Politik

Mengenal Konstitusi dan Sejarah Demokrasi Malaysia

Kuatbaca

09 November 2022 10:35

Test

“Membicarakan krisis politik di Malaysia perlu diiringi dengan peninjauan terhadap sistem konstitusi di Malaysia, dimana Perdana Menteri sebagai kepanjangan tangan Yang di-Pertuan Agung (YDPA) dapat membubarkan parlemen, dan parlemen dapat menjatuhkan perdana menteri tanpa perizinan dari YDPA menurut Konstitusi Federal Malaysia. Ditilik dari sejarah, prestasi UMNO yang sudah berkuasa selama lebih dari 60 tahun dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan politik juga telah menimbulkan kecenderungan pemerintahannya untuk mengontrol secara lebih otoritarian kepada masyarakat.”

 

Munculnya isu pembubaran parlemen di Negeri Jiran, membuat kita bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Perdana Menteri mampu membubarkan parlemen. Menjawab pertanyaan tersebut tak mungkin dilakukan tanpa meninjau lebih lanjut sistem konstitusi di Malaysia.

 

Tentu berbeda dengan pemerintahan kita dimana Presiden sebagai penguasa tertinggi tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR maupun MPR berdasarkan UUD 1945 Pasal 7C.

 

Mengutip dari jurnal akademik berjudul The Constitutional Power Of The Executive in The Age of Rule of Law: A Comparative Study on Malaysia and Indonesia, Sistem Monarki Konstitusional Malaysia menjadikan seorang kepala pemerintahan yang dipegang perdana menteri sebagai kepanjangan tangan dari kepala negara Yang di-Pertuan Agung atau sebutan resmi bagi Raja Malaysia.

 

Seorang Perdana Menteri dapat memberikan sejumlah usulan kepada raja terkait penunjukan sejumlah pejabat tinggi termasuk menteri dalam kabinet maupun 44 senat. Kemudian sebagai penguasa mutlak, Yang di-Pertuan Agong pun dapat menerima maupun menolak usulan tersebut. Termasuk juga usulan Perdana Menteri untuk membubarkan parlemen kepada raja, sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Federal Malaysia Pasal 40.

 

Ini terlihat dari kunjungan Ismail Sabri kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada Minggu 9 Oktober 2022, sehari sebelum Ismail mengumumkan pembubaran parlemen.

 

Namun, kekuasaan Yang di-Pertuan Agung tidak lah selamanya. Berdasarkan sistem Monarki Terpilih, saudara-saudaranya yang masing-masing menguasai 13 negara bagian, mengadakan pemilihan setiap lima tahun sekali, melalui Majelis Raja-Raja, untuk merotasi jabatan tersebut kepada seseorang yang pantas dijadikan sebagai Penguasa Malaysia baru dari kalangan bangsawan.

 

Sistem kerajaan di Malaysia ini cukup unik dan sangat berbeda dengan sistem Monarki di negara lain. Misal, Kekaisaran Jepang atau Kerajaan Inggris yang tidak mengizinkan pergantian kaisar maupun ratu sampai akhir hayatnya, namun kekuasaannya dalam konstitusi tentu sangat dibatasi.

 

Di sisi lain, Sistem Parlementer Malaysia juga memiliki kekuasaan berupa kekebalan parlemen serta bertanggung jawab dalam pengesahan, perubahan, serta pencabutan landasan hukum layaknya DPR di Indonesia. Meskipun demikian, Parlemen Malaysia juga dapat menjatuhkan perdana menteri tanpa perlu meminta izin kepada Yang di-Pertuan Agong.

 

Berdasarkan Pasal 43 Ayat 3 dan 4, kabinet yang berisikan menteri dan PM bertanggung jawab kepada parlemen, dan jika mayoritas parlemen menarik dukungannya, maka PM harus mengumumkan pengunduran diri kepada Yang di-Pertuan Agong.

 

Hal tersebut dialami oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada tahun 2021. PM Muhyiddin Yassin, yang berasal dari Partai Bersatu tersebut, tidak lagi didukung oleh parlemen yang didominasi oleh Partai UMNO. Saat itu Yassin menghadapi mosi tidak percaya di Parlemen setelah UMNO dibawah kepemimpinan Ahmad Zahid menarik dukungannya di Parlemen.

 

Hal ini membuat Yassin tersebut terpaksa harus mengundurkan diri di periode kepemimpinannya yang masih berumur jagung setelah menggantikan Mahathir Mohamad yang juga mengundurkan diri pada 24 Februari 2020.

 

Setelah perdana menteri mengundurkan diri, maka Yang di-Pertuan Agong harus menunjuk perdana menteri baru dari kabinet atau dari parlemen. Maka ditunjuklah Ismail Sabri menggantikan Muhyiddin Yassin sebagai PM baru pada akhir Agustus.

 

Ismail Sabri sendiri merupakan seorang Wakil Perdana Menteri di masa kepemimpinan Muhyiddin Yassin. Sedangkan Yassin adalah seorang anggota parlemen sebelum dilantik menjadi PM menggantikan Mahathir.




Sejarah Konstitusi dan Demokrasi Malaysia

 

Jika berbicara tentang konstitusi, maka dapat dirunut sejak 1948, yaitu ketika Perjanjian Federasi Malaya. Melalui naskah akademik “Demokrasi di Malaysia: Studi Perbandingan Periode Pemerintahan Tiga Perdana Menteri Malaysia”, Mohammad Fauzi, pengajar Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Ampel mengungkapkan bahwa melalui perjanjian ini Kolonial Inggris memberikan kekuasaan politik kepada masyarakat Suku Melayu atau Bumiputera.

 

Setelah Malaysia merdeka dari kolonialisme Inggris. Perjanjian itu kemudian mendasari terbentuknya cetak biru Independence of Constution atau Konstitusi Merdeka pada 1957 sehingga tercipta konstitusi yang dirasakan masyarakat Malaysia hingga saat ini.

 

Malaysia sendiri merupakan negara yang unik, di mana kekuasaan politik dan ekonomi dibagi berdasarkan etnisitas. Bumiputera atau Etnis Melayu mengintrik sektor perpolitikan, sedangkan Etnis Tionghoa sektor ekonomi.

 

Kultur peninggalan kolonial ini menciptakan disparitas antar etnis, dimana masyarakat Melayu hanya menguasai sebagian kecil dari kekayaan negara, sedangkan sisanya dikuasai oleh masyarakat non-Bumiputera, khususnya dari Tionghoa.

 

Masalah inilah yang mendasari PM Abdul Razak membentuk kebijakan New Economic Policy (NEP) atau Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada 1971. Hal ini disampaikan oleh Farish Ahmad-Noor yang saat itu masih menjadi ahli politik di Rajatnam School of International Studies, Nanyang University.

 

"Saya paham kenapa DEB diperlukan pada tahun 1970-an. Karena pada waktu itu etnis Melayu di Malaysia hanya menguasai sekitar 3% dari kekayaan negara. Ketika PM Tun Abdul Razak menargetkan etnis Melayu akan menguasai 30% dari hasil kekayaan negara, target itu waktu itu sangat radikal." ujar Farish, Selasa (30/03/2010).

 

Di masa kepemimpinan Mahathir Mohamad periode 1981 hingga 2003 juga ikut membentuk kebijakan pendukung yaitu yaitu NDP (National Development Policy), dan NVP (National Vision Policy). Fauzi menjelaskan bahwa ketiga kebijakan tersebut telah menumbuhkan kelas Bumiputera yang terdidik dan sadar politik.

 

“Dampak pertumbuhan ini melahirkan kelas menengah baru terdidik yang memiliki kesadaran politik yang sangat berpengaruh pada pembagunan demokrasi di Malaysia” tulis Fauzi.

 

Fauzi melanjutkan, ketiga kebijakan tersebut juga telah melesatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia serta menguatkan pemerintahan. Namun, sebaliknya terdapat dampak negatif dari ketiga kebijakan tersebut yang membuat etnis non-Melayu teralienasi dalam proses dan distribusi hasil pembangunan, serta kesenjangan kesejahteraan di internal komunitas.

 

Dampak negatif itu juga diamini oleh Farish Ahmad-Noor, yang mengatakan bahwa sejak dibentuknya kebijakan NEP, pemerataan kekayaan terhadap masyarakat Melayu masih belum mencapai targetnya yaitu 30%.

 

“DEB tidak berjaya untuk membasmi kemiskinan secara total di Malaysia. Saya rasa satu kecurigaan yang terwujud adalah bahwa dalam 30 tahun kebijakan Dasar Ekonomi Baru ini berlaku, mungkin kebijakan ini disalahgunakan oleh pihak pemimpin dan kroni-kroni pemerintah sendiri." Kata Farish.

 

Tidak dapat dipungkiri, seluruh cetak biru dari Kontitusi Merdeka hingga ketiga kebijakan ekonomi di atas merupakan hasil karya dari Partai UMNO yang telah menguasai daratan Negeri Jiran selama lebih dari 60 tahun.

 

Prestasi UMNO dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan pengaruh yang kompleks dan kontradiksi terhadap perubahan rezim politik di Malaysia.

 

Menurut Fauzi, di satu sisi hal ini memberikan pengaruh terhadap kecenderungan pemerintah untuk mengontrol secara lebih otoritarian kepada masyarakat kemudian di sisi lain justru memperkuat resistensi demokratis di tubuh masyarakat.

 

Hal ini dapat dilihat dari tidak berpengaruhnya pelaksanaan pemilu serta peningkatan kondisi sosial-ekonomi dan budaya terhadap demokrasi di Malaysia. (*)

Jurnalis : Ade Pamungkas

Editor : Gery Gugustomo

Illustrator : Rahma Monika

Infografis : Rahma Monika


Komentar

Pencarian tidak ditemukan

Belum ada komentar

Kuatbaca.com

Informasi


Tentang Kami

Pedoman Media Siber

Susunan Redaksi

2022 © KuatBaca.com. Hak Cipta Dilindungi