top ads
Home / Telik / Pendidikan / Berburu Sekolah Favorit Selewengkan Adminduk

Pendidikan

  • 124

Berburu Sekolah Favorit Selewengkan Adminduk

  • September 07, 2023
Berburu Sekolah Favorit Selewengkan Adminduk

Ditengah upaya perbaikan layanan administrasi kependudukan, kemudahan yang ada disalahgunakan agar anak yang diluar ketentuan zonasi bisa bersekolah di tempat favorit. Dinas Kependudukan tak mampu mengidentifikasi penyalahgunaan semacam itu, bahkan belum ada sanksi yang relevan untuk hal tersebut.

 

 

Kontroversi zonasi sekolah menyisakan pertanyaan besar tentang bagaimana mekanisme migrasi penduduk bisa diterabas secepat kilat. Pasalnya banyak warga yang mensiasati administrasi agar buah hatinya bisa tercantum pada laman pengumuman jalur zonasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

 

Dugaan adanya praktik mengakali administrasi data kependudukan (Adminduk) dengan memanipulasi alamat hingga menumpang Kartu Keluarga (KK), selaras dengan catatan migrasi ke lokasi strategis sepanjang masa penerimaan siswa baru. Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan sebanyak 155 data anak pada PPDB jalur zonasi 2023 di Kota Bogor tidak ditemukan di alamat yang didaftarkan alias alamat palsu.

 

Di DKI Jakarta, Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono menyebut ada 25.500 orang yang masih berusia peserta didik pindah ke Jakarta sepanjang setahun kemarin.

 

Fenomena mengakali identitas kependudukan untuk tujuan sekolah, bagi dunia pendidikan menjadi dasar bahwa skema zonasi tidak efektif. Pengamat kebijakan pendidikan Indonesia sekaligus Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai dikaitkannya permasalahan zonasi yang masih tidak bisa lepas dari kungkungan label sekolah “favorit” ini perlu diperhatikan.

 

Menurutnya, dengan tujuan zonasi yang memberikan pemerataan akses pendidikan berkualitas berarti harus sejalan dengan ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan. “Artinya, ini sebenarnya zonasi itu punya syarat, zonasi yang baik itu apabila seluruh sekolah unggulan, jadi tidak ada perburuan sekolah. Pemerintah juga harus memperhatikan standarisasi unggul bagi seluruh sekolah,” ujar Cecep kepada KuatBacacom.

 

Akan tetapi di sisi lain, ada konsekuensi bagi penduduk setempat jikalau kuota sekolah penuh yang membuat anaknya tidak dapat diterima di sekolah terdekat dari tempat tinggalnya. Fenomena ini bahkan sempat viral di media sosial, orang tua yang kecewa anaknya tidak dapat sekolah mengukur jarak rumah dengan sekolah.

 

Sehingga, masalah zonasi sekolah bukan hanya dilekatkan pada institusi pendidikan saja. Lebih jauh, kritik publik dilayangkan pada indikasi penyelewengan administrasi data kependudukan.

 

Tim KuatbacaCom mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin, ia mengaku melakukan pengetatan tertib administrasi. Dalam penuturannya, ia mengungkapkan peran instansinya berfokus pada sosialisasi verifikasi data kependudukan kartu keluarga (KK) dari calon peserta didik secara manual kepada petugas Dinas Pendidikan agar sesuai syarat PPDB.

 

“Dinas Dukcapil DKI dalam kegiatan proses PPDB adalah membantu Dinas Pendidikan dalam melakukan verifikasi data kependudukan dari calon peserta didik yang mendaftar dengan cara memberikan pelatihan kepada petugas dinas pendidikan untuk memverifikasi kartu keluarga (KK) dari calon peserta didik baru yang mendaftar agar sesuai dengan persyaratan PPDB yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dalam penerimaan jalur zonasi, yaitu minimal sudah 1 tahun terdaftar sebagai penduduk DKI Jakarta,” ujar Budi Awaluddin, Minggu (20/8/23) saat dihubungi Jurnalis KuatBacacom.

 

Budi Awaluddin mengungkapkan langkah verifikasi manual ini mengingat secara sistem sudah tidak bisa dilakukan semenjak diberlakukan migrasi database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, termasuk di Provinsi DKI Jakarta.

 

“Sebelum pelaksanaan SIAK Terpusat tahun 2022, Dinas Dukcapil bisa memfasilitasi verifikasi kependudukan calon peserta didik baru yang minimal telah 1 tahun terdaftar sebagai penduduk secara sistem. Namun semenjak diberlakukannya SIAK terpusat sudah tidak bisa lagi memfasilitasi secara sistem untuk verifikasi data kependudukan minimal sudah 1 tahun terdaftar dari calon peserta didik baru yang mendaftar, sehingga verifikasinya dilakukan secara manual oleh Dinas Pendidikan berdasarkan kartu keluarga yang dilampirkan,” ujar Budi.

 

Berarti dengan adanya verifikasi manual ini semestinya Dinas Pendidikan lebih dari mampu mengantisipasi adanya tindak kecurangan dengan cara mengakali alamat domisili atau istilahnya numpang KK yang dilakukan oleh calon peserta didik.

 

Menariknya, dari praktik numpang KK alias penitipan anak yang disangkakan jadi biang kerok ini dijelaskan Budi Awaluddin, bahwa kehadiran anggota baru dalam kartu identitas susunan keluarga yang disebut ‘disusupi’ ini semestinya sudah diketahui oleh orang yang datanya ditumpangi.

 

“Salah satu cara yang digunakan oleh calon peserta didik baru untuk bisa mengikuti PPDB jalur zonasi adalah dengan menumpang KK, baik pada KK kerabatnya yang ada di Jakarta ataupun pada KK orang lain yang bukan kerabat namun bersedia ditumpangi, misalnya kenalan dari orang tuanya. Jadi, bisa dikatakan bahwa numpang KK ini sudah atas seizin dari pemilik KK yang ditumpangi. Jadi tidak betul bahwa pemilik asli KK tidak menyadari adanya penambahan personel baru tanpa sepengetahuannya,” ujar Budi.

 

Namun, terlepas dari persoalan trik jitu mengakali alamat domisili, pertumbuhan penduduk sendiri menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta tercatat selama tahun 2020 hingga tahun 2022 terjadi pergerakan pertumbuhan di sejumlah kota cakupan DKI Jakarta.

 

 

Bahkan, pada data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta bersumber Hasil Sensus Penduduk tercatat selama tahun 2020 dari total 10.562.088 jumlah penduduk 1.267.694 tercatat tidak sesuai antara alamat KK KTP dengan tempat tinggal.

 

 

Artinya, dari paparan data di atas sebenarnya fenomena alamat palsu tidak hanya terjadi karena pendidikan, terbukti berdasarkan pantauan Sensus Penduduk memang ada alamat yang tidak sesuai dengan domisili dan data kependudukan.

 

Padahal menurut Humas Dukcapil DKI Jakarta, Angga Noviar mengungkapkan pengurusan pelayanan Adminduk bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari sepanjang semua persyaratan lengkap melalui kelurahan setempat.



Bahkan, Budi Awaluddin menambahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Dukcapil Nomor 71 Tahun 2022, Disdukcapil telah berkomitmen untuk memberikan percepatan layanan dalam waktu 15 menit (12 Layanan), 30 menit (13 layanan), 60 menit ( 8 layanan) dan 480 menit (1 layanan).

 

“Untuk pengurusan layanan adminduk, Dinas Dukcapil sangat concern sekali dalam memberikan pelayanan yang memudahkan bagi warga DKI Jakarta. Bahkan di SK kepala Dinas Dukcapil Nomor 71 Tahun 2022, Disdukcapil telah berkomitmen untuk memberikan percepatan layanan dalam waktu 15 menit (12 Layanan), 30 menit (13 layanan), 60 menit ( 8 layanan) dan 480 menit (1 layanan),” tutup Budi Awaluddin. (*)

Jurnalis :Anissa Aulia
Editor :Jajang Yanuar
Illustrator :Fandy Dwimarjaya
Infografis :Fandy Dwimarjaya
side ads
side ads