Cahaya Redup Dalam Gelap Pasar Hewan

Kuatbaca

2 months ago

Praktik jual beli ilegal satwa dilindungi menghantarkan hayati Indonesia berada di ambang kepunahan. Penjual dan pembeli memiliki segudang akal untuk lolos dari jerat aparat. Meski ancaman kurungan dan denda sudah diatur dalam regulasi, satwa-satwa itu tetap lolos sampai ke tangan pembeli. Hal tersebut disinyalir terjadi lantaran usangnya regulasi perlindungan satwa. Di mata para satwa, regulasi itu bak cahaya redup dalam gelapnya pasar hewan.

 

Pesona satwa liar yang ada di Indonesia menarik perhatian para kolektor hewan lokal maupun asing. Keanekaragaman hayati ini dikarenakan kondisi endemisme yang tinggi sehingga menghasilkan keunikan di masing-masing tempat. Tingginya permintaan pasar menyebabkan rantai perburuan serta peredaran satwa liar dan langka ini tidak pernah putus.

 

Rantai perdagangan dimulai dari para pemburu dan pengepul yang tentu saja mendapatkan satwa itu secara ilegal dari hutan-hutan Indonesia. Harga yang ditawarkan kolektor membakar motivasi mereka tanpa memikirkan ancaman punahnya satwa.

 

Sebut saja dua Spesies Panthera Tigris, Harimau Jawa dan Harimau Bali. Harimau Bali dinyatakan punah di tahun 1937. Pengumuman kepunahannya secara resmi disampaikan Pemerintah, kemudian diikuti subspesies Harimau Jawa yang terakhir kali terlihat di Taman Nasional Meru Beriti, Jawa Timur pada tahun 1976 lalu. Kepunahan juga akan terus menghantui satwa liar lain yang masih diburu secara masif dan ilegal.

 

Praktik jual beli satwa liar dan dilindungi memiliki pasar dan pelanggannya sendiri. Tidak sembarang orang dapat mengakses pasar hewan ilegal tersebut.

 

Proses transaksi dilakukan dengan cara antara penjual dan calon pembeli tidak bertemu secara langsung. Maka dari itu, transaksi dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga dan Rekening Bersama (Rekber). Hal tersebut disampaikan Agus (Nama samaran) salah satu penjual satwa langka kepada tim Kuatbaca.com.

 

“Sistem transaksi hewan yang dilindungi, biasanya kita gunakan Rekber (orang ke 3). Nah orang ketiga ini biasanya sudah dikenal di komunitas atau lintas perhewanan, dia bertugas mengamankan uang buyer dan seller,” ungkap Agus melalui pesan teks, Kamis (2/6/2022).

 

Transaksi melalui Rekber dilakukan penjual untuk meminimalisir bertemu dengan pembeli, karena seringkali penjual justru mendapati pihak berwajib yang sedang berpura-pura menjadi pelanggan.

 

“Karena ini hewan dilindungi jadi kita ga berani juga ketemuan sama pembeli, wajib kirim barang, jadi sistemnya uang pembeli di transfer dulu ke pihak orang ketiga, setelah itu barang kita kirim, ketika barang sampai dan tidak ada komplain dari pembeli, baru pihak orang ketiga itu transfer dana nya ke penjual,” jelasnya.

 

Biasanya, Agus menjual satwa-satwa ini melalui sosial media. Harga yang dipatok untuk satwa langka dan unik seperti kucing hutan albinio dan biawak albinoi dapat mencapai puluhan juta rupiah per ekor.

 

Sebenarnya perdagangan satwa ini tidak hanya terjadi di media sosial saja, melainkan juga terjadi di pasar-pasar tradisional. Pasar Burung Jatinegara dan Pasar Burung Pramuka, contohnya. Informasi tersebut membuat tim Kuatbaca.com menelusuri perdagangan satwa langka ini di kedua pasar hewan tersebut.

 

Pada penelusuran Pasar Jatinegara, tim Kuatbaca.com menemukan penjual (S) yang menjajakan burung Jalak Bali. Burung endemik Indonesia ini merupakan spesies burung yang dilindungi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 421/ktsp/Um/8/1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa Jalak Bali merupakan satwa yang dilarang perdagangannya, kecuali dari hasil penangkaran generasi ketiga (indukan bukan dari alam).

 

Saat ditanya mengenai burung yang ia jual, S mengklaim bahwa burung dagangannya memiliki sertifikat dari Badan Konservasi Daya Alam (BKDA). Hal tersebut terlihat dari kaki burung yang memiliki cincin di kakinya.

 

“Kalau ini ada sertifikatnya kok, kaki jalaknya juga ada cincinnya,” kata S, Kamis (2/6/2022).

 

Berbeda dengan Pasar Pramuka, tim Kuatbaca.com sama sekali tidak menemukan hewan langka yang dijajakan. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Agus bahwa penjual di Pasar Jatinegara menyembunyikan satwa langka mereka di gudang.

 

“Kalo Jatinegara itu yang dilindungi biasanya di gudang, diumpetin sama mereka. Untuk yg dilindungi mereka punya pasarnya sendiri, mereka tau mana yg bener pembeli mana yg Intel, sisanya dari langganan mereka aja,” jelas Agus.

 

Berdasarkan informasi tersebut, tim Kuatbaca.com mencoba untuk bertanya kepada salah satu pedagang bernama J. J bercerita jika dulu pernah ada razia yang dilakukan pihak berwajib. Dari razia tersebut, beberapa pedangan ditangkap dan didenda Rp100 juta.

 

“Dulu sering Razia, ada yang ditangkap mbak. Didenda 100 juta trus dipenjara lima tahun,” kata J kepada tim Kuatbaca.com, Jumat (3/6/2022).

 

Sebenarnya, perdagangan satwa liar sudah diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Regulasi itu menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, hingga memperniagakan satwa liar.

 

Lebih lanjut, pada pasal 40 Ayat (2) UU KSDAHE disebutkan bahwa hukuman pidana bagi pihak-pihak yang memperjualbelikan satwa dilindungi secara ilegal dijatuhi hukuman kurungan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

 

Sebagai turunan regulasi konservasi sumber daya alam tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan peraturan turunan yang memuat jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Dalam surat menteri itu tercatat setidaknya ada 921 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

 

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

 

Meski sudah diatur dalam regulasi yang sudah ada sejak 32 tahun itu, perdagangan satwa liar ilegal nyatanya masih marak terjadi. Tidak rincinya ketentuan minimum penjatuhan pidana disinyalir menjadi faktor tidak adanya efek jera terhadap para pelaku.

 

Direktur Hukum Yayasan Auriga Nusantara, Roni Saputra mengatakan salah satu faktor masih berlangsungnya perdagangan ilegal satwa liar adalah penegakan hukum yang tidak memberikan efek jera. Saat ini aktor lebih banyak menjadi pesakitan, namun dalang atau cukongnya tidak tersentuh hukum.

 

“Putusan pengadilan pun relatif lebih rendah dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku, dan hanya menjerat pelaku lapangan seperti pemburu,” kata Roni kepada Betahita, Selasa, (20/4/2021).

 

Hal tersebut dapat dilihat dari angka kasus perdagangan satwa liar yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.

 

Data tersebut menunjukkan dalam kurun waktu 2015 hingga 2020 terdapat 301 kasus yang terungkap.

 

Berbeda dengan data yang diungkapkan Garda Animalia tahun 2021, organisasi non Pemerintah ini merilis data akun sosial media yang menjual satwa langka. Pada tahun 2018 setidaknya ada 2.286 akun yang melibatkan 2.676 satwa dilindungi. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat peningkatan dimana ditemukan 3.319 akun penjual satwa dengan melibatkan 4.105 satwa.



Dikutip dari Kumparan, Tim advokasi Garda Animalia, Britha Dian menyebutkan bahwa peningkatan tren penjualan satwa langka ini disebabkan aturan yang berlaku sudah usang. Regulasi yang sudah tua ini dianggap tidak mampu mengakomodir modus-modus kejahatan satwa yang semakin berkembang seiring teknologi yang semakin canggih.

 

“Sedangkan Undang-undang ini belum mengakomodir terkait dengan perkembangan itu, yang kemudian berbasis elektronik, perdagangan transnasional atau sampai ke luar negeri, dan sebagainya,” kata Britha Dian.

 

Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan ladang potensial bagi masyarakat yang dapat memanfaatkannya dengan baik. Seperti dikutip dari artikel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa sejumlah besar sektor perekonomian nasional tergantung secara langsung ataupun tak langsung dengan keanekaragaman flora-fauna, ekosistem alami dan fungsi-fungsi lingkungan yang dihasilkannya.

 

“Konservasi keanekaragaman hayati, dengan demikian sangat penting dan menentukan bagi keberlanjutan sektor-sektor seperti kehutunan, pertanian, dan perikanan, kesehatan, ilmu pengetahuan, industri dan kepariwisataan, serta sektor-sektor lain yang terkait dengan sektor tersebut,” tulis artikel tersebut.

 

Dengan demikian, pentingnya keberlangsungan hidup flora dan fauna di Indonesia harusnya menjadi salah satu perhatian khusus Pemerintah. Itu sebabnya, pembaharuan regulasi yang dapat menjamin para satwa liar di Indonesia harus segera dilakukan. (*)

Jurnalis : Artha Adventy

Editor : Virga Agesta

Illustrasi Cover : Rahma Monika

Layout Infografis : Bagus Maulana