Labirin Kenaikan Harga Tiket Taman Nasional Komodo

Kuatbaca

2 months ago

“Konservasi dan kelestarian lingkungan hidup habitat asli fauna endemik komodo menjadi alasan utama dinaikkannya tarif wisata Taman Nasional Komodo. Pemprov NTT pun menunjuk PT Flobamor sebagai pengelola tunggal salah satu wisata andalan Indonesia itu. Dengan track record perusahaan yang bermasalah, akankah target biaya konservasi dapat tercapai? Mengingat BPK sudah menyatakan ada aktivitas korupsi di badan perusahaan milik BUMD NTT tersebut.”

 

Tarif Taman Nasional Komodo resmi naik per 1 Agustus 2022. Hal tersebut menuai sejumlah penolakan dari berbagai pihak. Beberapa aksi protes dilayangkan sejumlah warga, agen travel dan pengusaha Taman Nasional Komodo. Bahkan aksi mogok kerja pun dilakukan para pelaku wisata.

 

Aksi penolakan juga dilakukan sejumlah elemen masyarakat Labuan Bajo. Aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Sabtu 30 Juli lalu berujung pengepungan mobil bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi.

 

Massa berkumpul di depan Hotel Local Collection Labuan Bajo yang menjadi tempat pertemuan konferensi pers peluncuran aplikasi INISA yang menjadi aplikasi untuk sistem reservasi ke lokasi wisata di wilayah tersebut. Pengunjuk rasa mendesak Bupati Edi untuk turun dari mobilnya dan berinteraksi dengan massa, namun Edi berhasil lolos dari hadangan pendemo.

 

“Kalau penolakan semua unsur menolak, hotel, resto, pelaku pariwisata, travel agen transportasi mati-matian menolak,” kata Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia Nusa Tenggara Timur (Astindo NTT) Jeme Hungga Mataku, Jumat (29/7/2022).

 

Selain itu, masyarakat Pulau Komodo yang tidak terima dengan kenaikan tarif wisata memberikan poin pernyataan sikap mereka. Berikut beberapa poin pernyataan sikap dari sejumlah masyarakat yang menamai dirinya masyarakat Desa Komodo:

 

  1. Kami masyarakat desa Komodo mengutuk keras wacana harga tiket ke Pulau Komodo karena hanya bisa dijangkau oleh pasar menengah ke atas. Dari wacana tersebut sangat berdampak negatif terhadap kunjungan wisata ke Taman Nasional Komodo.
  2. Kami masyarakat Desa Komodo mengutuk keras wacana kenaikan tiket yang sangat signifikan ini oleh Kadis Provinsi NTT, Pemerintah Provinsi NTT yang menyatakan terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di Pulau Komodo dan Pulau Padar, sehingga perlu dilakukan konservasi dan perlu dilakukan pembatasan kunjungan di kedua pulau tersebut dengan jumlah 200.000 pengunjung setiap tahun yang sangat berdampak bagi masyarakat Komodo, terutama pada dampak ekonomi masyarakat dan UMKM yang notabene 90% masyarakat Komodo bekerja di sektor pariwisata.
  3. Argumen konservasi yang dipublikasikan oleh Dr Irman Firmansyah di media sangat tidak masuk akal dikarenakan:
  4. Tidak ada satu penelitian pun yang berargumen ketika banyak wisatawan yang mengunjungi Pulau Komodo akan ada dampak untuk populasi hewan komodo berkurang atau punah.
  5. Pemerintah memberlakukan kebijakan konservasi yang berbeda atas objek yang sama. Komodo yang sama bisa dilihat oleh banyak orang di Pulau Rinca, tapi Komodo di Pulau Komodo hanya bisa dilihat oleh sedikit orang.
  6. Meminta Bupati Manggarai Barat untuk menarik kembali pernyataannya yang mendukung penerapan kebijakan menaikkan harga tiket sebesar Rp3.750.000 ke Pulau Komodo karena alasan konservasi. Stop mengatasnamakan konservasi jika pernyataan tersebut tidak didasari kajian dan pertimbangan yang matang. Selain itu, pernyataan tersebut dapat mengakibatkan menurunnya animo wisatawan untuk mengunjungi Labuan Bajo, Manggarai Barat, khususnya pulau Komodo dan pulau Padar.

 

Penentuan kenaikan tarif TN Komodo menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan kepentingan biaya konservasi nilai jasa ekosistem lingkungan.

Penentuan besaran tarif juga melalui pertimbangan para ahli. Dengan memperhitungkan total keseluruhan dari biaya konservasi nilai jasa ekosistem selama satu tahun.

 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno juga mengatakan jika biaya tersebut sudah termasuk dalam suvenir hasil dari masyarakat setempat.

 

“Di dalam biaya konservasi tersebut sudah ada pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat yang kami bungkus bersama. Salah satunya adalah suvenir, jadi setiap pengunjung akan mendapat suvenir dari hasil kerajinan tangan masyarakat setempat. Ini akan kami dampingi dan tambah nilai ekonominya,” ujarnya pada Weekly Press Briefing di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2022).

 

Jika ditelisik lebih jauh, biaya tiket masuk sebesar Rp3,75 juta/orang berlaku untuk satu tahun. Dalam perhitungannya, Biaya kontribusi konservasi berlaku secara kolektif untuk empat orang wisatawan, yakni Rp15 juta.

 

Dalam mekanisme ini, Pemerintah NTT menunjuk PT Flobamor sebagai pengelola tunggal wisata komodo dalam skema Experimentalist Valuing Environment (EVE) untuk Pulau Komodo dan Pulau Padar serta perairan di sekitarnya.

 

Rincian biaya tersebut dialokasikan untuk Rp2 juta untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke pemerintah, khususnya Balai TN Komodo, Rp200.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat, Rp100.000 biaya Asuransi, Rp 7,1 juta dana konservasi, Rp5,435 juta fee (upah) PT Flobamor, dan Rp165.000 biaya pajak. 

 

Penunjukan pengelola tunggal wisata komodo oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara timur (NTT) perlu dipertanyakan, kala PT Flobamor yang merupakan BUMD memiliki segudang masalah yang sampai sekarang belum terselesaikan.

 

BUMD yang bergerak dalam bidang usaha penyebrangan ini diketahui tidak menyetorkan dividen kepada Pemprov NTT sebesar Rp1,6 miliar pada tahun 2019 dan 2020. Hal tersebut terungkap dari hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020 – LHP Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Nomor: 91b/LHP/XIX.KUP/05/2021, tertanggal 17 Mei 2021.

 

Selain tidak memberikan keuntungan kepada Pemprov sebagai pemilik saham sebesar 99,69%, isu penganiayaan terhadap wartawan juga mencuat ke publik.

 

Dugaan penganiayaan terhadap wartawan berita lokal terjadi saat wartawan tersebut selesai melakukan liputan di PT Flobamor. Wartawan yang berisinal FL tersebut dikeroyok oleh enam orang tidak dikenal sesaat setelah menghadiri jumpa pers terkait temuan BPK terhadap dividen PT Flobamor.

 

Jumpa pers tersebut diwarnai dengan perdebatan antara pimpinan BUMD milik Pemerintah Provinsi NTT itu dengan sejumlah awak media. Kasus ini hingga sekarang belum juga terselesaikan.

 

Permasalahan PT Flobamor tak hanya sampai di situ, kondisi perusahaan juga menjadi sorotan DPRD Provinsi NTT. Para Wakil Rakyat NTT tersebut mendesak diadakan audit investigatif untuk Pengelolaan 3 Kapal Motor Penyeberangan (KMP), termasuk pengelolaan Subsidi Pemerintah Pusat untuk 2 KMP. Selain itu pengelolaan Hotel Sasando dan Hotel Plago yang ditelantarkan PT. Flobamor turut jadi sorotan.

 

DPRD Provinsi NTT juga meminta adanya tinjauan terhadap program pengadaan Beras JPS Covid-19 senilai Rp71,7 Miliar terhadap beberapa anak perusahaan PT. Flobamor dan terhadap dividen Rp1,6 Miliar yang tidak disetor tahun 2019 dan 2020.

“Terkait dengan permasalahan PT. Flobamor, Fraksi merekomendasikan agar pemerintah provinsi segera melakukan Audit Investigasi dengan tujuan tertentu,” ujar Sekretaris Fraksi PAN DPRD NTT, Sayful Sengaji.

 

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat juga menanggapi hal ini usai paripurna agenda pandangan akhir fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi NTT tahun 2021, Senin (21/6/2022). Viktor mengatakan audit investigatif akan menjadi rekomendasi ke depan.

 

Segudang permasalahan yang mengikuti BUMD ini seharusnya menjadi pertimbangan Pemprov NTT dalam menunjuk pengelola tunggal wisata komodo mengingat urgensi yang digadang-gadang pemerintah untuk mencari tambahan biaya konservasi yang dirasa kurang.

 

Melihat hal itu, tim Kuatbaca pun mencoba mengkonfirmasi penunjukan PT Flobamor ini ke beberapa pihak.

 

Tim Kuatbaca menghubungi beberapa pihak seperti Kemenparekraf, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOLBF), KLHK dan Pemprov NTT.

 

Melalui sambungan telepon, Kepala BOLBF, Shana Fatina mengatakan jika MoU konservasi yang dilakukan merupakan kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov NTT.

 

“Penandatanganan ini antara KLHK dengan Pemprov NTT, Parekraf gak ada karena ini wilayah KLHK,” katanya, Rabu (27/7/2022).

 

Posisi Kemenparekraf adalah menyatukan Labuan Bajo sebagai satu kesatuan. Hal tersebut karena Labuan Bajo masuk dalam single destination management.




MoU antara KLHK dan Pemprov NTT berlangsung pada 24 November 2021 lalu. MoU tersebut kemudian berlanjut dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi yang diwakili Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi NTT, PT Flobamor dan Kepala Taman Nasional Komodo (TNK) di kantor TNK, Jumat, 4 Februari 2022 tentang Penguatan Fungsi Kelembagaan, Perlindungan Kawasan dan Pengembangan Wisata Alam di TNK.

 

Hal ini dibenarkan KLHK, melalui humasnya, Andhika Respati.

 

“MoU Gubernur NTT dengan KLHK cq. Ditjen KLHK di 2021 dilanjutkan PKS antara BUMD yang ditunjuk dengan Balai TN Komodo di 2022,” katanya kepada tim KuatBaca, Rabu (27/7/2022).

 

Namun ketika ditanya soal penunjukan BUMD, Andhika mengatakan bahwa sepenuhnya wewenang Pemprov NTT.

 

“Itu di pemerintah daerah mbak. Dari KLHK hanya memperketat praktik bisnis yang akan berjalan khususnya di konservasi sesuai regulasi,” lanjutnya.

 

Berdasarkan keterangan tersebut, Tim pun menghubungi Kepala Bagian Materi & Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov NTT, Diani Ledo dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov NTT, Prisila Parera.

 

Namun hingga berita ini ditulis, pihak terkait enggan memberikan konfirmasi kepada Kuatbaca terkait penunjukan BUMD tersebut yang sempat terlibat banyak masalah tersebut. (*)

Jurnalis : Artha Adventy

Editor : Virga Agesta

Illustrasi Cover : Priyana Nur Hasanah

Layout Infografis : Priyana Nur Hasanah