Ekonomi

Pola Investasi Masyarakat di Tengah Ancaman Resesi

Kuatbaca

18 November 2022 10:56

Test

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sederet pejabat lainnya berulang kali mengumandangkan ancaman resesi ekonomi di tahun 2023. Isu tersebut mendorong berbagai lapisan masyarakat mengambil sikap, namun dengan pertanyaan dasar, kehebohan ini seakan bisa dimaklumi.

 

Resesi ekonomi menjadi hantu menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Isu ancaman resesi ekonomi yang sudah bergulir itu pun membuat banyak lapisan masyarakat panik. Bagaimana tidak, belum pulih trauma situasi ekonomi akibat pandemi Covid-19, kini masyarakat harus kembali dibuat heboh dengan kabar resesi ekonomi.

 

Terlebih narasi resesi ekonomi disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang kian dipertegas oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sederet pejabat lainnya berulang kali mengingatkan publik mencuatnya ancaman resesi ekonomi.

 

Kehebohan masyarakat terhadap isu resesi ekonomi menjadi hal yang seakan bisa dimaklumi. Mengingat resesi ekonomi bisa memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran, hingga kebangkrutan ekonomi. Secara umum, resesi ekonomi terjadi ketika ekonomi tumbuh negatif dua kuartal beruntun.

 

Secara data, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kembali ke level sebelum pandemi yakni sekitar 5 persen. Namun, pertumbuhan tinggi tersebut tidak mampu menciptakan banyak tenaga kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal terjadi di tengah perbaikan ekonomi, dimana hal itu dapat dilihat dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS. Angka pengangguran Indonesia per Agustus 2022 mencapai 8,42 juta orang. Jumlah tersebut meningkat sekitar 20.000 jika dibandingkan Februari 2022 yang tercatat 8,40 juta orang.

 

Pada periode tersebut, tingkat angka pengangguran juga meningkat dari 5,83 persen pada Februari 2022 menjadi 5,86 persen pada Agustus 2022. Jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran juga belum kembali pada level sebelum pandemi. Diketahui, pada Februari 2020 jumlah pengangguran mencapai 6,93 juta orang dan tingkat pengangguran 4,94 persen. Sementara itu, data Agustus 2019 jumlah pengangguran sebesar 7,10 juta orang dengan tingkat pengangguran ada di 5,23 persen.

 

Pada 2020 lalu dunia mengalami resesi akibat pandemi Covid-19, menyebabkan berkurangnya lapangan kerja dan banyak pegawai dirumahkan. Tanpa aktivitas dan mobilitas manusia, roda ekonomi pun macet.

 

Jika banyak terjadi PHK, berarti pengangguran semakin meningkat. Padahal, mereka dituntut untuk terus memenuhi kebutuhan hidup di tengah resesi ekonomi. Di lain sisi, bagi pekerja yang tidak terkena PHK juga terancam terkena pemotongan upah dan hak kerja lainnya saat resesi ekonomi terjadi.

 

Kepanikan atas resesi ekonomi itu pun dikhawatirkan dapat menggeser pergerakan pola konsumsi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga masyarakat menengah ke atas. Karena kecenderungannya masyarakat dengan penghasilan tinggi sudah mengetahui adanya isu resesi tahun depan, sehingga mereka kerap menahan diri untuk tidak berbelanja. Orang kaya masih menabung di bank karena takut resesi, alhasil Dana Pihak Ketiga (DPK) bank masih gemuk.

 

Padahal masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke atas sangat didorong belanja lebih tinggi lagi, notabenenya mereka yang berpenghasilan tinggi mempunyai kontribusi lebih banyak pada perputaran perekonomian negara termasuk sektor keuangan melalui instrumen investasi.

 

Perencana Keuangan Safir Senduk pun menegaskan agar masyarakat sebaiknya tidak perlu terlalu panik dalam menghadapi isu resesi, lantaran ekonomi Indonesia yang masih terbilang aman dengan tingkat inflasi yang cukup rendah. Namun yang patut diperketat oleh masyarakat yakni berhemat dengan menahan konsumsi yang sifatnya keinginan dan mencari penghasilan tambahan untuk berjaga-jaga dari naiknya biaya hidup.

 

“Masyarakat disarankan investasi pada instrumen yang sifatnya pendapatan tetap, seperti reksadana pendapatan tetap, saham, obligasi, Surat Berharga Negara (SBN), serta emas,” ucapnya kepada KuatBaca.com, Kamis (3/11/2022).

 

Minat masyarakat untuk tetap berinvestasi salah satunya investasi pada emas diklaim tak surut, walau isu ancaman resesi menerpa. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh PT Pegadaian yang menyebut jika dari data secara Year on Year terdapat kenaikan jumlah nasabah sebesar 70 persen. Data per 31 Oktober 2021 mencatat jumlah nasabah baru 117.295 orang, sedangkan pada 31 Oktober 2022 tercatat jumlah nasabah baru 199.917 orang.

 

Dengan demikian, saat ini jumlah nasabah tabungan emas Pegadaian sekitar 5,5 juta orang. Sedangkan total pembiayaan emas mengalami kenaikan sebesar 87 persen dari Rp742 miliar per 31 Oktober 2021 menjadi Rp1.386 miliar atau Rp1,38 triliun per 31 Oktober 2022.

 

“Dalam setiap masalah selalu ada hikmah, dalam setiap solusi selalu ada resesi. Yang jelas Pegadaian menyiapkan produk dan layanan bagi masyarakat baik yang kelebihan dana dengan investasi dan menabung emas, bagi masyarakat yang memerlukan dana dengan gadai dan fidusia, maupun transaksi keuangan lainnya seperti jasa pengiriman uang dan pembayaran secara online,” ujar Humas PT Pegadaian Basuki Tri Andayani kepada KuatBaca.com.

 

Sementara itu, untuk instrumen investasi reksadana ada reksa dana pasar uang yang memiliki risiko minim dan cocok untuk investasi di bawah 1 tahun. Kemudian, reksa dana pendapatan tetap atau obligasi yang cocok untuk investasi 1-3 tahun.

 

Reksa dana campuran yang cocok buat yang suka risiko sedang. Reksa dana ini bisa diinvestasikan untuk 3-5 tahun. Jika ingin lebih berisiko, bisa pilih reksa dana saham yang cocok untuk investasi jangka panjang atau di atas 5 tahun.

 

Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di mana dana kelolaan reksadana nasional mencatatkan penurunan pada periode Januari - Juli 2022 atau dalam 7 bulan beruntun. Baru kemudian pada Agustus 2022, dana kelolaan reksadana nasional mulai bangkit dengan kenaikan, namun belum mampu menutup penurunan yang sudah terjadi sebelumnya. 

 

Setelah sempat naik pada Agustus 2022, dana kelolaan kembali menurun pada September 2022 senilai Rp533,9 triliun, secara bulanan turun 2 persen dan sepanjang tahun berjalan berkurang 8 persen. Unit penyertaan reksadana juga tercatat menurun 2 persen secara bulanan pada September 2022 dan minus 7 persen sepanjang tahun berjalan jadi 393,2 miliar unit. 

 

Pertumbuhan industri reksadana hingga tahun 2023 pun disebut-sebut masih cukup sehat, melihat likuiditas di sistem perbankan yang masih besar. Hanya saja pemilihan kelas aset akan menyesuaikan dengan kondisi pasar, ucap Irwanti, Investment Director, PT Schroder Investment Management Indonesia atau Schroders Indonesia dikutip dari Bareksa, Kamis (3/11/2022).

 

Melihat situasi investasi yang masih prospektif, sikap Presiden Jokowi dan menteri-menterinya yang mengumbar narasi resesi ekonomi ke publik hingga membuat kegaduhan pun seakan memunculkan pertanyaan, akankah situasi perekonomian Indonesia bakal semengerikan itu?

 

Pasalnya, tidak seharusnya Presiden Jokowi mengumbar narasi yang membuat kegaduhan di masyarakat. Karena hal itu secara tidak langsung bukan hanya memberikan dampak kepanikan semata, namun juga malah dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi.

 

“Presiden tak perlu menyampaikan seperti itu, ini hanya akan menjadi efek domino karena masyarakat kita sudah terguncang dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah membuat cukup terpuruk ekonomi rumah tangga. Ditambah dengan kondisi inflasi dan harga membumbung tinggi, tidak pada tempatnya menyampaikan itu di ruang publik ini malah hanya akan menjadi boomerang,” tegas Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah kepada KuatBaca.com di Jakarta, Kamis (3/11/2022).

 

Pernyataan itupun diamini oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira yang menyebut jika pola komunikasi pemerintah jangan hanya menyebarkan fear mongering atau ketakutan saja. Lantaran pernyataan Jokowi itu mulai tidak berimbang antara komunikasi soal resesi ekonomi yang sering disebutkan pemerintah dengan solusi kebijakan yang ditawarkan.




Menurutnya kalau pemerintah meyakini ancaman resesi itu nyata, maka harusnya sudah keluar paket kebijakan berisi relaksasi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen diturunkan jadi 7-8 persen. Termasuk perluasan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja sektor informal yang rentan.

 

Adapun Bansos tidak hanya kompensasi atas kenaikan harga BBM tapi juga ancaman krisis pangan dan stagflasi jangka menengah.

 

“Perpanjangan restrukturisasi pinjaman untuk pelaku UMKM terdampak pelemahan ekonomi. Paket diskon tarif listrik untuk industri padat karya,” ucapnya.

 

Keadaan ini pun menuntut masyarakat untuk mempersiapkan dana darurat minimum 10 persen guna mengantisipasi apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan seperti PHK atau dirumahkan. Masyarakat juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap barang impor khususnya pangan. Inflasi dan pelemahan kurs akan sebabkan penyesuaian terhadap harga barang impor.

 

Atas segudang prediksi tersebut, pemerintah mengklaim pihaknya telah menyiapkan upaya untuk melindungi daya beli masyarakat. Hal itu dilakukan dengan upaya menjaga stabilitas harga dan penebalan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

 

Dalam paket kebijakan melalui terbitan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.115/PMK.05/2022, langkah tersebut akan ditempuh melalui: (i) Menjaga harga jual BBM, LPG, dan listrik (administered price); (ii) Pemberian insentif selisih harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana agar tetap terjangkau; (iii) Mengimplementasikan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Migor bagi 20,65 juta KPM Kartu Sembako dan/atau PKH serta 2,5 juta PKL makanan; (iv) Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam negeri melalui Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP), antara lain kedelai dan jagung; dan (v) Menerapkan penurunan pungutan ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor dan sekaligus mendorong kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di level petani. (*)

Jurnalis : Prabawati Sriningrum

Editor : Jajang Yanuar

Illustrator : Priyana Nur Hasanah

Infografis : Priyana Nur Hasanah


Komentar

Pencarian tidak ditemukan

Belum ada komentar

Kuatbaca.com

Informasi


Tentang Kami

Pedoman Media Siber

Susunan Redaksi

2022 © KuatBaca.com. Hak Cipta Dilindungi