top ads
Home / Telik / Ekonomi / Pajak Dimata Para Streamer Game Online

Ekonomi

  • 100

Pajak Dimata Para Streamer Game Online

  • August 21, 2023
Pajak Dimata Para Streamer Game Online

Streamer game online kini telah menjadi profesi yang lumrah di masyarakat Indonesia. Dari berbagai penelusuran, pada dasarnya mereka telah menyadari adanya kewajiban membayar pajak, ada yang dibayarkan sendiri maupun melalui perusahaan streamer. Ketentuan perpajakan juga sudah menaungi perluasan profesi ini sebagai pajak pekerja seni. Meski demikian, dilihat dari peruntukan pajak ini masih belum transparan.

 

 

Bekerja tak melulu di sebuah perusahaan atau perkantoran. Sebab di masa pandemi Covid-19, justru banyak para pekerja kantoran yang bekerja di rumah. Bahkan setelah status pandemi Covid-19 dicabut pun, masih banyak perusahaan yang memperbolehkan pekerja mereka bekerja dari rumah.

 

Meskipun dalam waktu seminggu ada dua atau tiga hari para pekerja ini ke kantor. Namun, banyak juga yang memilih tidak bekerja sebagai karyawan di perusahaan. Alasanya beragam dari macet hingga tidak ingin memiliki bos alias mau bekerja sendiri.

 

Bukan hanya membuka usaha di rumah, tetapi mereka memilih untuk bekerja yang tidak merepotkan tapi menghasilkan. Seperti pekerjaan sebagai streamer game online yang live streaming di YouTube.

 

Pekerjaan ini ternyata cukup menjanjikan dan penghasilannya juga lumayan untuk kehidupan sehari-hari. Tapi dengan pekerjaan ini bagaimana ya dengan pembayaran pajak mereka?

 

Kuatbaca.com belum lama ini mewawancarai beberapa streamer game YouTube, Faris Aulia Arasy. Ia memilih menjadi seorang streamer game karena keinginannya bekerja dari rumah. Selain itu, alasan klasik warga muda yang tinggal di ibu kota Jakarta bekerja di rumah juga untuk tidak menikmati kemacetan.

 

“Karena pengen kerja dari rumah saja, males keluar macet-macetan,” ungkapnya.

 

Menurutnya, penghasilan bekerja sebagai streamer live juga cukup menghasilkan dan menjanjikan. Namun, ketika ditanya terkait dengan penghasilan dari YouTube AdSense dan saweran viewer, Faris tidak mau menyebutkan total ataupun kisaran pendapatan yang diterima dirinya per bulan.

 

Meski begitu, Faris bisa dikatakan streamer game yang cukup taat dengan pajak. Sebab, dia mengaku selalu membayar pajak selama lima tahun belakangan atau persisnya sejak tahun 2018. Sayangnya, Faris tidak menyebutkan secara gamblang bagaimana caranya membayar pajak bagi profesi streamer.

 

“Untuk melakukan pembayaran pajak sudah sejak 2018 gitu kalau nggak salah. Jadi total lima tahun kali ada. Tapi untuk cara pembayarannya gua nggak bisa jawab,” ungkap pria kelahiran Bandung ini.

 

Lain hal dengan seorang streamer perempuan asal Kepulauan Riau bernama Jessica Windi Sari. Sebelum beralih ke YouTube, Jessi panggilan akrabnya, mengaku live streaming melalui media bernama Nimo. Saat itu, dirinya mendapatkan penghasilan dalam sebulan Rp1 juta hingga Rp3 juta.

 

Pendapatan ini, didapat dirinya dari agensi yang saat itu menangani para streamer game. Penghasilan yang ia peroleh dari fungsinya dalam hitungan watch hour (jam nonton) dan juga dari gift yang diberikan oleh para penonton. Namun dia mengaku, ketika Nimo harus tutup bagi para game, dirinya juga merambah YouTube.

 

Jessi mengaku, di YouTube sama sekali tidak ada gaji karena tidak adanya agensi. Sehingga, uang yang didapatnya benar-benar hanya melalui saweran penonton yang diberikan melalui berbagai platform pembayaran seperti Saweria, SocialBuzz, Ovo, Dana dan lainnya.

 

Tak hanya itu, Jessi juga mengaku tidak melakukan monetesasi akun YouTubenya, sehingga YouTube belum memberinya penghasilan.

 

“Aku nggak monet akun YouTube, karena waktu itu kan aku iseng-iseng doang. Tapi yang jelas kalau gak monet dan member tidak jalan, ya seret deh,” ungkap Jessi kepada Kuatbaca.com.

 

Jessi mengatakan, saat dirinya di Nimo tidak pernah membayar atau lapor pajak secara pribadi. Ini dikarenakan, setiap penghasilan atau upah yang didapat dari agensi, dirinya langsung dipotong untuk hal tersebut.

 

“Bayar pajaknya, sudah dipotong dari gaji Nimo kak. Jadi aku nggak perlu lapor pajak perorangan lagi sih,” jelas Jessi.

 

Hal ini serupa seperti yang dikatakan Ivonne Madlen Christie. Selain streamer game yang live di YouTube, Ivone juga seorang pekerja kantoran dan influencer. Ivone menjelaskan, selama dirinya live atau menjadi influencer, tidak melakukan pelaporan atau pembayaran pajak secara pribadi.

 

Tetapi karena dirinya bekerja dan seorang karyawan di perusahaan swasta, Ivone menjelaskan pembayaran pajak melalui tempatnya bekerja.

 

“Aku kalau dari YouTube nggak bayar pajak, Kak. Karena kan penghasilannya nggak nentu seperti kerja,” aku Ivone.

 

Dia mengatakan, bila dirinya tetap membayar atau lapor pajak menggunakan SPT tetapi dari perusahaan tempatnya bekerja.

 

“Lapor SPT tetap ada dan lewat perusahaan. Jadi aku lebih milih dari perusahaan karena lebih jelas,” kata Ivone.

 

 

Kebijakan Pembayaran Pajak

 

Adanya fenomena streamer atau Youtuber ini kemudian membuat pengamat kebijakan publik angkat bicara terkait masalah pembayaran pajak. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, terkait pembayaran pajak para streamer ini pemerintah memiliki kelemahan. Di mana mereka tidak memperlihatkan transparansi pembayaran pajak.

 

“Mereka (streamer) dikenakan pajak, tapi dikemanakan pajaknya. Ini karena belum ada kebijakan yang jelas,” ungkap Trubus kepada Kuatbaca.com.

 

Trubus pun mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada persoalan pajak terkait streamer ini yang terbuka secara jelas. Dia mengatakan, pemerintah harus memiliki aturan baku agar para streamer ini tidak liar.

 

Bahkan Trubus juga menegaskan, bagi para streamer yang tidak menjelaskan pembayaran pajak mereka, ada dua dugaan. Yang pertama adalah ketika membayar pajak pasti ada surat seperti SPT dan kedua bisa dilacak.

 

Namun karena ini pribadi atau personal, Trubus mengatakan ini sulit untuk dilacak dan untuk menindaklanjutinya tidaklah mudah.

 

“Pada akhirnya mereka tidak bayar pajak. Kebijakan regulatif mengatur secara mudah agar menarik pajak. Pemerintah juga harus sungguh-sungguh melakukan pembenahan pada para streamer liar agar berbadan resmi hukum dan tidak ada diskriminatif,” jelasnya.

 

Trubus mengungkapkan, saat ini lebih banyak para streamer yang tidak bayar pajak dan perlu dilakukan investigasi sehingga dibuat mapping untuk aturan dan urgensi yang jelas.

 

“Jadi, otomatis yang liar dan merugikan yang resmi harus memiliki izin dari Kominfo dan Kemenkumham. Dirjen pajak juga, jadi dua itu harus mapping serta verifikasi investigasi aturan,” ujarnya.


 

Pajak Penghasilan Streamer

 

Hingga hari ini, berdasarkan penelitian We Are Social , YouTube menduduki posisi teratas untuk waktu penggunaan diantara aplikasi streaming sebesar 25,9 jam per bulan. Kemudian diikuti YouTube Go 15,5 jam dan MX Player sebesar 9,3 jam.

 

Dibalik besarnya waktu penggunaan platform YouTube ada creator ataupun streamer dibaliknya. Mereka mendapatkan penghasilan baik dari YouTube Adsense maupun iklan-iklan yang diterima sebagai influencers. Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan, para YouTuber ini tidaklah lepas dari pajak.

 

Dari aspek pajak penghasilan, ada sejumlah skema yang berlaku bagi para YouTuber yakni PPh pasal 25 dan PPh pasal 23. Di mana para YouTuber yang termasuk sebagai wajib pajak harus memenuhi syarat utama yaitu penghasilan di atas PTKP sebesar Rp54 juta per tahun.

 

PPh 21 

Berdasarkan peraturaan terbaru pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berikut tarif perpajakan yang dikenakan:

  1. Penghasilan 0-Rp60 juta dikenakan tarif 5%
  2. Penghasilan Rp60 juta-Rp250 juta dikenakan tarif 15%
  3. Penghasilan Rp250 juta-Rp500 juta dikenakan tarif 25%
  4. Penghasilan Rp500 juta-Rp5 miliar dikenakan tarif 30%
  5. Penghasilan lebih dari Rp5 miliar dikenakan tarif 35%.

 

PPh Pasal 23 

PPh 23 dikenakan bagi YouTuber yang bergabung dalam suatu agency yang menaunginya. Dengan begitu, agency yang menaungi YouTuber ini wajib memungut PPh 21 YouTuber dan melaporkannya kepada DJP.

 

Badan yang wajib membayarkan PPh 21 YouTuber ini tidak hanya agency yang menaungi, melainkan juga perusahaan pengguna jasa YouTuber. Sebagaimana diketahui, Youtuber biasanya memiliki sumber penghasilan diluar monetisasi channel dengan adsense, yaitu dengan endorsement.

 

Dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, pembayaran pajak untuk endorsement ini tergantung kepada perusahaan pembeli jasa YouTuber apakah berstatus sebagai pemotong PPh 21 atau bukan. Apabila berstatus sebagai pemotong PPh 21, maka perusahaan ini wajib memotong PPh atas penghasilan YouTuber terkait. Apabila tidak berstatus sebagai pemotong PPh 21, maka YouTuber wajib melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT Tahunannya bersamaan dengan penghasilannya yang lain. 

 

PPh Pasal 25 

Untuk penghasilan diluar yang dipotong oleh perusahaan pemotong PPh 21, YouTuber tentu masih memiliki sumber-sumber penghasilan yang belum dipotong/dilaporkan pajaknya. Apabila YouTuber ini tidak tergabung dalam agency, Ia berkewajiban melaporkan pajaknya secara mandiri dengan PPh 25. 

 

Dilansir dari laman DJP, profesi YouTuber ini termasuk dalam pekerjaan bebas yang tercatat dalam Kelompok Lapangan Usaha (KLU) kegiatan pekerja seni dengan kode 90002 karenanya pajak dihitung menggunakan tarif pasal 17 UU PPh dengan menerapkan skema tarif progresif. Adapun penghitungannya menggunakan tarif normal sebesar 50% dari penghasilan bruto selama setahun. 

 

 

Simulasi penghitungan untuk YouTuber menggunakan PPh 25 

 

Sebuah channel YouTube “A” memiliki penghasilan dalam setahun sebesar Rp 150 juta. Dihitung dengan skema norma penghitungan penghasilan netto, berikut perhitungan pajaknya.

 

Penghasilan Netto Setahun: 50% x Rp 150 juta = Rp 75 juta 

Penghasilan Kena Pajak: Rp 75 juta - Rp 54 juta = Rp 21 juta 

PPh terutang: 5% x Rp 21 juta = Rp 1.050.000

 

YouTuber juga memiliki kesempatan untuk mengangsur PPh pasal 25 setiap bulannya dan besarannya dihitung dari penghasilan neto dikurangi PTKP lalu dikalikan tarif PPh pasal 17, setelah itu, baru dibagi 12 bulan. (*)

Jurnalis :Maria Regina Oktavia
Editor :Jajang Yanuar
Illustrator :Fandy Dwimarjaya
Infografis :Fandy Dwimarjaya
side ads
side ads