Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Dapat Target Setoran Rp 310,4 Triliun Tahun 2025
Kuatbaca.com- Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, menerima target baru yang lebih tinggi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Target penerimaan bea cukai tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 310,4 triliun, naik hampir Rp 9 triliun dari target awal yang sebesar Rp 301,6 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa target ini merupakan tantangan besar sekaligus peluang untuk mendorong penerimaan negara lebih optimal. “Kami sudah meminta Pak Djaka untuk mengejar target lebih tinggi karena outlook kami kini Rp 310,4 triliun. Ini naik hampir Rp 9 triliun dari APBN awal,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis malam (3/7/2025).
1. Harapan Realisasi Lebih Tinggi dari Target untuk Tutupi Kesenjangan Pajak dan PNBP
Menteri Keuangan tersebut berharap Djaka tidak hanya memenuhi target, tetapi bisa melampaui angka tersebut. Pasalnya, penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diprediksi akan mengalami kekurangan dibanding target awal.
“Mudah-mudahan penerimaan dari bea cukai bisa lebih tinggi karena Pak Djaka kelihatannya tidak ingin kalah dalam upaya meningkatkan pendapatan negara melalui bea cukai,” ujarnya.
Sementara itu, prediksi penerimaan pajak hingga akhir tahun hanya mencapai Rp 2.076,9 triliun dari target Rp 2.189,3 triliun. PNBP pun diperkirakan hanya mengumpulkan Rp 477,2 triliun, jauh di bawah target awal Rp 513,6 triliun. Sehingga, total pendapatan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 2.865,5 triliun atau sekitar 95,4 persen dari target Rp 3.005,1 triliun.
2. Faktor Penyebab Penerimaan Pajak dan PNBP Tidak Optimal
Sri Mulyani menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak dan PNBP kurang maksimal. Salah satunya adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang tidak berdampak signifikan karena hanya diterapkan pada barang mewah. Selain itu, stimulus perpajakan serta harga komoditas dan produksi minyak yang lebih rendah dari asumsi awal juga menjadi penyebab.
“PPN yang seharusnya menambah penerimaan Rp 70 triliun, nyatanya tidak kami peroleh karena hanya berlaku untuk barang mewah. Ditambah beberapa stimulus dan harga komoditas yang turun serta produksi minyak yang di bawah asumsi awal, membuat penerimaan perpajakan menurun,” jelas Sri Mulyani.
Untuk PNBP, penurunan terjadi karena dividen sebesar Rp 80 triliun yang semula dianggarkan masuk APBN kini diserahkan ke Danantara. “Ini menyebabkan PNBP hanya akan mencapai Rp 477,2 triliun dari target Rp 513,6 triliun,” tambahnya.
3. Tambahan Penerimaan Bea Cukai dari Ekspor PT Freeport Indonesia
Salah satu dorongan kenaikan target penerimaan bea cukai berasal dari tambahan bea keluar ekspor PT Freeport Indonesia. Pemerintah memberikan izin ekspor setelah smelter Freeport sempat mengalami kebakaran, sehingga ada tambahan bea keluar yang masuk ke kas negara.
“Tentu ada tambahan bea keluar dari ekspor Freeport, terutama setelah mereka mengalami insiden kebakaran smelter sehingga kami memberikan izin ekspor,” jelas Sri Mulyani.
4. Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama, Pilihan Presiden Prabowo
Djaka Budi Utama merupakan sosok Dirjen Bea Cukai pilihan Presiden Prabowo Subianto. Sebelum resmi dilantik, Djaka bahkan dipanggil langsung ke Istana Kepresidenan untuk menerima arahan langsung bersama Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.
“Pak Bima dan Pak Djaka sudah dipanggil oleh Presiden, diberikan arahan dan tugas khusus untuk rumpun penerimaan negara. Ini menjadi perhatian publik yang sangat besar,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers di Kemenkeu, 23 Mei 2025.
Rombak besar-besaran di jajaran eselon I Kementerian Keuangan pada bulan Mei lalu menjadikan Djaka sebagai bagian dari barisan pemimpin baru yang diharapkan mampu mendorong penerimaan negara lebih optimal.