Teror Gas Gegara Kurang Awas

“Ditengah gencarnya kampanye pemerintah soal penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT,) kebocoran gas di PLTP masih kerap terjadi. Hal tersebut sedikit menjegal rencana menggenjot pembangunan PLTP lebih dari 400 persen untuk mewujudkan target EBT tahun 2025 mendatang. Standart Operation Produce Perusahaan serta pengawasan Kementerian ESDM kembali dipertanyakan.”

Sabtu sore itu (12/3/2022) sejumlah pekerja dikerahkan untuk mempersiapkan pengeboran sumur panas bumi atau Geothermal yang berlokasi di Dukuh Pawuhan, Karang Tengah, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Malang tak terelakan, semburan gas beracun hidrogen sulfida (H₂S) muncul dan menewaskan satu orang pekerja, sisanya dilarikan ke rumah sakit.

Hidrogen Sulfida beracun tersebut berasal dari sumur bor proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dioperasikan oleh PT Geo Dipa Energi. Kebocoran gas tersebut terjadi pada sumur PAD 28 sekitar pukul 15.30 WIB.

Andri Sulistyo, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara menjelaskan ketika petugas sedang lakukan persiapan pengeboran sumur, gas H2S keluar dan menyebar, akibatnya para pekerja mengalami kejang, sesak napas dan muntah darah.

“Dari informasi yang di dapat bahwa para pekerja tersebut sedang melakukan persiapan pengeboran di sumur PAD 28, Sembilan pekerja kemudian dilarikan ke Puskesmas Kejajar, Kabupaten Wonosobo,” jelasnya Sabtu (12/3/2022).

Kebocoran gas PLTP Dieng ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya kebocoran sumur PLTP juga terjadi di Puncak Sorik Merapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Dugaan kebocoran gas terjadi di PT Sorik Marapi Geothermal Plant (SMGP) pada Minggu (6/3/2022) lalu. Sebanyak 58 warga Desa Sibanggor Julu, Puncak Sorik Merapi, Sumatera Utara diduga keracunan gas H2S.

Pada 10 Maret 2022, SMGP melakukan koordinasi tindakan dengan Gubernur Sumut dan pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk pihak berwenang. SMGP mendukung keputusan Pemerintah Provinsi Sumatera dan Kabupaten Mandailing Natal untuk menghentikan sementara pengujian sumur AAE05 hingga penyelidikan selesai. Sedangkan kegiatan lainnya dilakukan seperti biasa sesuai dengan rekomendasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian ESDM

SMGP sempat menerbitkan pernyataan yang membantah bahwa kegiatan uji sumur untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi yang menyebabkan keracunan massal kembali terjadi.

Head of Corporate Affairs SMGP Yani Siskartika memberikan keterangan jika penyelidikan internal SMGP menyimpulkan bahwa tidak ada kebocoran gas H2S selama pengujian sumur AAE-05 yang saat itu diduga mengakibatkan gangguan kesehatan pada masyarakat di desa Sibanggor Julu.

Meski demikian, Yani menyampaikan bahwa SMGP akan mendukung investigasi yang akan dilakukan.

“SMGP terus memberikan dukungan penuh terhadap proses investigasi yang sedang berlangsung,” ungkap dia dalam keterangan resmi, Sabtu (13/3/2022).

Munculnya gas beracun dari PLTP Sorik Merapi bukan kali pertama terjadi. Setahun sebelumnya kebocoran gas bahkan memakan korban jiwa.

Munculnya gas beracun tersebut menyebabkan lima orang meninggal dunia, dua diantaranya adalah balita serta puluhan warga yang keracunan mendapat perawatan intens.

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan mengatakan jika akan melakukan investigasi atas kebocoran gas tersebut. Selain itu penutupan sementara pembangunan proyek PLTP PT Sorik Marapi Geothermal Plant (SMGP) juga dilakukan guna memudahkan penyelidikan.

“Penyelidikan di sana (TKP), penyebabnya apa? Biar dulu tim bekerja. Proyek sudah dihentikan sementara dan diberikan police line. Karena masih melakukan penyidikan Polri,” ujar AKBP Nainggolan, Selasa (26/1/2022).

Gas beracun di pembangunan proyek yang hampir 80 persen rampung itu berasal dari keran yang terbuka. Pekerja PT SMGP bernama Deden Dermawan membuka keran master palp untuk mengalirkan panas bumi atau fluida ke pipa bend dan membuka keran isolasi palp panas bumi atau fluida mengalir ke silinder tersebut.

“Pipa keran yang dibuka itu justru mengeluarkan gas beracun,” terangnya.

Kejadian serupa yang terulang kembali memunculkan pertanyaan bagaimanakah Standard Operation Produce dalam menjalankan PLTP.

Sartono anggota Komisi VII DPR RI menyayangkan kebocoran berulang pada PLTP yang terjadi belakangan ini. Kecelakaan yang terjadi adalah akibat dari SOP yang dilanggar.

“Jika sudah menimbulkan korban jiwa, tentu hal ini menjadi ranah aparat untuk menyelidiki penyebabnya, sekaligus mencari siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Hal itu sebagai sebuah warning bagi pelaku industri geothermal agar selalu mengutamakan kehati-hatian dalam bekerja, menjalankan SOP dan melakukan pengawasan secara rutin,” ucapnya Senin (14/3/2022).

Sartono meyakini, sebenarnya setiap proyek, khususnya PLTP, memiliki SOP yang jelas. Tentu tujuannya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, termasuk prediksi kecelakaan.

Pernyataan serupa juga datang dari anggota komisi VII lainnya, Mulyanto. Mulyanto menegaskan bahwa komisi VII saat ini mendesak pemerintah untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat pada PLTP.

“Kita mendesak pemerintah melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan PLTP di seluruh Indonesia agar keselamatan pekerja, masyarakat dan lingkungan dapat terlaksana dengan baik,” kata Mulyanto pada Senin (14/3/2022).

Desakan itu bukan tanpa alasan, Mulyanto juga membeberkan bahwa ada rencana menggenjot pembangunan PLTP lebih dari 400 persen untuk mewujudkan target EBT tahun 2025 mendatang. Selain itu, PLTP yang berada di dekat pemukiman warga akan menambah resiko jika ada kecelakaan fatal seperti kebocoran gas.

Selain ancaman kebocoran gas, PLTP memiliki ancaman lain. Dilansir dari conserve-energy-future.com setidaknya ada beberapa kekurangan PLTP, yaitu:

1. Biaya yang mahal, Pembukaan PLTP baru membutuhkan biaya yang lebih mahal dikarenakan ada tambahan pengeluaran untuk heating dan sistem pendingin.
2. Resiko Munculnya Gas berbahaya, Emisi yang ada di bawah bumi sangat berbahaya karena PLTP akan terkait dengan emisi silika dan sulfur dioksida. Selain itu, pada penampung (reservoir) panas bumi juga mungkin akan mengandung logam berat beracun seperti arsenik, boron dan merkuri.
3. Penggunaan listrik untuk operasional.
4. Daerah sektiar eksplorasi panas bumi dimungkinkan mengalami kekeringan.
5. Dapat menyebabkan permukaan bumi menjadi tidak stabil (pemicu gempa bumi)
6. Membutuhkan temperatur suhu yang sangat tinggi

Meski memiliki kekurangan, pemerintah tetap menargetkan pembangunan PLTP untuk mensukseskan target penggunaan EBT tahun 2025. Hal itu bukan tanpa alasan, klaim bahwa penggunaan panas bumi sebagai energi ramah lingkungan masih menguat.

Panas bumi merupakan energi yang sangat ramah lingkungan, dimana CO2 yang dihasilkan dari PLTP hanya 1,5% dari PLTU dan 2.7% dari PLTG. Berdasarkan paparan EBTKE ada beberapa karakteristik dari panas bumi diantaranya:

1. Sumber energi bersih, ramah lingkungan, dan sustainable.
2. Tidak dapat diekspor, hanya dapat digunakan untuk konsumsi dalam negeri (indigenous).
3. Bebas dari risiko kenaikan (fluktuasi) bahan bakar fosil.
4. Tidak tergantung cuaca, supplier, dan ketersediaan fasilitas pengangkutan serta bongkar muat dalam pasokan bahan bakar.
5. Tidak memerlukan lahan yang luas.

Berbagai kekurangan yang menyertai kelebihan itu dapat diminimalisir dengan diterapkannya SOP yang jelas serta pengawasan dari pemerintah yang ketat. Mulyanto kembali menegaskan bahwa pengawasan pemerintah sangat diperlukan.

“Kementerian ESDM jangan sungkan menindak pihak-pihak yang terbukti lalai melaksanakan standar prosedur kerja. Hal itu perlu ditegaskan karena kekeliruan sekecil apapun dalam pekerjaan sangat berbahaya bagi semua orang yang terlibat,” ujarnya.

Kementerian ESDM pun mengambil sikap terkait kasus kebocoran gas yang kerap terjadi.

Dadan Kusdiana, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM mengungkapkan menteri ESDM langsung memerintahkan ada evaluasi menyeluruh terkait standar operasi PLTP, tidak hanya untuk dua PLTP tersebut tapi seluruh indonesia.

“Sekarang kita lagi tinjau Standard Operating Procedure (SOP) untuk perbaikan. Pak Menteri sudah ada arahan dilihat lagi SOP pastikan risikonya jadi sangat-sangat minim,” kata Dadan, dilansir dari Dunia Energi, (16/3/2022).

Dirinya menambahkan, sektor panas bumi merupakan bisnis yang memiliki regulasi yang jelas mengenai masalah operasional, sehingga pemerintah akan mempertimbangkan kembali apakah perlu memperbaiki SOP yang ada.

“Semua kegiatan panas bumi SOP sudah ada pengawasan selalu dilakukan Ditjen EBTKE tapi dengan kejadian ini akan dilihat lagi SOP lebih detail lagi apakah perlu ada penyempurnaan,” pungkas Dadan.

Rentetan kasus dugaan kebocoran gas H2S tentu dapat memberikan dampak terhadap iklim investasi panas bumi yang mana resistensi masyarakat terhadap pengembangan panas bumi boleh jadi akan meningkat.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai dua insiden di Dieng dan Sorik Marapi ini sebagai momentum bagi Kementerian ESDM untuk memperketat pengawasan operasional PLTP.

“Peran dari Kementerian ESDM itu adalah monitoring secara berkala untuk memastikan apakah sistem keselamatan itu sesuai dengan SOP,” ujar Fahmy.

Peran aktif Kementerian ESDM dalam memonitoring dan mengawasi pelaksanaan SOP secara berkala adalah kunci untuk mesukseskan investasi panas bumi sebagai alternatif pembangkit listrik selain batu bara yang awal tahun ini sempat membuat geger lantaran kekurangan pasokan di dalam negeri. (*)