Gerilya Politik Koboi Mbalelo

Kuatbaca

2 months ago

“Kader Senior PPP, Habil Marati bersama 5 kader lainnya curhat kepada La Nyalla, Ketua DPD RI Independen terkait kondisi PPP yang kian terpuruk. Curhatan bermuara kepada dukungan La Nyalla sebagai Capres Pemilu 2024. Di sisi lain, DPP PPP menyayangkan pertemuan tersebut. DPP sendiri sudah menginisiasi ketum PPP, Suharso Monoarfa sebagai Capres atau Cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Tak lama berselang, Suharso pun diserang dari sekelompok massa yang menamai diri mereka GPK. Sejalan dengan itu, La Nyalla berjuang lewat cara menuntut penghapusan kebijakan Presidential Threshold agar dapat mencalonkan diri sebagai Capres atau Cawapres.”

 

La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kedatangan tamu terhormat dari Partai Politik PPP pada Sabtu 28 Mei 2022. Dalam pertemuan tersebut, La Nyalla didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Sementara dari PPP hadir Ketua DPP PPP Irene R Rusli, para Wakil Ketua DPP PPP yaitu Syahrial Agamas, Makmun Halim, Hasan Husaeri dan A. Syaeful Anwar, serta Habil Marati dan Anwar Sanusi sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar PPP.

 

Sebagai senior kader PPP, Habil Marati mengungkapkan curahan hatinya kepada La Nyalla mengenai kondisi PPP yang sedang tidak baik-baik saja. Ia bersama lima kader PPP lainnya juga menyampaikan dukungan kepada La Nyalla untuk maju sebagai Calon Presiden (Capres) di 2024 nanti.

 

“Karena itulah kami kader PPP mendorong Pak La Nyalla untuk menjadi Presiden di 2024. Kita membutuhkan pemimpin yang independen, yang berani, tegas dan mengerti kondisi rakyat sekarang ini,” ujar Habil, Sabtu (28/5/2022).

 

Habil mengatakan suara PPP saat ini kian hari kian tergerus. Ia berharap, La Nyalla mampu menjadi solusi atas kegelisahan hatinya itu.

 

“Intinya kami para kader PPP resah dan gelisah bagaimana cara untuk menaikkan suara supaya partai ini tetap ada,” pungkas pria yang pernah mendekam di penjara atas kasus kepemilikan senjata ilegal tersebut.

 

Ya, Habil memang dikenal sebagai sosok “Koboi Mbalelo”. Langkah politiknya cenderung rantang-runtung saat eksis di Senayan. Tak heran jika La Nyalla diminta mencalonkan diri sebagai Capres tanpa persetujuan Ketum PPP, Suharso Monoarfa.

 

Ketua DPP PPP Syarifah Amelia menyayangkan pertemuan tersebut. Menurutnya, kader seharusnya menyampaikan kepada internal (DPP PPP) bukan kepada sosok yang bukan bagian dari PPP. Apalagi kepada ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti.

 

“Justru karena KIB sendiri belum menentukan calon, setiap kader tentu punya pandangan dan kita wajib dengarkan. Cuma memang mekanismenya pasti tentu yang jauh lebih berati disampaikannya bukan kepada La Nyalla tapi di dalam kamar sendiri, karena penentuan pengusungan Capres melalui hasil keputusan di Rakernas PPP,” ungkap wanita yang akrab disapa Amel kepada KuatBaca.com melalui sambungan telepon, Jumat (17/6/2022).

 

Ia menegaskan, pertemuan tersebut tidak akan memengaruhi internal PPP. Menurutnya, La Nyalla sendiri tidak mempunyai akses yang bisa digunakan untuk memengaruhi keputusan di DPP PPP.

 

“Tentu dengan balutan berbagai macam sudut pandang seolah-olah pertemuan tersebut bisa memancing kekisruhan di internal PPP, saya tegaskan tentu tidak. Pak La Nyalla sendiri adalah sosok yang kita hormati sebagai Ketua DPD RI. Lagi pula secara khusus beliau tidak mempunyai jalur secara AD/ART yang memengaruhi keputusan di DPP PPP,” tegasnya.

 

Di sisi lain, bagi La Nyalla sendiri dukungan 6 kader PPP tersebut menjadi berkah untuk memuluskan niatnya di Pemilu 2024. Pasalnya, niat La Nyalla itu terhalang karena tidak adanya kendaraan politik. Ancang-ancang ini sepertinya memang sudah dipikirkan La Nyalla sejak lama. Jauh sebelum melakukan pertemuan dengan 6 Kader PPP, dirinya hadir dalam pertemuan anggota DPRD Fraksi PPP se Indonesia pada Senin, 29 November 2021.

 

Di dalam pertemuan itu, pria yang suka memakai topi koboi itu memuji visi dan misi PPP. Menurutnya, visi dan misi PPP sejalan dengan Pancasila, bahkan menyebut platform ekonomi PPP berpihak kepada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, untuk terwujudnya keadilan ekonomi. Dengan menempatkan koperasi dan UKM sebagai entitas ekonomi rakyat.

 

“Visi dan misi PPP yang saya baca, sangat bagus dan ideal. Karena, menempatkan nilai-nilai Islam sebagai sumber inspirasi dan spirit perjuangan partai, seperti halnya Indonesia yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti termaktub dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar kita," kata La Nyalla dikutip dari Instagram @DPDRI, Senin, (29/11/2021).

 

Dorongan terhadap La Nyalla untuk maju sebagai Capres kian kuat tatkala DPD RI mengunggah pertemuan La Nyalla dengan 6 kader PPP dengan tulisan ‘Konsisten Perjuangkan Umat, Kader PPP Dorong La Nyalla Jadi Presiden 2024’ dan ‘Negara Butuh Strong Leader, KAHMI Pare-Pare Dukung La Nyalla Jadi Presiden’.

 

Terkait hal itu, Kepala Humas DPD RI, Mahyu Darma, sebagai pihak yang bertanggung jawab menilai mengaku tidak menemukan adanya konten yang menyalahi aturan. Termasuk dua unggahan yang mendukung La Nyalla sebagai calon presiden. Pasalnya, tidak ada pernyataan bahwa La Nyalla setuju untuk didukung.

 

“Tidak mungkin kampanye, apalagi berkampanye sebagai Capres-Cawapres atau berkampanye menjadi anggota legislatif DPD. Tapi kalau soal kinerja dia, kita akan angkat. Apakah kita salah? Kecuali Pak Ketua, Pak La Nyalla berkata ke PPP ‘oke saya terima’," jelas Mahyu.

 



Serangan Tak Bertuan

Keberadaan Suharso sebagai Ketum PPP nampaknya jadi batu sandungan terhadap misi usung La Nyalla sebagai Capres-Cawapres. Pasalnya Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani pernah menyebut Suharso masuk dalam tiga nama terkuat dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). 

 

Nama Suharso jelas masuk dalam bursa Capres-Cawapres KIB mengingat dirinya adalah Ketum PPP. Lengsernya Suharso sebagai Ketum jelas memberi peluang besar La Nyalla agar diusung partai berlogo Ka’bah tersebut.   

 

"Nama yang terkuatnya tiga ketua umum partai itu. Pak Airlangga, Pak Zul, sama Pak Harso. Salah satu jadi Capres, yang duanya jadi Cawapres, dan ketua tim pemenangan, begitu saja," kata Arsul Sani, Kamis (9/6/2022).

 

Empat hari setelah pertemuan, sejumlah massa yang menamakan diri sebagai Gerakan Penyelamat Ka’bah (GPK) menggelar aksi menuntut Suharso untuk mundur dari kursi Ketua Umum PPP.

 

Aksi tersebut digelar lantaran Suharso dinilai tidak mampu membawa PPP kepada kejayaan seperti masa-masa sebelumnya.

 

"Aksi ini bertujuan untuk mengingatkan kepada kepemimpinan Suharso Monoarfa sebagai Ketum PPP tidak mampu mengatasi kondisi partai yang kian sekarat. Kader PPP merindukan kejayaan, saatnya dirinya legowo mundur dari jabatan sebagai Ketum," kata koordinator aksi, Rohmad, Kamis (2/6/2022).

 

Rohmad juga menegaskan, PPP di bawah kepemimpinan Suharso semakin terpuruk jelang perhelatan akbar Pemilu 2024. Bahkan, ia menilai PPP membutuhkan sosok pemimpin baru untuk bisa menyelamatkan partai berlambang Ka’bah itu.

 

"Selamatkan PPP dari kondisi yang sekarat. Save PPP dari keterpurukan, dicari pemimpin yang bisa bangkitkan partai di Pemilu 2024," tegasnya.

 

Menanggapi hal itu, Ketum Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Farhan Hasan Al Amri membantah. Pihaknya tidak pernah melakukan aksi demonstrasi apapun terhadap DPP PPP.

 

Ia menegaskan, aksi demo yang terjadi pada Kamis, 2 Juni 2022 di depan kantor DPP PPP bukan dari GPK.

 

“Dari 10 pengunjuk rasa yang bertindak sebagai Gerakan Penyelamatan Ka’bah, yang kemudian disingkat GPK, Tidak ada alasan mereka ingin menyelamatkan partai Ka'bah. Karena mereka bukan pengurus PPP,” kata Farhan, Sabtu (4/6/2022).

 

Ia menambahkan, pihaknya mengecam keras aksi yang mengatasnamakan atau menggunakan inisial GPK serta akan melakukan investigasi atas kejadian demonstrasi tersebut.

 

“PP GPK akan melakukan investigasi dan langkah hukum terhadap oknum yang mengatasnamakan GPK tersebut," ungkapnya.

 

Senada dengan Farhan, Wanita kelahiran Tanjung Pandan, Syarifah Amelia menegaskan massa yang melakukan aksi di depan kantor DPP PPP bukanlah GPK organisasi sayap PPP.

 

“Pertama, saya selaku pengurus pusat GPK tegaskan itu bukan bagian dari GPK, itu merupakan aksi simpatisan kader dan tentu kalau kita lihat selama penyampaian aspirasi masih dalam tahap wajar (tidak anarkis). Pasti kita ajak berdialog dengan baik,” ujarnya.

 

Ia juga menyarankan, setiap kader PPP harus berhati-hati jangan sampai kecintaan kepada partai yang diekspresikan dengan demonstrasi menimbulkan kesan bahwa PPP terpecah belah.

 

“Pertama, mohon kepada teman-teman untuk lebih hati-hati jangan sampai kemudian kecintaan kita terhadap partai yang kita ekspresikan dengan cara yang berisiko menimbulkan kesan di luar bahwa kita terpecah belah mohon dihindari, jangan sampai ada kelompok-kelompok lain yang ingin menunggangi untuk kepentingannya,” pungkasnya, Jumat (17/6/2022). 



Peran Lanyalla

Serangan terhadap Suharso dari massa yang tidak dapat terkonfirmasi asalnya terus bergulir. Hingga Senin 20 Juni 2022 aksi pencekalan terhadap pimpinan PPP itu kembali digelar.

 

Mereka melakukan aksi teatrikal dengan membawa kaca cermin sebagai simbol desakan kepada Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa agar introspeksi diri juga bercermin atas kepemimpinannya yang dinilai massa aksi gagal total dalam membangkitkan kejayaan PPP.

 

Di lain sisi, La Nyalla berperang lewat jalur lain. Medan perang itu bernama Presidential Threshold. Konstitusi menyebut, seorang Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden harus mempunyai ambang batas suara mencapai 20 persen.

 

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI ini mengaku sedang memperjuangkan untuk menghapus aturan Presidential Threshold tersebut. Ia menilai peraturan itu melanggar konstitusi. Menurutnya, Pasal 222 UU nomor 7 tidak merepresentasikan Pasal 6A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur soal pemilihan Presiden.

 

Predikatnya sebagai Ketua DPD RI benar-benar ia manfaatkan demi memuluskan ambisi ikuti kontestasi Pemilu 2024.

 

“Kami masih menunggu MK untuk menghapus klausul non-derivatif dari Konstitusi. Kalau MK tidak mau menghapusnya, akan jadi pertanyaan besar. Yang menggugat saat ini lembaga DPD RI loh. Tidak main-main,” tuturnya.

 

Selain inkonstitusional, La Nyalla merasa aturan ambang batas hanya membatasi calon potensial untuk memimpin negeri.

 

“Seharusnya seluruh partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon Presiden. Itu akan terbuka luas juga bagi putra-putri terbaik untuk mencalonkan presiden,” pungkas La Nyalla. (*)

 

 

Jurnalis : Ahmad Hendy Prasetyo

Editor : Virga Agesta

Illustrasi Cover : Priyana Nur Hasanah

Layout Infografis : Zakki Fauzi