Asam Garam Kudeta Suharso Monoarfa

Kuatbaca

12 days ago

“Asam garam kudeta Suharso Monoarfa menjadi perbincangan hangat, di mulai dari bola panas yang digulirkan lebih dahulu oleh ketiga majelis partai. Kemudian diakhiri surat pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan ketum pada tanggal 30 Agustus 2022. Putusan Mahkamah partai menjadi pertimbangan gerak cepat sejumlah elit PPP menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), hasil tersebut menunjuk Muhammad Mardiono sebagai plt ketum PPP menggantikan Suharso Monoarfa. Di samping itu, pengesahkan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dengan cepat merupakan campur tangan dari pihak istana.”

 

Pada akhirnya sengkarut kepemimpinan PPP menjadi terang benderang setelah Jum’at 9 September 2022 pemerintah memberi pengesahan Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP tertuang dalam SK Kemenkumham nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022.

 

Dokumen ini menyatakan pengesahan Muhammad Madiono sebagai Plt Ketua Umum (Ketum) PPP 2020-2025, berlaku sejak dokumen dikeluarkan yakni pada 9 September 2022.


Bau busuk Suharso tidak disukai internalnya sudah lama tercium. Tambang Data Kuatbaca.com sudah menangkap gelagat menyengat itu sejak periode monitoring sepanjang Juni hingga Juli 2022.

 

Kala itu, Kuatbaca.com merilis berita dengan judul PPP Mesin Mogok di tengah KIB. Hampir sebagian besar petinggi PPP mengelak jawab ketika disodori kemungkinan pergantian pimpinan di tubuh PPP.

 

Apa yang sejauh ini tercium, dianggap semilir rumor. Namun, gelagat data yang menunjukkan potensi Suharso terdepak tak dapat berbohong.

 

Tim Kuatbaca kala itu menyisir jawab dari para pimpinan PPP di kepengurusan DKI Jakarta. Sebab dari sana lah kerap didatangkan massa aksi yang menyuarakan Suharso harus mundur. Massa ini pula yang dalam beberapa kesempatan melakukan aksi whistle blowing Suharso terindikasi korupsi.

 



Dari Suharso ke Mardiono

Terdepaknya Suharso bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebelumnya bola panas telah digulirkan lebih dahulu oleh ketiga majelis partai dengan mengirimkan sepucuk surat cinta meminta Suharso mundur dari kursi ketum PPP.

 

Surat itu diteken oleh Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan, Syariah Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah dan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Mejelis Pertimbangan Partai berlambang Ka’bah tersebut.

 

Namun sebelum surat itu dilayangkan, ketiga majelis partai tersebut sudah mengundang Suharso Monoarfa untuk bertemu. Info yang didapat majalah Tempo, pertemuan tersebut diadakan di Hotel Mulia, Jakarta. Ketua Majelis Pertimbangan PPP ingin mencari keterangan lebih lanjut sederet isu yang didera oleh Suharso Monoarfa.

 

Namun pertemuan itu mengalami deadlock, sehingga berujung pada pengiriman surat cinta meminta Suharso mundur. Diketahui majelis partai sudah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Suharso yaitu pada 22 Agustus dan 24 Agustus 2022.

 

Kemudian diakhiri surat pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan ketum pada tanggal 30 Agustus 2022. Hal itu dibenarkan Mardiono yang mengatakan PPP telah mengeluarkan pandangan hukum yang meyetujui pemberhentian Suharso pada 3 September 2022.

 

“Iya itu benar, putusan Mahkamah partai tidak ujug – ujug ada,” ucap Mardiono.

 

Saat surat pemberhentian itu dilayangkan, Suharso tampak mengunjungi sebuah pabrik pesawat di Paris. Hal itu diketahui melalui unggahan di Instagram pribadinya @suharsomonoarfa.

 

Putusan Mahkamah partai menjadi pertimbangan gerak cepat sejumlah elit PPP menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten pada Minggu 4 September 2022.

 

Sebanyak 30 Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) yang hadir dalam Mukernas memutuskan memberhentikan Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan mengangkat Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

 

Selang dua hari dari Mukernas, PPP melalui Wakil Ketua Umum (Waketum) Arsul Sani mengatakan pihaknya telah mengajukan kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Arsul menjelaskan, semua syarat yang diperlukan untuk perubahan kepengurusan itu sudah diajukan.


“Hari ini (kemarin) kami mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk perubahan kepengurusan. Sebelumnya, kami disambut oleh Dirjen AHU dan Direktur Tata Negara Kemenkumham,” kata Arsul saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

 

Ia bahkan menegaskan hanya ada satu posisi yang diajukan untuk diganti dalam kepengurusan baru PPP yaitu posisi ketum PPP, dari Suharso Monoarfa menjadi Muhamad Mardiono.

 

"Di dalam permohonan SK pengesahan perubahan kepengurusan yang kami ubah cuma satu, yakni posisi ketua umum," ujar Arsul.

 

Pengukuhan Mardiono sebagai Plt Ketum PPP tak semerta – merta mulus, Suharso Monoarfa yang merasa dikerdilkan melancarkan serangan dengan menggelar rapat pengurus harian DPP PPP. Rapat itu bertujuan menyusun langkah untuk membatalkan hasil mukernas.

 

Adanya rapat pengurus itu diungkap oleh Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha. Dia menyebut rapat itu dihadiri 26 dari total 46 pengurus harian.

 

"Membatalkan rapat pengurus harian yang dikelola Pak Arsul Sani dan Pak Mardiono karena tidak sesuai dengan aturan partai, kan rapat itu harusnya setidak-tidaknya ditandatangani oleh sekjen.” kata Tamliha kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).

 

Di samping itu, Tamliha menyinggung soal kubu Mardiono yang sudah mendaftarkan struktur pergantian ketua umum ke Kemenkumham. Suharso kata Tamliha akan membuat surat klarifikasi tertulis ke Kemenkumham.

 

"Itu tidak masalah, nanti Pak Suharso sudah membuat surat klarifikasi ke kemenkumham secara tertulis," ucapnya

 

Setelah bersikukuh membela Suharso Monoarfa selang beberapa hari, tepatnya pada 12 September 2022, Syaifullah Tamliha dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

 

Ketika dikonfirmasi, Tamliha mengaku tahu ia dicopot sebagai salah satu pimpinan komisi pada Senin, 12 September 2022 lalu. Saat itu, posisinya sedang berada di Madinah untuk menjalankan ibadah umrah.




Mardiono Tak Asing Bagi PPP

Terpilihnya Mardiono tidak serta merta tanpa pertimbangan yang baik dalam internal PPP, lantaran dirinya bukanlah nama asing dalam kancah perpolitikan di Indonesia khususnya di PPP. Pria yang meniti karier politik dengan menjadi fungsionaris partai berlambang Ka’bah di Cilegon, Banten, hingga menjadi ketua DPW PPP Banten.

 

Saat PPP dibawah kepemimpinan Romahurmuziy, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum PPP). Selain itu, pada Desember 2020, eksistensi Mardiono membuat dirinya sempat digadang-gadang akan bersaing dengan Suharso dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen sebagai ketum.

 

Di tengah jalan, Yasin memutuskan tidak ikut mendaftar ke panitia muktamar meski sudah mendeklarasikan diri sebagai calon ketum. Ada pun Mardiono juga memutuskan tidak ikut berlaga. Akhirnya kursi ketum jatuh kepada Suharso Monoarfa pada saat itu.

 

Selain politisi, Mardiono dikenal sebagai pengusaha ulung. Pria kelahiran Yogyakarta, 65 tahun silam itu memiliki sejumlah perusahaan yang bergerak di berbagai bidang.

 

Salah satunya perusahaan di bawah bendera PT Buana Centra Swakarsa yang bergerak di berbagai sektor, seperti perhotelan, logistik dan perbankan. Ia mengaku memiliki 800 kendaraan untuk melayani logistik di Merak, Tanjung Priok, dan Cikarang. Ia pernah berkelakar bahwa truknya menyebabkan kemacetan lalu lintas di pelabuhan dan kawasan industri.

 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 30 Maret 2020, Mardiono sebagai Wantimpres memiliki harta kekayaan lebih dari Rp 1.270.833.511.147 atau Rp 1,27 triliun.



Mati Kutu Gerak Suharso

Riuh rendah desakan Suharso mundur dari kursi ketum PPP mencapai klimaks kala dirinya kepleset lidah soal ‘amplop’ kiai. Hal itu disampaikan oleh Lili Romli selaku peneliti pusat riset politik Badan RIset dan Inovasi Nasional (BRIN)

 

“Udah diputuskan dalam mukernas berdasarkan pertimbangan 3 majelis partai yang mununjuk Mardiono sebagai Plt Ketum PPP menggantikan Suharso. Hal itu didasari karena faktor pembicaraan (Suharso) terkait amplop Kia’i,” kata Lili kepada tim KuatBaca.com melalui sambungan telepon, Rabu (14/9/2022).

 

Selain itu, pria yang pernah mendapat penghargaan Satyalencana Karya Satya XXX Tahun 2013, Lili Romli meyakini kudeta Suharso yang didasari soal amplop Kia’i bisa berdampak kepada elektoral partai yang semakin terpuruk. Apalagi suara PPP di pemilu 2019 turun jadi 4,52%.

 

“Ucapannya itu bisa berdampak kepada eletoral PPP serta caleg calegnya yang akan maju dalam pemilu 2024 nanti, karena kita tahu bahwa mayoritas pemilih PPP merupakan kalangan santri dan Kyai serta Islam tradisionalis. Maka kalau tidak disikapi takutnya makin terpuruk dalam pemilu nanti,” ujar Lili.

 

Diketahui pada Perolehan suara PPP pada Pileg 2019 mengalami penurunan. Pada Pileg 2014, PPP mengantongi 8.157.488 atau 6,53 persen suara. 2019, perolehan suaranya menurun menjadi 6.323.147 atau 4,52 persen suara.

 

Di satu sisi, Lili menegaskan pengesahkan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dengan cepat merupakan campur tangan dari pihak istana.

 

“Yang jelas saya belum meneliti lebih lanjut apakah ada atau tidaknya intervensi dari istana, tapi yang bisa saya katakan bahwa disahkannya kepengurusan PPP yang baru di bawah kepemimpinan pak Mardiono itu mendapat restu dari istana,” pungkasnya.

 

Berbeda dengan Lili, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin mengaku sempat mendengar isu pencopotan Suharso Monoarfa dari ketum PPP lantaran menolak permintaan Presiden Jokowi digeser menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

 

Untuk diketahui, jabatan Menpan RB baru saja diisi Abdullah Azwar Anas, setelah Tjahjo Kumolo meninggal dunia.

 

"Seperti yang saya dapatkan informasinya, bahwa pencopotan Suharso itu, karena pemicunya ya Suharso tidak taat, tidak patuh, membangkang pada Jokowi terkait reshuffle. Jadi, ketika itu, Jokowi meminta Suharso untuk digeser menjadi Menpan RB," kata Ujang, Sabtu (10/9/2022).

 

"Tetapi Suharso Monoarfa tidak mau, ya itu dianggap membangkang," katanya

Jurnalis : Ahmad Hendy Prasetyo

Editor : Gery Gugustomo

Illustrasi Cover : Priyana Nur Hasanah

Layout Infografis : Priyana Nur Hasanah