Cara Kominfo Bungkam Publik

Kuatbaca

2 months ago

Tagar blokirkominifo menggema di beberapa media sosial buntut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tentang Lingkup privat yang mengharuskan pemilik aplikasi, portal, situs dan web mendaftarkan diri. Regulasi itu dianggap mengekang dan memberangus kebebasan berpendapat masyarakat. Proyek PSE satu triliun itu justru memiliki substansi yang sama dengan RKUHP. Diduga PSE Kominfo adalah kedok lain dari RKUHP dalam rangka membatasi ekspresi berpendapat.

 

21 juli 2022 menjadi batas akhir pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bagi para pemilik Portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet. Regulasi PSE yang termaktub dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat bertujuan untuk menjaga ruang internet yang aman dan sehat bagi para pengguna internet.

 

Berdasarkan aturan tersebut juga perusahaan atau pemilik PSE yang tidak mendaftarkan dirinya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, kominfo akan menjatuhkan sanksi peringatan keras hingga pemblokiran layanan.

 

“Apabila PSE tidak melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir pada tanggal 20 Juli 2022, maka PSE yang tidak terdaftar tersebut merupakan PSE ilegal di wilayah yuridiksi Indonesia,” ujar Dirjen Aptikan Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan.

 

Berdasarkan data yang didapat, saat ini sudah ada 8.726 PSE yang sudah mendaftar dan tercantum dalam website PSE Kominfo. PSE tersebut adalah PSE domestik sebanyak 8069 dan 207 PSE asing.

 

Selain berpotensi dilarang, perusahaan yang tidak mendaftar nantinya juga dapat dikenakan serangkaian denda. Saat ini pihak Kominfo sedang menyiapkan regulasi terkait hal tersebut. Selain beroperasi secara independen, Kominfo akan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun regulasi lanjutan.

 

“Kalau mereka tidak mau mendaftar maka mekanisme blokir akan berlaku. Sekarang sedang disiapkan surat peringatan untuk yang tadi saya sebutkan. Surat peringatan untuk segera melengkapi. Kalau tidak, proses pemblokiran berjalan,” lanjutnya.

Kebijakan ini ternyata menuai sejumlah penolakan dari sejumlah pihak. Bukan tanpa alasan penolakan ini dilayangkan. Diketahui terdapat beberapa pasal karet yang justru mengancam kebebasan privasi para pengguna.

Penolakan aturan ini terlihat dari petisi yang digagas oleh SAFEnet. Perusahaan keamanan informasi yang berbasis di Amerika serikat ini mengajak warganet untuk menandatangani petisi tolak PSE Kominfo. Dalam kampanye penolakan yang dilakukan, setidaknya SAFEnet menyebutkan lima hal dari regulasi yang menjadi alasan.

 

Kelima alasan itu adalah PSE akan berlaku di semua platform digital baik milik perorangan, masyarakat atau badan usaha. terdapat beberapa pasal karet, platform digital akan mengalami keterbatasan dalam membuat konten, Platform digital wajib memberi akses Sistem Elektronik dan Data Elektronik ke kementerian atau lembaga guna pengawasan serta kepada aparat penegak hukum.

 

Petisi penolakan itu telah ditandatangani oleh lebih dari 4.500 orang. petisi tentang 'Surat Protes Netizen Indonesia Menolak Permenkominfo 5/2020 dan amandemen Permenkominfo 10/2021.

 

Warganet yang menandatangani petisi ini beralasan jika aturan kominfo merupakan pembatasan akan kebebasan berekspresi.

 

“Padahal hukum hak asasi manusia berkata persyaratan pendaftaran semacam ini merupakan gangguan terhadap hak atas kebebasan berekspresi," tulis salah satu akun di twitter.

 

Teguh Aprianto, pakar IT bahkan menyebutkan dalam cuitan twitternya beberapa pasal karet dalam Permenkominfo ini, diantaranya:

 

  •  Pasal 9 ayat 3 dan 4

Ayat 3 berbunyi "PSE Lingkup Privat wajib memastikan: (a) Sistem Eletroniknya tidak memuat informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang dilarang; dan. (b) Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilarang".

Ayat 4 berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi: (a) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan (c) memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilarang".

 

  • Pasal 14 ayat 1 dan ayat 3

Pasal 14 ayat (1) Permenkominfo 5/2020 mengatur soal siapa saja pihak yang dapat melakukan permohonan pemutusan akses terhadap informasi dan dokumen elektronik yang dilarang beredar di PSE.


Pasal 3 berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud bersifat mendesak dalam hal: (a) terorisme; (b) pornografi anak; atau (c) konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum".

 

  • Pasal 36

Ayat 1 berbunyi "PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Lalu Lintas (traffic data) dan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (Subscriber Information) yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat."

Ayat 2 berbunyi "Permintaan akses terhadap Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: (a) dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum; (b) maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan; (c) deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta; (d) tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau disidangkan".

Ayat 3 berbunyi "PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Konten Komunikasi yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada PSE Lingkup Privat."

 

  • Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 47

PSE yang ada di Indonesia, baik yang dijalankan dari luar maupun dari dalam negeri, wajib mendaftarkan diri dan mendapatkan sertifikat tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Kominfo.

 

  • Pasal 21 ayat 1 dan 2

Pasal ini mewajibkan PSE lingkup privat untuk memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau data elektronik kepada Kementerian atau Lembaga serta aparat penegakan hukum, dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Substansi Mirip RKUHP

Dari 5 pasal karet yang disebutkan di atas, pasal 9, 14, dan 36 merupakan pasal dalam PSE yang dianggap mengekang pendapat dan kebebasan pers. Hal tersebut memiliki substansi yang sama dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hingga saat ini belum disahkan.

 

Sebelumnya RKUHP menurut berbagai pihak juga membelenggu kebebasan berpendapat. Salah satunya datang dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ). Menurut KKJ, sejak awal perumusan RKUHP yang dilakukan pemerintah juga sangat membatasi partisipasi publik.

 

KKJ sendiri terdiri dari 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Hal senada juga diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah.

 

Kebebasan Pers juga dapat direnggut dengan adanya pasal-pasal yang dianggap karet.

“Dengan adanya pasal karet, itu bisa membrangus kebebasan pers,” kata Trubus kepada tim KuatBaca.com, Selasa (26/7/2022).

 

Permenkominfo yang sudah ada sejak 2020 dianggap mendahului RKHUP yang belum disahkan. Trubus bahkan mengatakan hal ini terjadi karena pemerintah sekarang takut akan situasi politik 2024.

 

“Terkait Permenkominfo ini terlihat mendahului, pemerintah yang sekarang ini ketakutan sekali dengan 2024 ini. Jadi memang kondisinya itu arahnya ke 2024,” katanya.

 

Hal tersebut disebabkan menjelang 2024 akan banyak orang yang berpendapat berbau ujaran kebencian, penistaan dan penodaan agama serta makar kepada pemerintahan.

“Kelihatannya permenkominfo ini tujuannya ya itu, mbak. Terlebih RKUHP juga belum disahkan,” jelasnya.

 

Trubus justru mempertanyakan urgensi dari dibuatnya Permenkominfo ini. Regulasi yang diatur dalam peraturan menteri seharusnya tidak mengikat secara keseluruhan tapi hanya internal saja. Tetapi Permenkominfo ini justru menyasar pada kebebasan pers yang sudah diatur dalam undang-undang pers.

 

“bisa jadi tumpang tindih dengan UU pers yang sudah ada,” ucapnya lagi.

Tumpang tindih antar regulasi tidak dibenarkan, Pengamat hukum Tata Negara, Radian Syam juga mengatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika seharusnya tidak ikut campur dengan kebebasan pers.

 

“Kan sudah ada UU Pers, bukan ranah Kominfo lagi untuk mengatur pers itu,” kata Radian, Selasa (26/7/2022).

 

Melihat hal ini, tim Kuatbaca berusaha menkonfirmasi mengenai atuan PSE ini ke Kemenkominfo melalui stafsus dan dirjen IKP. Namun hingga berita ini ditulis, pihak terkait tidak berkenan memberikan keterangan. (*)

Jurnalis : Artha Adventy

Editor : Virga Agesta

Illustrasi Cover : Priyana Nur Hasanah

Layout Infografis : Priyana Nur Hasanah