Lagi-Lagi Ulah Buzzer

Kuatbaca

9 months ago

“Pengaburan informasi yang dilakukan Buzzer membuat khalayak geram. Namun, sebagian orang bahkan negara malah sebaliknya. Memanfaatkannya demi sebuah kepentingan politik.”

 

JAKARTA – Jagat Twitter kembali heboh, usai pengakuan sebuah akun @txtdrpemerintah yang dikelola Lestianto Eko alias Lele, ia mengaku telah dikontrak dalam jangka waktu tertentu oleh politikus PDI-P Puan Maharani untuk menyebarkan berita positif tentang dirinya demi menaikan citra positif kepada khlayak.


Kejadian bermula ketika salah satu akun bernama @eksploitasu menyenggol akun @txtdrpemerintah dengan cuitan berupa secreenshot penyeberan pemberitaan mengenai Puan Maharani yang membuat kecurigaan netizen.


Tak menunggu waktu lama, akun influencer @mazzini_gsp serta penyanyi yang juga penulis @FiersaBesari menggoreng tweet tersebut. Setelah itu, cuitannya menjadi ramai dibicarakan hingga akhirnya akun @txtdrpemerintah mengakui telah dikontrak oleh Puan Maharani untuk menjadi Buzzernya.


Bukannya mendapat citra positif, politikus PDI-P Puan Maharani malah menjadi bulan-bulanan oleh netizen dengan serangkaian umpatan serta sumpah serapah. Disisi lain, PDI-P melalui Ketua DPD PDI-P asal Sumatera Barat Alex Indra menepis soal isu akun Twitter @txtdrpemerintah merupakan buzzer Puan.


"Ini semuanya kan tergantung sudut pandang, kita sebagai pengguna sosial media kadang suka me-repost berita, apa yang kita repost, yang kita repost itu berita yang menurut kita baik, yang menurut kita perlu diapresiasi dan berikutnya berita yang kita anggap dengan sudut pandang negatif," kata Alex dikutip dari pemberitaan detik.com, Kamis (9/12/21).


Menggunakan jasa buzzer untuk kepentingan bukanlah pertama kali di Indonesia. Hasil riset Center for Innovation Policy dan Governance (CIPG) pada 2017 mengatakan bahwa buzzer pertama kali muncul di Indonesia pada 2009. Saat itu, buzzer muncul bersamaan dengan maraknya pengguna Twitter di Indonesia.


Hasil riset CIPG mengatakan penggunaan buzzer baru mencapai puncaknya ketika Pilkada DKI 2012 dan sejak saat itu buzzer semakin banyak bermunculan menjelang pemilihan umum (pemilu) seperti di tahun 2014 dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017.


Pada Awalnya, keberadaan buzzer di media sosial masih dianggap sebagai hal yang positif dan lumrah karena mereka biasa dilibatkan oleh korporat dalam promosi produk. Namun, di tahun 2017 pada Pilgub DKI Jakarta Ahok versus Anies Baswedan terjadi pergeseran menjadi negatif. Lantaran terlibat dalam peristiwa politik serta penyebaran informasi palsu (hoax) yang berdampak pada polarisasi ditengah masyarakat.


Tak hanya itu keberadaan buzzer juga merajalela di Pilpres 2019 Jokowi Vs Prabowo. Hal ini diungkapkan oleh ‘Kakak Pembina’ istilah pimpinan buzzer. Permadi Arya atau yang lebih dikenal Abu Janda mengaku pernah menjadi buzzer Presiden Jokowi yang pada saat itu berstatus petahana.


“Mungkin karena kreativitas, keberpihakan, dan keberaniannya itulah pada 2018, tim sukses Jokowi mengajaknya bergabung selama kampanye 2019 berlangsung,” ujarnya.


Bahkan yang terbaru, organisasi keislaman yang didanai pemerintah yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta ikut-ikutan bakal membikin tim siber guna menangkal narasi negatif yang menyerang Gubernur Anies Baswedan.


“Saya berharap infokom dan MUI DKI bisa bekerja sama membela dan membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menangkal serangan bahkan fitnah yang ditunjukan kepada dirinya di sosial media,” kata Munahar Muchtar, ketua umum MUI DKI yang disiarkan melalui situs resmi MUI.


Kembali menilik data CIPG, buzzer adalah individu atau akun yang memiliki kemampuan amplikasi pesan dengan cara menarik perhatian atau membangun percakapan, lalu bergerak dengan motif tertentu.


Buzzer biasanya mempunyai jaringan yang terorganisasi yang masif, sehingga mampu menciptakan konten sesuai konteks dan persuasif yang digerakkan untuk memuluskan tujuan tertentu. Singkatnya, buzzer adalah pelaku kebisingan di media sosial. Lantas motif apa yang memprakarsai seseorang ingin menjadi buzzer?


Data dari CIPG mengatakan ada dua motif utama yang menggerakan seseorang menjadi buzzer. Pertama, motif komersial yang ditandai aliran dana. Kedua, motif sukarela yang didorong oleh ideologi atau rasa kepuasan tertentu terhadap suatu produk dan jasa.


Motif komersial pernah diungkap oleh ‘Kakak Pembina’ Abu Janda, ia terang-terangan menyebut medapatkan jackpot ketika menjadi buzzer untuk tim Presiden Jokowi. “Iya, saya pernah diminta jadi pembicara dalam kampanye di Hong Kong dan Jepang,” kata dia dalam suatu wawancara program Blak-blakan detik.com, Senin (1/2/21).


Keterangan Abu janda diperkuat oleh pernyataan Pakar Telekomunikasi Heru Sutadi, ia mengungkapkan bayaran ‘Kakak Pembina’ bisa mencapai Rp30 juta hingga Rp500 juta per bulan. Namun demikian, ada juga yang dibayar per enam bulan dikisaran Rp300 juta sampai Rp600 juta dan setahun angkanya bisa mencapai miliaran rupiah.



Pasukan buzzer  sendiri mendapat upah bulanan Rp3 juta sampai Rp4 juta, sedangkan koordinator tim berkisar Rp6 juta sampai Rp7 juta. Dalam satu tim, biasanya beranggotakan 12 hingga 100 orang sesuai kontrak.


“Jadi angkanya ikut sesuai kontrak yang berlaku. Itu kontraknya gede tergantung tugas dan tujuannya," ungkap Heru, mengutip dari pemberitaan Sindonews, Rabu (10/2/21).


Serupa dengan Indonesia, sejumlah negara juga gencar menggunakan jasa buzzer untuk kepentingan politik. Berdasarkan laporan ‘2019 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation’ membeberkan ada 5 negera paling sering menggunakan buzzer.


1.    China

Dalam laporan itu, tim buzzer China diperkirakan berjumlah 300.000 hingga 2 juta orang. Bahkan, mereka berstatus staf permanen serta bekerja di kantor lokal dan regional.

2.    Israel

Dilaporkan tim buzzer di Israel beranggotakan 400 orang. Tak main-main, mereka juga mendapat pelatihan formal. Serupa dengan China, mereka juga berstatus sebagai staf permanen. Nilai kontraknya bervariasi, mulai dari USD 778.000 atau setara Rp11,1 miliar hingga USD 100 juta atau setara Rp1,4 triliun (Kurs 14.400 per dolar AS).

3.    Iran

Iran merupakan salah satu negara yang menyebarkan doktrin politik ke luar negeri lewat kecanggihan teknologi. Facebook dan Twitter menjadi perantaranya. Dalam laporan tersebut, tak disebutkan berapa jumlah buzzer yang dimiliki Iran. Namun, negara itu rela menggelontorkan dana cukup besar demi menyebarkan propaganda lewat media sosial. Iran terhitung telah merogoh USD 6.000 atau setara Rp85,9 juta untuk mengiklankan propaganda di Facebook.

4.    Arab Saudi

Sama dengan Iran, Arab Saudi juga termasuk negara paling mengandalkan Facebook dan Twitter untuk menyebarkan propagandanya ke luar negeri. Diperkirakan mereka rela merogoh 150 poundsterling atau setara Rp2,8 juta (Kurs 18.942 per Poundsterling) demi menciptakan satu tagar Twitter masuk dalam daftar 'trending'.

5.    Venezuela

Dibawah kepemimpinan Nicolas Maduro, Venezuela juga mengandalkan buzzer untuk menyebarkan propaganda. Tim buzzer Venezuela diperkirakan berjumlah 500 orang. Dengan bayaran mencapai Rp1 juta hingga Rp50 juta perkontrak.

Setelah melihat nominal angka yang begitu fantastis untuk gaji buzzer, lalu bagaimana pola rekrutmen mereka? Berdasarkan hasil riset yang dikemukakan CIPG, adapun pola rekrutmen menjadi buzzer adalah sebagai berikut.

1.    Media Sosial

  •  Pemantauan akun yang aktif di media sosial seperti retweet, share dan like.

2.    Group Chat 1

  • Seleksi akun yang aktif di media sosial. Akun yang aktif dimasukkan ke dalam grup chat 1, biasanya memanfaatkan WhatsApp dan Telegram.

3.    Group Chat 2

  • Seleksi akun yang paling aktif di grup Chat 1. Akun yang paling aktif dimasukkan ke grup Chat 2.

4.    Pertemuan Tatap Muka

  • Individu dengan akun paling aktif yang sudah terjaring di grup chat 2 diundang dalam pertemuan tatap muka dengan koordinator buzzer.
  • Buzzer terpilih.

Pola rekrutmen buzzer lainnya adalah agensi atau biro komunikasi memetakan dan mencari akun buzzer yang sesuai dengan kebutuhannya. Atau bisa juga mengumumkan lowongan untuk menjadi buzzer produk atau isu tertentu.


Setelah merilis data cara pola rekrutmen buzzer, CIPG juga membocorkan strategi buzzer mereka dalam menggarap suatu konten. Antara lain:

  1. Berkicau dengan tagar serta membangun percakapan, baik secara alami maupun rekayasa.
  2. Membuat atau memanfaatkan situs berita untuk meningkatkan kredibilitas konten.
  3. Memanfaatkan jaringan yang dimiliki buzzer dan aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp dan Telegram untuk menyebarkan konten.


Sosiolog UGM, Achmad Munjid menerangkan kepada Kuatbaca.com, pemberantasan buzzer di jagat media sosial terkendala aturan hukum. Saat ini, belum ada ketentuan yang jelas dalam mengontrol aktivas percakapan masyarakat di media sosial. Hal ini juga yang mambuat para buzzer seakan leluasa melakukan aksinya.


“Belum ada aturan maen yang jelas dalam bercakap-cakap di sosial media,” jelas Achmad Munjid, Senin (13/12/21).


Achmad berharap itikad pemerintah dan DPR untuk melakukan pengaturan buzzer masuk dalam rencana revisi UU ITE. Sebagaimana diketahui, RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah masuk dalam prolegnas 2022.

Menurutnya, revisi UU tersebut menampung kritik masyarakat bahwa buzzer kerapkali digunakan untuk menekan lawan politik pemerintah.


“UU ITE bukannya untuk mengatur aktivitas percakapan yang dilakukan oleh buzzer agar tidak melakukan seenaknya di dunia maya, malah digunakan menekan lawan politik secara represif,” katanya.


Solusi sementara, hingga pemerintah dan DPR benar-benar beritikad mengontrol aktivitas buzzer, paling tidak perlu adanya penangkalan dampak isu yang digulirkan buzzer. Pemerintah diminta merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk membangun narasi di masyrakat, agar tidak mudah percaya pada penyebaran informasi yang diterima. Karena bisa jadi itu datang dari buzzer.


“Seharusnya pemerintah itu merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk mengawasi dan mengkampanyekan lebih massif dampak bahaya penyebaran informasi palsu (hoax) serta edukasi check and balances untuk mengatahui kebeneran informasi tersebut,” pungkas alumni Temple University AS itu. (*)


Jurnalis : Ahmad Hendy Prasetyo

Editor : Jajang Yanuar

Illustrasi Cover : Priyana Nur Hasanah