Kode SOS Edy Rahmayadi

“Penolakan rekomendasi Edy Rahmayadi untuk Pj Kepala Daerah oleh Kemendagri membuktikan lemahnya power Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara. Radiogram yang dilayangkan Edy ke Kemendagri dianggap sebagai misi penyelamatan muka. Edy yang berniat kembali ikut kontestasi Pilkada di 2024 nanti, tak malu-malu minta dukungan ke banyak Parpol. Namun hingga kini, respon Parpol untuk Edy cenderung ke arah negatif.”

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi resmi melantik Yetty Sembiring sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan pada Selasa (24/5/2022). Pelantikan perempuan yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Tapteng itu berjalan dengan khidmat.

Ia menjadi Pj menggantikan Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Darwin Sitompul yang mengakhiri masa jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapteng pada Minggu 22 Mei 2022 lalu.

Secara bersamaan, Sekda Kota Tebing Tinggi, Muhammad Dimyathi juga diambil sumpah jabatan dan secara resmi dilantik sebagai Pj Wali Kota Tebing Tinggi menggantikan Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar.

“Saya percaya saudara-saudari akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab,” ucap Edy Rahmayadi, Selasa (24/5/2022).

Dibalik pelantikan kedua Pj yang baru ini, tersemat fakta unik bahwa kedua orang tersebut bukanlah pilihan dari Gubernur Sumut (Gubsu), Edy Rahmayadi. Diketahui sebelumnya, Edy pada 9 Mei 2022 telah mengusulkan dua nama yaitu Baharuddin Siagian sebagai Pj Wali Kota Tebing Tinggi dan Afifi Lubis sebagai Pj Bupati Tapteng ke Kemendagri. Namun, usulan itu ditolak mentah-mentah.

Tak ingin terlihat lemah power ke Pemerintah Pusat, Edy mengeluarkan jurus jalan pintas dengan mengeluarkan Radiogram Gubernur Sumatera Utara Nomor 131/5273 tertanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Muhammad Dimyathi sebagai Pj Wali Kota Tebing Tinggi dan Yetty Sembiring sebagai Pj Bupati Tapanuli Tengah.

Pasalnya, radiogram tersebut muncul bersamaan dengan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Nomor 131/2686/SJ yakni pada 19 Mei 2022. Surat itu berisi Muhammad Dimiyathi sebagai Pj Wali Kota Tebing Tinggi dan Yetty Sembiring sebagai Pj Bupati Tapanuli Tengah.

Atas kejadian tersebut, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Sumut, Eka Armada Danusaptala mengatakan keluarnya radiogram Gubsu merupakan upaya penyelamatan muka dengan menunjukan bahwa dirinya masih mempunyai kekuatan.

"Kalau kita menilai, ini hanya sebagai upaya terakhir dari Gubernur untuk show force, seolah-olah sosok yang ditunjuknya menjadi Pj tersebut menjadi sosok yang kemudian ditunjuk Mendagri sebagai Pj. Ini masih menunjukkan jika ia tidak ingin dianggap lemah setelah pejabat-pejabat yang diusulkannya tidak satu pun yang ditetapkan menjadi Pj Kepala Daerah," kata Eka, (22/5/2022).

Ia menambahkan,ditolaknya nama-nama pejabat usulan Edy Rahmayadi menunjukkan bahwa mantan Ketua PSSI ini tidak lagi memiliki kekuatan dalam melakukan lobi ke Pemerintah Pusat.

"Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur memang lemah dalam melakukan lobi ke pusat," ungkapnya.

Edy Rahmayadi pun tak menapik bahwa usulan Pj darinya ditolak oleh Mendagri Tito Karnavian. Ia mengatakan sebagai Gubernur dirinya harus loyal kepada Pemerintah Pusat. Menurutnya, loyalitas adalah segalanya.

"Itu yang paling penting bukan soal ditolak, tak ada urusan itu. Gubernur bawahannya dari Jakarta. Bawahan itu harus loyal ke atasan. Kalau udah loyal berarti Tuhan menyertai-Nya," ujarnya. Rabu (25/5/2022).

Terang-terangan Minta Dukungan

Penolakan usulan Pj dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi jadi serangkaian batu sandungan dirinya untuk maju kembali menjadi Gubernur pada Pilkada 2024. Terlebih, masyarakat Sumut menilai dirinya tidak memiliki prestasi atas kemajuan Provinsi Sumut.

Hal itu diperkuat dari pernyataan Rektor UMN Al-Washliyah Medan, Dr. KRT. H. Hardi Mulyono yang mengatakan hingga memasuki tahun keempat memimpin Sumatera Utara, saat ini tidak ada prestasi Gubsu Edy Rahmayadi yang berdampak positif di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini artinya, pada Pilgubsu yang lalu, kita telah salah memilih pemimpin, kita tidak pernah mengamati secara detail apa prestasinya dalam membangun kesejahteraan masyarakat” kata Hardi, Selasa (8/3/2022).

Bahkan, dirinya tidak berharap lebih akan ada hasil kerja positif dari sisa masa jabatannya yang akan berakhir pada September 2023. Di sisi lain, Ia juga menyinggung sikap Edy Rahmayadi yang merengek minta didukung lagi untuk maju di Pilgubsu 2024.

“Mestinya, tunjukkan saja hasil kerja nyatanya. Kalau memang berkualitas, dia tak perlu merengek minta dukungan. Tapi Partai Politik (Parpol) yang akan datang meminangnya,” ujarnya.

Jika menilik pernyataan Rektor UMN Al-Washliyah Medan, Hardi Mulyono ada benarnya. Pada 4 Maret 2022 Edy Rahmayadi menyampaikan keinginannya untuk maju sebagai Gubernur di acara Rakerwil PKS Sumut di Medan.

"Pada tanggal 5 September 2023 ini, saya tidak bisa lagi ngomong begini. Allahualam, pada November 2024, kalau PKS milih saya lagi, begini lagi saya," kata Edy dalam sambutannya, Jum’at (4/3/2022).

Bahkan dirinya mengaku tidak malu jika besok orang membicarakannya terkait mencari dukungan kepada Parpol yang berada di Sumut.

"Kalau saya sudah ngomong begini, nanti, besok di koran, Edy minta dukungan ke PKS. Memang iya kok," ujarnya.

Tak hanya PKS, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kembali meminta dukungan kepada Parpol lain untuk maju lagi pada Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2024. Kali ini Edy meminta dukungan kepada PAN.

Hal itu disampaikan Edy saat menghadiri pelantikan DPW PAN Sumut di Medan. Ia awalnya meminta agar PAN meraih 20 kursi di DPRD pada Pemilu nanti agar dirinya juga memetik keuntungan jika PAN berhasil mencapainya.

“PAN ini kalau sampai mendapatkan 1,35 juta (pemilih), berarti 20 kursi ada di DPRD seperti saya sampaikan ke Ahmad Fauzan (Ketua PAN Sumut), yang untung saya kalau saya dipilih lagi nanti PAN,” ucap Edy dalam sambutannya, Jum’at (11/3/2022).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) yang hadir dalam acara itu langsung merespon permintaan Edy. Zulhas meminta agar Edy berbuat dulu untuk rakyat jika menginginkan dukungan PAN lagi.

"Pak Gubernur, terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bersama lagi. Bikinlah sesuatu di Sumatera Utara ini, sehingga akan menjadi legacy, menjadi kenangan bagi masyarakat Sumatera Utara. Sehingga nanti mudah kalau untuk running kembali," tutur Zulhas.

Acara Rakorwil Partai NasDem Sumut yang digelar 3 Maret 2022 menjadi momen menarik dimana mantan Pangkostrad itu secara blak-blakan meminta dukungan NasDem kepada Surya Paloh untuk mengusungnya kembali di Pilgubsu 2024.

"Bapak Ketua Umum yang saya hormati, pastinya saya butuh NasDem, saya melihat NasDem," kata Edy dalam sambutannya, Kamis (3/3/2022).

Tak sampai disitu, Edy juga merayu dengan menyinggung keinginan NasDem untuk menang di Sumut dengan memperoleh 20 kursi di DPRD Sumut.

“Ketika keinginan itu berhasil, NasDem sendiri cukup untuk mengusung. Inilah perahu yang akan saya naiki apabila diizinkan kelak oleh Ketum (Surya Paloh)," ujar Edy.

Namun, nampaknya permintaan Edy terlihat bakal sia-sia lantaran Surya Paloh lebih condong memilih Musa Rajekshah untuk memimpin Sumut pada Pilgubsu 2024. Hal itu ditekankan oleh Pengamat Politik asal Sumut, Muhammad Zikri Asmara yang mengatakan bahwa Musa memiliki kedekatan emosional dengan NasDem, terlebih Ketum Surya Paloh.

“Bahwa kita ketahui bersama Ketum Surya Paloh sendiri mengatakan di beberapa kesempatan yang lalu bahwa Bang Ijeck selain Memiliki Partai Golkar, beliau juga memiliki Partai Nasdem,” ucap Dosen Universitas Sumut tersebut, Sabtu (14/5/2022).

Di sisi lain, Asmara menegaskan Ijeck, sapaan akrab Musa Rajakshah cenderung memperlihatkan pergerakan politik untuk menjadi Gubernur Sumut. Salah satunya, ia terpilih menjadi ketua DPD Golkar Sumut periode 2020-2025.

“Langkah awal Bang Ijeck menjadi Ketua Golkar Sumut seperti memberi sinyal bahwa Bang Ijeck akan bertarung menjadi Sumut 1 pada Pilkada 2024 mendatang, dengan memiliki partai sebesar Golkar yang memiliki 15 kursi di DPRD Sumut sudah menjadi modal awal untuk bang Ijeck bertarung di panggung Pilkada Sumut 2024 nanti,” pungkasnya.

Sekedar informasi, Edy Rahmayadi terpilih menjadi Gubernur Sumut pada Pilgubsu 2018 dipasangkan oleh Musa Rajekshah sebagai Wakil Gubernur dengan memperoleh suara sebanyak 3.291.137 atau 57,58 persen serta di usung oleh 6 partai diantaranya Golkar, Gerindra, NasDem, Hanura, PKS dan PAN.

Gerindra salah satu partai pemenang dalam Pileg Sumut 2019 dengan perolehan 15 kursi serta sebagai partai pengusung Edy sebagai Gubernur Sumut. Gerindra sendiri belum memutuskan sikap resmi terkait safari politik Edy Rahmayadi. Hal tersebut diutarakan Anggota DPR RI Komisi III Dapil Sumut 1, Romo Hr Muhammad Syafi’i kepada KuatBaca.com saat ditemui di gedung DPR RI.

“Saya belum mendapat info dari Pusat, ini baru mau menemui pak Sekjen (Ahmad Muzani),” Ujarnya, Senin (30/5/2022). (*)