Chapter Baru Golkar “Orde Baru Reborn”

“Merapatnya Golkar kepada Gerindra menjadi langkah baru Golkar menjelang Pemilu 2024. Gerindra yang sebelumnya merupakan partai yang terlahir dari Golkar, maka tentu itu menjadi chapter baru bagi kisah politik Golkar yang berjudul ‘Orde Baru Reborn’ karena Golkar sendiri memiliki latar belakang sebagai partai ‘Orde Baru’. Namun, di sisi lain, sebagai partai besar Golkar ternyata memiliki kutukan yang berimbas pada keretakan di tubuh internalnya setiap jelang kontestasi pemilu.”

Partai Golkar yang menduduki posisi tiga saat Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 memutuskan langkah politiknya dengan memberikan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto.

"Kenapa partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo, tidak lain tidak bukan karena, Letnan Jenderal Bapak Prabowo Subianto lahir dari rahim partai Golkar," kata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Minggu (13/8/2023).

Gerindra sendiri merupakan partai yang terlahir dari Golkar, karena sebelumnya Prabowo Subianto merupakan politisi Golkar. Golkar sendiri memiliki latar belakang sebagai partai ‘Orde Baru’. Sehingga langkah Golkar tersebut menjadi chapter baru bagi kisah politik antara Golkar-Gerindra yang berjudul ‘Orde Baru Reborn’.

Golkar mendeklarasikan dukungannya tersebut bersama Partai Amanat Nasional (PAN) di Museum Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2023). Hal itu dilakukan langsung oleh masing-masing ketua umum, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan.

Acara tersebut tentunya dihadiri juga oleh dua anggota partai dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yakni Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui aksi dukungan tersebut, maka otomatis Golkar dan PAN menjadi bagian dari mitra koalisi KKIR.

Golkar dan PAN sebelumnya berada pada satu koalisi yang bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi itu dideklarasikan pada Kamis (12/5/2022) dan disahkan melalui tanda tangan nota kesepahaman pada Sabtu (4/6/2022).

Meski KIB sudah resmi dideklarasikan dan disahkan, namun KIB akhirnya harus menutup buku kisah perpolitikannya karena masing-masing partai telah menentukan arah politiknya yang baru. PPP lebih dulu melabuhkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, diikuti oleh Golkar dan PAN yang akhirnya merapat ke barisan pendukung Prabowo.

Perlu diketahui, merapatnya Golkar ke Gerindra sudah sesuai dengan prediksi. Pasalnya, seluruh kisah romansa antara Golkar dengan Gerindra sejak bulan April hingga Mei lalu sudah tertuang pada Telik KuatBaca sebelumnya yang berjudul “Menanti Arah Politik Baru Golkar”.

Golkar banyak mempertontonkan kode-kode berupa simbolik politik melalui sejumlah pertemuan di level elite dengan Gerindra sepanjang bulan Ramadan hingga lebaran Idul Fitri 1444H.

Setelah itu banyak momen menarik sepanjang Juni 2023. Golkar dan PAN mencuatkan wacana poros keempat. Kedua partai itu akan membentuk poros keempat untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang mengusung pasangan Airlangga Hartarto-Zulkifli Hasan.

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkap adanya wacana poros keempat yang disebutnya sebagai poros 'dji sam soe'. “Makanya alternatifnya kan bisa dua, bisa tiga, bisa empat, poros 'dji sam soe',” kata Airlangga, Senin (12/6/2023).

Selang sehari, Airlangga juga bicara soal peluang partainya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dan membentuk koalisi baru. Dia mengatakan, bahwa Golkar saat itu tengah berproses merampungkan koalisi.

Airlangga lalu menyebut nama koalisi Permanen, tetapi saat itu ia belum mau mengutarakan secara gamblang soal ini. Koalisi permanen itu kemungkinan bakal diisi Gerindra, PKB, Golkar dan PAN.

Lebih lanjut, Airlangga ditanya kapan kepastiannya mendukung pencapresan Prabowo. Dia hanya jawab tunggu tanggal keputusannya. “Tunggu tanggal mainnya,” kata Menko Perekonomian ini, Selasa (13/6/2023).

Senada dengan Golkar, PAN juga sempat memberikan sinyal bahwa sedang ada upaya membangun koalisi bersama Gerindra, Golkar, dan PKB yang berpeluang besar mengusung Prabowo Subianto sebagai bacapres.

"Memang semua kita silaturahmi tapi sekarang yang sedang dimantapkan ya 4 partai ini," ujar Wasekjen DPP PAN, Fikri Yasin, Selasa (13/6/2023).

Meski lini masa telah memasuki awal Juli 2023, arah politik Golkar masih belum juga dipastikan. Yang terjadi selanjutnya Partai Golkar justru digoyang dengan isu-isu miring. Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo, Senin (3/7/2023).

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan Dito akan diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Selang sepekan pasca pemanggilan Menpora Dito, situasi Golkar kembali diuji dengan mencuatnya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di tubuh internal partai. Isu tersebut bergaung untuk mengganti posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar.

Wacana tersebut berangkat dari Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam yang mengatakan, pihaknya ingin mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 silam.

Adapun keputusan yang ingin dievaluasi terkait dengan penentuan Airlangga Hartarto sebagai bacapres pada Pilpres 2024. Meski demikian, Ridwan tak menutup kemungkinan terkait potensi Munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum.

“Ya apabila keputusan munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munasub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” ujar Ridwan, Minggu (9/7/2023).

Adapun sejumlah politisi yang mengatasnamakan eksponen pendiri Golkar mendorong Munaslub. Eksponen ini diprakarsai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Soksi Lawrence TP Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, dan politikus senior Golkar Zainal Bintang.

Isu Munaslub ini sampai membut sejumlah tokoh senior Golkar seperti Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, hingga Ketua Dewan Pakar Agung Laksono harus turun gunung untuk menghadapinya.

Lalu, pada Minggu (16/7/2023), NasDem menggelar acara internal dalam rangka konsolidasi melalui Apel Siaga Perubahan (ASP) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Tampak hadir tiga elite Partai Golkar, yaitu Ketua DPP Partai Golkar Christina Aryani, Ketua Bakumham Golkar Supriansa, dan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Rizal Mallarangeng. Christina mengaku kehadiran mereka karena diundang oleh Partai Nasdem.

“Kehadiran Partai Golkar pada acara ini tentu saja sebagai bentuk penghargaan kami atas undangan yang diterima dari Partai Nasdem, apalagi acara ini bertepatan dengan perayaan HUT (hari ulang tahun) Pak Surya Paloh yang pernah lama di Partai Golkar (kurang lebih 42 tahun),” kata Christina.

Serangan demi serangan ditujukan kepada Golkar hingga akhirnya tiba giliran Airlangga dipanggil oleh Kejagung dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit pada Selasa (18/7/2023). Sayangnya, Airlangga mangkir pada pemanggilan tersebut.

“Pada hari ini juga terkait dengan ketidakhadiran dari saksi AH. Kita tunggu sampai jam 18.00 WIB lewat beliau tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi alasan ketidakhadirannya, sehingga kami tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung akan melakukan pemanggilan pada yang bersangkutan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta Selatan.

Hingga akhirnya Airlangga Hartarto penuhi panggilan kedua Kejagung, Senin (24/7/2023). Kedatangan Airlangga untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit.

Isu Munaslub Golkar tak kunjung mereda sampai akhir Juli. Hingga akhirnya sebanyak 38 Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia menggelar silaturahmi dengan Airlangga di Nusa Dua, Bali, Minggu (30/7/2023).

Usai forum tersebut, seluruh ketua DPD Golkar se-Indonesia satu suara menolak wacana Munaslub untuk mengganti ketua umum.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari seluruh ketua DPD Partai Golkar. Forum tersebut juga menjadi ajang konsolidasi untuk pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pada kesempatan itu pula muncul dorongan agar Golkar berkoalisi dengan Partai Gerindra di Pemilu 2024.

Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurrahman menjelaskan, dorongan itu muncul dari beberapa DPD 1. Menurutnya, faktor historis jadi dorongan utama koalisi itu.

“Beberapa DPD 1 mendorong agar Golkar bisa berkoalisi dengan Gerindra, dikarenakan Pak Prabowo kan pernah di Golkar dan di pilpres tahun 2014 Golkar pernah berkoalisi mendukung Pak Prabowo,” jelas Maman, Senin (31/7/2023).

Masih di hari yang sama, Mantan Ketum Golkar, Jusuf Kalla atau JK angkat bicara soal usulan sejumlah DPD I Partai Golkar agar mendukung Prabowo Subianto sebagai bacapres di Pilpres 2024. Menurut JK, saat saat itu mayoritas kader dan pemilih Golkar bakal menjatuhkan pilihan kepada dua bacapres, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

“Golkar, ya, kalau yang punya suara untuk juga menentukan itu kan termasuk DPD. Karena saya kira sempit, hanya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo,” ujar JK.

JK juga mengklaim bahwa ia memahami keinginan sejumlah DPD agar Golkar mendukung Prabowo Subianto sebagai bacapres di Pilpres 2024. Menurutnya, dukungan tersebut disampaikan dengan harapan Airlangga menjadi cawapres Prabowo.

Bahkan JK yang juga dikenal sebagai mentor dari bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan pun tidak menyebutkan nama Anies sebagai bacapres yang akan dipilih Golkar. Apakah artinya dalam hal ini JK sudah tidak lagi memberikan dukungan terhadap Anies, atau hanya untuk menggugurkan kewajibannya sebagai salah satu dari tokoh senior Golkar.

Padahal di sepanjang tahun 2022, JK banyak sekali mempertontonkan pertemuan-pertemuan berbalut politik dengan sejumlah elite politik dari KPP, yakni Ketum NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Anies Baswedan itu sendiri dalam sejumlah acara.

Standing position JK di sini cukup menarik karena sebagai tokoh senior dalam dunia perpolitikan masih memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan arah politik menjelang Pemilu 2024.

Airlangga turut membenarkan pernyataan yang dilontarkan JK terkait pilihan bacapres yang akan didukung Golkar, yakni Prabowo atau Ganjar. Sehingga, tidak lama dari penegasan Airlangga, Golkar bersama PAN akhirnya memberikan dukungannya terhadap Prabowo sebagai bacapres di Pilpres 2024.

Golkar seakan memiliki kutukan berupa keretakan internal partai yang terus menerus terjadi menjelang kontestasi pemilu.

Hal tersebut dapat dilihat dari manuver-manuver Golkar yang cukup berani mulai dari membuka wacana poros keempat bersama PAN yang di dalamnya terdapat sinyal dukungan yang mengarah kepada Prabowo.

Hingga akhirnya Golkar mendapat gangguan berupa pemanggilan menteri-menterinya hingga wacana Munaslub partai untuk menggeser Ketum Airlangga. Hal serupa juga terjadi di dua periode Pemilu sebelumnya. Kutukan keretakan di tubuh internal selalu menghampiri Golkar.

Menjelang Pemilu 2014, internal Golkar mengalami perpecahan menyusul rencana berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Saat itu Golkar terpecah menjadi dua kubu. Pertama ada kubu yang mendukung Golkar berkoalisi dengan Demokrat melalui pasangan Ketua Umum Partai Golkar ketika itu, Aburizal Bakrie sebagai bacapres bersama Pramono Edhie sebagai bacawapres.

Di sisi lain, sejumlah entitas di Golkar menolak kubu pertama tersebut, yaitu kubu Ketua DPP Partai Golkar Rizal Mallarangeng, bersama Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, dan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto. Kubu Rizal disebut lebih mendorong Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP).

Pada akhirnya Golkar memutuskan untuk bergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan Prabowo Subianto- Hatta Rajasa, yang terdiri dari Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, PBB, dan Partai Golkar.

Namun, pada akhirnya Golkar memutuskan untuk merapat pada Koalisi Indonesia Hebat sebagai pemenang yang mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menjelang Pemilu 2019, Golkar kembali dibayangi perpecahan di dalam internal mereka. Sebagaimana yang diungkapkan politisi Golkar, Fadel Muhammad saat itu.

Fadel menyebut internal Golkar pecah setelah Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin sebagai cawapres menghadapi Pemilu 2019. Sebab, Golkar sejak awal berharap Jokowi akan menggandeng kader Golkar.

Fadel juga mengungkapkan bahwa internal Golkar pecah ke dalam dua kubu, yakni kubu yang tetap fokus untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan kubu yang merasa kecewa atas terpilihnya nama Ma'ruf Amin.

Dalam perjalanannya, Golkar pada akhirnya bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf, yang terdiri dari PDI-P, Golkar, PKB, Hanura, PKPI, PSI, Perindo, dan PBB. (*)