akhirnya membeberkan ke publik bahwa pihaknya akan mendapat kursi Menteri dan Wakil Menteri jika reshufle benar terjadi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya.

“Informasinya begitu. (Tapi) tidak ada informasi posisi menterinya (di kementerian apa),” ujar kader PAN yang saat ini menjabat Wali Kota Bogor itu, Jumat (11/3/2022).

Bima Arya menyatakan, internal PAN sudah setuju dan mempercayakan mengenai posisi menteri ini kepada Ketum PAN, Zulkifli Hasan untuk berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Internal PAN sepakat semua. Ketum yang komunikasi dengan Presiden,” kata Bima.

Kabar warung kopi itu saat ini sedang diseduh oleh Zulhas. Dengan bantuan adukan Airlangga dan Cak Imin, terlaksananya penundaan pemilu akan menjadi kopi yang enak untuk dinikmati di kursi menteri. (*)