Kekerasan Pada Perempuan Pembela HAM

Kuatbaca

8 months ago

“Perempuan menjadi salah satu subjek yang menentukan keberlangsungan pembela HAM. Identitas perempuan juga menjadi titik lemah yang menjadikannya lebih rentan terhadap kekerasan. Namun seakan hal tersebut luput dari perhatian bersama termasuk negara.”

 

Perlawanan perempuan dalam isu HAM masih kurang publikasi, termasuk kekerasan yang didapatkan sebagai buah pembelaan haknya sebagai manusia. Pada hakikatnya, manusia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun hak tersebut belum merata dirasakan oleh masyarakat di tanah air yang sudah merdeka selama 76 tahun ini.

 

Baru-baru ini aksi mama-mama di Desa Rendu Butowe, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi viral. Pasalnya penolakan pengukuran lahan untuk Pembangunan Bendungan Mbay Lambo ini diwarnai aksi bertelanjang dada yang dilakukan para mama. Aksi itu dilakukan usai negosiasi yang tidak menemui kesepakatan antara para pendemo dengan aparat.

 

"Karena tidak adanya titik temu, anggota melakukan pembongkaran pagar dan mendapatkan perlawanan dari masyarakat di antaranya berupa aksi melepaskan pakaian dari ibu-ibu," kata Rishian, Kabid Humas Polda NTT pada Kamis (9/12/2021).

 

Aksi serupa juga pernah terjadi dalam penolakan pabrik semen yang dilakukan masyarakat Kendeng Jawa Tengah oleh para petani perempuan beberapa waktu silam.

 

Berbagai bentuk perjuangan tuntutan HAM oleh perempuan masih dibayang-bayangi kekerasan. Serangan fisik, psikis, verbal, seksual, digital, kriminalisasi, dan viktimisasi merupakan bentuk ancaman yang membayangi para pembela HAM, tak terkecuali perempuan. Lebih parah, ancaman menyasar pada tubuh dan identitas mereka sebagai perempuan.

 

Lembaga Swadaya Masyarakat Oxfam mencatatkan bahwa aktivis perempuan memiliki kerentanan tambahan karena identitas perempuan mengarah pada tubuh, seksualitas atau identitas gendernya. Identitas gender ini lahir dari interaksi atau hierarki yang dibangun oleh lingkup adat atau identitas komunal tertentu.

 

Data Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) periode September 2021 hingga Desember 2021, kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan didominasi sektor agraria dengan jumlah 7 kasus. Peringkat selanjutnya disusul sektor infrastuktur sebanyak 6 laporan.

 

“Kekerasan yang didapat oleh pembela HAM didominasi oleh aparat kepolisian, TNI bahkan hakim yang mengkriminalisasi. Aparatur pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam kasus pembela HAM,” ungkap Villarian, peneliti ELSAM pada diskusi dan Peluncuran Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan, Kamis (23/12/2021).


Kriminalisasi dan kekerasan yang dialami para puan ini menjadi pelatuk berbagai organisasi dan aktivis HAM menuntut peran pemerintah serius dalam menanganinya. Sebelumnya, usulan pembuatan lembaga tanggap darurat kasus HAM telah diajukan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sejak era pemerintahan Megawati. Namun presiden ke lima itu tidak menyetujuinya. Usulan kembali dilayangkan pada periode Jokowi, tetapi hingga kini tidak menemukan titik kejelasan.

 

Perempuan yang mendapat kekerasan termasuk saat menjadi pembela HAM hanya dapat melaporkan ke Komnas Perempuan dan beberapa Lembaga Bantuan Hukum. Nahas, berbagai laporan pun kerap menemui titik buntu yang berujung pada tidak tercapainya keadilan di hadapan hukum. Peran Komnas Perempuan hanya sampai pada: merujuk dan mengeluarkan surat rekomendasi untuk mempercepat penanganan korban atau memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

 

Komisioner Mediasi Komnas HAM, Hairansyah, mengatakan bahwa saat ini lembaga yang ada hanya seperti pemadam kebakaran yang meredam saat api meluas. Kondisi pembela HAM semakin suram dan harusnya ada tindakan dari negara sendiri. Negara belum menjalankan kewajiban itu secara konstitusional dan bahkan belum ada wacana yang membahas hal tersebut.

 

“Tindakan maju dari pemerintah belum ada dan belum terlihat sama sekali,” kata Hairansyah.

 

Sebenarnya pemerintah sudah memiliki instrumen hukum untuk melindungi HAM bidang lingkungan hidup. Adapun aturan tersebut antara lain Undang-Undang (UU) No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Akan tetapi, aturan ini justru menjadi boomerang tersendiri bagi penegakan HAM. Pasalnya, oknum hakim malah menggunakan aturan ini untuk menyerang para pembela HAM.

 

LSM pegiat isu pemberdayaan perempuan dan HAM kerap kali menekankan perlunya aturan yang jelas dan tidak kontradiktif agar aturan tidak disalahgunakan. Aturan ini seharusnya dapat diimplementasikan dengan jelas. Diharapkan penegakannya tidak berat sebelah, siapapun oknum yang mencederai hakikat dasarnya harus ditindak tanpa tebang pilih. Hal yang sama dengan kekerasan yang terjadi pada pembela HAM khususnya perempuan seharusnya bisa ditindaklanjuti sampai tuntas.

 

Untuk menjembatani kontradiksi peraturan di atas, pegiat HAM meyakini bahwa jika negara ingin memenuhi hal tersebut, pengukuhan RUU TPKS dan RUU masyarakat adat diharapkan itu bisa terwujud secara paralel.

 

Aktivis HAM, Astuti N Kilwouw mengatakan, “Harapan saya pada akhirnya adalah disahkannya RUU TPKS dan RUU Masyarakat Adat yang akan menjamin kami para perempuan pembela HAM yang masih terus berjuang,” pungkasnya dalam diskusi bertemakan Bertumpu pada Perempuan, Keluarga dan Komunitas, di hotel Mercure Cikini, Jakpus, Kamis (23/12/2021). (*)


 

Jurnalis : Artha Adventy

Editor : Jajang Yanuar

Illustrasi Cover : Bagus Maulana