Politik

Deklarasi Anies di Tengah Tragedi Kanjuruhan

Kuatbaca

11 November 2022 11:29

Test

“Meskipun muncul di tengah tsunami informasi tragedi Kanjuruhan, publikasi mengenai deklarasi Anies di 2024 tetap banyak dibicarakan publik. Serangan politik yang ditujukan terhadap Anies juga ternyata tidak mampu menggoyahkan publikasi Anies terkait Pilpres 2024. Namun Nasdem sebagai pihak yang mendeklarasikan ternyata menjadi korban sindiran dan kritik dari berbagai pihak, terkhusus dari partai penguasa saat ini, PDIP.”

 

Pada tanggal 3 Oktober 2022, Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem) mendeklarasikan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden (capres) di 2024. Pemilihan waktu deklarasi tersebut cukup berisiko, mengingat hanya berjarak dua hari pasca terjadinya tragedi di stadion sepakbola Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari seratus nyawa.

 

Tragedi tersebut ramai dalam pemberitaan dan banyak menjadi pembicaraan publik, baik dalam skala nasional, bahkan hingga ke kancah internasional. Twitter dipenuhi ucapan belasungkawa, mulai dari FIFA, sejumlah klub sepak bola ternama seperti Manchester City hingga Liverpool, serta dari berbagai pengguna twitter.

 

Meskipun demikian, Tambang Data Kuatbaca menemukan, merebaknya pemberitaan mengenai tragedi Kanjuruhan justru tidak menyurutkan isu deklarasi tersebut. Risiko deklarasi di saat suasana duka atas kasus Kanjuruhan dapat memunculkan isu kurangnya empati bukanlah isapan jempol belaka. Meski demikian, tak banyak yang menyinggungkan kedua isu tersebut.

 

Satu satunya pihak yang menyampaikan pernyataan seperti itu ialah dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tidak berselang lama dari deklarasi Anies, Ketua Umum PSI Giring Ganesha menyindir NasDem dengan menegaskan tidak akan membahas isu politik sementara waktu.

 

"Hilangnya ratusan nyawa di Kanjuruhan membuat kami di PSI menyingkirkan bahasan politik sementara, deklarasi capres di tengah kedukaan tentu menyisakan rasa nir empati," cuit Giring di laman Twitternya, Senin (03/10/2022).

 

Lebih tegas lagi Giring menyindir Anies Baswedan dengan sebutan pemimpin pengusung politik identitas.

 

"PSI konsisten menolak pemimpin pengusung politik Identitas," kata Giring.

 

Deklarasi Anies tentunya tetap menjadi perbincangan publik. Drone Emprit mempublikasikan hasil survei tentang popularitas tokoh publik di Indonesia berdasarkan jumlah pemberitaan dan perbincangan di media online dan media sosial selama Oktober 2022.

 

Founder Drone Emprit Ismail Fahmi mengemukakan jika Anies Baswedan menjadi tokoh politik yang paling banyak diperbincangkan di media online maupun di media sosial dibandingkan dengan politisi-politisi lainnya.

 

"Pemberitaan dan perbincangan tentang Anies Baswedan (ABW), setiap harinya jauh di atas para tokoh politik lainnya. Puncak pembahasan tentang ABW terjadi pada 16 Oktober, didorong hari terakhir dirinya bekerja di Balai Kota DKI," ujar Ismail Fahmi, Senin, (24/10/2022).

 

Bedasarkan rilis dari hasil pengamatan Drone Emprit periode 1-17 Oktober 2022, perbincangan terpopuler mengenai Anies Baswedan ialah berkaitan tentang habisnya masa jabatan Anies sebagai gubernur DKI, serta terkait deklarasi Nasdem terhadapnya untuk maju di 2024. Kemudian bedasarkan rilis Drone Emprit periode 16-23 Oktober, sentimen publik di media sosial lebih banyak yang bersifat positif.

 

“Sentimen pemberitaan tentang ABW di media online: 58% positif, 38% netral, dan 4 negatif. Adapun di media sosial: 74% positif, 7% netral, 19% negatif”. Demikian disebut dalam rilis tersebut.  

 

Hal ini membuktikan jika Anies menjadi sentral pembicaraan politis selama Oktober 2022. Selain itu, serangan politik yang ditujukan terhadap Anies, sebagaimana yang telah diijabarkan dalam tulisan telik berjudul “BADAI COBAAN NASDEM DUKUNG ANIES CAPRES 2024”, juga ternyata tidak mampu menggoyahkan publikasi Anies terkait Pilpres 2024.




Reaksi Berbagai Pihak Terhadap Deklarasi Anies



Meskipun Anies menjadi perbincangan publik, namun deklarasi tersebut justru menjadikan Nasdem sebagai korban sindiran dan kritik dari berbagai pihak, terkhusus oleh partai yang saat ini sedang berkuasa, PDIP.

 

Bahkan media sosial juga banyak diisi dengan perbincangan yang menuding Nasdem sebagai bagian dari kadrun (singkatan dari kadal gurun, merujuk pada kluster pendukung yang kotra dengan Jokowi-Red). Kemudian diplesetkan menjadi ‘Nasdrun’ akibat mendeklarasikan Anies.

 

Sekertaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan reaksi keras selang beberapa hari setelah deklarasi tersebut. Saat perayaan HUT TNI 2022, di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Ia menyatakan jika partai biru alias Nasdem telah keluar dari koalisi pemerintah.

 

"Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru. Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto, Minggu (09/10/2022).

 

Hasto mengungkapkan sentimen tersebut lantaran kebijakan Anies Baswedan dinilai sangat kontradiktif dengan Presiden Jokowi. Hal ini ia sampaikan setelah ia disindir oleh Ketua DPP Nasdem Willy Aditya yang menyebutnya keras kepada Anies tapi lembek ke Prabowo.

 

"Ini lah yang menciptakan kontradiksi, ketika ada salah satu partai pendukung pemerintahan Jokowi mengusung Pak Anies yang dari sisi kebijakannya berbeda dengan Presiden Jokowi," ujar Hasto, Senin (10/10/2022).

 

Tidak sampai disitu, Organisasi Sayap Partai PDIP, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) bahkan mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot menteri-menteri yang berasal dari Nasdem.

 

Tiga menteri Nasdem yang dimaksud itu ialah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

 

"Sebaiknya dalam bulan Oktober ini", ujar Sekertaris Jenderal Repdem Abe Tanditasik, Sabtu (15/10/2022).

 

Beberapa hari sebelum dorongan Repdem tersebut, relawan Jokowi sudah mendesak presiden untuk mencabut tiga menteri Nasdem tersebut, Lantaran mereka tak setuju pada keputusan NasDem yang mendeklarasikan Anies di 2024. 

 

"Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari NasDem," kata Fredy Fredy Moses Ulemlem dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/10/2022).

 

Presiden Joko Widodo pun sepertinya terlihat tidak sepakat dengan keputusan Nasdem tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika Jokowi tampak enggan mendapat pelukan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh saat acara puncak HUT Golkar ke-58 di Kemayoran, Jumat (21/10/2022).

 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai sikap tersebut menandakan jika Presiden Joko Widodo seperti tidak terima dengan keputusan Surya Paloh yang mendeklarasikan Anies.

 

“Cukup lima bahasa tubuh dan lisan menandakan bahwa situasi batin Pak Jokowi dalam kondisi yang betul sangat merasa terpukul dengan deklarasi oleh NasDem itu,” ucap Ray Rangkuti, Kamis (27/10/2022).

 

Di acara yang sama, Joko Widodo bahkan seperti menyinggung Nasdem yang telah mendeklarasikan capres sebelumnya.

 

"Saya yakin, saya yakin, saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024," ucap Presiden Joko Widodo, Jumat (21/10/2022).

 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin berpendapat bahwa pidato tersebut merupakan sindirannya kepada Nasdem dan Anies Baswedan.

 

"Ya kelihatannya arahannya ke NasDem, siapa lagi kan? Karena selama ini NasDem mengusung Anies sebagai capres dan itu Anies itu antitesa dari Jokowi. Kan seperti itu," kata Ujang, Sabtu (22/10/2022). (*)

 

Jurnalis : Ade Pamungkas

Editor : Gery Gugustomo

Illustrator : Priyana Nur Hasanah

Infografis : Priyana Nur Hasanah


Komentar

Pencarian tidak ditemukan

Belum ada komentar

Kuatbaca.com

Informasi


Tentang Kami

Pedoman Media Siber

Susunan Redaksi

2022 © KuatBaca.com. Hak Cipta Dilindungi