Luhut Ungkap Pentingnya Digitalisasi dalam Penyaluran Bansos
Kuatbaca.com - Digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi layanan publik yang memanfaatkan teknologi untuk memastikan bantuan tepat sampai kepada masyarakat yang berhak.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memimpin pertemuan strategis bersama berbagai kementerian dan lembaga untuk meninjau kesiapan implementasi digitalisasi bansos. Pertemuan ini sekaligus menandai enam bulan kerja kolaboratif antarinstansi dalam membangun GovTech dan mengembangkan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi digitalisasi pemerintahan.
“Digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien,” tegas Luhut dalam keterangan resmi, Kamis (4/7/2025).
1. Arahan Presiden untuk Percepatan Transformasi Digital Layanan Publik
Luhut yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan menyampaikan pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto terkait akselerasi transformasi digital pada layanan publik. Salah satu fokus utama adalah sistem perlindungan sosial yang selama ini masih menghadapi tantangan dalam penyaluran bantuan.
Menurut Luhut, penggunaan teknologi digital akan mempermudah proses pendataan, verifikasi, dan distribusi bansos sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat menerima bantuan tanpa hambatan birokrasi yang rumit.
2. Portal Perlinsos: Inovasi Baru dalam Pengelolaan Bansos
Salah satu inovasi utama yang sedang dikembangkan adalah Portal Perlinsos, sebuah platform terpadu berbasis Digital Public Infrastructure yang mengintegrasikan data kependudukan digital dan biometrik untuk autentikasi. Platform ini juga menggunakan Sistem Pengelolaan Layanan Publik (SPLP) sebagai media pertukaran data antar instansi.
Melalui Portal Perlinsos, masyarakat dapat melakukan verifikasi data, pendaftaran, serta mengelola bantuan sosial secara mandiri dan aman, memberikan kemudahan sekaligus transparansi dalam setiap tahap penyaluran bansos.
3. Uji Coba Digitalisasi Bansos Dimulai di Banyuwangi
Program digitalisasi ini pertama kali diterapkan pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Banyuwangi, Jawa Timur, dipilih sebagai lokasi pilot project karena dianggap memiliki infrastruktur digital yang memadai serta dukungan kuat dari pemerintah daerah setempat dalam mendorong inovasi pelayanan publik.
“Banyuwangi menjadi contoh nasional dalam pelaksanaan digitalisasi bansos berkat kesiapan infrastrukturnya dan komitmen pemerintah daerah untuk terus berinovasi,” jelas Luhut.
4. Komitmen Pemerintah untuk Layanan Publik yang Inklusif dan Berbasis Data
Luhut mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pilot project ini. Ia menegaskan pentingnya pelaksanaan uji coba yang matang, evaluasi menyeluruh, dan penyusunan rekomendasi yang bisa diterapkan secara nasional agar digitalisasi bansos benar-benar berdampak positif.
“Pertemuan ini bukan sekadar titik pemeriksaan, melainkan simbol komitmen kita bersama untuk menghadirkan layanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data. Ini adalah langkah penting menuju tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” pungkas Luhut.