Intervensi Asing Di Tiap-Tiap Batang Rokok

Kuatbaca

2 months ago

“Sejak PP 109 Tahun 2012 berlaku, ekosistem industri tembakau mulai terganggu. Dengan PP yang mengadopsi intervensi WHO tersebut, pemerintah dan beberapa pihak berpandangan bahwa rokok harus dibatasi. Di sisi lain, perlu diingat bahwa dalam 1 batang rokok itu ada keringat petani, pekerja, pedagang asongan, serta buruh yang kemudian menjadi ekosistem perekonomian pertembakauan di Indonesia. AMPTI dan APTI membuat surat terbuka untuk Presiden dalam menolak intervensi asing dalam membuat kebijakan tembakau serta menolak kenaikan cukai yang dinilai akan mengancam ekosistem pertembakauan terutama petani.”

 

Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) serukan tolak intervensi asing dalam pengendalian tembakau dan menolak kenaikan cukai. Mereka kompak menyuarakan dan meminta perlindungan presiden mengingat saat ini kondisi petani sedang terpuruk akibat cuaca. Selain itu adanya sejumlah kampanye tembakau yang memojokkan petani serta kurangnya kesejahteraan juga jadi keluhan.

 

Hal itu dilakukan karena isu revisi kenaikan cukai oleh Kemenkeu dan rencana revisi PP 109 Tahun 2012 yang diduga mengadopsi dari Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO (FCTC) yang ditakutkan mengancam industri tembakau dan petani tembakau Indonesia. Perlu diketahui, Indonesia masuk 10 besar produsen rokok terbesar dengan nilai cukai yang fantastis.

 

Indikator lain kondisi pertembakauan yang saat ini sedang tak baik-baik saja yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk memutuskan untuk melepas status sebagai perusahaan terbuka menjadi tertutup (Go Private).

 

Direktur Bentoel Dinar Shinta Ulie juga mengungkapkan langkah menghapus pencatatan saham perseroan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) alias delisting. Lebih dalam, Dinar menjelaskan tahun 2022 masih menjadi tahun yang penuh tantangan bagi industri tembakau selain disebabkan kenaikan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE), kurangnya tingkat prediktabilitas peraturan, meningkatnya perdagangan rokok ilegal serta minimnya insentif untuk mendorong investasi turut memberikan tekanan yang besar bagi industri tembakau secara keseluruhan.

 

Dinar menyebut perseroan mengharapkan pemerintah memperhatikan keberlanjutan industri tembakau melalui regulasi yang berimbang bagi seluruh pemangku kepentingan.

 

"Terlepas dari tantangan tersebut perseroan yakin bahwa kami akan terus berperan aktif dalam perekonomian Indonesia menciptakan nilai dan masa depan yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan," jelasnya.

 

Ekosistem pertembakauan menolak intervensi asing dalam pembuatan kebijakan. Mereka menyuarakan ratifikasi FCTC, sekaligus menolak opsi rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) tinggi dan tidak terprediksi. Penolakan itu diamini oleh Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo di Jakarta.

 

“Kami berharap karena sumbang sih yang nyata, kebijakan dan regulasi yang berikan kepada ekosistemnya juga berimbang serta berkeadilan. Sektor ini dituding sebagai seluruh akar permasalahan kesehatan hingga lingkungan. Banyak pedoman-pedoman peraturan pertembakauan yang mengadopsi FCTC, termasuk dorongan dari anti-tembakau untuk merevisi PP 109 Tahun 2019,” kata Budidoyo.

 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno berharap melalui tembusan surat resmi pernyataan sikap ini, Presiden Jokowi berkenan memberikan perlindungan dan berpihak pada perjuangan para petani tembakau yang sedang bertahan hidup.

 

“Mulai dari permasalahan cuaca (iklim), kampanye, anti-tembakau yang terus memojokan komoditas petani, regulasi pengendalian yang tak transparan hingga opsi rencana kenaikan cukai, mengetahui ketidakpastian masa depan petani,”ucap Soeseno.



Seruan Tolak Intervensi Luar Negeri

Jauh dari momentum hari tembakau sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Mei, para perwakilan elemen industri pertembakauan Indonesia sampaikan dan tekankan beberapa hal yang menjadi keresahannya, yaitu terkait ratifikasi FCTC dan menolak kenaikan cukai rokok.

 

Ratifikasi FCTC adalah konvensi kerangka kerja untuk Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC) yang merupakan perjanjian internasional yang dirancang Organisasi Kesehatan Dunia untuk membentuk aturan global atas pengendalian tembakau.

 

Tujuannya untuk melindungi generasi masa kini dan mendatang dari dampak kesehatan, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diakibatkan konsumsi dan paparan asap rokok.

 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit akibat rokok menjadi beban negara.

 

“Biaya kesehatan yang dikeluarkan negara tidak sebanding dengan penerimaan cukai rokok,” kata Kemenkes Budi Sadikin.

 

Budi Sadikin mengatakan saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga di dunia perokok terbesar perokok di atas 10 tahun setelah India dan China, rokok konvensional maupun elektrik. Maka dari itu Kemenkes Budi Sadikin mengajak masyarakat untuk menghindari dan berhenti merokok apapun jenisnya.

 

Perlu diketahui, hingga kini Indonesia satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani ratifikasi FCTC. Menurut data WHO, sejak penandatanganan FCTC pertama kali dilakukan oleh 168 negara dalam rentang waktu antara 2003-2004. Sampai dengan 2015 sudah 180 negara yang telah meratifikasi FCTC.

 

Indonesia masuk dalam 7 negara yang tidak turut serta menandatangani ratifikasi FCTC tersebut. 7 negara diantaranya Andorra, Eritrea, Liechtenstein, Malawi, Monaco dan Somalia.

 

Meskipun desakan WHO lewat FCTC ini dianggap sebagai langkah positif, di lain sisi, langkah ini juga dikhawatirkan berpotensi merugikan berbagai pihak terutama petani tembakau.

 

Menurut Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) FCTC merupakan bentuk campur tangan dan desakan kepentingan anti tembakau asing dalam penyusunan kebijakan yang menyebabkan produk tembakau kian terpuruk.

 

Ketua AMTI, Budidoyo memaparkan poin-poin yang diatur dalam kerangka pengendalian tembakau global seperti FCTC seharusnya tergambar dalam regulasi ekosistem tembakau Indonesia.

 

“PP 109/2012 itu adalah representasi FCTC, karena banyak pedoman-pedomannya yang diadopsi. PP 109/2012 yang berlaku saat ini pun sudah cukup dalam mengendalikan ekosistem pertembakauan. Dengan adanya rencana revisi untuk regulasi pengendalian yang semakin ketat lagi, pasti akan mengancam keberlangsungan seluruh ekosistem tembakau,” ungkapnya saat mengumumkan Pernyataan Sikap Ekosistem Pertembakauan Menolak Intervensi Asing dalam Pertembakauan Kebijakan di Jakarta.

 

Atas dasar itu, AMTI meminta pemerintah menjamin ekosistem IHT dengan kebijakan yang transparan dan partisipatif. Pemerintah juga diminta hentikan revisi PP 109/2012 karena hanya akan menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan hidup ekosistem IHT.

 

Padahal penerimaan cukai hasil tembakau sepanjang 2021 menurut laporan APBN kita tercatat mencapai Rp188,81 triliun atau 108,65% dari target Rp 173,78 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 10,91% dari kinerja tahun sebelumnya yang senilai Rp 70,24 triliun.

 

Faktor pendorong penerimaan cukai hasil tembakau yang tumbuh hingga double digit itu termasuk naiknya produksi hasil tembakau.

 

Memasuki 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui PMK 192/2021 telah mengatur kenaikan tarif cukai rokok sebesar rata-rata 12%. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan produksi rokok akan turun sebesar 10 miliar batang.

 

Pemerintah memiliki setidaknya 4 pertimbangan dalam menentukan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan. Pertama, mengenai soal kesehatan masyarakat karena pemerintah ingin cukai rokok mampu mengurangi prevalensi merokok, terutama pada anak yang ditargetkan turun menjadi 8,7% pada 2024.

 

Kedua, mengenai tenaga kerja pada industri rokok, terutama pada industri yang memproduksi rokok kretek tangan yang proses pelintingannya masih manual.

 

Ketiga, mengenai penerimaan negara karena cukai rokok menyumbang Rp193,53 triliun atau sekitar 10% dari pendapatan negara pada 2022. Terakhir, mengenai pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. (sap)

 

Pungutan cukai yang dikenakan terhadap beberapa objek seperti rokok ataupun hasil tembakau lainnya tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga untuk didistribusikan kembali ke masyarakat, salah satunya melalui mekanisme Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Dana transfer dari pemerintah pusat ini dialokasikan ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

 

Penggunaan DBH CHT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT. Penggunaan tersebut untuk 5 program sesuai UU nomor 39 tahun 2007. Dalam PMK 222/PMK.07/2017 secara detail diatur penggunaan DBH CHT minimal 50% untuk bidang kesehatan yang mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan JKN dalam DBH CHT diarahkan pada sisi supply side yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di daerah sebagai unit layanan kesehatan terdepan dalam Program JKN.

 

Kegiatan bidang kesehatan meliputi:

  • Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/Rehabilitation
  • Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (dengan prioritas pada fasilitas kesehatan tingkat pertama)
  • Pelatihan tenaga administratif dan/atau tenaga kesehatan pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
  • Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau/atau pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja

 

Di samping itu, diamanatkan pula untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DBH CHT dengan mekanisme sebagai berikut:

 

Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT per semester kepada DJPK yang selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan terpenuhinya batas minimal alokasi DBH CHT untuk mendukung JKN dan penggunaan DBH CHT sesuai ketentuan.

 

Bilamana tidak terpenuhinya ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa penundaan, penghentian atau pemotongan penyaluran.

 

DBH CHT juga berperan dalam 96 pembangunan dan 370 rehabilitasi fasilitas kesehatan, penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, pembayaran iuran jaminan kesehatan hingga pelatihan tenaga administrasi dan kesehatan.

 

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno berpendapat berbeda, menurutnya ada ketidakadilan dalam penggunaan hasil dari cukai rokok oleh pemerintah, pihaknya menjelaskan detail bagaimana ketidakadilan  pemerintah dalam cukai rokok.

 

“Kita ambil dari nilai tambah dari tembakau sampai menjadi rokok, jadi 1 kg tembakau itu menjadi 77 pack, katakanlah 1 pack itu Rp10.000 berarti menjadi Rp770.000 ada nilai tambah dari Rp70.000 (harga tembakau) ke Rp770.000 siapa yang menikmati Rp700.000, 70% pemerintah, berarti Rp490.000 itu pemerintah yang menikmati kalau kita mau ngomong keadilan ini nilai komposisinya nggak adil ya kalau mau adil,” jelas Soeseno.

 

Harusnya ini dikembalikan ke siapa yang paling menghasilkan nilai tambah seperti petani, pedagang, pabrikan di dalamnya ada buruh, lalu ada asongan, sampai diterima konsumen itu semuanya memberikan nilai tambah nah kalau mau adil ini mesti dilakukan, jangan pemerintah yang paling banyak ngambil sementara sisanya 30% itu dibagi kepada satu sistem ini, itu tidak adil, sistem ini menerima 30% sementara 70% dari cukai rokok diambil pemerintah itu jelas tidak adil,” lanjutnya.

 

Dalam satu rangkaian sistem atau ekosistem pertembakauan yang paling lemah adalah petani, kenapa bisa begitu, pada rantai ini pabrikan bisa menekan pedagang soal harga, pedagang menekan pedagang kecil, pedagang kecil menekan petani, lalu petani berada di posisi yang tak dapat menekan siapa-siapa. Hal tersebut merupakan satu sistem rantai pertembakauan, jadi satu bermasalah sistemnya maka satu ekosistem secara keseluruhan terganggu semuanya. Sehingga semua instrumen di dalamnya juga harus dibenahi, mulai dari perdagangan, industri hingga pertaniannya.

 

“Kita harus semua mulai dari kementrian terkait misalkan pertanian, juga nanti dari sektor hulunya di Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian, kita dulu pernah minta bahwa sistem perdagangan itu lebih tertib lah tidak oligopsoni. Oligipsoni itu pasar yang salah banyak yang jual sedikit yang beli, bagaimana memperbaiki sistem dari satu rangkaian pertembakauan, sistem ini diperbaiki sistem perdagangan diperbaiki, nanti nilai tambah yang dinikmati petani lumayan,” ungkap soeseno.

 

Lebih jauh Soeseno menjelaskan untuk memperbaiki sistem yang dianggap salah ini, baiknya dimulai dari sisi suplay yang paling dasar, yaitu kualitas pertanian yang harus ditingkatkan. Bagaimana membuat pertanian tidak boros bahan baku, lalu tembakau yang ramah lingkungan, seperti di Korea yang ramah lingkungan, pabrikannya dengan listrik. Di sinilah pemerintah ikut masuk dengan mensubsidi, karena tidak ada kualitas tanpa adanya kepedulian oleh pemangku kepentingan. Soeseno juga membandingkan perdagangan rokok di Indonesia dengan luar negeri.

 

“Sistem perdagangan juga harus baik, seperti di luar, sistem perdagangan mereka tidak liberal betul kalau kita kan super duper lebih liberal dari liberal mereka kalau enggak auction, auction itu lelang terbuka lembaga pemerintah memberi lembaga lelang seperti kayu, karena semua tidak bisa dijangkau dengan kemitraan jadi auctionlah jalan baiknya,” tutup Soeseno.(*)

Jurnalis : Yuda Tri Prasetyo

Editor : Virga Agesta

Illustrasi Cover : Priyana Nur Hasanah

Layout Infografis : Priyana Nur Hasanah