Kalah Menarik Dimata Investor Mobil Listrik

Kuatbaca

2 months ago

Tesla resmi kembangkan sayap bisnisnya ke Thailand pada akhir Mei 2022. Kabar tersebut cukup menggemparkan masyarakat Indonesia, mengingat belum lama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan selanjutnya Presiden Joko Widodo menemui CEO Tesla Elon Musk di kantornya SpaceX, Boca Chica, Amerika Serikat. Faktor Elon Musk lebih yakin terhadap Thailand untuk menyalurkan investasinya, disinyalir lantaran tidak dapat meyakinkan ESG karena banyaknya tugas yang diemban Luhut Binsar Pandjaitan.

 

Tesla, Sebagai produsen mobil listrik terbesar di dunia, telah memperbesar ekspansi bisnisnya ke pasar Asia Tenggara. Hal itu ditandai dengan mendaftarkan kantornya di Thailand, dengan nama perusahaan, Tesla Company (Thailand) Ltd dengan modal awal 3 juta bath atau sekitar USD87.700, bila dalam kurs rupiah ditaksir mencapai Rp 1,2 triliun.

 

Dilansir dari Thai Enquirer.com, pada Minggu (29/5/2022), masuknya Tesla merupakan harapan besar Thailand untuk menjadi tuan rumah pabrik Tesla, mengingat Thailand terus mendorong penggunaan Electric Vehicle (EV) atau kendaraan bertenaga listrik untuk mendukung transisi ke netralitas karbon.

 

“Di Thailand, Tesla Ltd akan menjual kendaraan listrik termasuk mobil penumpang, truk pikap, dan banyak lagi,” kata Departemen Pengembangan Bisnis Thailand, dikutip dari Thai Enquirer, Minggu (29/5/2022)

 

Memang masuknya Tesla ke Thailand sementara dalam rangka menjual kendaraan saja, belum menjajaki ranah produksi atau merakit kendaraan. Kendati demikian, Thailand terbukti lebih dahulu berhasil memenangkan hati Elon Musk ketimbang Indonesia.

 

Belum lama, santer terdengar kabar pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Elon Musk, tepatnya akhir bulan April lalu.

 

Tak berselang lama, Elon Musk bertemu Presiden Joko Widodo pada awal bulan Mei di tengah kunjungan kenegaraan ASEAN-US Special Summit di Washington D.C.

 

Diketahui pertemuan Presiden Jokowi merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Menko Marves yang membahas mulai dari potensi industri bahan baku baterai kendaraan listrik yaitu nikel, mengenai investasi hingga berbagai inovasi di Indonesia.

 

“Tindak lanjut perintah saya untuk berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi, dan sekarang saya ke sini dan bertemu dengan Elon untuk mendiskusikan kerja sama yang akan datang,” jelas Jokowi dikutip dari Cnbcindonesia.com (17/5/2022).

 

Belakangan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sendiri belum banyak berkomentar terkait masuknya investasi Tesla ke Indonesia. Namun dirinya mengatakan bahwa rencana investasi Tesla masih akan membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.

 

“Masuknya investasi dari suatu perusahaan itu tidak semudah menjentikkan jari, ini butuh proses dan waktu yang tidak sebentar. Apalagi ini investasi dengan nilai jumbo. Jadi kita harus sabar, supaya nantinya bisa benar-benar membawa manfaat besar bagi masyarakat dan negara seperti yang kita semua harapkan,” katanya dalam siaran pers, Senin (23/5/2022).

 


Melihat Regulasi dan Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia - Thailand


Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand merupakan dua raksasa otomotif yang bersaing dengan sengit, terlebih lagi, saat ini di era mobil listrik. Jika dilihat dari regulasi sejak tahun 2017 lalu, Thailand telah mengembangkan kendaraan listrik (EV/electric vehicle) karena menjadi salah satu dari 10 program strategis industri Thailand, yang fokus pada teknologi tinggi dan ekonomi berbasis inovasi, dikutip dari Bangkok Post (21/3/2017).

 

Sementara Indonesia mengeluarkan kebijakan percepatan kendaraan listrik 2 tahun setelahnya, dilihat dari Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi jalan serta beberapa insentif fiskal di dalamnya.

 

Ada beberapa poin penting Insentif fiskal yang diberikan Pemerintah Indonesia untuk kendaraan listrik, di antaranya adalah:

 

  1. Insentif bea masuk atas impor KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai lengkap (Completely Knock Down (CKD), KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Down (IKD), atau komponen utama untuk jumlah dan jangka waktu tertentu.
  2. Insentif pajak penjualan atas barang mewah.
  3. Insentif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah.
  4. Insentif bea masuk atas importasi mesin, barang, dan bahan dalam rangka penanaman modal.
  5. Penangguhan bea masuk dalam rangka ekspor.
  6. Insentif bea masuk ditanggung Pemerintah atas importasi bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam rangka proses produksi.
  7. Insentif pembuatan peralatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
  8. Insentif pembiayaan ekspor.
  9. Intensif fiskal untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri komponen KLB Berbasis Baterai.
  10. Tarif parkir di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
  11. Keringanan biaya pengisian listrik SPKLU.
  12. Dukung pembiayaan pembangunan infrastruktur SPKLU.
  13. Sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industri KBL Berbasis Baterai.
  14. Sertifikasi produk dan atau standar teknis bagi perusahaan industri.

 

Sementara Thailand sendiri berdasarkan Badan Investasi Thailand (The Thailand Board of Investment/ BOI) telah mengeluarkan serangkaian insentif komprehensif yang mencakup semua aspek utama rantai pasokan kendaraan listrik (EV), dengan fokus pada kendaraan listrik baterai (BEV), produksi suku cadang lokal, dan masuknya kendaraan komersial dari semua ukuran, termasuk kapal. Kebijakan insentif tersebut antara lain:

 

  1. Paket promosi baru yang menggantikan paket kendaraan listrik (EV) pertama yang habis masa berlakunya pada tahun 2018, yang mencakup berbagai jenis kendaraan listrik.
  2. Pembebasan pajak perusahaan selama delapan tahun.
  3. Insentif tambahan untuk produksi modul baterai dan sel baterai untuk pasar lokal dengan memberikan pengurangan bea masuk sebesar 90% selama dua tahun.
  4. Mengurangi bea masuk tahun ini dan berikutnya sebanyak 40% untuk kendaraan listrik yang diimpor utuh dengan harga 2 juta bath.
  5. Mobil listrik yang harganya lebih tinggi berkisar antara 2 juta hingga 7 juta bath diberikan keringanan bea masuk sebesar 20%.
  6. Memotong pajak cukai pada kendaraan listrik impor menjadi 2% dari normal 8%.
  7. Produsen mobil yang memenuhi syarat juga akan menerima subsidi antara 70.000-150.000 bath untuk setiap kendaraan listrik dan sepeda motor listrik subsidi sebesar 18.000 bath per unit.



Kesiapan Produksi Baterai


September 2021 lalu, Presiden Joko Widodo telah meresmikan groundbreaking pabrik baterai mobil listrik PT HKML Battery Indonesia di Karawang Jawa Barat. Proyek tersebut memiliki nilai investasi sebesar USD 1,1 miliar atau setara Rp15,6 triliun. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan pabrik tersebut akan menjadi yang pertama bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara.

 

“Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai listrik pertama di Indonesia dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara,” ujarnya, dikutip dari Ekonomi.bisnis.com (15/6/2021).

 

Lebih jauh, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menargetkan pembangunan pabrik tersebut rampung pada September 2022, dan beroperasi secara komersial pada tahun 2023.

“Karena untuk baterai 10 Giga itu akan selesai konstruksi September 2022, dan mulai produksi 2023 jadi Insya Allah,” katanya dalam konferensi pers secara virtual, (18/8/2021).

 

Walaupun mengklaim Indonesia akan memiliki pabrik baterai pertama di Asia Tenggara, nyatanya Thailand sudah lebih dulu. Perusahaan baterai Thailand, Energy Absolute Public Company Limited (EA) mengumumkan keberhasilan membangun pabrik penyimpanan energi dan baterai lithium ion senilai THB 6 miliar (USD 180juta) di Chacheoengsao, tepat di sebelah timur Bangkok pada Desember 2021 lalu. Perusahaan tersebut memproduksi awal 1 gigawatt jam (GWh) per tahun.

 

Kendati kalah cepat dalam pembangunan pabrik baterai, jika melirik dari sisi upah buruh, secara bisnis Indonesia lebih menjanjikan ketimbang Thailand. Dilihat dari upah para buruh pabrik industri manufaktur kendaraan per regional di Indonesia, pertama di Kabupaten Karawang, upah buruh di daerah tersebut tercatat rata-rata sebesar Rp 4.798.312, lalu untuk daerah yang rencananya akan dibangun pabrik Tesla kabupaten Batang, upah minimum regional di daerah tersebut tercatat Rp2.132.535.

 

Sementara itu gaji buruh pabrik di Thailand biasanya sebesar 66.200 THB atau kurang lebih Rp28.100.774 per bulan. Gaji berkisar dari 24.500 TBH atau kurang lebih Rp 10.399.833 (rata-rata terendah) hingga 166.000 THB atau kurang lebih Rp 70.464.178 (rata-rata tertinggi), sudah termasuk perumahan, transportasi, dan tunjangan lainnya.



Komitmen Penerapan Kendaraan Berbasis Listrik


Pada gelaran Bangkok Motor Show 2019, Thailand meluncurkan mobil listrik nasional dengan menghadirkan konsep Mine SPA1. Mobil ramah lingkungan ini merupakan kerja sama antar group energi milik Thailand, PTT dan perusahaan asal Taiwan, Foxcom, dengan kapasitas baterai 30 kWh untuk menggerakkan motor yang mampu menghasilkan daya hingga 127 ps dengan torsi maksimum sebesar 220 Nm. Kabar terbarunya, mobil listrik milik Negeri Gajah Putih ini sudah masuk dalam tahap pengujian.

 

Pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) 2021 di Glasgow, Skotlandia, Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha telah menegaskan pada akhir dekade ini 50 persen dari seluruh mobil yang diproduksi di Thailand adalah Zero-Emission Vehicles (ZEVs), atau kendaraan-kendaraan yang tidak menghasilkan emisi karbon. Pada tahun 2035 Thailand ingin mencapai 100 persen sejalan dengan target ambisius National Electric Vehicle Policy Committee (Komite Kebijakan Kendaraan Listrik Nasional) Pemerintah Thailand.

 

Sedangkan Indonesia melalui Kemenperin mencanangkan strategi nasional untuk memproduksi 2 juta kendaraan listrik dalam tiga tahun mendatang atau tepatnya pada 2025. Target kendaraan listrik di Indonesia ini agar emisi gas buang kendaraan bisa turun sebanyak 29 persen pada 2030 sehingga mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060.

 

Secara statistik, Thailand memang lebih unggul dibanding Indonesia dalam rangka menggaet hati Elon Musk untuk kucurkan investasinya. Namun potensi nikel di Indonesia sebagai bahan utama pembuatan baterai dapat menjadi daya pikat untuk mengikat Elon Musk agar mengalirkan investasinya ke Indonesia.

 

“Padahal dari dulu jualan kita mempunyai cadangan nikel besar dan sebagainya, yang saya rasa itu nggak berpengaruh terhadap minat Investor luar karena kita ESG nya kurang, good government nya itu, jelas Peneliti Instititute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda kepada Kuatbaca.com.

 

Artinya, kondisi pemerintah Indonesia saat ini bisa jadi ancaman gagalnya Elon Musk, tak terkecuali investor asing lain kucurkan investasinya. Nailul menilai, alasan mendasar Tesla lebih yakin berinvestasi ke Thailand karena Indonesia tidak bisa meyakinkan Environment, Social, and Governance (ESG).

 

“Pemerintah ini nggak bisa meyakinkan ESG, good government nya ya, saya rasa Tesla belum mau ke sini, padahal Pak Jokowi sudah datang, Pak Luhut udah datang, tetapi ketika melihat government-nya belum bagus, istilahnya masih dipegang oleh beberapa segelintir orang saja, yang memegang koloni ya Luhut lagi Luhut Lagi,” pungkasnya. (*) 

Jurnalis : Yuda Tri Prasetyo

Editor : Virga Agesta

Illustrasi Cover : Rahma Monika

Layout Infografis : Zakki Fauzi