Pemerintah Salurkan 20 Kg Beras untuk 18 Juta Warga: Komitmen Sosial di Tengah Kenaikan Harga

Kuatbaca - Pemerintah kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Mulai awal Juli 2025, program bantuan pangan berupa beras resmi digulirkan ke jutaan penerima manfaat di seluruh penjuru Indonesia. Sebanyak 18.277.083 keluarga tercatat sebagai penerima dalam program yang menjadi bagian dari intervensi sosial dan pengendalian inflasi pangan tersebut.

Sekali Salur, 20 Kilogram Langsung Diterima

Berbeda dari biasanya yang dibagikan per bulan, kali ini pemerintah mengusung skema one shoot delivery untuk mempercepat manfaat dirasakan masyarakat. Artinya, setiap penerima akan langsung mendapatkan 20 kilogram beras dalam satu kali penyaluran—menggandakan alokasi rutin 10 kilogram per bulan untuk dua bulan sekaligus, yakni Juni dan Juli 2025.

Langkah ini tidak hanya mempercepat distribusi, tapi juga diyakini mampu memberikan kepastian pasokan bagi keluarga penerima, terutama di tengah harga beras yang kembali naik dalam beberapa bulan terakhir.

Sumber Anggaran dan Dasar Penugasan

Penyaluran bantuan ini dilaksanakan oleh Perum Bulog atas penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penugasan ini baru bisa diterbitkan pada awal Juli setelah Bapanas menerima tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan. Hal ini membuat prosesnya sedikit mundur dari rencana awal.

Namun, keterlambatan tersebut disikapi pemerintah dengan strategi distribusi cepat dan serentak. Surat tugas kepada Bulog turut disertai dengan dasar hukum yang lengkap, termasuk petunjuk teknis penyaluran dan daftar penerima bantuan sesuai data yang telah diperbarui bersama Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik.

Data Penerima Mengacu pada Sistem Terpadu

Pendataan calon penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hasil pemutakhiran terbaru oleh Kementerian Sosial dan BPS. Ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.

Tak hanya itu, guna mengantisipasi dinamika di lapangan, pemerintah juga menyiapkan data cadangan yang mencakup hingga 4 juta nama penerima alternatif. Mekanisme ini memungkinkan penggantian jika terdapat keluarga yang berhalangan atau tidak memenuhi syarat saat penyaluran.

Distribusi bantuan beras kali ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapanas dan Bulog. Pemerintah daerah, kepolisian, hingga TNI ikut dilibatkan dalam proses pengawasan dan penyaluran. Pendekatan kolaboratif ini diperlukan mengingat keragaman geografis dan kondisi lapangan yang berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia.

Di daerah terpencil, tantangan logistik tentu menjadi perhatian utama. Sementara di wilayah padat penduduk, pengaturan jadwal dan verifikasi data menjadi aspek krusial untuk menghindari penumpukan dan potensi konflik sosial.

Lebih dari sekadar bentuk bantuan sosial, program penyaluran beras ini juga berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, khususnya dalam mengendalikan laju inflasi pangan yang cenderung meningkat di pertengahan tahun. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sepanjang paruh pertama 2025, inflasi beras mulai mengalami tren kenaikan.

Jika di Januari 2025 inflasi beras masih berada di angka 0,36%, maka pada Juni 2025 telah melonjak menjadi 1%. Pemerintah tak ingin kecolongan seperti di awal 2024 ketika inflasi beras mencapai angka tertinggi tahunan. Oleh karena itu, intervensi lewat bantuan pangan ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang pasar dan mencegah lonjakan harga yang lebih tinggi.

Program bantuan pangan beras tahun ini kembali menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Selain membantu keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan pokok, langkah ini juga memperkuat ketahanan pangan nasional di level rumah tangga.

Dari Sabang sampai Merauke, lebih dari 18 juta keluarga akan tersentuh program ini. Dengan kualitas beras yang dijaga, sistem distribusi yang semakin membaik, serta sinergi lintas lembaga, penyaluran bansos beras 2025 menjadi wujud nyata dari kebijakan sosial yang tak sekadar janji, tetapi benar-benar sampai ke tangan rakyat.