Ekspor CPO dibuka, TBS Kelapa Sawit Petani Masih Murah

Kuatbaca

2 months ago

“Meski Pemerintah Indonesia telah mencabut larangan ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO per 23 Mei lalu dan menghapus pungutan ekspor hingga akhir Agustus 2022, namun, keputusan tersebut dinilai belum berdampak signifikan terhadap harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani. Harga TBS sawit dilaporkan masih tergolong rendah. Sedikitnya ada 3 permasalahan rendahnya harga TBS, Pertama harga CPO yang tidak sesuai Permendag No 55 2015, adanya indikasi pengusaha yang memainkan isu tangki penuh, ekspor tersendat dan ditambah permintaan pungutan Pemkab wilayah perkebunan kelapa sawit.”

 

 

Keran ekspor CPO sudah dibuka Presiden Joko Widodo sejak 2 Mei lalu. Akan tetapi, petani kelapa sawit melalui APKASINDO mengaku pendapatan mereka masih tergolong rendah.

Alexander, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan nilai jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan ekspor Crude Palm Oil (CPO) anjlok, sehingga mengakibatkan para petani dan pengusaha merugi. Padahal saat ini terdapat 20 juta warga yang menggantungkan hidup di sektor pertanian kelapa sawit.

 

Contohnya di Sumatera Utara, TBS kelapa sawit di tingkat petani dibanderol Rp600-1.000 per kilogram. Sedangkan di tingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) harganya Rp1.200 – 1.600 per kilogram. Sementara di Kabupaten Tapanuli Selatan, bahkan sempat menyentuh harga terendah Rp500 per kilogram.

 

Selain Alexander, ada pula petani swadaya asal Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Wayan Supadno, dirinya sampaikan kritik terbuka kepada pemerintah atas apa yang ia rasakan.

 

Wayan menyatakan bahwa semakin banyak pabrik kelapa sawit (PKS) yang tutup lantaran tangki timbun CPO penuh dan stoknya mencapai sekitar 6,3 juta ton dampak dari ditutupnya keran ekspor CPO sejak 28 April lalu. Demikian pula, semakin luas kebun kelapa sawit petani yang tidak panen akibat PKS tutup dan harganya hanya mencapai Rp600 per kilogram TBS di bawah biaya produksi (HPP) Rp1.800 per kilogram.

 

“Petani sawit jutaan kepala keluarga (KK) terancam bangkrut dan anaknya terancam putus sekolah,” demikian bunyi surat terbuka Wayan Supadno.

 

Setidaknya ada 3 hal penyebab harga TBS petani rendah, yang pertama Tender PT KPBN, Pengaruh GAPKI dan pungutan daerah.

 

Mari kita ulas satu persatu, yang pertama adalah Tender PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN). PT KPBN adalah anak perusahaan dari Holding Perkebunan Nusantara yang telah diberikan kepercayaan sebagai agen jual beli atau penjualan dan pemasaran komoditas perkebunan nasional terdiri dari kelapa sawit (CPO, PKO, PKM) karet, tetes dan teh. Areal perkebunan di bawah naungan Holding Perkebunan Nusantara yang terbesar berada di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Papua. PT KPBN juga menyewakan tangki timbun, jasa logistik dan perkiraan harga CPO.

 

Proses penjualan melalui tender secara elektronik, dilakukan secara terbuka dengan peserta/pembeli yang terdaftar. Penawaran dilakukan secara lisan (sistem protes terbuka). Mekanisme ini yang menyebabkan harga TBS yang dijual para petani rendah.

 

Selanjutnya Isu yang dilontarkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang mengatakan kondisi tangki penyimpanan minyak sawit mentah (crude plam oil/CPO) di sejumlah wilayah mulai penuh, sehingga mengurangi produksi dengan mengurangi jadwal panen tandan buah segar (TBS) yang normalnya dilakukan tiap tujuh hingga delapan hari sekali, kini menjadi 12 hari sekali. Karena penurunan jumlah produksi pabrik kelapa sawit berakibat rendahnya harga TBS dari petani.

 

Ditambah Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit (AKPSI) yang meminta kepada pemerintah agar diizinkan pemerintah kabupaten (Pemkab) menarik pungutan hasil panen petani. Permintaan tersebut merupakan usaha pemerintah daerah agar terjadi keseimbangan antar kepentingan pemerintah atau negara, investor, dan masyarakat.

 

“Kita kan minimal Rp25 per kilogram dan kami rasa sudah mencukupi, sudah ada rasa adil di hati kami cukup,” ucap Yulhaidir Ketua AKPSI.

 

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan masih perlu waktu untuk menyelesaikan masalah murahnya harga TBS yang diterima oleh para petani. Menurutnya perlu waktu untuk kembali aktivitas ekspor CPO, sebab negara-negara konsumen seperti India dan Pakistan telah membeli minyak goreng dari pihak lain akibat penutupan ekspor yang dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, sehingga tangki CPO penuh.

 

“Kalau nanti ekspornya lancar, sekarang masalahnya kan TBS tandan buah segar yang murah, karena tangki-tangki penuh, kenapa tangki-tangki penuh, karena kemarin sempat kita stop, penyesuaian angkutan logistiknya kapal-kapal kan kemarin kita mau kirim kapalnya kan tetap bekerja, dia kerja sama yang lain, angkut yang lain,” ungkap Zulhas.

 

Namun Ketua Umum Asosiasi petani kelapa sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat Manurung menyoroti dan memprotes beberapa hal yang menjadi biang kerok anjloknya harga TBS petani, meski Menkeu Sri Mulyani telah menghapus pungutan ekspor kelapa sawit hingga Agustus, yang dinilai tak berdampak signifikan pada harga TBS petani.

 

“Setelah pungutan ekspor (PE) dihapus, naik Rp150-Rp300. Hitungan kami dengan dibuangnya PE, harga CPO Indonesia naik dari Rp9.000 ke Rp12.000, Harusnya harga TBS ada di Rp2.400,” jelas Gulat Manurung.



 

Selain penghapusan PE dan FO yang sudah diberlakukan, Gulat juga berharap untuk mempertimbangkan penghapusan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) karena menjadi beban dan menghambat naiknya harga TBS.

 

Gulat juga mencurigai adanya masalah lain yang membuat harga TBS masih rendah. Ia menyebut Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kurang terbuka perihal tangki minyak yang disebut sudah penuh.

 

“Kami berharap pabrik kelapa sawit jangan ada dusta di antara kita. Buktinya kan CPO mereka keluar, tronton-tronton keluar, ekspor lancar tidak jelek-jelek banget tapi frame yang dibangun adalah frame membuat kita petani sawit selalu terpuruk harganya” tegasnya.

 

Frame yang dimaksud Gulat adalah akibat larangan ekspor dicabut, maka tidak ada lagi ekspor CPO dan turunannya. Akan tetapi data menunjukkan bulan April 2022 itu masih berlangsung ekspor 2,58 juta ton. Di atas kertas, data itu memang menunjukan adanya penurunan 20% dari tahun lalu di bulan yang sama, lantas di bulan Mei ekspor berlanjut 1,01 juta ton atau turun 67% berbanding bulan Mei 2021, tetapi bulan Juli ekspor mencapai 2,91 juta ton atau naik 28% dari bulan Juli tahun lalu.

 

“Artinya ekspor berjalan, hati hati, ini data kami dapat dari Kemenkeu yang sudah menerima BK (bea keluar) nah untuk hari ini sampai tanggal 23 ekspor itu sudah berlangsung sebesar 1,3 juta ton sudah berlangsung atau 47% dari tahun lalu dari bulan yang sama yaitu bulan Juli,” ungkap Gulat.

 

Jika begitu, pantas jika para petani curiga perusahaan menunggu harga tinggi, sehingga menumpuk stok CPO. Akibatnya, TBS petani sawit pun dibayar dengan harga rendah.

 

“Maka saya sebut sudah ada permainan bagaimana membeli CPO pabrik-pabrik sawit murah supaya pabrik bisa menekan kami, petani sawit,”

 

Masalah di pemerintahan, Kemendag justru berkutat pada harga TBS petani dengan memberikan peringatan kepada pengusaha perkebunan untuk membeli tandan buah segar (TBS) sawit sesuai arahan Presiden Jokowi terbaru yaitu sebesar Rp2.000/kg, tetapi tidak menetapkan harga CPO seperti yang dikatakan APKASINDO.

 

Selain itu Gulat berharap pemerintah dalam hal ini Kementrian Perdagangan (Kemendag), Kementrian Pertanian (Kementan), dan Kementrian BUMN melakukan pengawasan ketat kepada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) agar proses tender di PT KPBN patuh terhadap harga referensi Kemendag sebagaimana diatur dalam Permendag No. 55 Tahun 2015. Jangan sampai harga tender PT KPBN yang tidak kompetitif dan cenderung fluktuatif menjadi referensi harga CPO karena akan berpengaruh besar terhadap harga TBS petani.

 

“Ini tidak terlepas dari selalu rendahnya harga CPO di tender PT KPBN. Harusnya kita menggunakan perangkat namanya Permendag No 55 Tahun 2015 tentang harga referensi CPO yang diterbitkan setiap bulan, harusnya kita berkiblat ke situ bukan berkiblat kepada harga hasil tender CPO yang di PT KPBN,” tegas Gulat Manurung. (*)

 

Jurnalis : Yuda Tri Prasetyo

Editor : Virga Agesta

Illustrasi Cover : Priyana Nur Hasanah

Layout Infografis : Priyana Nur Hasanah