Beda Gaya Peradilan TNI-Polri

Kuatbaca

2 months ago

“Tuhan sepertinya sedang mencoba membuka mata kita. Memberi kesempatan untuk kita menyimpulkan tegas mana TNI atau Polri. Lewati dua pekan, kasus meninggalnya Brigadir J yang tewas di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo hingga kini belum terang benderang. Kasus serupa, masih soal tembak menembak, TNI hanya perlu kurang dari seminggu untuk menangkap dan menyimpulkan pelaku tertembaknya istri seorang perwira TNI di Semarang. Tanpa ditutup-tutupi, Panglima TNI secara tegas menyampaikan anggotanya yang juga suami dari korban, Kopda M adalah otak dari tindak kriminal tersebut.”

 

“Setiap kecerobohan di lapangan, sekecil apapun, akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati-hati, bekerjalah dengan presisi,” mungkin ucapan itu masih terngiang di telinga kita hingga kini. Kalimat tegas itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi inspektur upacara dalam rangka perayaan HUT ke-76 Bhayangkara di Akademi Polisi (Akpol) Semarang, 5 Juli lalu.

 

Namun sayang, Tiga hari tepat usai peringati hari jadinya, nama besar Institusi Kepolisian Republik Indonesia tercoreng atas insiden terbunuhnya salah satu anggota Polri yaitu Brigadir J di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo di perumahan Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli, pukul 17.00 WIB.

 

Kejadian tersebut menjadi perbincangan panas di publik. Menurut polisi, dalam peristiwa berdarah itu telah terjadi baku tembak antara Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J dengan Bharada E. Kedua anggota polisi tersebut ditugaskan sebagai ajudan Irjen Sambo, Namun, Brigadir J diperbantukan menjadi pramudi istri Irjen Sambo, Putri Candrawathi.

 

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, Brigadir J disebut sempat melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Sambo yang baru tiba dari luar kota di tempat kejadian perkara (TKP).

 

Akibat kejadian itu, sang istri berteriak meminta tolong dan didengar oleh Bharada E.

 

“Saat Bharada E hendak menghampiri, Brigadir J mencabut pistol dan melepaskan tembakan lebih dulu. Maka dari itu terjadi baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Brigadir J tewas dengan 5 luka tembakan”, ungkap Ramadhan.

 

Jenazah Brigadir J kemudian dipulangkan ke kampung halamannya di Jambi dan dimakamkan, setelah dilakukan autopsi.

 

Seiring berjalannya waktu, sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut satu persatu bermunculan.

 

Kejanggalan pertama, ada jangka waktu cukup lama, karena kasus baru diungkap Polri kepada masyarakat tiga hari kemudian, yakni 11 Juli 2022.

 

Selanjutnya, Kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian dinilai berubah-ubah.

Ketiga, ada luka sayatan yang ditemukan pada jenazah Brigadir J di bagian leher. Hal itu disampaikan oleh pihak keluarga korban yang sempat tak diperbolehkan melihat kondisi jenazah.

 

Keempat, CCTV di sekitar lokasi dalam kondisi mati saat peristiwa terjadi.

 

Kejanggalan berikutnya, Ketua RT di lokasi kejadian tidak diberitahu, bahkan tak mengetahui peristiwa dan proses olah tempat kejadian perkara (TKP). Dan keberadaan Kadiv Propam Irjen Sambo saat peristiwa terjadi juga tidak diketahui secara pasti.

 

Namun yang menjadi sorotan kontras adalah perbedaan keterangan Polri dan keterangan pihak keluarga terkait luka yang dialami oleh Brigadir J. Pihak keluarga mengatakan, ada empat luka tembakan pada tubuh Brigadir J, yakni dua luka di dada, satu luka tembak di tangan, dan satu luka tembak lainnya di bagian leher, dan disebut juga terdapat luka sayatan benda tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kaki.

 

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta kasus itu harus diselidiki sehingga menemui titik terang.

 

“Karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan, maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwa,” kata Mahfud yang juga sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

 

Selang beberapa hari, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara resmi menonaktifkan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri. Dan jabatan itu diserahkan kepada Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

 

“Kemudian jabatan tersebut saya serahkan pada Wakapolri. Dengan demikian untuk selanjutnya tugas dan tanggung jawab institusi Propam akan dikendalikan oleh bapak Wakapolri,” jelas Kapolri Listyo Sigit.

 

Selain Irjen Sambo, Kapolri juga nonaktifkan Kepala Biro Pengamanan Internal (Paminal) Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budhi Herdy Susianto dari jabatannya.

 

Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga transparansi, objektivitas dan akuntabilitas dalam pengungkapan kasus yang terjadi.

 

Untuk penyelidikan lebih lanjut, Kapolri membentuk tim khusus (Timsus) yang dipimpin oleh Wakapolri Gatot Eddy untuk menangani kasus tersebut. Sementara Komnas HAM akan bekerja secara independen dan terpisah dengan Timsus Mabes Polri.

 

Sementara, kondisi terkini Putri Candrawathi menurut pengacara Irjen Ferdy Sambo, Arman Hanis menyebut masih mengalami trauma usai peristiwa dugaan pelecehan terhadapnya serta baku tembak yang menewaskan Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat.

 

“Masih dalam keadaan trauma berat dan dalam perawatan intensif psikolog,” kata Arman Hanis, Kamis (21/7/2022) malam.

 

Terbaru, Presiden mengeluarkan dua perintah yang pada intinya meminta Polri menyelesaikan kasus tersebut sampai tuntas dan transparan.

 

“Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan,” kata Jokowi.

 


Kasus Serupa di Badan TNI

Tak hanya di Polri saja, Institusi TNI juga sedang diterpa kabar tak baik karena telah terjadi penembakan seorang perempuan bernama Rina Wulandari yang merupakan istri anggota TNI di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin, 18 Juli. Peristiwa terjadi saat Rina bersama anaknya yang berada di depan rumahnya di Jalan Cemara III, Banyumanik.

 

Peristiwa penembakan tersebut terekam kamera CCTV. Sembari menunjukkan CCTV, saksi menyebut pelaku melakukan penembakan setelah membuntuti korban dari arah timur atau Jalan Cemara Raya. Kemudian, pelaku sampai di pertigaan dan melakukan penembakan kedua tepat di depan rumah korban, setelah korban menjemput anaknya dari sekolah.

 

Keesokan harinya tanggal 19 Juli, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa langsung mengumpulkan tim hukum TNI usai peristiwa penembakan itu terjadi. Jenderal Andika menyebut tim hukum TNI akan segera melakukan penyelidikan dan juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

 

“Sore tadi jam 16.00 WIB saya sudah mengumpulkan tim hukum TNI untuk melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang memang masih dalam batas kewenangan TNI, kata Jenderal Andika.

 

Pada 21 Juli, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan sudah mengantongi nama terduga pelaku dan aktor intelektual penembakan istri TNI itu. Lebih lanjut, Kombes Irwan menjelaskan dari gerak-gerik para pelaku yang terekam CCTV, cara memegang senjata hingga posisi saat menembak, para pelaku tidak terlihat seperti orang terlatih. Ada dugaan komplotan berjumlah empat orang itu merupakan orang bayaran. Polisi pun mengejar terduga pelaku tersebut.

 

Keesokan harinya, Tim gabungan TNI-Polri mengumumkan pihaknya berhasil menemukan sepeda motor yang digunakan kawanan pelaku penembakan istri anggota TNI itu di Semarang, di dua lokasi yang berbeda.

 

Saat berita ini ditulis, kondisi istri Rina masih dirawat di RS Hermina Banyumanik, Kota Semarang. Istri Kopral Dua M itu juga dalam penjagaan aparat TNI. Sementara putrinya yang dirawat ibu korban, Sudarti, mengatakan kondisinya sudah membaik dan bisa berkomunikasi. Dandim 0733 Kota Semarang Letkol Inf Honi Havana mengatakan untuk memberikan rasa aman kepada korban, pengamanan dilakukan di rumah sakit.

 

Sementara itu Kapendam IV/Diponegoro Letkol Inf. Bambang Hermanto menyebutkan suami korban, Kopda M menghilang setelah mengantar istrinya ke rumah sakit. Menghilangnya Kopda M diketahui setelah dirinya tidak hadir dalam kegiatan dinas di kesatuan. Pada hari Jumat, yang bersangkutan dinyatakan tidak hadir tanpa izin (THTI).

 

“Pada saat besok harinya yang bersangkutan tidak hadir. Sementara dicari, semua berkas sudah dilimpahkan sudah dilaporkan, nanti ada pihak Polisi Militer untuk berupaya mencari yang bersangkutan,” terang Kapendam Bambang.

 

Pada hari yang sama, Jumat tanggal 22 Juli, polisi berhasil menangkap salah satu pelaku penembakan Rina. Pelaku yang ditangkap oleh tim gabungan adalah sang eksekutor, sedangkan sang inisiator masih dalam pengejaran.

 

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan Kopda M diduga terlibat dalam penembakan istrinya. Untuk memastikan itu, TNI sudah memeriksa saksi-saksi serta bukti elektronik.

 

“Iya, itu karena kan sudah pemeriksaan bukan hanya saksi, tapi juga dari elektronik dan semuanya mengarah ke sana. Jadi itulah yang kami dapatkan sejauh ini,” jelas Panglima TNI Andika Perkasa.

 

Panglima melanjutkan, Kopda M yang menghilang sejak penembakan itu terjadi, masih diburu dan dicari keberadaannya. Pihak TNI juga memiliki saksi yang punya hubungan khusus dengan suami korban.

 

“Hanya sekarang kan suami korban ini at large atau lari, dan ini sedang kita cari. Tapi kita tak akan berhenti. Kita sudah memiliki saksi-saksi, termasuk saksi yang memang memiliki hubungan khusus asmara dengan suami korban ini,” jelas Panglima TNI Andika Perkasa.

 

Sabtu, 23 Juli, polisi mengumumkan bahwa 2 pelaku lainnya telah berhasil ditangkap. Sehingga, seluruh pelaku lapangan telah berhasil ditangkap. Selain pelaku lapangan, polisi juga menangkap penyedia senjata api untuk menembak korban.

 


Penegakan Hukum TNI dan Polri

Dalam hal penegakan hukum ada perbedaan di dua institusi tersebut. Pada Polri, mekanisme peradilan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (KKEP). Mekanisme KKEP merupakan suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.

 

Adapun KKEP dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa serta memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, dalam hal ini adalah Divisi Profesi dan Pengamanan (DIV PROPAM). Artinya, KKEP memiliki watak lembaga peradilan (yudisial), sebab diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat (legally binding).

 

Jika menarik konteks peradilan etik di dalam institusi kepolisian, sebenarnya Polri sudah memiliki regulasi tersebut. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap KEPP). Akan tetapi, dari regulasi yang ada, masih banyak substansi muatan yang butuh diperbaiki, maka Polri melakukan revisi atas Peraturan Kapolri 14 tahun 2011 tentang kode etik dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 dan revisi tersebut tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No 7/2022 tentang Kode Etik profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 14 Juni 2022 dan diundangkan pada 15 Juni 2022, diteken oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

 

Dalam Perpol yang sudah berlaku tersebut, di dalamnya termaktub soal Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK). Pada hal ini, Kapolri memiliki kewenangan untuk meninjau kembali putusan KKEP atau putusan KKEP banding yang telah mengikat final.

 

Sementara pada TNI penegakan hukum melalui Peradilan Militer, di mana lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang meliputi, Pengadilan Militer diperuntukkan tingkat Kapten ke bawah, Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat Mayor ke atas, Pengadilan Militer Utama untuk banding dari Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran khusus di medan pertempuran. Hal tersebut di atur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Komitmen Dua Jenderal

Secara lisan, Komitmen kedua kepala Institusi negara tersebut dinilai sangat tegas, hal itu terlihat dari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan tak segan memotong kepala jika tak bisa bersihkan ekor demi nama baik organisasi kepolisian.

 

“Kalau ada yang tidak mampu, kalau tidak mampu membersihkan ekor maka kepalanya akan saya potong. Ini semua untuk kebaikan organisasi,” tegas Kapolri.

 

Begitu juga dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan tegas menyatakan agar kasus hukum yang terjadi di lingkungan TNI wajib dikawal hingga tuntas berdasarkan hukum yang berlaku.

 

“TNI berkomitmen akan terus mengawal sejumlah kasus yang melibatkan prajurit TNI guna terus menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku,” tegas Panglima TNI Andika Perkasa.

 

Sama-sama anggotanya terlibat, melihat hasil proses penyelidikan dan penyidikan, Polri hingga 17 hari berselang belum menemukan dan menetapkan terduga pelaku atau tersangka satu pun, sementara TNI dengan sinergitas tim lapangan dalam waktu 6 hari sudah menangkap pelaku penembakan dan menetapkan serta memburu aktor intelektual atau master mind penembakan Rina Wulandari yaitu suaminya sendiri Kopral Dua (Kopda) Muslimin.

 

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengapresiasi tindakan cepat tim gabungan TNI-Polri yang terdiri dari 74 personil tersebut dalam mengungkap kasus penembakan.

 

“Saya atas nama pribadi dan TNI AD sangat bangga, mengapresiasi dan berterimakasih kepada Tim Gabungan atas keberhasilan menangkap pelaku dalam waktu singkat,” ungkap Jenderal Dudung.

 

Pengamat intelejen dan militer, Susaningtyas Kertopati melihat kerumitan Polri dalam penangan kasus yang menimpa anggotanya lantaran oknum perwiranya diduga terlibat. Dan terlihat lama karena evaluasi internal penanganan kasus Polri.

 

“Rumit karena ada oknum perwira polisi yang diduga terlibat. Evaluasi dilakukan terhadap penanganan kasus sehingga lama dan berbelit-belit,” jelasnya.

 

Sementara proses penyelidikan dan penyidikan masih berjalan Susaningtyas Kertopati mengatakan, pada institusi Polri baiknya harus lakukan rekonstruksi kejadian dengan menghadirkan semua yang terlibat tanpa terkecuali.

 

“Hal yang harus dilakukan adalah rekonstruksi kejadian harus hadirkan semua yang terlibat tanpa terkecuali. Sementara sambil menunggu hasil forensik kita serahkan dulu kepada tim yang dibentuk Polri,” kata Susaningtyas.

 

Susanintyas juga menekankan kepada kedua institusi tersebut untuk terbuka dan transparan dalam hasil penyelidikan dan penyidikan, walaupun dialami oleh anggota mereka, jangan sampai publik memiliki asumsi dan kesimpulan liar.

 

“Jika sudah ada hasil penyelidikan dan penyidikan harus ada keterbukaan informasi publik. Bila tidak jujur dan ada yang ditutupi khawatir akan muncul asumsi plus investigasi liar,” tutupnya. (*)

Jurnalis : Yuda Tri Prasetyo

Editor : Virga Agesta

Illustrasi Cover : Priyana Nur Hasanah

Layout Infografis : Zakki Fauzi