Drama Penghapusan Kelas III BPJS

Kuatbaca

9 months ago

BPJS hanya akan memiliki dua standar layanan, dengan menghapus kelas ‘bawah’ BPJS atau dulu disebut kelas III. Seperti apa dampak perubahan ketentuan ini dapat meningkatkan aksesi masyarakat pada layanan kesehatan secara layak dan merata.

 

JAKARTA – BPJS kesehatan masuki babak baru penghapusan kelas paling bawah dari layanan BPJS, saat ini hanya disebut ‘kelas BPJS’. Sebelumnya layanan terbagi ke dalam tiga kelas, I-II-III menjadi hanya kelas standar saja untuk layanan non premium kelas I. BPJS menggebrak ide ini karena kebijakan lama dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Rencana tersebut telah disampaikan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sejak 2020 lalu dan ditargetkan mulai berlaku tahun depan atau paling lambat Januari 2023. Nantinya, sesuai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), peserta BPJS hanya akan menerima layanan kelas rawat inap standar dan Kebutuhan Dasar Kesehatan atau KDK saja.


Sebelum menguliti rencana tersebut, ada baiknya dibahas tuntas mengenai latar belakang BPJS. Menurut data yang diperoleh dari situs resmi BPJS, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.

 

Pada tahun 1949, program pelayanan kesehatan ini dikhususkan untuk pegawai negeri sipil dan keluarganya saja. Menteri Kesehatan Prof. G.A. Siwabessy mengajukan gagasan program asuransi kesehatan semesta (universal health insurance).

 

Pada tahun 1968, pemerintah pun menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1/1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya.

 

Kemudian tahun 1984, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 yang mengubah BPDPK dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu PERUM HUSADA BHAKTI (PHB), yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.

 

Selanjutnya pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial.

 

Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang selanjutnya dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum tercover oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta.

 

Barulah kemudian BPJS Kesehatan diresmikan pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes (Persero). Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan.



Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.

Aturan BPJS tahun 2014 itulah yang masih digunakan hingga sekarang. Untuk diketahui, besaran iuran BPJS 2021 yang masih berlaku untuk kelas I sebesar Rp 160.000, kelas II sebesar Rp 110.000 dan kelas III sebesar Rp 42.000 (mendapat subsidi pemerintah sebesar Rp 7.000 per Januari 2021)


Tarif kelas BPJS yang ada saat ini pun dianggap sudah tidak relevan oleh DJSN. Hal itu berdasarkan alasan tarif pembayaran klaim pada rumah sakit dan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP relatif rendah setiap tahunnya. “Tarif rumah sakit dan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama sudah tidak layak, memang sudah banyak yang kelihatan dalam pantauan kita,” kata anggota DJSN Asih Eka Putri dikutip ekonomi.bisnis.com, Minggu (12/12/2021).

 

Desakan kenaikan tarif pada penghapusan kelas BPJS ini disuarakan oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI). Dia meminta pemerintah untuk menetapkan iuran tertinggi bagi peserta BPJS Kesehatan seiring implementasi kebijakan rawat inap kelas standar secara bertahap tahun depan. ARSSI mengeluhkan indeks tarif pembayaran klaim kepada rumah sakit swasta belum mengalami kenaikan selama delapan tahun terakhir.

 

Perlu diketahui, sebelum finalisasi kelas BPJS Kesehatan dihapus, pemerintah berencana melakukan transisi kelas rawat inap (KRI) JKN yang dibagi ke dalam dua kelas standar. Kelas ini adalah kelas standar A dan kelas standar B. Kelas standar A adalah kelas yang diperuntukkan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

 

Sedangkan kelas standar B diperuntukkan bagi peserta Non-PBI JKN. Aturan penghapusan kelas tersebut mulai dari penyesuaian manfaat medis dan non-medis, Indonesia Case Based Groups (INA CBGs) atau rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis, kapitasi, hingga iuran peserta.

 

Berdasarkan kelas PBI dan non-PBI itu, ketentuan luas kamar dan jumlah tempat tidur tiap kamar akan berbeda. Di mana untuk kelas untuk peserta PBI, minimal luas per tempat tidur (dalam meter persegi/m2), sebesar 7,2 meter persegi dengan jumlah maksimal 6 tempat tidur per ruangan. Sementara di kelas untuk peserta non-PBI, luas per tempat tidur sebesar 10 meter persegi dengan jumlah maksimal 4 tempat tidur per ruangan.

 

Nantinya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ARSSI Ichsan Hanafi berharap iuran tertinggi tarif ditarik berdasar besaran tarif kelas I dan II yang berlaku dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

 

“Tarif ini sudah hampir delapan tahun tidak naik, tarif non PBI yang empat tempat tidur mungkin disesuaikan dengan kelas satu yang sekarang, PBI yang enam tempat tidur bisa disamakan dengan tarif kelas dua sekarang,” harap Ichsan, Minggu (12/12/2021).

 

Menurut Ichsan besaran itu wajar mengingat rumah sakit swasta mesti mengeluarkan investasi yang relatif tinggi untuk mengatur ulang fasilitas layanan kesehatan mereka sesuai dengan kelas standar yang menjadi amanat Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Selain investasi itu, rumah sakit swasta juga mengeluhkan turunnya pendapatan mereka akibat tingginya beban layanan kesehatan selama delapan tahun terakhir.

 

“Bayangkan kalau delapan tahun iuran ini tidak naik, UMR hampir setiap tahun naik, inflasi setiap tahun naik. Artinya, selisih (keuntungan) semakin kecil, akan sulit sekali bagi rumah sakit bertumbuh dan berkembang,” pungkasnya.

 

Sinyal-sinyal ARSSI setuju jika aturan penghapusan kelas rawat inap diterapkan tampak jelas. Dengan syarat, nilai besaran tarif nantinya dapat menyesuaikan kenaikan beban layanan kesehatan. Atau setara dengan tarif kelas I dan kelas II yang berlaku sekarang yaitu berkisar antara Rp 100.000 – Rp 150.000.

 

Penerapan rawat inap kelas standar ini dicanangkan akan mulai berlaku pada 2022 atau paling lambat Januari 2023. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kepastian berapa besaran tarif iuran yang akan ditetapkan. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan belum mengetahui besarannya karna masih dalam proses.

 

Menurut Muttaqien, iuran BPJS yang akan diputus harus diperhitungkan berdasarkan beberapa pertimbangan, mulai dari inflasi dan biaya kebutuhan jaminan kesehatan. "Yang penting juga adalah memperhatikan kemampuan membayar iuran peserta, terutama jika kita lihat di masa pandemi seperti sekarang ini," tandasnya.

 

Penghapusan kelas dan penerapan kelas standar sejatinya bertujuan untuk menjalankan prinsip asuransi sosial dan equitas di program JKN. Penghapusan kategori kelas itu sesuai dengan amanat UU SJSN Pasal 23 (4) yang mengatakan bahwa jika peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka diberikan "kelas standar". “Kelas BPJS Kesehatan dihapus itu hanya berlaku untuk rawat inap. Sementara rawat jalan normal seperti biasanya. Nanti segmentasi peserta otomatis berubah, tidak ada lagi kategori peserta kelas 1, 2, dan 3," jelasnya.

 

Akan tetapi, jika ditelaah secara mendalam, kebijakan ini dinilai kurang tepat karena digembar - gemborkan di tengah musibah pandemi. Wabah ini dianggap merugikan seluruh lapisan masyarakat secara ekonomi. Apabila kebijakan kelas standar diterapkan dengan jalan tengah besaran tarif Rp 100.000 – Rp 150.000, maka publik akan merasa sangat keberatan.

 

Hal ini terlihat pada kebijakan kenaikan tarif BPJS Januari 2021 lalu. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menjawab pertanyaan kritis atas hal itu kepada Kuatbaca.com, Senin (13/12/2021). Jauh sebelumnya ia menilai perlu ada evaluasi terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Terlebih lagi pada awal tahun 2021, peserta mandiri khususnya kelas III mengalami kenaikan iuran dari Rp 25.000 menjadi Rp 35.000 karena subsidi Pemerintah diturunkan menjadi Rp 7.000.

 

Kenaikan iuran dinilai akan menambah daftar panjang jumlah peserta yang menunggak, melihat kondisi perekonomian masih terdampak pandemi. "Kenaikan terbaru itu justru tambah tunggakan. Karena kondisi makin nggak terkendali karena pandemi, pandemi ini kan kondisi extraordinary, darurat. Kaitannya dengan anggaran JKN mau nggak mau menyusut, yang kemungkinan bisa berkurang layanan berkurang perlindungan, jadi program JKN nggak optimal," jelas Trubus.

 

Dengan demikian, Trubus menyarankan perlu adanya evaluasi optimalisasi yang ada terlebih dahulu seperti penyesuaian tarif iuran juga evaluasi program-program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Senada dengan itu, Koordinator Bidang Advokasi BPJS Kesehatan, Timboel Siregar pun turut bersuara. Dia menilai penerapan kelas standar dalam layanan rawat inap BPJS Kesehatan akan berdampak kepada besaran iuran dan tarif INA-CBGS. Ia memprediksi besaran iuran dan tarif INA-CBGS akan dihitung ulang menyesuaikan dengan dua jenis kelas standar.

 

"Saya berharap besaran iuran yang akan ditetapkan bisa terjangkau oleh peserta mandiri, sehingga bisa menurunkan jumlah peserta yang non-aktif atau yang menunggak iuran," ujar Timboel, Rabu (8/12/2021).

 

Timboel mengingatkan bahwa apabila iuran nantinya ditetapkan lebih dari Rp 35.000/orang per bulannya, maka akan semakin mempersulit peserta kelas 3 mandiri untuk membayar iuran. "Oleh karena itu, saya berharap agar penerapan Kelas Rawat Inap Standar dengan nilai iuran baru maka dimungkinkan peserta kelas 3 mandiri yang tidak mampu untuk mendaftar di Kelas Rawat Inap Standar PBI dengan nilai iuran Rp 42.000 per orang per bulan, namun mendapat subsidi Rp 7.000 sehingga mereka tetap membayar Rp 35.000 seperti saat ini," lanjutnya.

 

Adapun untuk tarif INA-CBGS diharapkan nantinya bisa mendorong rumah sakit yang selama ini tidak mau bekerja sama, akan mau menjadi mitra BPJS Kesehatan. Sehingga, program ini dapat mendukung peningkatan tempat tidur bagi peserta JKN. "Demikian juga, dengan menjadikan rawat inap kelas standar maka potensi fraud INA-CBGS dari perbedaan kelas perawatan RS akan dapat dikurangi," harap Timboel.

 

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan wacana penghapusan kelas BPJS ini akan membebani masyarakat. “Itu membebani yang kelas III karena pada akhirnya meski berbayar, ini tidak efektif di tengah pandemi,” ucap Trubus.

 

Selanjutnya, kata dia, apabila ketentuan ini diputuskan maka perlu ada tata kelola yang baik. “Banyaknya penyimpangan karna tata kelola yang kurang baik, pengawasan yang lemah, jadi terjadi banyak kekecewaan sehingga implementasinya tidak baik. Yang melanggar didiemin aja,” ungkapnya.

 

Trubus menilai kebijakan ini hanya menguntungkan pihak pemerintah saja. Meski tidak sepenuhnya beruntung, akan tetapi tetap saja terjadi ketimpangan, dan berat sebelah.

 

Dari sederet pro dan kontra yang muncul setelah wacana penghapusan kelas BPJS mencuat ke publik, diharapkan itu menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah sebelum memutus kebijakan tersebut. Apakah kebijakan itu dianggap sudah tepat atau malah sebaliknya. Apakah kebijakan yang diambil nanti dapat dipastikan sesuai visi-misi BPJS yaitu seluruh penduduk Indonesia terlindungi jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata? Lalu, berapa besaran tarif yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Serta bagaimana kejelasan program harusnya dapat diungkapkan secara gamblang kepada masyarakat.

 

Dalih-dalih ingin meningkatkan fasilitas layanan kesehatan masyarakat malah menjadi pesakitan, terlebih lagi wacananya mencuat di tengah perekonomian yang compang-camping akibat pandemi yang tak kunjung usai.

 

Kebijakan haruslah menguntungkan kedua belah pihak, jika hanya mempertimbangkan segi keuntungan satu pihak saja maka kebijakan tersebut tidak proporsional. BPJS ibarat ladang bisnis yang digarap pengusaha dengan hanya memikirkan keuntungan pribadi saja. (*)


Jurnalis : Annisa Ramadani S

Editor : Jajang Yanuar

Illustrasi Cover : Zakki Fauzi

Layout Infografis : Zakki Fauzi