Presidensi G20 butuh Implementasi Bukan Cakap-cakap

Kuatbaca

9 months ago

“Presidensi G20 yang dipegang Jokowi memacu Indonesia harus menjadi teladan bagi dunia. Ada tiga agenda restrukturisasi dunia dalam upaya mengakhiri masa pandemi, digitalisasi, dan memasarkan energi yang lebih ramah lingkungan. Berikut ini nukilan capaian Indonesia dalam upaya menjadi teladan dunia.”

 

Salah satu alasan Indonesia didapuk presidensi G-20 karena dinilai mampu mengendalikan ekonomi disaat pandemi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan negara yang tergabung dalam G-20, berhasil tumbuh positif sebesar 3,51% (yoy) atau 1,55% (qtq), melanjutkan pertumbuhan positif sebelumnya dari Triwulan II-2021. Respon cepat Pemerintah dalam mengendalikan lonjakan kasus varian delta pada awal Triwulan III-2021 dapat memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi nasional. Pulihnya kepercayaan masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di sisi demand dan supply tetap terjaga.

 

Namun, sejumlah agenda utama G-20, harus dijawab oleh Jokowi, terutama mengenai keinginan dunia untuk terbebas dari pandemi Covid, transformasi ruang lingkup kehidupan ke dalam bentuk digital, dan merealisasikan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

 

Menelisik kilas balik kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala sangat besar.

 

Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) keluaran OECD, yang kemudian difinalisasikan pada 2015. Bukan hanya itu, kontribusi dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah; Injeksi penanganan Covid-19 sebanyak lebih dari USD5 triliun dalam Riyadh Declaration; penurunan dan penghapusan bea dan pajak impor; serta pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis dan obat-obatan.

 

Selain itu, G20 berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Pada 2016, diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change di 2015, dan The 2030 Agenda for Sustainable Development.

 

Agenda G20 kedepan dibawah presidensi Jokowi, harusnya dapat tetap konsisten memberi dampak dalam mengakhiri krisis dunia akibat Covid.

 

Indonesia sendiri memang belum menjadi negara yang terbebas dari covid, tapi setidaknya dibandingkan negara lain. Data Kementerian Kesehatan per 8 November 2020, melihat grafik kasus aktif Covid-19 berada di level 12,16%, menunjukkan Indonesia mampu menekan angka penyebaran dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia lebih rendah dari Malaysia (27,4%) dan Myanmar (22,39%). Dari negara-negara di benua Eropa dan Amerika, kasus aktif Indonesia lebih rendah. Negara-negara Eropa dan Amerika seperti Perancis (90,55%), Belgia (91,47%), Swiss (60,64%), Jerman (35,95%) Amerika Serikat (34,78%).

 

Penanganan Covid-19 di Indonesia memang sudah sesuai. Bahkan dengan rendahnya angka kasus aktif Indonesia, kita juga berperan dalam menekan kasus aktif di tingkat global. Namun yang masih menjadi catatan dibandingkan negara-negara lain angka kematian yang masih menggejala di Indonesia berkisar 3,33%, angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata dunia sebesar 2,47%.

 

Upaya yang dilakukan Indonesia dalam menekan angka penyebaran covid salah satunya dengan melakukan percepatan vaksin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan vaksinasi merupakan upaya penting untuk menekan laju penularan Covid-19. Data Kementerian Kesehatan, tercatat sebanyak 100,03 juta orang sudah mendapatkan vaksinasi. Jumlah ini telah mencapai separuh total sasaran vaksinasi, yakni 208,2 juta orang. 

 


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia berada di peringkat 7 negara dengan vaksinasi Covid-19 secara kumulatif tertinggi. Laporan Kementerian Keuangan menunjukkan, Indonesia telah mengimpor 201,9 juta dosis vaksin Covid-19 sejak 1 Januari hingga 23 Agustus 2021 lalu. Selain vaksinasi Indonesia juga menekan penyebaran covid dengan cepat melakukan tes PCR maupun Rapid Tes. Tepatnya pada Januari-Juli 2021, impor PCR Test Indonesia mencapai US$ 444,85 juta atau setara dengan Rp 6,4 triliun. Sedangkan nilai impor rapid test Indonesia mencapai US$ 106,3 juta atau setara dengan Rp 1,53 triliun.

 

Dalam proses digitalisasi, Indonesia juga sudah mampu melakukan pengembangan digital pada berbagai sektor. Dalam sektor kesehatan, Indonesia sudah melakukan pengembangan digitalisasi antara lain; BPJS Kesehatan seperti Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, Chat Assistant JKN (CHIKA) dan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), terbukti telah banyak memberikan kemudahan bagi para peserta JKN-KIS yang ingin melakukan pengurusan administrasi kepesertaannya ataupun hendak mengakses layanan kesehatan. Selain itu Indonesia juga melakukan terbosan dalam digitalisasi untuk menekan penyebaran covid dan pendataan vaksinasi melalui aplikasi PeduliLindungi, eHAC dan Travelin milik AP II.

 

Selain itu, dalam digitalisasi Indonesia juga telah menyasar pada start up dan juga UMKM. 16,4 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah terhubung ke dalam platform digital. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia tembus Rp1.700 triliun pada 2025 mendatang yang terbesar di Asia Tenggara. Keyakinan itu didasarkan pada disrupsi digital gelombang kedua yang terjadi di Indonesia memaksa UMKM untuk melakukan transformasi digital. Dengan transformasi itu, masyarakat tanah air dapat mengoptimalkan kekuatan ekonomi digital yang nilainya sangat besar. Beberapa perusahan start up indonesia juga sudah menggandeng UMKM di Indonesia. Galeri Indonesia dengan Blibli Mitra menggandeng UMKM 45.000 mitra toko kelontong. Bukan hanya itu, Grab Indonesia dan Tokopedia juga telah menggandeng dan bermitra dengan UMKM.

 

Sementara itu untuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), wacananya sudah berlangsung sejak 2010. Meski masih minim untuk dilakukan, tetapi arah dan komitmen presiden Jokowi sudah terlihat. Salah satunya Indonesia telah merintis pembangunan industri baterai bekerjasama dengan LG Energy Solution Ltd bidang industri sel baterai kendaraan listrik bernilai USD 9,8 miliar atau Rp 138 triliun. Namun, Indonesia masih amat bergantung pada energi fosil. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM) Arifin Tasrif dalam acara webinar Potret Energi Indonesia pada Tempo Energy Day, Rabu (21/10/2020) porsi EBT 2020 masih kalah jauh dibanding energi lain di antaranya gas bumi 19,16 persen, minyak bumi 31,60 persen, dan batu bara 38,04 persen sedangkan tahun 2020 EBT baru 11,2 persen.

 

"Sampai tahun 2020 bauran EBT baru 11,2%, masih perlu upaya konkrit terencana di target 23% pada tahun 2025," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial dalam acara Pertamina Energy Webinar, Selasa (07/12/2021).

 

Indonesia memiliki peran yang cukup strategis dalam perubahan iklim dunia seiring dengan statusnya sebagai produsen batu bara dan kelapa sawit terbesar. Peneliti dari Asosisasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, mengatakan isu transisi digital dan energi merupakan isu penting dan juga mendesak yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Transisi energi ramah lingkungan tentunya memiliki dampak positif untuk lingkungan, namun juga memiliki dampak negatif kedepanya jika hal ini tidak betul-betul diperhatikan. Jika kedepannya Indonesia beralih energi BBM ke listrik di duga tarif listrik mengalami kenaikan yang signifikan jika pemerintah khususnya Pembangkit Tenaga Listrik (PLN) tidak mengantisipasi.

 

Ia juga menilai hal itu pasti bakal bangkrut jika PLN kedepannya tidak mengantisipasi ke transisi energi yang paling murah yaitu PLTA yang tidak ada bahan bakar hanya modal bendungan.

 

“Transisi energi ini seharusnya dilakukan sejak dulu. PLTA penting karena isu dari climate change itu. Kita harus jaga hutan, sehingga debit air yang bagus dan sungai yang bagus bisa jadi PLTA. Membangun semua itu sebetulnya maksimal waktu dua tahun.” Pungkasnya.

 

Presidensi G20 memiliki titik krusial pada transformasi ruang lingkup kehidupan ke dalam bentuk digital, dan merealisasikan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Salamuddin Daeng mengatakan,“Indonesia saat ini belum siap semua terkait transisi digitalisasi dan energi terbarukan melihat sampai sekarang belum diimplementasikan.” (*)


Jurnalis : Aulia Trisia

Editor : Jajang Yanuar

Illustrasi Cover : Priyana Nur Hasanah