Modernisasi Alutsista di Era Menhan Prabowo Subianto

Kuatbaca

9 months ago

Kementerian Pertahanan kembali mendapat alokasi anggaran jumbo pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang dipimpin Menteri Prabowo Subianto sebesar Rp 133,92 triliun.

 

Meskipun demikian, jika melihat dokumen perencanaan Minimum Essential Force (MEF), anggaran sebesar itu masih belum dianggap layak memenuhi postur ideal kekuatan pertahanan. Bagaimana siasat Prabowo Subianto menulis rincian belanja yang berbatas anggaran dihadapkan pada kebutuhan standar yang belum tercukupi untuk industri pertahanan NKRI?

 

Berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (2019), anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB pada periode 2009-2018 masih di bawah 1 persen dari PDB, atau masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN. Berdasarkan data BPS, menggunakan PDB atas dasar harga berlaku 2019 adalah sebesar Rp15.833,9 triliun. Artinya, di tahun 2019 alokasi anggaran pertahanan hanya sebesar 0,68 persen terhadap PDB. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2015 - 2019 disebutkan bahwa terdapat target untuk dapat menaikkan anggaran pertahanan menjadi sebesar 1,5 persen dari PDB. Namun hingga saat ini masih belum dapat tercapai.

 

Dalam berbagai kesempatan, mantan jenderal kopassus tersebut mengutarakan bahwa negara kaya tanpa pertahanan yang kuat, negara tersebut akan diinjak-injak oleh bangsa lain. “Bangsa itu akan didikte oleh bangsa lain, kekayaannya akan dirampas oleh bangsa lain,” ucap Prabowo seperti dikutip dari suara.com, Selasa, (7/12/2021).

 

Jika melihat trek pemenuhan MEF secara bertahap yang berlangsung sejak tahun 2010 hingga target pada 2024, kekurangan postur ideal kekuatan pertahanan Indonesia masih jauh dari harapan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.


 

Sebelum program tersebut berjalan, kekuatan pertahanan Indonesia baru mencapai 41,92% dari seharusnya, dengan rincian jumlah alutsista TNI di setiap matra adalah sebagai berikut:

  • Matra Darat: 92.115 senjata ringan, 962 meriam/roket/rudal, 1.321 kendaraan tempur, 67 pesawat terbang.
  •  Matra Laut: 144 unit KRI, 2 kapal selam, 62 pesawat udara, 413 kendaraan tempur mariner.
  • Matra Udara: 211 pesawat, 17 radar, belum memiliki peluru kendali, dan 20 penangkis serangan udara

 

Kemudian program dilaksanakan secara bertahap melalui pengadaan/pembelian dan optimalisasi produksi industri pertahanan dalam negeri, dengan pemenuhan target pada 2024. Terdapat tiga tahapan pemenuhan MEF, yaitu:

  1. Tahap I, dilaksanakan dari tahun 2010 hingga 2014, dengan pencapaian 54,97% dari target 57,24%.
  2. Tahap II, dilaksanakan dari tahun 2015 hingga 2019, dengan pencapaian 63,19% dari target 75,54%
  3. Tahap III (target pemenuhan 100%), dilaksanakan dari tahun 2020 hingga 2024.


Berdasarkan data Ditjen Kuathan Kemhan tahun 2018, pemenuhan jumlah alutsista di setiap matra pada Tahap I (hingga 2014) adalah:

  • Matra Darat: 64,89% (613.043 senjata ringan, 1.144 meriam/roket/rudal, 1.641 kendaraan tempur, 104 pesawat terbang).
  • Matra Laut: 55,55% (146 unit KRI, 2 kapal selam, 72 pesawat udara, 440 kendaraan tempur marinir).
  • Matra Udara: 43,97% (261 pesawat, 20 radar, belum memiliki peluru kendali, 24 penangkis serangan udara).

 

Sedangkan pemenuhan pada tahap II (hingga 2019) adalah:

  • Matra Darat: 68,72% (649.062 senjata ringan, 1.371 meriam/roket/rudal, 2.000 kendaraan tempur, 121 pesawat terbang).
  • Matra Laut: 68,72% (161 unit KRI, 4 kapal selam, 85 pesawat udara, 503 kendaraan tempur marinir)
  • Matra Udara: 44,40% (267 pesawat, 20 radar, belum memiliki peluru kendali, 24 penangkis serangan udara).

 

Dikutip dari Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2021 bahwa jumlah alutsista pada masing-masing matra yang ditargetkan pada akhir tahap III (2024) adalah:

  • Matra Darat: 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur, 224 pesawat terbang.
  • Matra Laut: 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara, 978 kendaraan tempur marinir.
  • Matra Udara: 344 pesawat, 32 radar, 72 peluru kendali, 64 penangkis serangan udara.

 

Berdasarkan “Analisis Ringkas Cepat, Anggaran Pertahanan Indonesia, Pemenuhan Minimum Essential Force”, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretarian Jenderal DPR RI, 2020 menyebutkan bahwa angka di atas sebenarnya masih jauh untuk mendapatkan postur pertahanan yang ideal. Aspek fisik tiap matra TNI yang harus dipenuhi dalam postur ideal adalah sebagai berikut:

  • Matra Darat: 783.462 senjata ringan, 2.162 meriam/roket/rudal, 4.858 kendaraan tempur, 1.224 pesawat terbang.
  •  Matra Laut: 262 unit KRI, 12 kapal selam, 160 pesawat udara, 1.481 kendaraan tempur marinir.
  •  Matra Udara: 469 pesawat, 32 radar, 96 rudal, dan 216 penangkis serangan udara

 

Harapan dengan tercapainya pemenuhan MEF atau kekuatan pokok minimum, sistem pertahanan negara dapat lebih menjamin terjaganya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia terhadap Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan (ATHG) baik dari dalam maupun luar negeri atau kawasan, serta semakin disegani oleh negara lain.

Dengan demikian, matra darat selalu mendapat porsi yang lebih besar dibanding matra udara dan matra laut. Padahal jika melihat urgensi ATHG, laut dan udara justru merupakan garda terdepan dalam mempertahankan wilayah Indonesia yang merupakan sebagian besar adalah berupa lautan.

 

Hal ini tidak pernah menjadi perhatian yang serius, atau setidaknya dipertentangkan oleh stakeholder terkait terhadap Kementerian Pertahanan. Sebagian besar anggota DPR RI, misalnya dalam rapat kerja tertutup bersama Komisi I yang hanya membahas besaran anggaran yang layak bagi Kemenhan tanpa merinci aspek teknis dan peruntukan modernisasi alutsista bagi matra yang akan mengampunya.

 

Wakil Rakyat juga lebih senang membicarakan jenis barang dan membelinya dari mana. Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa rencana kebutuhan anggaran sebesar US$124,9 miliar atau Rp1,7 kuadriliun guna membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) akan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, pinjaman sebesar US$12 miliar cair pada 2021 dan akan bertambah sekitar US$21 miliar pada 2022 mendatang. Pihaknya berharap alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang dibeli nantinya tetap memberikan keseimbangan terhadap produk-produk, baik dari Amerika bersama sekutunya maupun Rusia bersama sekutunya.

 

"US$125 miliar itu tidak sekaligus. Tahun ini sudah ada US$12 miliar 2021, kalau enggak salah, 2022 ada tambahan sekitar US$21 miliar," kata Tamliha.


Kementerian Pertahanan sebelumnya disebut akan melakukan pembelian sejumlah alpalhankam untuk memenuhi kebutuhan tiga matra TNI.


Rencana ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Kemhan dan TNI tahun 2020-2024. Pemenuhan alpalhankam itu ditaksir memerlukan pendanaan sekitar US$124,9 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun.


Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024. Dalam dokumen itu disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar Rp1,7 kuadriliun, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan mengajukan pinjaman ke luar negeri. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang.


Kemhan tak menampik soal skema pinjaman yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Presiden terkait Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam itu.


Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason, menyebut pembahasan skema utang itu memang ada, namun pihaknya memastikan pinjaman itu tak akan membebankan keuangan negara.


"Memang ada, tapi dipastikan tidak akan beban keuangan negara, sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," kata Rodon seperti dikutip CNNIndonesia.com, Sabtu, (29/5/2021).



Sementara itu, dinukil dari Buku II Nota Keuangan yang dirilis pada Senin (16/8/2021), alokasi anggaran kementerian di bawah Prabowo Subianto mengalami peningkatan sebesar 13,28 persen, dari Rp118,2 triliun pada outlook APBN 2021 menjadi Rp133,9 Triliun pada RAPBN 2022.

 

“Dalam menjamin pelaksanaan program-program pembangunan nasional dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, diperlukan pula adanya dukungan dan prasyarat (kondisi perlu) diantaranya adanya kepastian hukum, terpenuhinya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan tewujudnya pertahanan negara," termaktub dalam dokumen tersebut.

 

Mengacu pada APBN, Kementerian Pertahanan termasuk sebagai kementerian dengan anggaran belanja yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Pada 2021, Kemenhan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp 136,99 triliun. Angka ini merupakan belanja terbesar kedua setelah Kementerian PUPR.

 

Namun, pagu belanja Kemenhan tidak semua dialokasikan untuk keperluan alutsista TNI. Kemenhan mengalokasikan pengadaan alutsista sebesar Rp 9,3 triliun. Lebih rinci, Kemenhan berencana melakukan modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan alutsista untuk TNI AD sebesar Rp 2,65 triliun, TNI AL Rp 3,75 triliun, dan TNI AU Rp 1,19 triliun.

 

Lalu, berapa besar anggaran Kemenhan sejak dipimpin Prabowo Subianto? Lantas, berapa besar alokasi untuk perawatan dan perbaikan alutsista?

 

Pada 2020, Kemenhan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp131,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Kemenhan merealisasikan anggaran belanja sebesar Rp117,9 triliun. Berdasarkan program kerja kementerian, mayoritas dana tersebut digunakan untuk tiga program, yakni program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp46,14 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut Rp12,62 triliun, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp12,14 triliun.

 

Sementara untuk program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp1,01 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp5,06 triliun, matra laut Rp2,77 triliun, dan matra udara Rp2,19 triliun.

 

Pada 2019, Kementerian Keuangan menjatah Kemenhan sebesar Rp108,4 triliun. Kemenhan merealisasikan belanja senilai Rp115,35 triliun.

Dari jumlah itu, Kemenhan mengalokasikan anggaran untuk program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp700 miliar, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp5,2 triliun, matra laut Rp3,63 triliun, dan matra udara Rp2,66 triliun.

 

Kementerian Pertahanan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah setuju terhadap Peraturan Presiden terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Perpres ini nantinya akan menggunakan skema pinjaman asing atau luar negeri untuk memenuhinya.

 

Draf Perpres ini beredar di kalangan media. Drafnya belum bernomor dan diberi nama Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024.

 

Dijelaskan dalam Pasal 3 draf itu, Perencanaan Kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemenhan dan TNI untuk 5 (lima) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, mencapai USD 124 miliar atau setara dengan Rp 1.773 triliun.

 

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di tahun ini mengungkapkan bahwa anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB masih berada di angka 0,8%. Angka yang diungkapkan oleh Prabowo masih sejalan dengan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) di tahun 2018, yang mengungkapkan anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB hanya mencapai 0,81%, bahkan kalah dibandingkan dengan negara tetangga lain, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Singapura.

 

Dikutip dari kontan.co.id Selasa (23/11/2021), anggota Komisi I DPR RI Farhan menyatakan bahwa skema anggaran alutsista akan sesuai dengan paparan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas), yang postur anggarannya disesuaikan dengan kondisi pemulihan ekonomi nasional

 

“Untuk tahun 2022 anggaran Kementerian Pertahanan akan sebesar Rp 133,9 triliun, karena di dalamnya ada lima unit organisasi, yakni Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.” ucap Farhan.

 

Ada delapan anggaran dalam postur anggaran alutsista berdasarkan Peraturan Presiden No. 85 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, pertama adalah akan mengatur tentang pemenuhan minimum MEF mencapai 86%. Lalu, kontribusi industri pertahanan mencapai 50%, menurutnya kedua hal tersebut akan bernilai Rp 29,5 triliun.

 

Selain itu, dalam PP tersebut pengadaan 23 jenis alat utama sistem persenjataan akan mencapai Rp 12,64 triliun, pemeliharaan dan perawatan 20 jenis alutsista senilai Rp 8,14 triliun, dan pembangunan lima sarana dan prasarana pertahanan dengan anggaran Rp 746,62 miliar.

 

Kemudian, akan dianggarkan untuk pembangunan 25 jenis sarana dan pra sarana profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebanyak Rp 4,86 triliun, pembangunan satu sistem pertahanan siber pada tahun 2022 dengan anggaran Rp 38,72 miliar, dan pengadaan 5 jenis alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) industri pertahanan senilai Rp 3,14 triliun.

 

Meskipun demikian, pembangunan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan untuk menjamin kedaulatan negara, keutuhan NKRI dan keselamatan segenap seluruh bangsa. Untuk mewujudkan kekuatan pertahanan negara yang ideal, pemerintah melaksanakan program pemenuhan Minimum Essential Force (MEF).

 

Dikutip dari laman kemhan.go.id menyebutkan bahwa Minimum Essential Force (MEF) merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010.

 

Sedangkan pada Tahun 2009 telah dirumuskan Strategic Defence Review (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara. Kepentingan utama kebijakan penyelarasan MEF adalah untuk mengoreksi terhadap faktor perencanaan, mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan dan tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara sesuai dengan tataran kewenangan. (*)


Jurnalis : Mochamad Rizky Fauzan

Editor : Jajang Yanuar

Illustrasi Cover : Rahma Monika