Kriminal

Mereka yang Keras Kepala Setelah Mendapati KDRT

Kuatbaca

25 November 2022 11:23

Test

Indonesia masih jalan di tempat dalam menangani permasalahan hukum kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Masalah yang muncul dimulai dari pemerintah daerah yang sulit menyelenggarakan rumah aman, seperti di DKI Jakarta, dari janji menyediakan 267 rumah aman terealisasi 4 saja. Sementara itu, pihak kepolisian dan pengadilan masih belum sepenuhnya mentaati amanah UU No. 23 Tahun 2004 yang berupaya untuk melindungi korban KDRT.

 

 

Melati (bukan nama sebenarnya) sedang hamil dengan usia janin berumur 8 bulan. Suaminya Melati, FA, sudah berulang kali melakukan kekerasan. Tak peduli istrinya sedang hami tua, ia acapkali menjambak dan memukuli Melati. Tak tahan dengan ulah suaminya, Melati melaporkan tindak kekerasan ini ke kepolisian. Setelah laporan masuk, ia lalu dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar guna pemeriksaan visum.

 

Kepala UPT PPPA (Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Sulsel, Meisye Papayungan, mengupayakan untuk mengamankan Melati ke rumah aman. Tak jelas darimana informasi lokasi Melati ia dapatkan, FA mengejar dan menyerang petugas yang mendampingi Melati.

 

“Kami diminta dari Rumah Sakit Bhayangkara untuk amankan. Tapi kemudian juga kenapa bisa dia (suami Melati) tahu tempatnya kami. Sementara itu kan dibawa ke kantor untuk diasesmen dulu,” jelasnya dikutip dari Detik.com, Rabu (23/2/2022).

 

Suami Melati mengetahui ‘rumah aman’ yang dijadikan tempat untuk menjauhkannya pelaku dari korban. Tapi nyatanya, ia dapat mengetahui dan menerobos masuk ke dalam rumah yang seharusnya dirahasiakan tersebut.

 

“Untung ada sekuriti kompleks di situ. Kita minta tolong. Nah datang mi dia (suami), karena ngamuk-ngamuk mau masuk, dipanggilkan lah polisi dari polsek (baru mau pulang,” kata Meisye.

 

Kisah Melati di atas menunjukkan urgensi akan adanya rumah aman yang melindungi korban KDRT tidak bisa hanya jadi janji kosong semata. Bagi mereka yang menjadi korban, rumah aman bisa jadi adalah tempat untuk menyelamatkan diri dan anaknya.

 

Sebelumnya, di tengah semaraknya gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, Anies Baswedan sempat berkampanye untuk mengaktifkan 267 rumah aman di DKI Jakarta. Langkah ini merupakan bagian dari rencana programnya untuk perlindungan perempuan dan anak.

 

“Perlindungan ini merupakan lanjutan program bagi perempuan, anak dan keluarga yang kami keluarkan minggu lalu,” ucap Anies dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (20/11/2016). Sayangnya, dari janji sebanyak itu, hanya 4 unit yang terealisasikan, hingga Anies mengakhiri masa jabatannya.

 

Menanggapi minimnya komitmen Pemprov DKI Jakarta akan rumah aman, Direktur LBH APIK mengatakan jumlah rumah aman harusnya menyesuaikan jumlah kasus KDRT yang terus naik hingga kini.

 

“Karena KDRT itu selalu meningkat dari tahun ke tahun, harusnya kan sudah bisa diantisipasi ya, disesuaikan saja sama jumlah yang sekarang gitu,” jelas Siti Mazumah

 

Korban KDRT umumnya memiliki beragam kebutuhan. Ada yang membutuhkan dukungan psikologis atau bantuan hukum. Staf Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta, Tuani Marpaung, mengatakan hal yang paling pertama dibutuhkan korban adalah dukungan dan juga butuh didengarkan.

 

“Ini berdasarkan assessment kita, sebenarnya korban-korban KDRT itu yang pertama mereka butuh dukungan dan didengarkan,” ujarnya kepada Kuatbaca.com, Rabu (9/11/2022).

 

Tapi, Menurut Tuani, ada pula yang memerlukan rumah aman karena tidak lagi dapat lagi bersama pelaku dalam satu atap.

 

“Selama dia mengakses rumah aman, di situ dia mendapatkan pemulihan psikologis, terus memikirkan secara jernih langkah hukum apa yang ia pilih,” jelas Tuani.

 

Rumah aman merupakan tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Hal ini tertuang dalam Pergub DKI Jakarta No. 48 Tahun 2018 tentang Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

 

Berbeda dengan shelter atau rumah singgah, rumah aman memang dikhususkan korban KDRT dan lokasinya dirahasiakan. Dalam pasal 8 ayat 1, pembentukan rumah aman harus memperhatikan sejumlah ketentuan. Pertama, rumah aman harus berlokasi di lingkungan yang layak. Kedua, lokasi dan SDM di dalamnya dirahasiakan. Ketiga, akses ke dalam dan di dalam rumah aman terbatas. Keempat, rumah aman dijaga dan diawasi 24 jam.

 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengamanatkan, pemerintah daerah harus menyediakan salah satunya pekerja sosial bagi korban KDRT. Pekerja sosial ini nantinya diwajibkan untuk memberikan pelayanan untuk mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif.

 

Secara tugas dan fungsi, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang di bawah KPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) bertugas untuk mengelola rumah aman. Sedangkan Dinas Sosial yang dibawahi Kemensos bertugas mengelola shelter.

 

Dinas Sosial DKI Jakarta sendiri memiliki Unit Pelaksana Teknis yaitu Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih. Panti sosial ini memiliki Unit Layanan sendiri yaitu Rumah Aman.

 

Tim Kuatbaca berupaya menghubungi pihak Dinas Sosial Jakarta untuk menanyakan lebih lanjut perihal realisasi Rumah Aman di DKI Jakarta yang sangat minim. Salah satu staf Dinsos Jakarta yang mengaku bertugas di rumah aman, Rundiyani, enggan memberi penjelasan. Ia meminta jurnalis Kuatbaca untuk menghubungi P2TP2A.

 

Direktur LBH APIK, Siti Mazumah, menjelaskan mengapa sejumlah korban KDRT mencari bantuan berupa rumah aman.

 

“Sebenarnya korban mencari rumah aman itu karena tidak punya lagi alternatif tempat tinggal lain yang aman buat dia,” ujarnya kepada Kuatbaca.com, Selasa (8/11/2022).  

 

Sebelum adanya rumah aman, para korban KDRT harus bertahan di dalam rumah tempat kekerasan itu terjadi. Bagi yang memiliki keluarga, mereka meminta naungan sementara di rumah kerabatnya tersebut. Tentu, ini semua bergantung kepada masing-masing individu korban.

 

Karena itulah, rumah aman berperan menjadi tempat untuk menjauhkan korban dari pelaku. Sebab, bila korban masih berada dalam satu rumah yang sama dengan pelaku, kekerasan dapat terus berulang.

 

“Kebutuhan korban keluar dari rumah itu karena sesuatu hal yang mengharuskan ia keluar dari ancaman atau bahaya yang ada di rumah tersebut,” jelas Direktur LBH APIK tersebut

 

Senada dengan itu, Tuani menambahkan bahwa rumah aman perlu tak hanya untuk korban, melainkan juga untuk anaknya. Kebutuhan akan rumah aman semakin mendesak kala Covid-19 membuat anggota keluarga di dalam rumah, termasuk antara korban dan pelaku.

 

Dari catatan tahunan Komnas Perempuan, aduan ke Komnas Perempuan mengalami lonjakan sebesar 60% di tahun 2020 dengan 2.389 kasus. KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) menjadi yang paling menonjol sebanyak 79% atau 6.840 kasus dari total 8.234 kasus yang ditangani. Dari total 8.234 kasus itu, setengahnya atau 3.221 kasus merupakan kasus kekerasan kepada istri.

 

Dari segi bentuk kekerasan, kekerasan fiisk paling sering terjadi sebesar 31% dengan 2.025 kasus. Selanjutnya, kekerasan seksual sebesar 20% dengan 1.983 kasus, psikis sebesar 28% dengan 1.792 kasus, dan ekonomii sebesar 10% dengan 680 kasus.

 

Di Jakarta sendiri, Laporan UPT P2TP2A mencatat jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 947 orang selama 2020. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 368 orang merupakan korban KDRT.

 

Penelitian dari Flinder University tahun 2020 menemukan peningkatan kasus KDRT selama pandemi disebabkan beban domestik yang bertambah. Sehubungan dengan itu, studi Komnas Perempan menyebut perempuan Indonesia meluangkan waktu lebih dari 3 jam untuk tugas domestik. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari program management specialist UN Women Indonesia, Lily Puspasari.

 

“Data kita menunjukkan bahwa perempuan melakukan kerja domestik empat kali lebih banyak ketimbang pria,” jelasnya dikutip dari The Jakarta Post, Selasa (21/4/2020).

 

Ditambah lagi, pihak perempuan juga mengemban tugas untuk mengajari lebih banyak anak-anaknya yang ‘bersekolah dari rumah’. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi ekonomi di masa pandemi yang menyebabkan kehilangan pekerjaan atau pendapatan. Hal ini diungkapkan oleh dosen psikologi Universitas Pelita Harapan, Karel Karsten.

 

“Kita sering kali melihat bahwa korban KDRT berasal dari rumah tangga miskin. Tekanan dari sisi kesehatan dan ekonomi, ditambah adanya PSBB, dapat menambah beban bagi banyak orang, yang dapat menyebabkan konflik,” ungkapnya dikutip dari Theconversation.com, Kamis (6/9/2020).

 

Sayangnya, ketika rumah aman sangat dibutuhkan oleh korban KDRT yang jumlah meningkat, aksesnya menjadi sulit. Dari cerita Tuani, ada 50 orang yang membutuhkan rumah aman pada tahun 2020.

 

“Akses rumah aman milik pemerintah di awal pandemi itu sulit diakses,” ujar Tuani.

 

Hal ini dikarenakan pemerintah membatasi ketat akses rumah aman agar terhindar dari penyebaran virus corona. Kemudian, sejumlah lembaga masyarakat seperti LBH APIK berupaya membangun rumah aman. Akses akan rumah aman sebenarnya diawali dari akses informasi. Pada saat korban melapor ke kepolisian, pihak aparat tidak menawarkan akan adanya hak untuk mendapatkan rumah aman jika dibutuhkan.

 

“Dari pihak aparat penegak hukum kita tidak menginformasikan juga apa sih yang menjadi hak-hak korban,” jelas Tuani.



 

Informasi soal hak korban, lembaga layanan pemerintah, dan lembaga layanan masyarakat yang disediakan masyarakat sipil seharusnya sudah diinformasikan.

 

“Padahal kita sering loh sosialisasi ke aparat penegak hukum. Terus kita ngasih ini loh lembar lembaga rujukan supaya aparat penegak hukum tau dirujuk kemana. Tapi ya itu masih minim informasi yang didapatkan korban,” kata Tuani.

 

Efek lanjutannya dari minimnya korban yang mengakses rumah aman ini justru berpengaruh pada jumlah rumah aman. Sebab, pemerintah merasa tidak ada urgensi karena kecilnya angka korban yang membutuhkan rumah aman. Selain itu, akses rumah aman pemerintah juga mengharuskan persyaratan laporan kepolisian dan tes Covid-19. Sementara itu, rumah aman swasta membutuhkan biaya tersendiri.

 

“Ketika mengakses rumah aman, harus membuat laporan kepolisian. Sedangkan kasus KDRT tidak semua korban berani melaporkan kasusnya,” jelas Tuani.

 

Selain kepolisian, pengadilan juga terlibat besar dalam kasus KDRT. Pengadilan, menurut UU KDRT, dapat mengeluarkan perintah perlindungan dalam waktu 7 hari sejak menerima surat permohonan. Permohonan untuk mendapat surat perintah perlindungan bisa diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, dan pembimbing rohani.

 

Koordinator Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta, Uli Pengaribuan, mengatakan pengadilan jarang memberikan surat perintah perlindungan meski sudah ada surat permohonan sebelumnya. Padahal, hal ini diatur dalam pasal 29 UU No. 23 Tahun 2004.

 

“Harusnya kan ada penetapan ya ketika kita membuatkan permohonan (untuk mendapat surat perintah perlindungan) kemudian hakim itu mengeluarkan surat perintah perlindungan sesuai UU PKDRT,” jelasnya kepada Kuatbaca, Kamis (17/11/2022). (*)

Jurnalis : Muhammad Fakhri

Editor : Jajang Yanuar

Illustrator : Bagus Maulana

Infografis : Bagus Maulana


Komentar

Pencarian tidak ditemukan

Belum ada komentar

Kuatbaca.com

Informasi


Tentang Kami

Pedoman Media Siber

Susunan Redaksi

2022 © KuatBaca.com. Hak Cipta Dilindungi