Lahan Basah Mafia, Pantaskah Garuda Diselamatkan??

Kuatbaca

9 months ago

“Misi penyelamatan Garuda masih bingung, sederet pemangku kebijakan di Garuda seperti Peter Gontha sedang cari selamat. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir juga tidak punya solusi jitu menghadapi tekanan global atas aksi pengadaan pesawat yang bermasalah sejak era Emirsyah Satar.”


Ditengah badai kebangkrutan yang menerpa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), Peter Gontha , Eks Komisaris PT Garuda Indonesia tbk, memperkeruh suasana. Menjelang November 2021 Peter membeberkan adanya kejanggalan dalam pengadaan pesawat Boeing 777.


Melalui akun instagramnya, Peter menyebut harga sewa pesawat Boeing 777 di pasar mencapai 750.000 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp10,6 miliar per bulan (Kurs 14.400 per dolar AS). Namun menurutnya, manajemen Garuda Indonesia sebelumnya berani membayar dengan harga nyaris 2 kali lipat, yakni di angka 1,4 juta dolar AS atau Rp 19,8 miliar per bulan.


Peter mengklaim memiliki data terkait adanya permainan mafia pengadaan pesawat tersebut. Namun sayangnya, hingga kini, Peter nampaknya belum berani melaporkan hal itu kepada badan anti rasuah.

"Sampai sekarang kami juga belum menerima (laporan dari Peter Gontha)," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Jakarta, Rabu (17/11).


Gufron menambahkan, KPK baru akan menindak lanjuti kasus tersebut kalau ada laporan ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Dia melanjutkan, keberadaan laporan akan membuat detail peristiwa dugaan korupsi yang dimaksud lebih jelas dugaan tindak pidananya.


Menanggapi ucapan Peter, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan mendukung Peter untuk membuat laporan ke KPK. Dirinya bahkan meminta KPK untuk juga menyelidiki keterlibatan mantan komisaris atau mantan direksi yang salah satunya ialah Peter. KPK diminta menelusuri bagaimana sejarahnya penyewaan pesawat tersebut dapat terjadi.


Menurut Arya, Peter juga ikut dalam penyewaan pesawat tersebut dan menandatangani beberapa proyek, meskipun ada juga yang tidak ditandatangani. Entah apa yang terjadi, yang pasti belum ada konfirmasi mengapa hingga kini Peter mendadak bungkam.


Kendati demikian, sejarah mencatat pengadaan pesawat Garuda Indonesia memang cacat. Juni 2021 mantan Direktur Teknik Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno, dinyatakan sebagai tersangka skandal pengadaan pesawat Garuda Indonesia dan pencucian uang. Atas kasus tersebut, Hadinoto dijerat hukuman 8 tahun penjara.


Selain itu, Hadinoto dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti. Dia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 2.302.974,08 dan uang sebesar EUR 477.560 atau setara dengan SGD 3.771.637,58 atau setidak-tidaknya jumlah yang senilai dengan nilai itu selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun SGD 3.771.637,58, jika dikonversikan dengan mata uang rupiah dengan kurs Rp 10.793,64 saat ini, nilainya sekitar empat puluh miliar sekian, persisnya Rp 40.709.698.248,99.


"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak punya harta benda yang cukup, maka dipenjara selama 4 tahun," kata hakim Rosmina saat itu.


Kasus ini jelas mencoreng wajah Indonesia di kancah Internasional. Serious Fraud Office (SFO) alias lembaga penyidik tindak pidana pasar keuangan Inggris pun melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi Bombardier dan Garuda terkait pemesanan pesawat pabrikan Kanada tersebut.


Jelas otoritas Inggris ini turun tangan mengingat saham Class B Bombardier tercatat di Bursa London Stock Exchange (LSE). Menteri BUMN Erik Tohir mendukung penuh pemeriksaan tersebut. Lembaga ini tengah menyelidiki dugaan penyuapan dan korupsi terkait kontrak dan pesanan Garuda.


"Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk penindaklanjutan masalah hukum di Garuda karena ini merupakan bagian dari Good Corporate Governance dan transparansi yang dijalankan sejak awal kami menjabat," kata Erick melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Jumat (6/11/2020).


Maskapai penerbangan berplat merah ini memang alami kerugian bersih senilai US$ 1,33 miliar atau setara dengan Rp 19,01 triliun (kurs Rp 14.300/US$) pada periode laporan keuangan yang berakhir 30 September 2021. Kerugian ini membengkak 25% dari periode yang sama di tahun sebelumnya US$ 1,07 miliar atau Rp 15,30 triliun. Total aset yang dimiliki Garuda disebutkan mencapai US$ 6,93 miliar atau sekitar Rp 99,10 triliun, sementara liabilitas (kewajiban, termasuk utang) mencapai US$ 9,76 miliar (Rp 140 triliun). Dengan demikian ada ekuitas negatif US$ 2,8 miliar (Rp 40 triliun).


Memanfaatkan momen pandemi Covid 19, masyarakat seakan dibawa kepada fenomena bangkrutnya Garuda Indonesia akibat serangan penyakit oleh Kementrian BUMN. Terbukti, dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan selama Pandemi Covid 19, yang terjadi pada awal 2020, neraca keuangan Garuda Indonesia terus memburuk. Hal tersebut akibat biaya pengeluaran perusahaan semakin tinggi, sedangkan jadwal penerbangan dan jumlah penumpang berbanding terbalik.


"Kalau kita lihat mulai Januari 2020 turun revenue per bulannya. Itu dulu US$ 235 juta-US$ 250 juta peak-nya pada 2019 akhir. Drop pernah di US$ 27 juta per bulan dan saat ini di kisaran US$ 70 juta dan itu terlihat setiap kali ada pengetatan selalu ada downside risk kepada Garuda setiap ada pengetatan daripada pergerakan ataupun penerapan PCR," kata Kartika, Jumat (12/11/2021).


Dengan penenkanan, bahwa setelah 2020/2021 ini harus diakui bahwa pandemi Covid menjadi trigger. “Kenapa kemudian saya istilahkan menjadi perfect story buat Garuda karena di saat Garuda memang berjuang dengan cost structure yang tinggi untuk bersaing, kemudian revenue base-nya turun secara signifikan," ungkap dia.


Kondisi terdampak pandemi hanyalah kondisi yang bukan fundamental, jika mengutip pernyataan Pengamat Transportasi, Azas Tigor, menurutnya pandemi covid 19 seharusnya tidak berpengaruh terhadap keuangan PT Garuda Indonesia. “Bisnis transportasi tidak pernah rugi, memangnya penumpang beli tiket pesawat pada ngutang? Kalau soal perawatan, itu sudah ada anggaran tetapnya,” Jelas Tigor kepada Jurnalis Kuatbaca.com, Selasa (7/12/2021).



Logika sederhananya, tambah Tigor “Armada lain saja masih bisa bertahan, bahkan beberapa armada yang kelasnya bisa dikatakan ada di bawah Garuda Indonesia masih dapat survive”. Alasan pandemi covid 19 dianggap Tigor sebagai kambing hitam demi menutupi adanya praktik korupsi yang ada di badan Garuda Indonesia. “Kebetulan terbongkarnya saat pandemi, jadi ini akal-akalan saja. Sebenarnya korupsi di Garuda Indonesia itu sudah masiv dan secara terus menerus,” jelasnya.


Jelas sudah, Potensi korupsi yang dapat menggerogoti tubuh Garuda nan gagah hingga lumpuh saat ini, terdapat di pengadaan pesawat. Setidaknya 202 pesawat dengan 13 jenis pesawat tercatat beroperasi di udara dengan logo rajawali sakti. Jumlah tersebut cukup bombastis jika dibanding dengan armada lain yang biasanya hanya memiliki 3-4 jenis pesawat.


Garuda mengoperasikan jenis pesawat seperti Boeing 737, Boeing 777, Airbus 320, Airbus 330, ATR, Bombardier. Hal ini, dianggap Wamen BUMN II, membuat perusahaan pelat merah itu boros atau tidak bisa menekan biaya. Ratusan pesawat tersebut pun tak lepas dari bayang-bayang para lessor. Banyaknya pesawat membuat leasing atau perusahaan yang berkontrak memberikan pembiayaan sewa pesawat melebihi batas biaya yang wajar.


"Memang masalah utama Garuda masa lalu karena leasing-leasing-nya memang melebihi cost yang wajar dan memang jenis pesawat terlalu banyak," ujar Kartika pada awal Juni 2021. Mantan Dirut Bank Mandiri tersebut juga membenarkan adanya mafia di pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Dirinya menjelaskan karena korupsi yang berhubungan dengan lessor atau perusahaan penyewa pesawat tersebut, biaya sewa pesawat alias aircraft rental cost perusahaan mencapai 24,7% dari pendapatan perusahaan. Angka ini empat kali lipat lebih tinggi dibanding dengan maskapai lainnya.


Azas Tigor menganggap adanya pembiaran bola salju rasuah di Garuda Indonesia semakin besar. “ Saya melihat pemerintah tidak punya keinginan menyelesaikan masalah korupsi Garuda. Atau mereka takut? Kalau takut berarti ada masalah!” pungkas Tigor.


Kerugian yang dialami Garuda Indonesia sebagai bagian dari BUMN saat ini bukan cerminan baik bagi bisnis negara. Kenakalan oknum pejabatnya pun jelas mencoreng wajah bangsa. Lantas dengan kondisi seperti itu, pantaskah Garuda Indonesia diselamatkan?


Sejumlah wacana pun bermunculan. Para akademisi dan pakar ekonomi memandang Garuda Indonesia wajib diselamatkan. Hal tersebut bertujuan agar tidak menghilangkan kepercayaan Investor asing kepada Indonesia. Selain itu Garuda Indonesia sudah menjadi identitas bangsa.


Namun, bagi mantan Sekretaris Kementrian BUMN Said Didu berpandangan lain. Bagi orang yang sudah bersentuhan langsung dengan Garuda Indonesia itu, solusi yang harus ditempuh adalah benar-benar menumbangkan Garuda Indonesia, baru kemudian menyusun langkah membuat perusahaan baru dengan sistem yang berbeda.


"Maka saya katakan melahirkan Garuda baru. Periksa semua permainan-permainan selama ini, buat komitmen baru," tutup Said yang disiarkan juga melalui akun Youtube miliknya, kanal MSD, Rabu (3/11). (*)



Jurnalis : Virga Agesta

Editor : Jajang Yanuar

Illustrasi Cover : Zakki Fauzi