Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: BPH Migas Galakkan Penyaluran BBM Satu Harga di Wilayah 3T

KuatBaca.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama pemerintah mendorong perekonomian wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) melalui penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Kebijakan ini telah dijalankan sejak tahun 2017 dan bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan infrastruktur BBM, kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari.

1. Misi Kemanfaatan BBM Satu Harga

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, menjelaskan bahwa BBM Satu Harga dirancang untuk mendekatkan masyarakat dengan infrastruktur BBM, mempermudah akses, dan menggerakkan ekonomi di wilayah 3T. Penyaluran BBM Satu Harga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat.

2. Tantangan Pengawasan dan Dukungan Bersama

Saleh menekankan bahwa pengawasan untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran adalah tugas yang tidak mudah. Proses ini memerlukan dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Badan Usaha Penugasan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kerja sama aktif dari semua pihak diperlukan agar manfaat BBM Satu Harga dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah 3T.

3. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

BPH Migas menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengatasi potensi penyalahgunaan BBM Satu Harga. Saleh juga menekankan peran penting partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyalahgunaan melalui helpdesk BPH Migas. Hanya mereka yang berhak yang seharusnya mengonsumsi BBM subsidi.

4. Ajakan Partisipasi Putra Daerah

Anggota Komite BPH Migas lainnya, Basuki Trikora Putra, mengajak putra daerah untuk berperan aktif dalam pembangunan BBM Satu Harga. Ia menilai bahwa investasi dari putra daerah akan memberikan dampak positif pada perekonomian wilayah 3T, seiring dengan pendirian penyalur BBM Satu Harga di berbagai daerah.

5. Manfaat Ekonomi dari Investasi

Menurut Basuki Trikora Putra, dukungan investasi untuk pembangunan penyalur BBM Satu Harga akan mendorong perekonomian di wilayah tersebut. Hal ini terutama berlaku di wilayah 3T, di mana masyarakat dapat memanfaatkan BBM bersubsidi untuk keperluan sehari-hari. Dengan distribusi BBM yang merata, hasil pertanian dan perikanan dari wilayah tersebut dapat diangkut dengan lebih efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi setempat.

6. Dukungan Penuh PT Pertamina

Dwi Puja Ariestya, Eksekutif General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, menyatakan bahwa pembangunan BBM Satu Harga merupakan salah satu upaya PT Pertamina dalam mendukung program pemerintah. Dengan adanya penyalur BBM Satu Harga, Pertamina berharap dapat berperan dalam meningkatkan penyediaan energi yang berkeadilan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah 3T.

7. Target dan Peresmian Penyalur BBM Satu Harga

Program BBM Satu Harga merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hingga tahun 2024, pemerintah menargetkan pembangunan 583 penyalur BBM Satu Harga. Peresmian 51 penyalur, termasuk di Alor, dilakukan pada tanggal 24 November 2023. Penyaluran ini diperluas ke empat wilayah strategis, yaitu Sorong (Maluku dan Papua), Alor (Nusa Tenggara), Kapuas (Kalimantan dan Sulawesi), serta Aceh Besar (Sumatera).

8. Harapan dan Terima Kasih dari Pemerintah Daerah

Penjabat Bupati Alor, Zeth Soni Libing, menyambut baik pembangunan penyalur BBM Satu Harga di wilayahnya. Ia menyatakan terima kasih kepada Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina atas pembangunan ini. Dengan adanya BBM Satu Harga, masyarakat Alor dapat dengan mudah mendapatkan BBM dengan harga yang sama seperti daerah lainnya. Zeth berharap pembangunan ini dapat terus dilanjutkan untuk mendukung perekonomian masyarakat Alor.

9. Dukungan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan BBM Satu Harga di Alor diharapkan dapat diikuti oleh pembangunan serupa di daerah lainnya. Melalui partisipasi aktif masyarakat, investasi dari putra daerah, dan dukungan penuh pemerintah, pembangunan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung tetapi juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan di wilayah 3T. (*)