Etika Politik Menteri Pertahanan Prabowo Menjelang Pilpres

“Politisi Senior, Panda Nababan mengatakan bahwa hanya Menteri Pertahanan Prabowo yang merasa perlu izin dari Presiden Jokowi untuk maju dalam Pilpres. Berbeda dengan politisi lain yang menduduki jabatan Menteri, Airlangga, Sandiaga Uno, hingga Erick Thohir menyatakan siap untuk maju. Hal itu didengar Panda Nababan dari cerita Presiden Joko Widodo yang sempat menanyakan kesediaan menteri-menterinya untuk maju sebagai presiden. Tentu hal ini menjadi pertanyaan seberapa baik dan ideal etika politik mereka”

Sikap itu ditegaskan beberapa kali oleh Prabowo dalam berbagai kesempatan, seperti saat dalam sebuah orasi ilmiah di acara wisuda Universitas Pancasila. Prabowo menegaskan bahwa sebagai seorang menteri dirinya haruslah patuh dengan apa yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo, termasuk dalam hal kampanye politik.

"Kalau saya kampanye, saya harus minta izin presiden, saya ini menteri loh," terang Prabowo Selasa (07/06/2022).

Prabowo bahkan rela memundurkan agenda Rapat Pimpinan Nasional Gerindra yang rencana awalnya diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 2022, kemudian di geser ke tanggal 13 Agustus 2022. Prabowo lebih mengutamakan agendanya di Kementerian Pertahanan, meski kedua hari tersebut berupakan hari Sabtu.

Selaras dengan hal itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Prabowo tidak akan pernah menggunakan posisi Menhan sebagai alat menuju kontestasi Pilpres 2024.

“Pak Prabowo sebagai pembantu presiden fokus membantu kerja-kerja dari presiden dan tidak pernah melakukan kampanye," ujar Sufmi Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/05/2022).

Penelusuran jejak pemberitaan digital yang dilakukan Tambang Data Kuatbaca.com pun menunjukkan Prabowo Subianto secara langsung jarang terlibat maupun memberikan pernyataan apapun terkait Pilpres 2024.

Seperti saat wacana membangun koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), antara Gerindra dan PKB. Pada periode tanggal 17 Juni 2022 sampai 21 Juli 2022, terdapat 7(tujuh) varian pemberitaan di mana Ketum PKB Muhaimin Iskandar beropini terkait KIR. Sebaliknya tidak ditemukan varian pemberitaan tentang opini Prabowo sebagai Ketum Gerindra terkait KIR.

Hal-hal yang berkaitan mengenai kontestasi pemilu maupun kegiatan partai biasanya disampaikan bawahannya di Gerindra entah itu oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, maupun Ahmad Muzani.

Pandangan-Pandangan Mengenai Etika Politik

Peneliti bidang Ilmu Pemerintahan, Mochammad Iqbal Fadhlurrohman serta Tengku Imam Syarifuddin, dalam Jurnal yang berjudul “Political Ethics in Leadership” menegaskan bahwa dalam menjalankan etika politik, pemimpin harus memprioritaskan kepentingan publik untuk mencapai kemakmuran.

“Oleh karena itu seorang pemimpin harus mengedepankan etika politik dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana serta memiliki nilai-nilai moral” demikian tertulis dalam artikel akademik tersebut.

Meski demikian, terdapat banyak pejabat publik yang dinilai tidak beretika karena menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sebagaimana yang diungkapkan Atafeh Sadri McCampbell dan Tina L. Rod dalam “Ethics in Government”.

Sikap Prabowo berbanding terbalik dengan Menteri, sekaligus Ketum Parpol lainnya. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan yang baru saja dilantik pada pertengahan Juni 2022 lalu. Ia jelas-jelas mengkampanyekan anaknya untuk maju dalam Pilkada 2024, saat membagikan minyak goreng besutan Kemendag, MinyaKita, untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh PAN. Dalam giat tersebut, Zulhas berjanji akan membagikan MinyaKita gratis kepada masyarakat sekitar jika memilih Futri Zulva Safitri dalam Pilkada Lampung.

Beberapa hari setelahnya, sikap Zulhas itu mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo saat menyerahkan bantuan sosial kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa (12/07/2022).

"Kalau menteri perdagangan yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin. Bagaimana menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp 14.000 atau di bawah Rp14.000. Paling penting itu, tugas dari saya itu," tegas Jokowi.

Tak hanya Zulhas, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartanto sempat disinyalir memanfaatkan momentum kelangkaan minyak goreng untuk meningkatkan citra dihadapan publik. Hal tersebut secara lengkap telah di tulis dalam telik Kuatbaca.com berjudul “Manuver Muka Dua”.

Terlebih, kedua tokoh tersebut merupakan aktor penggagas wacana penundaan pemilu yang sempat santer pada awal tahun 2022. Airlangga, Zulhas, bersama dengan ketum Cak Imin telah mengadakan pertemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas wacana tersebut. Hal ini tertulis dalam telik “Obrolan Warung Kopi untuk Kursi Menteri” di Kuatbaca.com.

Kusumawati dalam “Harmonisasi antara Etika Publik dan Kebijakan Publik” menjelaskan bahwa kepentingan publik harus diproritaskan. Jika kepentingan publik tercampur dengan kepentingan pribadi maupun kelompok oleh seorang politisi maupun pejabat, membuat kepentingan publik kerap tersisih dan pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat.

Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengingatkan, bahwa dari segi etika politik, sudah seharusnya posisi menteri digunakan semaksimal mungkin untuk membantu jalannya agenda presiden demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat.

”Posisi Menteri etikanya bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal bahkan mengarah ke konflik kepentingan,” kata Jaleswari.

Idealnya Etika Politik

Dosen Ilmu Politik Firman Manan menilai, sikap Prabowo itu tentu terlihat lebih ideal dalam hal etika politik ketika menjalani pekerjaannya sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Gerindra.

“Ya itu salah satu sikap yang menurut saya patut dijadikan contoh oleh menteri menteri lain. Bahkan Pak Prabowo hingga hari ini juga walaupun secara internal sudah didorong menjadi capres kan belum juga menyatakan dia siap jadi capres” ujar Firman Manan saat dihubungi KuatBaca pada Selasa (26/07/2022).

Menurutnya, prioritas Prabowo sebagai Menhan merupakan salah satu cara menghindari konflik kepentingan dalam dua jabatan sebagai menteri maupun sebagai ketum parpol, sehingga kepentingan publik lebih bisa terpenuhi.

“Pak Prabowo lebih memprioritaskan diri sebagai Menhan tidak sebagai Ketum Gerindra, jika dibandingkan ketum partai lain, sebut saja pak Airlangga dan Zulhas. Itu salah satu cara menghindari konflik kepentingan, di satu sisi sebagai menteri dan sebagai ketum parpol. Menurut saya itu merupakan langkah yang bijak” ungkap Firman Manan.

Baginya etika politik terus menjadi masalah karena tidak adanya mekanisme sanksi kepada pejabat publik yang tetap melakukan manuver-manuver politik di luar ruang lingkup pekerjaanya sebagai figur eksekutif.

“Karena tidak ada juga mekanisme sanksi yang bisa diberikan kepada Menteri-menteri yang tetap saja melakukan manuver-manuver politik, bahkan memperlihatkan warna partainya. Memang soal etika ini pada akhirnya juga kontrolnya adalah publik karena agak sulit jika dikontrol oleh presiden” tandasnya.

Privilege Prabowo dalam Pilpres 2024

Etika politik Prabowo yang baik sebagai pejabat publik, ternyata menjaga posisinya sampai dengan saat ini menjadi tokoh popular yang digadang-gadang akan maju kembali dalam kontestasi Pilpres 2024. Berbagai lembaga survei yang menempatkan nama Prabowo sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi, atau paling tidak masuk ketiga besar kandidat capres terpopuler.

Gerindra secara tegas menyatakaan kesetiaannya kepada ketua umumnya itu. Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Gerindra-terus menerus memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai satu-satunya figur Gerindra yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Berbeda dengan parpol-parpol lain yang cenderung memiliki dua hingga tiga figur yang berpotensi akan diusung sebagai kandidat capres di 2024.

Gerindra sendiri merupakan salah satu parpol besar yang memiliki kursi terbanyak kedua di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilu 2019. Jumlah suara mereka mencapai 17.6 juta (12.57%), satu tingkat dibawah PDIP.

Deklarasi dukungan tidak hanya datang dari DPP, tapi juga dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) juga secara antusias satu suara mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di 2024.

Salah satu indikasinya itu disampaikan oleh Ketua Umum Tunas Indonesia Raya sekaligus keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati. Ia menyampaikan bahwa seluruh jajaran DPD Partai Gerindra telah mendeklarasikan Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024.

“Sebagai informasi semua DPD di seluruh Indonesia sudah selesai melakukan deklarasi, semuanya sudah menyatakan bulat deklarasi nasional menyatakan mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden,” kata Rahayu Saraswati di bilangan Jakarta Pusat, Minggu (17/7/2022). (*)