Air Mata Basahi Ladang Korupsi Mafia Pesawat

Kuatbaca

2 months ago

Sambil menahan tangis, Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia sampaikan apresiasi terhadap 97,46% kreditur yang setuju untuk menyelamatkan Garuda lewat sidang PKPU di PN Jakarta Pusat. Setelah sidang berselimut haru itu, Irfan berencana akan segara menambah jumlah armada demi pengembangan bisnis Garuda Indonesia. Di balik itu, tercatat sejarah permainan mafia pengadaan pesawat yang akhirnya membuat Garuda sekarat. PMN yang dijanjikan negara masih jauh dari kata cukup jika dibanding jumlah hutang Garuda yang mencapai ratusan triliun rupiah. Kondisi saham yang beku selama satu tahun dan manajemen yang masih berpotensi dari praktik korupsi, dipandang pengamat bisnis jadi penghalang pintu masuk investor dalam maupun luar negeri.   

 

Sah! Nyawa Garuda Indonesia kembali disambung. Jumat, 17 Juni 2022 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berhasil mendapatkan persetujuan dari mayoritas kreditur dalam voting Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

Sambil menahan tangis, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengapresiasi dukungan para kreditur untuk memberikan kesempatan menyelesaikan segala kewajiban utang. Mimik itu ia tujukan kepada kreditur konkuren yang menyetujui rencana perdamaian sebanyak 347 kreditur atau 95,07% dari jumlah kreditur konkuren yang hadir dan dengan total suara sebanyak 12.162.455. Sementara itu untuk syarat jumlah utang, 347 kreditur ini mewakili 97,46% jumlah utang dalam DPT.

 

"97,46% ini angka yang ketinggian, artinya ini kepercayaan yang berlebih terhadap Garuda dan business plan kami dan kami percaya bahwa ini bisa kita lewati karena dukungan, keikhlasan dan kepercayaan dari bapak ibu kreditur kepada kami," kata Irfan di meja sidang.

 

Adapun konkuren yang menolak rencana perdamaian sebanyak 15 kreditur atau 4,11% dari jumlah kreditur konkuren. Jika dijumlah, utang para kreditur yang menolak sekitar 2,4%.

 

Irfan dapat memahami sikap para kreditur yang menolak proposalnya. Pria yang pernah mengundurkan diri dari perusahaan milik BUMN, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) ini berkomitmen akan segera menyelesaikan kewajiban yang ditanggung Garuda Indonesia.

 

Terlontar sudah kalimat “komitmen” dari mulut Irfan. Air mata diseka, gunung utang sebesar Rp142 triliun samar-samar terlihat. Sedikit demi sedikit gunung berundak-undak itu perlahan kembali jelas di pelupuk mata yang sedikit berair. Irfan dan Garuda Indonesia kini fokus menyusun strategi.

 

Dalam konferensi pers di kantornya, Kebon Sirih, Jakarta Pusat Irfan memaparkan ada sejumlah rencana perusahaan yang akan ditempuh salah satunya, menambah armada.

 

Penambahan yakni dengan menggunakan lagi pesawat yang selama ini tidak digunakan maskapai. Meskipun hal ini diakui tentu membutuhkan waktu.

 

"Artinya kita dengan para lessor sudah memperoleh kesepakatan artinya pesawat yang unservices bisa kita segerakan atau terbangkan melayani kebutuhan publik. Kira-kira mendekati 70 total pesawat. Namun kita butuh waktu membuat pesawat tersebut serviceable," papar Irfan.

 

Sebelum voting PKPU, Irfan selaku bos Garuda Indonesia memang ngebet ingin tambah jumlah armada. Alasannya Garuda tak mau kehilangan momen tingginya permintaan penerbangan pasca Pandemi Covid-19.

 

Perlu diketahui, Garuda Indonesia secara resmi hanya memiliki enam pesawat pribadi. Adapun puluhan pesawat lain yang disebut Irfan merupakan armada yang dimiliki lessor.

 

Kuatbaca.com sebelumnya menuliskan artikel berjudul “Lahan Basah Mafia, Pantaskah Garuda Diselamatkan?” dibahas bahwa Eks Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk, Peter Gontha membeberkan ada permainan mafia dalam pengadaan pesawat lewat lessor.

 

Pengadaan pesawat Boeing 777 misalnya, Peter menyebut harga sewa pesawat tersebut di pasar mencapai USD 750.000 atau setara Rp10,6 miliar per bulan (Kurs 14.400 per dolar AS). Namun menurutnya, manajemen Garuda Indonesia sebelumnya berani membayar dengan harga nyaris 2 kali lipat, yakni di angka USD 1,4 juta atau Rp 19,8 miliar per bulan.

 

Sejarah mencatat, program pengadaan pesawat Garuda Indonesia pernah cacat. Juni 2021 mantan Direktur Teknik Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno, dinyatakan sebagai tersangka skandal pengadaan pesawat Garuda Indonesia dan pencucian uang. Atas kasus tersebut, Hadinoto dijerat hukuman 8 tahun penjara.

 

Selain itu, Hadinoto dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti. Dia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 2.302.974,08 dan uang sebesar EUR 477.560 atau setara dengan SGD 3.771.637,58 atau setidak-tidaknya jumlah yang senilai dengan nilai itu selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun SGD 3.771.637,58, jika dikonversikan dengan mata uang rupiah dengan kurs Rp 10.793,64 saat itu, nilainya sekitar empat puluh miliar sekian, persisnya Rp 40.709.698.248,99.

 

Praktik korupsi yang terjadi di badan Garuda Indonesia dinilai Pengamat Bisnis dari Peka Consult, Kafi Kurnia terjadi lantaran struktur organisasi Garuda Indonesia tak lepas dari bayang-bayang BUMN.

 

“Ini kan masalahnya dari BUMN, anda boleh selidiki dari sejumlah BUMN yang ada di negara ini, berapa sih yang untung dan berapa yang rugi. Padahal kalau kita lihat di negara lain, BUMN itu memiliki peran membantu perekonomian negara,” ujar Kafi kepada Kuatbaca.com, Selasa (24/5/2022).

 

Menurutnya, banyak bisnis BUMN yang dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi.

 

“Kita tahulah begitu banyak BUMN yang dilanda kasus korupsi. Kenapa? Karena masalah manajemennya. Bukan masalah orangnya, mentalnya, atitudenya. Kalau mental dan atitudenya masih korup ya tetap saja korup,” tambah Kafi.




Suntikan Dana Garuda

Penambahan armada Garuda Indonesia baru akan gencar dilakukan manajemen perusahaan penerbangan plat merah itu setelah mendapat pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebelumnya, Komisi VI DPR RI sepakat memberikan PMN senilai Rp7,5 triliun apabila Garuda Indonesia mencapai homologasi dalam sidang PKPU.

 

Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian (akkoord) dalam tahapan PKPU ini merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut debitur akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada kreditur.

 

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetio menyatakan akan segera melaporkan hasil PKPU ke pemerintah agar suntikan dana dari APBN secepatnya mengalir ke badan Garuda.

 

“Setelah ini kami laporkan ke pemerintah, bahwa homologasinya seperti ini dan sesuai ketentuan, maka protokol selanjutnya adalah bagaimana memohon kepada Pemerintah atas pencairan PMN sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Prasetio dikutip dari Bisnis.com, Jumat (17/6/2022).

 

Garuda tentu tak dapat hanya mengandalkan sumber dana dari PMN yang nilainya masih jauh dari jumlah utang. Asupan dana segar dari Investor pun masuk dalam opsi strategi penyelamatan Garuda Indonesia yang ditulis dalam Laporan Pelaksanaan Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI.

 

Dalam laporan itu disebutkan, Panja memahami kemungkinan adanya program privatisasi terkait restrukturisasi yang sedang dilakukan berupa konversi utang menjadi saham dan masuknya tambahan modal. Oleh karena itu, Panja meminta Kementerian BUMN terus melakukan koordinasi dengan Komite Privatisasi Pemerintah dan Kementerian/Lembaga terkait program privatisasi yang akan dilakukan selama kepemilikan negara minimal 51%.

 

"Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI memahami adanya opsi masuknya investor strategis dalam proses penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Oleh karena itu, Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk melaporkan terlebih dahulu kepada Komisi VI DPR RI apabila investor strategis akan masuk, selama kepemilikan negara minimal 51%," tulis laporan itu.

 

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan saat ini sudah ada calon investor yang akan masuk ke Garuda Indonesia. Tak hanya dari dalam negeri, investor yang akan menanamkan modalnya ke Garuda Indonesia juga ada yang berasal dari luar negeri. Kendati demikian, Arya mengatakan BUMN membuka pintu lebih lebar bagi investor dalam negeri.

 

"Investor sudah ada, baik luar maupun dalam, tapi kita kecenderungan kalau bisa dalam, dalam malah bagus," ungkap Arya saat Halal Bihalal BUMN di Gedung Sarinah, Selasa (17/5/2022).

 

Kendati demikian, hingga saat ini BUMN dan Garuda Indonesia belum berani membeberkan nama-nama investor tersebut ke publik.

 

Jika menilik kondisi saham yang sudah beku satu tahun sejak 18 Juni 2021 lalu dengan harga Rp222 per lembar saham, ditambah praktik korupsi yang sudah mencoreng muka Garuda, nampaknya sulit bagi perusahaan penerbangan simbol negara ini mendapatkan investor.

 

“Investor itu melakukan investasi dua hal. Satu profit, laba untung-laba rugi, investor melihat bahwa perusahanaan ini punya prospek gak? Kedua orang mau investasi di suatu perusahaan, walaupun perusahaannya itu rugi, banyak perusahaan start up masih belum untung, masih rugi, tapi yang paling penting adalah nilai sahamnya itu naik terus. Kalau orang lain bisa untung? Kenapa Garuda rugi terus?” jelas Kafi Kurnia. 

 

Menurut Kafi satu-satunya jalan untuk benar-benar menyehatkan Garuda Indonesia saat ini adalah lakukan perbaikan secara struktural dan manajemen. Jika tidak, bukan tidak mungkin hasil voting PKPU Garuda Indonesia hanya untuk menciptakan lahan basah baru bagi para mafia.

 

“Kalau menurut saya Garuda itu harus dibenahi baik secara struktural dan managementnya,” pungkas Kafi. (*)

Jurnalis : Virga Agesta

Editor : Jajang Yanuar

Illustrasi Cover : Rahma Monika

Layout Infografis : Zakki Fauzi